Hari Ini KPU Kudus Lakukan Uji Publik DPS

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kudus melakukan uji publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) 2018. Hal itu guna memeroleh tanggapan masyarakat, untuk menjaring pemilih yang dimungkinkan masih tercecer. ‎

Syafiq Ainurridho Komisioner KPU Kudus Divisi Data dan Perencanaan mengatakan, uji publik merupakan inovasi KPU RI untuk memancing respon dari warga. Dirinya menyebut, tahapan tersebut akan dilaksanakan dalam satu hari.

“Pelaksanaannya hari ini pada tanggal 27 Maret. Uji Publik ini merupakan bagian dari rangkaian pengumuman dan tangapan masyarakat terhadap DPS. Nantinya masyarakat yang belum terdaftar atau mereka yang meninggal tapi masih terdaftar bisa melaporkan hal tersebut,” ujarnya, dihubungi MuriaNewsCom.

Ia mencontohkan, uji publik di salah satu TPS yang ada di Desa Menawan ada warga yang melaporkan bahwa salah satu anggota keluarganya tak terdaftar. Kemudian, petugas pemungutan suara langsung mendaftarkannya dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP).

“Tentu saja, hal itu bisa memengaruhi DPS yang sebelumnya sudah ditetapkan,” urainya.

Adapun, DPS pilkada 2018 di Kudus sebesar 618.009 orang. Sedangkan, pemilih potensial non elektronik jumlahnya ada 8.998 orang.

Selain uji publik manual Syafiq mengatakan, KPU RI sudah menyediakan laman khusus bagi warga yang hendak mengecek partisipasinya. Masyarakat bisa mengakses laman infopemilu.kpu.go.id, calon pemilih dapat memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Jika sudah terdaftar maka datanya ada dalam laman tersebut. Jika belum bisa menghubungi PPS terdekat, untuk dimasukan datanya,” terangnya.

Editor: Supriyadi

PKS Yakin Hartini-Bowo Menang di Pilkada Kudus 

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kudus yakin dapat mengantarkan kadernya Setia Budi Wibowo menjadi wabup Kudus, mendampingi Sri Hartini.

Hal ini disampaikan Sayid Yunanta, Ketua DPD PKS Kabupaten Kudus saat berbicara di Rakerda, yang diselenggarakan Minggu (25/3/2018).

”Seluruh kader optimistis dan totalitas dalam memenangkan Pilkada ini. Dan kami mampu mengantarkan kader kami, Mas Bowo sebagai wakil bupati mendampingi Sri Hartini ke pendopo,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima MuriaNewsCom, Minggu malam.

Pada kesempatan itu, hadir pula Mardani Ali Sera dan Ketua DPW PKS Jateng Fikri Faqih. Kehadiran dua tokoh ini dalam rangka memberikan taujih  pmenangan Pilkada Kudus 2018 dan sharing kemenangan Pilkada DKI Jakarta. Adapun, acara tersebut dihelat di Ruang Ruby Hotel Griptha.

Yunanta menambahkan, optimisme itu kian mantap ketika Mardani yang memploklamirkan diri sebagai bakal calon Presiden RI, itu datang. Kedatangannya, bertujuan membakar semangat kader.

”Aura kemenangan itu sudah semakin dekat. Oleh karena itu kami hadirkan Pak Mardani ke Kudus untuk menggelorakan semangat perubahan dan semangat kemenangan,” tuturnya.

Editor: Supriyadi

Diancam Dibunuh, Timses Masan-Noor Yasin Bersiap Melapor ke Kapolres Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Amat Sholeh seorang tim sukses Paslon Cabup Kudus Masan-Nor Yasin, merasa tidak aman lantaran diancam akan dibunuh. Ancaman tersebut diterimanya, karena ia dituduh melakukan black campaign terhadap pasangan calon lain.

Kepada MuriaNewsCom, ancaman itu dilakukan oleh dua orang yang mendatangi rumahnya, pada hari Selasa (20/3/2018). Saat itu karena sedang tak berada di rumah, ia tak menemui pengancamnya.

“Saat itu yang ada di rumah adalah istri saya dan anak saya yang nomor dua. Di situ istri saya dan seluruh keluarga diancam dibunuh karena dituduh menjelek-jelekan seorang pasangan calon. Perkataanya sih enak saja, mau dipecok-pecok, tak pateni apa tak tebas kabe saomah (mau dicacah-cacah, dibunuh atau saya tebas seluruh anggota keluarga,” ujarnya, Jumat sore (23/3/2018).

Amat mengaku, hal itu berasal dari seorang timses pasangan calon lawan. Lantaran, mobil yang digunakan oleh pengancamnya di-branding dengan gambar paslon lain.

“Tapi saya tidak tahu apakah (mobil branding) itu, benar milik timses paslon itu atau tidak saya tidak tahu. Itu nanti biar penyidik yang mengungkapnya,” imbuhnya.

Ia sejatinya melaporkan kasus yang menimpanya pada Kamis (22/3/2018). Namun saat hendak melaporkannya di Polres Kudus, ia diarahkan menuju Panwaslu Kudus.

“Ketika hendak melaporkan ke Panwaslu, mereka justru mengarahkan pelaporan ke Polisi kembali. Kemudian di kantor Polisi, saya disuruh membuat aduan. Ya ini nanti rencananya besok Senin, saya akan mengadu ke Kapolres Kudus terkait kasus ini,” urainya.

Editor: Supriyadi

Dua Abdi Negara di Kudus Kena Semprit Panwas Akibat Foto Bersama Cabup

MuriaNewsCom, Kudus – Panwaskab Kudus menyatakan dua PNS di lingkungan Pemkab Kudus melanggar aturan, karena nekat berfoto dengan Calon Bupati Tamzil. PNS yang diketahui suami istri tersebut berfoto dengan menggunakan isyarat tangan yang terindikasi untuk ajakan.

Hal itu dikatakan oleh Komisioner Panwaskab Kudus Eni Setyaningsih. Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 11 Maret 2018. Saat itu, memang ada silaturahmi Cabup Tamzil kemudian dua orang tersebut sengaja berfoto dengan calon tersebut.

“Pada waktu itu kejadiannya sore hari, mereka tak menggunakan seragam. Akan tetapi, yang bersangkutan (ASN) berfoto sambil menggunakan isyarat tangan (menunjuk angka paslon) Tamzil,” tuturnya.

Oleh karenanya, pihaknya kemudian menelusuri hal tersebut dengan melakukan klarifikasi baik kepada yang bersangkutan dan kepada calon. Kasus tersebut pun dibahas pada Sentra Gakkumdu.

Terpisah, Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan membenarkan hal itu. Menurutnya, ulah kedua Aparatur Sipil Negara itu telah dianggap melanggar. Hal itu karena keduanya melanggar Surat Edaran Menpan RB nomor B/71/M.SM.00.00/2017.

“Di sana disebutkan bahwa ASN dilarang berfoto dengan Calon Kepala Daerah dengan mengikuti atau simbol tangan yang digunakan sebagai identitas calon,” tuturnya, Senin (19/3/2018).

Adapun, sanksi yang akan diberikan, menurut Minan diserahkan sepenuhnya kepada atasan ASN tersebut (Sekretaris Daerah). Panwas, dikatakannya hanya sampai pada tahap rekomendasi.

Editor: Supriyadi

Uang Palsu Beredar Jelang Pilbup Kudus, Begini Kata Polres

MuriaNewsCom, Kudus – Polres Kudus mengingatkan warga agar waspada dengan peredaran uang palsu, jelang Pilkada 2018. Hal itu seiring ditemukannya pelaku pengedar uang palsu, yang beroperasi sebulan belakangan.

“Bahwa fenomena uang palsu banyak beredar pada momen-momen besar yang terjadi di Indonesia. Terutama pileg, pilpres, kita sedang menghadapi pilkada (Pilbup Kudus 2018). Dan menjelang pilkada uang palsu banyak beredar di pasar tradisional,” tutur Kapolres Kudus AKBP Agusman Gurning, Kamis (15/3/2018).

Ia menyebut, penangkapan pengedar uang palsu di Kudus didahului oleh informasi masyarakat. Para tersangka yang ditangkap, mengaku memang sengaja mengedarkan uang tersebut di pasar tradisional.

Pihaknya menduga, ada ratusan lembar upal yang telah beredar di Kudus. Hal itu berdasarkan pengakuan pelaku pengedar, yang telah mengedarkan 24 juta (240 lembar) uang palsu pecahan 100 ribu.

“Dalam kasus tersebut kami dapat menyita 69 lembar uang palsu pecahan 100 ribu. Sementara sisanya sudah beredar di masyarakat,” tambahnya.

Baca : Edarkan Uang Palsu di Pasar Dawe, Aswati Nangis di Kantor Polisi

Dirinya mengingatkan, jika dilihat sekilas mata uang palsu tersebut hampir mirip dengan uang asli. Hanya saja, bila warga mau melihat lebih jeli, uang palsu tersebut memiliki warna kuning (di balik logo Garuda) yang lebih menyolok. Jika diraba dengan teliti, terdapat perbedaan tekstur dengan yang asli.

“Bila diterawang seksama pasti kelihatan. Namun bila transaksi dilakukan malam atau dini hari pasti tidak kelihatan,” jelasnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau warga berhati-hati jika ada orang yang membelanjakan uang pecahan 100 ribu. “Harap diteliti dengan lebih cermat,” imbau Gurning.

Editor : Ali Muntoha

DPS Pilbup Kudus Ditetapkan, 8 Ribu Pemilih Tak Punya E-KTP

MuriaNewsCom, Kudus – Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilbup Kudus dan Pilgub Jateng 2018 ditetapkan sebesar 618.009 orang. Hal itu sesuai dengan hasil pencocokan dan penelitian yang telah rampung dilakukan pada pertengahan Februari 2018 lalu.

Syafiq Ainurridho Komisioner Divisi Data dan Perencanaan KPU Kudus mengatakan, dalam rapat pleno tersebut dirumuskan dua hasil. Yang pertama terkait jumlah DPS dan jumlah pemilih potensial yang belum memiliki KTP Elektronik.

“Yang kedua ini (pemilih potensial non E-KTP) jumlahnya ada 8.998 orang. Mereka nantinya akan kami konfirmasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kudus. Targetnya kami konfirmasikan sebelum penetapan DPT pada pertengahan bulan April 2018 nanti,” ujarnya, setelah Rapat Pleno Rekapitulasi DPS di Aula KPU, Kamis (15/3/2018) siang.

Dikatakannya, setelah ditetapkan menjadi DPS, KPU akan mengumumkanya kepada masyarakat, selama kurun 24 Maret sampai 2 April. Hal itu untuk mendapatkan sanggahan ataupun masukan dari masyarakat, terkait daftar tersebut.

Selain itu, program dari KPU Jawa Tengah akan mengundang kepala keluarga, untuk ikut mencermati DPS. Hal itu untuk agar kepesertaan pilkada 2018 bisa dilakukan secara tepat.

“Selama ini kan hanya ditempelkan saja. Kali ini terobosan dari KPU Jateng akan memanggil kepala keluarga, untuk ikut mencermati. Mekanismenya nanti PPS (Panitia Pemungutan Suara) mengundang kepala keluarga untuk melakukan penelitian, apakah ada anggotanya yang belum terdaftar,” ungkap dia.

Selain ketepatan peserta pilkada, DPS yang nantinya menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) juga berpengaruh pada sediaan logistik pemilu.

Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Kudus Putut Winarno mengaku siap berkoordinasi dengan KPU. Ia menyebut, jumlah warga wajib E-KTP di Kota Kretek mencapai 621.246 orang per tanggal 12 Maret 2018. Sementara yang sudah merekamkan datanya adalah 607.475 orang.

“Kekuranganya (belum rekam) 13.771 orang. Dengan data potensial dari KPU sebesar 8.998 orang, maka kami merasa terbantu dan akan melakukan kroscek ke desa-desa untuk melakukan perekaman. Namun kami tetap harus menyelesaikan jumlah tersebut (13.771),” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Pantun Ketua KPU Kudus Awali Deklarasi Damai Paslon Bupati-Wabup

MuriaNewsCom, Kudus – Lima paslon bupati-wakil bupati Kudus dan ribuan simpatisan mengikuti deklarasi kampanye damai di Lapangan Simpang Tujuh, Kudus, Minggu (18/2/2018). Selain pengucapan janji dan penandatanganan pakta kampanye damai, Ketua KPU Kudus, M Khanafi pun sempat berpantun.

“Ke Pasar Kliwon beli pakaian, buah tangan untuk kawan. Masa kampanye sampai pencoblosan, pemilihan bupati wakil bupati aman dan nyaman,” tutur M Khanafi, usai membaca sambutan deklarasi damai.

Menurutnya, isi dari deklarasi damai yang disusun merupakan buah karya dari KPU beserta seluruh paslon bupati dan wakil bupati Kudus. Menurutnya, hal itu adalah upaya untuk menjaga kondusifitas selama masa kampanye, yang berlangsung dari 15 Februari hingga 23 Juni 2018.

Masa tersebut, ia berharap digunakan sebaik-baiknya oleh paslon. Mereka bisa melakukan berbagai upaya kampanye, mulai dari rapat terbatas, hingga pemasangan atribut.

Namun demikian, Khanafi berharap para pasangan calon tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan tak saling merugikan paslon satu dengan lainnya.

“Kami menuntut sikap dewasa dalam berpolitik, sikap negarawan karena segala tingkah laku kita akan disorot,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan proses pencocokan dan penelitian (coklit) 2018, ada 640.000 pemilih. Hal itu dikatakan Khanafi, sebagai pasar (calon pemilih) yang wajib dikelola oleh pasangan calon.

Sementara itu, Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan mengingatkan paslon akan pemasangan alat peraga kampanye (APK). Menurutnya, KPU sudah menentukan zona di mana alat tersebut boleh ditempatkan.

“Terutama yang ditempelkan di pohon, meskipun dalam zona, namun jika menempelkannya di pohon maka akan dibersihkan oleh Satpol PP. Jadi kami mohon agar mematuhi peraturan, percuma jika panjenengan pagi sudah pasang (dipohon) malamnya kami bersihkan,” paparnya.

Dirinya juga mengingatkan, bahwa dalam melakukan pertemuan terbuka ataupun tertutup diharapkan melapor pada Panwaskab Kudus.

Bupati Kudus Musthofa, berpesan agar dalam masa kampanye pihaknya berharap agar tak ada paslon yang menyebarkan kabar bohong.

“Selain itu tidak melakukan kampanye yang menyangkut SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan politik uang. Masyarakat Kudus sudah dewasa dan sadar dalam menentukan pilihannya,” pesannya.

Setelah melakukan deklarasi damai, ratusan simpatisan melakukan konvoi ke seantero Kudus dan berakhir di GOR Wergu Wetan.

Editor : Ali Muntoha

Ini Dia Besaran Dana Awal Kampanye 5 Calon Bupati-Wakil Bupati Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Lima Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kudus telah melaporkan dana awal kampanye mereka pada Komisi Pemilihan Umum. Dana tersebut ditampung dalam sebuah rekening milik paslon, yang nantinya digunakan selama masa kampanye.

Namun demikian, dalam rekening Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) diberikan batasan yakni Rp 7,67 miliar. Hal itu dikatakan oleh komisioner KPU Kudus Naily Syarifah, Kamis (15/2/2018).

Menurutnya, dalam rekening LADK, paslon diperkenankan memperoleh sumbangan dari simpatisan baik perorangan maupun organisasi. Warga diperbolehkan menyumbang paslon maksimal Rp 75 juta, sedangkan instansi maksimal Rp 750 juta.

“Batasan tersebut telah diatur dalam PKPU 5/2017. Jika ada perseorangan atau instansi yang menyumbang melebihi batas maksimal, maka sisanya akan diserahkan untuk negara, melalui kas negara,” jelasnya.

Dalam LADK yang telah dilaporkan kepada KPU Kudus, Pasangan Calon Masan-Nor Yasin memiliki saldo awal sebesar Rp 20 juta, Noor Hartoyo-Junaidi Rp 300 ribu, Sri Hartini-Setia Budi Wibowo Rp 1,5 juta. Sementara paslon Akhwan-Akhwan-Hadi Sucipto Rp 1 juta dan M. Tamzil-Hartopo memiliki dana awal sebesar Rp 5 juta.

Editor: Supriyadi

Ada Unsur Magis Pada Pengundian Nomor Urut Paslon Kudus , Ini Ceritanya

MuriaNewsCom, Kudus – Lima Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kudus telah memeroleh nomor urut dari KPU Kudus. Lalu apa harapan mereka terkait nomor tersebut?

Pasangan Masan-Noor Yasin mendapatkan nomor urut 1. Bagi mereka, nomor tersebut adalah nomor pemenang. Meskipun demikian, tak ada unsur magis yang menyertainya.

“Yang jelas juara itu nomor satu dan nomor satu adalah pemenang. Kalau ditanya unsur hoki, semua nomor tak ada hoki-hokinya, semuanya sama,” kata Masan optimistis.

Dalam kontestasi Pilkada 2018, keduanya diusung oleh PDIP Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Golkar.

Nomor urut 2, Hartoyo-Junaidi mengatakan, urutan yang diperoleh merupakan perlambang dua dimensi dunia. “Dengan nomor ini kami berharap berimbas bagi pencalonan kami. Lantaran semua di dunia ini ada dua, bepasang-pasangan. Itu sesuai dengan salam dua jari kami,” tutur paslon dari jalur perseorangan itu.

Setelah kegiatan tersebut, pihaknya akan fokus untuk melakukan pencetakan alat peraga dan persiapan kampanye.

Sementara itu, Paslon nomor urut 3 Sri Hartini-Setia Budi Wibowo menyebut sudah memrediksi sebelumnya. Bahkan seminggu sebelum pengundian nomor.

“Seminggu sebelum (pengundian) saya ziarah ke makam Sunan Kalijaga, bersama seorang kyai. Nah Kyai tersebut, mengatakan melihat saya ada nomer 3 nya. Dari ikhtiar itu, kami harap berpengaruh pada pencalonan kami,” ujar Hartini.

Akhwan-Hadi Sucipto, mendapatkan nomor 4 dalam pengundian tersebut. Ia berharap nomor tersebut dapat membawa hoki pada pencalonannya.

“Kalau firasat sih tidak ada. Namun kalau dilihat angka empat itu kalau dibalik kan seperti kursi, nah mudah-mudahan itu adalah pertanda kami dapat menduduki kursi Bupati Kudus,” ungkapnya.

Selain itu, nomor 4 adalah nomor hoki yang dipakai sebelumnya oleh Bupati Musthofa. “Sejarahnya, bupati sekarang itu menang karena menggunakan nomer 4. Selain itu saya pernah bermimpi bupati Musthofa menyerahkan kursinya kepada saya,” urainya.

Nomor terakhir, 5, dipegang oleh Paslon M.Tamzil-Hartopo. Bagi mereka, nomor tersebut adalah nomor hoki (pembawa keberuntungan). “Nomor hokinya Tamzil-Hartopo adalah 5. Karena sebelumnya (pengundian nomor urut pertama) kita dapat nomor 4. Sekarang akhirnya dapat nomor 5,” kata dia.

Editor: Supriyadi

Ini Dia Nomor Urut Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati Kudus telah usai. Masing-masing mendapatkan nomor yang akan mereka pakai selama mengarungi pertarungan Pilkada hingga 27 Juni 2018.

Pengundian nomor urut calon bupati-wakil bupati Kudus dilakukan di Hotel Griptha Kudus, Selasa (13/2/2018) siang. Dalam kesempatan itu, masing-masing calon membawa puluhan bahkan ratusan pendukung yang senantiasa menyanyikan yel-yel sepanjang acara.

Teknis pengundian nomor dilakukan dengan dua tahap. Pertama, masing-masing pasangan calon mengambil nomor urut pengambilan nomor. Setelahnya, sesuai nomor tersebut calon baru diperbolehkan mengambil nomor paslon sesuai urutan.

Setelah nomor diambil, berikut urutan nomor yang akan digunakan calon untuk berkampanye. Pasangan nomor urut 1 adalah Masan-Noor Yasin, Pasangan nomor 2 adalah Nor Hartoyo-Junaidi, Pasangan nomor 3 adalah Sri Hartini-Setia Budi Wibowo, Pasangan nomor 4 adalah Akhwan-Hadi Sucipto dan Pasangan nomor 5 adalah M. Tamzil-Hartopo.

Setelah pengambilan nomor urut, mereka berkesempatan melakukan sesi foto.

Ketua KPU Kudus M. Khanafi menyebutkan, selain untuk kampanye, nomor-nomor yang didapatkan oleh paslon juga bermanfaat untuk pencetakan logistik pilkada.

“Pengundian nomer ini nantinya digunakan untuk mencetak surat suara, kampanye dan hal ini (nomor) sangat berpengaruh dalam ajang kampanye. Oleh karena itu, kami melaksanakan pengundian ini dengan transparan dan disaksikan oleh semua pihak,” paparnya‎.

Editor: Supriyadi

Calon Bupati Kudus: Semua Lawan Berat

Calon Bupati Kudus: Semua Lawan Berat

MuriaNewsCom, Kudus – Setelah ditetapkan sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati Kudus, lima paslon pemimpin Kota Kretek mengaku siap bertarung di gelaran Pilbup 2018. Mereka menganggap masing-masing kontestan adalah pesaing berat.

Seperti diungkapkan oleh Masan, calon bupati yang diusung PDIP, Golkar, Partai Demokrat dan PAN. Ia menyebut, harus kerja keras untuk dapat menapaki kursi pemimpin Kudus.

“Semuanya berat, jadi saya harus kerja keras. (kompetisi) itu biasa saja, yang terpenting bisa saling menghormati dan menghargai karena pilkada adalah ujian kedewasaan dalam berdemokrasi,” ungkapnya, setelah resmi ditetapkan KPU Kudus sebagai Calon Bupati di Hotel Kenari Asri, Senin (12/2/2018).

Disinggung terkait strategi pemenangan, ia mengaku akan menguatkan seluruh struktur koalisi. “Setelah ini kita akan fokus ke pengambilan nomor urut besok. Terkait nomor, berapapun itu baik,” imbuhnya.

Sementara itu M. Tamzil Calon Bupati Kudus yang diusung PKB, PPP dan Hanura mengaku akan mulai bergerak menemui masyarakat. “Tidak ada kata terlambat bagi kami, nanti yang terpenting lihat pada tanggal 27 Juni,” ucapnya.

Baca: SAH! 5 Bapaslon Kudus Ditetapkan sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati

Ditanya tentang saingan terkuat dalam kompetisi pilbup Kudus, Tamzil mengaku semua peserta memiliki bobot tersendiri. “Sama saja (beratnya) baik perseorangan maupun dari partai. Yang penting dalam pilkada ini semuanya berlangsung kondusif,” tuturnya.

Calon dari perseorangan, Nor Hartoyo mengaku akan bergerak lebih masif untuk mengenalkan visi dan misinya kepada warga. Menurutnya, timnya sudah bergerak sejak lama.

“Saya akan ketemu dengan masyarakat untuk menyosialisasikan visi dan misi. Tim sudah terbentuk hingga tingkat RT, karena sejak kita mau merekrut dukungan kita sudah terjun ke masyarakat,” tutur calon bupati dari jalur perseorangan itu.

Ditanya mengenai persaingan, dirinya menganggap semua calon dianggap berat. “Semuanya berat, semuanya lawan tangguh, secara prinsip kita tak meremehkan satu dengan yang lain,” jelasnya.

Sementara itu Sururi Mujib, tim pemenangan calon bupati-wabup Akhwan-Hadi Sucipto mengaku akan menyusun strategi khusus. Mereka akan mendekati setiap warga.

“Tim kami sudah terbentuk hingga ke tingkat RT,” ucapnya mewakili Akhwan yang tidak hadir karena sedang takziyah.

Hampir serupa, tim pemenangan calon Sri Hartini-Bowo menyebut, akan lebih giat turun ke masyarakat. “Otomatis kita akan menerapkan strategi, pembentukan tim relawan dan pemenangan. Pembentukannya sebagian besar sudah dilakukan,” kata Azka Najib, tim pemenangan pasangan Hartini-Bowo.

Editor: Supriyadi

Ini Kata Tiga Bapaslon Bupati Kudus Jika Terpilih Sebagai Pemimpin Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Tiga dari lima bapaslon bupati-wabup Kudus dipertemukan dalam satu wadah dialog interaktif, oleh Keluarga Kudus Yogyakarta Sabtu (10/2/2018). Digelar di @hom Hotel Kudus, ketiganya mengaku akan berbuat lebih baik jika terpilih sebagai pemimpin Kota Kretek.

Hal itu disampaikan di depan perwakilan tokoh masyarakat yang diundang. Seperti sedulur sikep, aktifis perempuan, pengusaha jenang, pengusaha rokok dan kaum akademisi. Mereka merespon tentang banyaknya masalah yang ada di Kudus, mulai dari lingkungan, peran perempuan hingga keberpihakan tentang budaya.

Tiga bapaslon yang hadir adalah,  Akhwan-Hadi Sucipto, Noor Hartoyo-Junaidi dan M.Tamzil yang hadir tanpa Hartopo. Sementara dua pasangan lain yakni Masan-Noor Yasin serta Sri Hartini-Bowo tidak datang.

Permasalahan yang banyak muncul di Kudus, di antaranya banjir, belum tuntasnya penggunaan dana bagi hasil tembakau, hingga infrastruktur jalan yang tak kunjung beres.

Menanggapi itu, bapaslon Akhwan-Hadi Sucipto mengemukakan semua masalah di Kudus ada karena kurangnya komunikasi.

“Permasalahan yang saat ini dikemukakan belum mewakili seluruhnya, karena persoalannya sangat kompleks. Namun semua ini terjadi karena pemerintah saat ini menutup ruang komunikasi dengan elemen masyarakat,” ungkap Akhwan.

Dirinya mengatakan tak berani menjanjikan apapun, namun dengan komunikasi yang nantinya akan ia bangun intens akan meminimalisir masalah.

Sementara itu Tamzil mengatakan, motivasinya mencalonkan diri sebagai bupati kudus adalah sebagai pelayan. Ia mengatakan sudah paham dengan pelbagai masalah di Kudus.

“Kami kembali ke Kudus untuk menjadi pelayan,” ucapnya.

Bapaslon terakhir yakni Hartoyo Junaidi, menyebut niatnya menjadi calon bupati dilandasi niat yang kuat. “Niatnya beda-beda, namun seperti halnya Gusjigang, kami berangkat dari niat yang bagus baru kemudian sistem yang akan kami bentuk,” tukasnya.

Editor: Supriyadi

Dialog Interaktif KKY Hadirkan Tiga Bapaslon Bupati-Wakil Bupati Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Tiga dari lima bapaslon bupati-wabup Kudus, ikut dalam dialog interaktif yang digelar oleh Keluarga Kudus Yogyakarta (KKY), Sabtu (10/2/2018). Acara yang bertempat di @hom Hotel Kudus itu, membahas tentang pelbagai masalah yang akan dihadapi calon pemimpin Kota Kretek ke depan.

Tiga bakal pasangan calon yang hadir adalah Akhwan-Hadi Sucipto, Noor Hartoyo-Junaidi dan M.Tamzil yang hadir tanpa Hartopo. Sementara dua pasangan lain yakni Masan-Noor Yasin serta Sri Hartini-Bowo tak datang.

Mengangkat tema “Kudus-ku, Kudus Kita, Kudus Sejahtera”, acara tersebut berformat dialog partisipatif. Selain menghadirkan panelis dari kalangan akademisi, kegiatan itu juga diikuti perwakilan tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam perbincangan itu, mengemuka berbagai masalah yang dikemukakan oleh tokoh yang hadir. Seperti Budi Santosa tokoh sedulur sikep yang mengemukakan ihwal lingkungan terkait banjir dan adapula tokoh perempuan Noor Hani’ah yang menyoroti peran wanita. Adapula isu tentang kebudayaan di Kudus yang sudah mulai luntur.

Ketiga bapaslon mengaku akan memperhatikan berbagai masalah yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat. Pasangan Akhwan-Hadi Sucipto mengatakan perlu adanya upaya untuk mempertahankan budaya lokal.

“Kita butuh kemajuan, namun jangan sampai hilangkan apa yang menjadi kekhasan Kudus. Seperti peribahasa pageri omahmu karo mangkok, itu jangan sampai hilang namun di luarnya kita butuh kemajuan di berbagai bidang (teknologi),” ungkapnya.

Sementara itu Tamzil, mengungkapkan akan menjadi pelayan bagi warga Kudus. “Kami menyoroti pulu terkait pelayanan kepada masyarakat dan pengarusutamaan gender,” urainya.

Hampir serupa dengan Akhwan, Bapaslon Hartoyo-Junaidi memandang perlunya penghormatan terhadap perbedaan untuk mencipta toleransi. “Pemimpin harus memahami perbedaan seperti yang dicontohkan oleh Sunan Kudus, beliau menghargai beda bahkan melarang penyembelihan sapi,” tutur dia.

Isu lingkungan juga disorot tajam oleh panelis dari UGM Agus Hendratno. Menurutnya, pemimpin Kudus ke depan, perlu memperhatikan kearifan yang dicontohkan dua sunan yang ada di Kota Kretek.

“Sunan Muria mengajarkan tentang lingkungan dan bercocok tanam kepada muridnya. Sementara Sunan Kudus lebih bersifat birokratif, mengajarkan tentang berdagang kepada santrinya,”

Dikatakannya, dua Sunan itu juga berperan dalam lingkungan. Di mana Sunan Muria menjaga vegetasi di wilayah utara, sementara Sunan Kudus menjaga daerah di bawahnya.

Editor: Supriyadi

Verifikasi Parpol, KPU Kudus Nyatakan Satu Partai Tak Memenuhi Syarat

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus menyerahkan hasil verifikasi partai politik, peserta pemilu 2019, Jumat (2/2/2018). Dari 13 parpol yang diverifikasi, satu di antaranya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Secara umum dari 12 Parpol peserta pemilu 2014 dinyatakan memenuhi syarat, diluar PKPI. Dalam verifikasi tersebut, satu partai baru yakni PSI ikut dinyatakan lolos,” ujar M. Khanafi, di ruang kerjanya, Jl Ganesha 4, Purwosari-Kudus.

Menurutnya, 12 partai yang dinyatakan lolos verifikasi adalah PKB, PBB, Nasdem, PKS, PAN, Golkar, PDIP, PPP, Demokrat, Hanura, Gerindra dan partai baru PSI yang masih dalam masa perbaikan persyaratan.

Terkait PKPI yang dinyatakan TMS, Khanafi menyebut ada beberapa hal yang menyebabkannya. Di antaranya, pada saat tim KPU melakukan verifikasi unsur pimpinan tidak hadir.

“Tadi hadir (unsur pimpinan PKPI) namun pada saat diverifikasi tidak ada ada, sedang pergi karena ada urusan lain. Kemudian ketuanya ternyata ada pergantian. Tadi hadir ketuanya yang baru, namun karena pada saat verifikasi tak ada, maka partai tersebut akan diikutkan dalam tahapan perbaikan syarat,” terangnya.

Ia menyebutkan, perbaikan syarat parpol akan dilaksanakan selama tiga hari, terhitung tanggal 3-5 Februari 2018.

Jika masih tak memenuhi syarat, maka kepesertaannya di Pemilu 2019 di Kudus tak bisa dilakukan. Namun demikian, penentuannya berada di tingkat nasional.

Editor: Supriyadi

NU Kudus Tegaskan Pilihan Nahdliyin Berasal dari Masing-masing Nurani

MuriaNewsCom, Kudus – Safari politik yang belakangan digiatkan bakal calon cagub-cawagub Jateng 2018, ke sejumlah ormas tentunya mengandung maksud tertentu. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi massa, kerapkali mendapat kunjungan dari tokoh-tokoh tersebut.

Lalu bagaimana pengurus NU Kudus menyikapi hal tersebut?

Ketua Tanfidziyah NU Kudus Abdul Hadi mengemukakan pendapatnya, usai mendapatkan kunjungan dari bakal calon wagub Jateng Ida Fauziyah, Kamis (1/2/2018). Menurutnya, hal itu yang dilakukan merupakan bagian menyambung tali silaturahmi.

Terkait pilihan politik, ia menegaskan hal itu adalah hak privasi dari setiap Nahdliyin, guna menentukan pilihan.

“Namun yang pasti saya imbau warga NU harus menggunakan hak suaranya, jangan sampai tidak memilih atau golput,” ujarnya.

Menurutnya, NU merupakan wadah organisasi kemasyarakatan dan bukan merupakan organisasi politik. Pergerakan Nahdlatul Ulama adalah untuk kemaslahatan umat berasaskan gerakan sosial.

“Itu (pilihan pemimpin) terserah kepada warga Nahdliyin, mereka mau memilih siapa dalam kontestasi Pilkada Jateng 2018. Berdasarkan arahan dari Rois Syuriah dan anggaran dasar anggaran rumah tangga. NU bukan parpol melainkan organisasi sosial kemasyarakatan,” tuturnya.

Terakhir, ia meminta agar pelaksanaan pilkada Jateng 2018, baik Pilgub dan Pilbup Kudus berjalan dengan baik.

Di sisi lain, Ida Fauziah yang saat ini tengah bersafari di seputar Pantura Timur berharap dapat memenangkan kontestasi Pilkada Jateng. Baginya kemenangan mutlak diraih, berapapun suara yang nanti terkumpul.

“Targetnya menang, berapapun suaranya yang nanti didapat yang penting menang,” tandasnya.

Editor: Supriyadi

Verifikasi Faktual Parpol Lawas Dimulai Hari Ini

MuriaNewsCom, Kudus – Hari ini, Selasa hingga Kamis (30/1-1/2/2018) KPU Kudus memulai tahapan Verifikasi Faktual bagi parpol ‘lawas’ peserta pemilu 2014. Hal itu dilaksanakan sesuai dengan PKPU 5 dan 6 tahun 2018, menindaklanjuti putusan MK, terkait verifikasi faktual partai politik.

Ketua KPU Kudus M. Khanafi mengatakan, pelaksanaan verifikasi faktual parpol dilakukan dengan mendatangi kantor-kantor pengurus partai. Selain mengecek daftar keanggotaan, pengurus juga wajib menghadirkan anggota sesuai dengan peraturan.

“Nanti dari keseluruhan anggota yang Memenuhi Syarat (MS) sudah disetorkan kepada KPU, 5 persen diantaranya harus dihadirkan di kantor partai politik,” katanya.

Menurutnya, verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU berasaskan keadilan. Sehingga semua calon peserta Pemilu 2019 berangkat dari titik yang sama. Adapun jumlah 5 persen dari jumlah anggota yang dihadirkan, minimal tersebar dari 50 persen jumlah kecamatan yang ada di Kudus.

Selain itu, jika anggota parpol berhalangan hadir dengan disertai alasan yang kuat maka KPU Kudus masih bisa melakukan verifikasi. Caranya, dengan memanfaatkan teknologi video call.

Jika dengan berbagai kemudahan tersebut, parpol belum bisa melengkapi, masih ada tahapan perbaikan. Pun bila masih terdapat kekurangan, hal itu akan dilaporkan KPU Kudus, kepada KPU Provinsi dan KPU Pusat.

“Melengkapi mulai tanggal 3-5 Februari, untuk kemudian hasil perbaikan diberikan pada tanggal 6 Februari 2018,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Panwas Temukan Banyak Pendukung Bakal Calon Bupati Kudus Mulai Saling Serang di Medsos

MuriaNewsCom, Kudus – Panwas Kabupaten Kudus menemukan beberapa akun di media sosial (Medsos) mulai saling serang dengan mengejek salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati Kudus 2018. Aktivitas tersebut mulai terlihat di komentar grup-grup Facebook ataupun aktivitas beranda masing-masing.

Untuk itu, pihaknya meminta agar bapaslon dan tim sukses ikut menciptakan iklim kondusif jelang pilkada. Ini mengingat pilkada sangat rentan jika salah satu sumbu dipatik.

“Di media sosial seperti facebook, kami menemukan kecenderungan ada akun yang mengarah ke satu bapaslon hingga menyebabkan saling ejek. Bahkan saling serang antar personal (antar akun pendukung),” ujar Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan, Jumat (26/1/2018), saat mengawasi proses penyerahan dokumen penelitian administrasi bapaslon di Kantor KPU Kudus Jl Ganesha IV Purwosari, Kecamatan Kota Kudus.

Menurutnya, dalam waktu-waktu ini pihaknya sebatas melakukan pemantauan. Namun demikian, tak menutup kemungkinan Panwaskab Kudus akan mengambil tindakan dengan melaporkan temuan tersebut.

Minan berkata, selain mengawasi KPU kerja Panwaskab juga ikut mengawasi peserta pemilu. Terkait pelanggaran di dunia maya, dirinya mengatakan kepolisian juga memantau hal tersebut.

“Pun bila nanti akun yang saling serang itu abal-abal ada tim cyber patrol dari kepolisian yang akan mendeteksinya,” tambanya.

Selain mengawasi terkait gejolak dunia maya, Panwaskab Kudus juga meminta timses ikut berperan aktif selama masa kampanye nanti. Hal itu bisa dilakukan dengan melaporkan tim kampanye dan penanggungjawabnya ke panitia pengawas pemilu Kudus.

“Kita juga mengimbau agar bapaslon menyerahkan beberapa persyaratan kepada kami (panwaskab Kudus) berupa surat pernyataan tak pernah dipidana, bertaqwa kepada Tuhan dan sebagainya. Selain itu harus menyerahkan susunan tim sukses dan penanggungjawab saat kampanye,” jelasnya.

Ketua KPU Kudus M. Khanafi mengamini hal tersebut. “Agar semua pihak ikut menjaga kondusifitas, karena saat ini genderang pilbup sudah mulai terasa dengan pemasangan alat peraga yang berada dimana-mana,” ujar dia.‎

Editor: Supriyadi

Dandim Kudus: Haram Bagi TNI Dukung Calon di Pilkada

MuriaNewsCom, Kudus – Dandim 0722/Kudus Letkol (inf) Sentot Dwi Purnomo menegaskan netralitas TNI merupakan hal mutlak. Oleh karenanya, ia mengingatkan anak buahnya untuk tak sekalipun memihak pada calon yang akan berlaga di Pilkada Jateng 2018.

Hal itu disampaikan Sentot dihadapan anak buahnya, Jumat (26/1/2018) di Makodim Kudus. Menurutnya, sebagai prajurit haram untuk berpihak apalagi sampai mengarahkan pilihan bahkan untuk anak istri sendiri.

“Haram bagi kita (prajurit TNI) menyuruh atau memilihkan calon (bupati, wabup, gubernur dan wagub) meskipun kepada anak dan istri kita. Mereka punya hak pilih, persilakan mereka memilih sesuai kehendak hat‎i nurani mereka sendiri,” tegasnya.

Prajurit, lanjut Sentot, berperan dalam kontestasi pilkada sebagai personel pengamanan. Ia memastikan tidak ada satupun dari prajuritnya yang terlibat memberi dukungan apapun pada satu dari sekian banyak calon pemimpin daerah.

Bagi yang mereka yang terbukti tak bersikap netral, maka pihaknya akan menjatuhkan sanksi.

“Tugas utama TNI adalah menjaga kondusifitas Pilkada. Oleh karenanya, kami akan selalu siaga pasang mata dan telinga terutama mengawasi ancaman provokasi,” tuturnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Dandim 0722 Kudus menuntut anak buahnya bersinergi dengan pihak kepolisian. Hal itu agar dalam menangani segala bentuk ancaman akan selalu kompak dan solid.

Editor: Supriyadi

Terima “Raport” dari KPU, Begini Kata Para Tim Sukses Bakal Calon Bupati Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Tim sukses masing-masing bakal pasangan calon bupati-wakil bupati Kudus 2018 yakin para jagoannya dapat ditetapkan sebagai calon pemimpin Kota Kretek. Hal itu setelah KPU Kudus menyerahkan raport berupa dokumen penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, Jumat (26/1/2018) siang.

Feri Firmansyah tim sukses bapaslon Tamzil-Hartopo mengatakan, setelah menerima “raport” dari KPU Kudus, ia mengatakan hasilnya baik. Seluruh persyaratan pencalonan maupun syarat calon dinyatakan memenuhi syarat. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ikhwan timses dari pasangan Sri Hartini-Setia Budi Wibowo.

“Ya dengan diserahkannya hasil ini hasilnya bagus, memenuhi syarat. Kami optimistis bisa ditetapkan sebagai calon pada tanggal 12 Februari 2018,” kata keduanya.

Baca: KPU Kudus Nyatakan Semua Syarat Bakal Calon Bupati Memenuhi Syarat

Sementara itu, timses Bapaslon Masan-Noor Yasin Amat Soleh mengaku sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi kampanye. Namun demikian, pada tahap awal ia akan menunggu penetapan calon KPU terlebih dahulu.

Dari jalur perseorangan, Saifudin Timses Akhwan- Hadi Sucipto pun mengatakan langkah mereka saat ini tinggal menunggu penetapan sebagai calon, sembari terus menyosialisasikan bakal calon yang didukung kepada masyarakat. Akan tetapi, kondisi agak berbeda terjadi pada kubu timses Hartoyo-Junaidi. Mengaku optimistis, namun mereka tetap harus melewati tahapan verifikasi faktual.

Hal itu karena, setelah diteliti oleh KPU Kudus, syarat dukungan perbaikan Harjuna sebanyak 12.358 menyusut menjadi 12.302.

“Ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 56 dukungan. Kemungkinan karena datanya ganda ataupun salah tulis. Namun kami yakin bisa ditetapkan sebagai calon dari jalur perseorangan. Karena yang dibutuhkan hanya sekitar 4.000 dukungan,” ujar Abdul Muchid, timses pasangan Harjuna.

Adapun, suara minimal untuk dapat ditetapkan sebagai calon bupati-wabup dari calon perseorangan adalah 45.323. Namun saat penyerahan dukungan akhir 2017 lalu dukungan yang diserahkan baru 40.995.

Pada pelengkapan berkas dukungan, paslon itu menyerahkan dukungan sebanyak 12.358. Sedangkan yang dibutuhkan pasangan tersebut adalah 4.328 dukungan. Lebih lanjut ia mengungkapkan, saat ini dirinya tengah getol menyosialisasikan visi-misi pasangan tersebut.

Editor: Supriyadi

KPU Kudus Nyatakan Semua Syarat Bakal Calon Bupati Memenuhi Syarat

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kudus menyerahkan hasil verifikasi administrasi dokumen syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon (bapaslon) bupati-wakil bupati Kudus 2018, Jumat (26/1/2018). Dari kelima bapaslon, baik dari jalur partai dan perseorangan dinyatakan telah memenuhi syarat.

“Dokumen yang kami serahkan hari ini merupakan hasil penelitian administrasi, dari persyaratan calon (berupa LHKPN, tidak dicabut hak pilih, keterangan tak pailit dan sebagainya) dan Persyaratan pencalonan (dukungan suara dan dukungan partai), karena kemarin ada yang belum memenuhi syarat, lalu diperbaiki pada kurun waktu tanggal 18-20 Januari 2018,” tutur Ketua KPU Kudus M. Khanafi.

Menurutnya, pihaknya juga telah melakukan penelitian dengan duduk bersama bersama pihak terkait. Seperti petugas pajak dan dinas terkait untuk melakukan kroscek administrasi.

Namun demikian, pada tanggal 27 Januari hingga 11 Februari 2018, KPU Kudus tetap melakukan pencermatan terhadap dokumen yang telah diteliti. Hal itu untuk memantau ada tidaknya keberatan dari masyarakat, terkait dokumen bakal pasangan calon.

“Ketika ada keberatan (pada tanggal 27 Januari – 11 Februari) maka bisa memengaruhi penetapan pada tanggal 12 Februari 2018. Nanti kita pasang di Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan Web KPU Kudus. Hal itu bisa memengaruhi proses penetapan pencalonan. Namun insyaallah clear,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, dari lima bapaslon untuk pasangan Hartopo Junaidi, perlu dilakukan verifikasi faktual dukungan mulai tanggal 30 Januari sampai 5 Februari 2018. Hal itu untuk melakukan kroscek lapangan, terkait dukungan yang telah diserahkan pasangan dari jalur perseorangan itu.

Editor: Supriyadi

Awas, Kades di Kudus Tak Netral di Pilkada Bisa Kena Semprit

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus ancam terapkan sanksi berat bagi kepala desa yang tidak netral dalam ajang Pilgub dan Pilbup Kudus 2018.

“Sanksi hukuman disiplin berat akan diterapkan bagi kades yang terbukti tidak netral dan melakukan pelanggaran (dalam ajang pilkada 2018),” ujar Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus Eko Hari Jatmiko, Senin (22/1/2018) saat sosialisasi pengawasan bagi seluruh kades yang diselenggarakan Panwaskab Kudus, di Hotel Griptha.

Eko menyebut, kepala desa dilarang mengunakan fasilitas milik desa untuk mendukung kampanye salah satu pasangan calon. Disamping itu, Kades juga dilarang memberikan dukungan kepada calon memanfaatkan jabatannya.

“Seperti memberikan dukungan kepada paslon dengan memberikan surat dukungan dan fotokopi KTP. Selain itu, mereka juga dilarang membuat keputusan yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon,” tambahnya.

Menurutnya, dukungan yag diberikan oleh oknum kades memanfaatkan institusi dan jabatannya, berpotensi menciptakan konflik horizontal. Oleh karenanya ia meminta agar kepala desa menjaga netralitas dan menciptakan iklim kondusif.

Wahibul Minan, Ketua Panwaskab Jepara menyebut tindakan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemkab. Pihaknya sebagai lembaga pengawas pemilu juga bisa melakukan tindakan terkait pelanggaran yang dilakukan kades.

“Sesuai UU no 7/2017 pasal 29 huruf C, kades dan perangkat desa tidak boleh ikut terlibat kampanye, selama tahapan pilkada,” tuturnya.

Editor: Supriyadi

Bawaslu Ajak Panwas Kudus Tak Kendor Awasi Pilkada 

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Bawaslu Jateng Fajar Saka sambangi Kantor Panwaskab Kudus, Minggu (21/1/2018). Kehadirannya untuk memastikan kinerja pengawas di Kota Kretek tak kendor menghadapi dua ajang pemilukada (pilgub dan pilbup).

“Kudus itu istimewa, karena hendak menghadapi kegiatan besar yakni pilbup dan pilgub Jateng. Belum lagi tahapan di dalamnya yang meliputi coklit, verifikasi faktual menyusul putusan MK. Oleh karenanya kami mengecek persiapan panwas Kudus agar seluruh kegiatan pengawasan berlangsung dengan baik,” ujar Fajar.

Ia meminta agar petugas di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa saling berkoordinasi, agar menciptakan alur kerja yang kompak. Selain itu, kecermatan dalam melakukan pengawasan pada proses coklit mutlak dilakukan.

Terkait temuan dugaan pelanggaran selama tahapan jelang pilgub maupun pilbup, Fajar mengaku sudah mendapatkan laporan dari Panwaskab Kudus. Untuk mengatasinya, pihaknya menyarankan agar dilakukan perbaikan.

“Pelanggaran yang dilaporkan di antaranya adalah terkait perekrutan PPS atau PPK sarannya adalah diganti. Untuk tahapan coklit, pengawas juga harus mengawasi kinerja PPDP agar maksimal, bila tidak efisien harus ada upaya untuk mengatur agar kunjungan dari rumah ke rumah dapat diefektifkan, karena tahapan ini terbatas waktu hingga 30 hari ke depan,” tuturnya.

Terakhir, ia berpesan kepada pemilih agar mau menjadi pengawas bagi dirinya sendiri. Hal itu dikatakannya agar dalam pelaksanaan pilkada, warga sebagai pemilih ikut berperan aktif dalam mengawal suara yang disalurkan.

“Paling tidak masyarakat menjadi pengawas bagi suara (pilihan) pribadi yang telah mereka salurkan,” tutup Fajar.

Editor : Ali Muntoha

Petugas PPDP di Kudus Diduga Terafiliasi Parpol Langsung Dipecat

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus langsung mengganti tiga Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), yang terindikasi pernah atau tengah tergabung sebagai anggota partai politik (parpol).

Hal itu berdasarkan rekomendasi dari Panwaskab Kudus, yang sebelumnya menemukan 59 anggota penyelenggara dan pengawas Pemilu Kudus yang namanya masuk dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).‎

Setelah diklarifikasi, hanya tiga di antaranya yang pernah atau sedang menjadi anggota parpol. Sementara 56 lainnya, mengaku tak pernah memberikan datanya kepada partai.

“Mereka adalah S PPDP Desa Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo, LS PPDP Desa Kedungsari Kecamatan Gebog dan NK PPDP Desa Getasrabi, Kecamatan Gebog. Rekomendasi sudah kami kirimkan ke KPU sore kemarin (Jumat, 19/1/2018),” kata Wahibul Minan, Ketua Panwaskab Kabupaten Kudus.

Terpisah, Ketua KPU Kudus M Khanafi membenarkan hal tersebut. Ketiganya‎ sudah diganti oleh petugas lain dengan cara di PAW (Pergantian Antar Waktu) dengan mereka yang pada saat seleksi menempati ranking di bawahnya.

“Kami sudah mengklarifikasinya. Mereka (PPDP yang terindikasi pernah atau sedang menjadi anggota parpol)‎ telah mundur,” jelasnya, Sabtu (20/1/2018) siang.

Selain ketiganya, ada PPDP lain yang diganti karena mempunyai kesibukan di luar daerah. Hal itu menurut Khanafi tidak mengganggu pelaksanaan Coklit.

“Total ada juga 11 PPDP yang kita ganti karena ada kesibukan atau kerja di luar kota. Malam tadi (Jumat) langsung mendapat bimtek (pengganti PPDP) oleh PPS masing-masing. Pagi tadi mereka sudah bisa melaksanakan Coklit, dengan terlebih dahulu melakukan apel sebelum memulai tahapan,” urainya.

Editor : Ali Muntoha

Warga Sedulur Sikep di Kudus Ternyata Antusias Milih Bupati Baru, Ini Buktinya

MuriaNewsCom, Kudus – Warga Sedulur Sikep ternyata tak begitu tertutup atau tak peduli dengan jalannya pemerintahan. Buktinya, warga komunitas Samin ini cukup antusias untuk memilih calon bupati Kudus yang baru.

Ini terlihat ketika KPU Kudus melaksanakan coklit (pencocokan dan penelitian) daftar pemilih, Sabtu (20/1/2018). Di hari pertama tahapan coklit ini KPU juga menyambangi warga Sedulur Sikep.

Budi Santoso yang merupakan sesepuh dari Kelompok Sedulur Sikep memperlihatkan antusiasme warga Samin untuk mengikuti pesta demokrasi ini.

Kepada MuriaNewsCom, Ketua KPU Kudus M. Khanafi mengatakan ada antusiasme dari komunitas tersebut untuk mengikuti pesta demokrasi lima tahunan.

“Tokoh Sedulur Sikep menerima kami (komisioner KPU Kudus) dengan baik, open (terbuka) bahkan insyaallah nanti pada saatnya (hari pencoblosan) beliau akan datang ke TPS,” ujarnya.

Hal itu menurutnya adalah sinyal positif bagi alam demokrasi khususnya di Kudus. Tak hanya tokoh sedulur sikep, sejumlah tokoh di Kudus har ini juga disambagi KPU untuk dicoklit.

“Kami juga bertandang ke dalemnya (rumah) Mbah Kyai Haji Sya’roni Ahmadi. Tadi sudah ketemu dengan keluarganya dan beliau juga ada,” tuturnya.

Di samping tokoh agama dan masyarakat, tim dari KPU juga menyambangi kediaman pengusaha lokal Deka Hendratmanto (pendiri MuriaNewsCom) dan aktivis perempuan Noor Hani’ah. Menurutnya respon yang diberikan cukup bagus.

“Artinya coklit di hari pertama yang menyasar tokoh berpengaruh di Kudus mendapatkan respon yang bagus dan mereka mau terbuka dalam mengikuti tahapan dalam pesta demokrasi di Kudus,” ungkap Khanafi.

Adapun, petugas yang dikerahkan pada coklit hari pertama sejumlah1.937 petugas. Selain petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) komisioner KPU Kudus beserta PPS dan PPL juga ikut turun langsung menyambangi warga.

Tahapan coklit daftar pemilih Pilgub Jateng dan Pilbup 2018 di Kudus akan sasar setidaknya 7.455 rumah. Kegiatan itu berlangsung dari 20 Januari-18 Februari 2018.

“Dari jumlah PPDP 1.491 (sesuai TPS) minimal setiap petugas minimal mendatangi lima rumah, sehingga jumlahnya sekitar 7.455 rumah,” urainya.

Dengan jumlah tersebut, setidaknya warga yang dapat disurvei adalah 29.820 orang, dengan asumsi per rumah ditinggali empat orang.

Editor : Ali Muntoha

Ini Jumlah Rumah yang Disasar KPU Kudus saat Coklit Daftar Pemilih

MuriaNewsCom, Kudus – Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih di Pilgub Jateng dan Pilbup 2018 di Kudus akan sasar setidaknya 7.455 rumah. Jumlah itu merupakan jumlah ideal yang sebelumnya sudah terdaftar di data pemilih.

Ketua KPU Kudus M. Khanafi mengungkapkan, pada kegiatan yang berlangsung dari 20 Januari-18 Februari 2018 itu, akan menerjunkan total petugas 1.937. Jumlah itu merupakan gabungan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dibantu oleh Komisioner KPU, PPS dan PPL.

“Dari jumlah PPDP 1.491 (sesuai TPS) minimal setiap petugas minimal mendatangi lima rumah, sehingga jumlahnya sekitar 7.455 rumah,” urainya.

Baca: Coklit Data Pemilih, Komisioner KPU Kudus Ikut Ketok Pintu

Dengan jumlah tersebut, setidaknya warga yang dapat disurvei adalah 29.820 orang, dengan asumsi per rumah ditinggali empat orang. Terkait teknis pelaksanaan coklit, dirinya menyebut warga yang sudah memiliki hak pilih (berusia 17 tahun) diharapkan menyiapkan KTP dan KK.

“Nanti teman-teman PPDP akan mengecek KTP Elektronik, KK, beserta alamat dan status pernikahannya yang terakhir. Selain itu status pekerjaannya, apakah ia menjadi PNS, TNI atau pindah keluar daerah,” jelasnya.

Dirinya menyebut, tahapan Coklit akan memengaruhi Data Pemilih Tetap (DPT) untuk tahap Pilgub Jateng dan Pilbup Kudus. Untuk DPT Kudus pada Pilpres 2014 adalah 604.305.

“Perkiraan kami ada tambahan pemilih usia pemula (17-20 tahun) sekitar 40 ribu orang. Data pemilih sangat vital berpengaruh terhadap persiapan penentuan logistik pemilu yakni surat suara. Selain itu data itu dapat digunakan oleh bakal calon pasangan untuk mengetahui jumlah pemilih di Kudus. Maka dari itu, tahapan Coklit akan dilakukan secara akurat, faktual dengan update data terbaru dan bisa dipertanggungjawabkan,” terang Khanafi.

Editor: Supriyadi