Jateng Wow, Cara Pemprov Atasi Paceklik Wisatawan di Awal Tahun

MuriaNewsCom, Semarang – Awal tahun menjadi masa-masa paceklik wisatawan di Jateng. Tingkat kunjungan wisata ke provinsi ini akan mengalami penurunan drastis, setelah masa libur akhir tahun usai.

Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Jateng meluncurkan program ’Jateng Wow 2018’. Program ini menggandeng 148 pelaku wisata. Mulai dari destinasi wisata, hotel, restoran, biro perjalanan dan perusahaan transportasi.

Dengan program ini akan digelar berbagai amcam even yang mampu menarik wisatawan. Termasuk paket-paket wisata dengan harga miring, , potongan harga untuk hotel dan biaya masuk objek wisata.

Program Jateng Wow 2018 diluncurkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Selasa (30/1/2018) malam di Wisma Perdamaian, Semarang. Program ini berlangsung mulai 1 Februari hingga 31 Maret 2018.

Ganjar mengakui, awal tahun merupakan low season, di mana kunjungan wisatawan mengalami penurunan setelah ramai di akhir tahun sebelumnya. Untuk itu dia berharap Jateng Wow bisa menjadi daya ungkit pariwisata Jawa Tengah.

Ganjar meminta para pegiat pariwisata ikut menyemarakan program Jateng Wow dengan membuat berbagai even yang dapat mendatangkan pengunjung. Khususnya bagi pelaku hotel dan destinasi wisata.

“Saya usul, bisa tidak antarhotel membuat even bersama, atau giliran minimal setiap weekend. Terbayangkan kalau setiap weekend akan ada show apapun di salah satu hotel atau di salah satu destinasi wisata dengan diskon yang diberikan,” ujarnya.

Ganjar juga meminta kepada para pegiat pariwisata untuk terus memublikasikan program Jateng Wow setiap harinya melalui media-media sosial. Tidak hanya memviralkan, mereka diminta menceritakan tempat-tempat destinasi wisata, kuliner-kuliner khas dan juga even-even yang diselenggarakan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.

“Seluruh pegiat pariwisata tiap hari harus memublikasikan even, kegiatan, dan diskon yang diberikan. Kalau perlu buat lomba kecil-kecilan yang menceritakan destinasi wisata, kuliner menarik baik berupa tulisan, gambar, maupun video, agar kita bisa mewujudkan Jateng benar-benar wow, wow, dan wow,” serunya.

Kepala Disporapar Jateng Urip Sihabuddin. menambahkan selama berlangsungnya program Jateng Wow, pihaknya menargetkan kenaikan kunjungan wisata sebesar 20 persen pada Februari-Maret 2018.

“Dari tahun ke tahun jumlah wisatawan pada Februari-Maret selalu lebih rendah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga dengan adanya Jateng Wow ini kita targetkan kenaikan 20 persen,” ungkapnya.

Editor : Ali Muntoha

Krisis BBM di Karimunjawa: Gubernur Minta Pertamina Bangun Bungker

MuriaNewsCom, Semarang – Persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Karimunjawa habis. Hal itu karena kapal pengangkut BBM dari Semarang terkendala cuaca buruk.

Praktis, kendaraan yang menggunakan BBM jenis pertalite dan premium tak bisa difungsikan karena kehabisan bahan bakar. Selain berdampak serius pada aktivitas warga, kondisi ini juga berdampak pada siswa yang tak bisa berangkat sekolah.

Merespon hal ini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memastikan jika pengiriman BBM akan dilakukan sembari menunggu informasi cuaca dari BMKG. Menurutnya, BBM sedianya bisa dikirim hari ini, namun karena ombak tinggi, dimungkinkan pengiriman baru besok dilakukan.

“Sudah dikoordinasikan dengan Pertamina, besok dipastikan sudah dikirim. Ini sudah proses pengiriman, mestinya hari ini, tapi karena menurut BMKG cuaca di Perairan Karimunjawa tidak mendukung, sehingga besok baru bisa dikirim. Mudah-mudahan besok cuacanya bagus,” katan Ganjar di Gedung Pascasarjana Unnes, Selasa (30/1/2018).

Ia juga menyatakan, pihaknya telah meminta PT Pertamina agar membangun bungker penyimpanan BBM di Kepulauan Karimunjawa. Bungker ini bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi terlambatnya pasokan BBM yang sering terjadi karena pengiriman yang tersendat akibat cuaca buruk.

“Jangka panjangnya mesti membangun bungker di Karimunjawa untuk menyimpan stok BBM. Sehingga pasokannya tidak terganggu seperti sekarang,” ujarnya.

Baca : Siswa di Karimunjawa Tak Bisa Sekolah Karena BBM Habis

Ia menyebut, usulan pembangunan bungker ini telah ia sampaikan ke Pertamina beberapa hari lalu. Menurut dia, tempat penyimpanan itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Pulau Karimunjawa. Sehingga tidak ada kekhawatiran akan kehabisan BBM.

Seperti diketahui, sepekan terakhir warga di kepulauan Karimunjawa mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM. Sebab sejak 18 Januari 2018, SPBU di Karimunjawa kehabisan stok BBM.

Cuaca buruk membuat aktivitas laut di sekitar Perairan Jepara menurun. Hal ini mengakibatkan tersendatnya pengiriman BBM ke Pulau Karimunjawa. Selain itu, nelayan pun tak berani melaut karena gelombang tinggi mencapai sekitar 2 meter dengan cekepatan 10-20 knot.

Editor : Ali Muntoha

Cerita Hidup Ganjar: Saat Kecil Jualan Bensin Eceran dan Terusir dari Rumah

MuriaNewsCom, Semarang – Banyak yang mengenal Ganjar Prawono sebagai politisi yang sukses. Sebelum menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, ia terpilih sebagai anggota DPR RI selama dua periode.

Namun siapa sangka, kehidupan masa kecil Ganjar ternyata juga harus dilalui dengan prihatin. Sewaktu Ganjar masih kecil, ia tak bergelimang harta seperti saat ini. Bahkan ia bersama keluarganya pernah terusir dari rumahnya sendiri.

Ganjar bercerita, saat kecil ia hidup dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya, S Parmudji hanya seorang polisi dengan pangkat rendah. Gaji ayahnya yang tak seberapa, harus digunakan untuk menghidupi istri dan enam anaknya.

Untuk membantu ekonomi keluarga, ibu Ganjar Pranowo, Sri Suparmi harus membuka toko kelontong dan berjualan bensin eceran. Ganjar bersama kakaknya juga ikut membantu berjualan sang ibu.

“Waktu kecil saya bantu jualan bensin. Kulakan angkat jeriken, kalau Lebaran lek-lekan (begadang) sama kakak saya jaga warung,” kenangnya.

Begitu juga kenangan pahit juga membekas ketika Ganjar sekeluarga “terusir” dari rumahnya. Ceritanya, rumah masa kecil Ganjar di Tawangmangu terpaksa harus dijual.

Ayahnya bersepakat dengan pembeli rumah bahwa mereka masih diizinkan menempati sampai mendapat rumah kontrakan. Namun tiba-tiba suatu malam si pembeli meminta keluarga Ganjar pindah karena segera.

Meski merasa dilanggar perjanjiannya, namun ayah Ganjar mengalah. Semalaman hingga subuh ia pergi mencari rumah kontrakan. Akhirnya mereka terpaksa tinggal di rumah yang bersebalahan dengan pabrik gamping.

Ganjar saat syukuran novel Anak Negeri: Kisah Masa Kecil Ganjar Pranowo” di Boyolali. (istimewa)

Kisah masa kecil Ganjar ini telah dirangkum dalam sebuah novel berjudul  “Anak Negeri: Kisah Masa Kecil Ganjar Pranowo”, yang ditulis oleh Gatotkoco Suroso. Peluncuran buku biografi Ganjar ini dilakukan dalam bentuk syukuran di tengah-tengah sawah di Dusun Sawit RT 015/RW 05, Desa Kunti, Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, Senin (29/1/2018) sore.

Kisah masa kecil Ganjat itu merupakan sebagian isi novel setebal 344 halaman itu.  Bahkan, gaya penulisan sastrawi Gatotkoco dengan sedikit didramatisir di beberapa bagian di luar apa yang dibayangkan Ganjar.

“Presisinya ya 90 persen lah, nama, waktu, dan kronologi persis sama. Cuma beberapa bagian agak didramatisir karena bagaimanapun ini novel. Buku ini ditulis dalam proses yang cukup lama dan penulis melakukan wawancara dan riset langsung teman-teman masa kecil dan keluarga saya,” ujarnya.

Sementara Gatotkoco mengungkapkan, novel ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi siapa pun bahwa keterbatasan kondisi ekonomi pada masa kecil tidak perlu menjadi penghalang untuk terus berjuang mencapai cita-cita.

“Terlahir dari keluarga sederhana menjadikan Pak  Ganjar menjalani hidup yang penuh dengan perjuangan. Melalui sang ayah, Parmudji, anak kelima dari enam bersaudara itu terdidik dengan disiplin tinggi,” paparnya.

Buku ini juga telah dijual baik di toko buki Gramedia muaupun dijual secara online seperti di Bukalapak dan Tokopedia.

Sebelumnya, Gatototkoco juga pernah menulis tokoh terkenal lainnya, antara lain Presiden RI Joko Widodo. Kisah Jokowi itu dituangkan melalui buku berjudul Jokowi: Si Tukang Kayu yang terbit pada 2012 silam.

Editor : Ali Muntoha

Kartu Tani Diklaim Berhasil Berantas Mafia Pupuk di Jateng

MuriaNewsCom, Purworejo – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut, penerapan Kartu Tani di Jawa Tengah berhasil menekan aksi mafia pupuk di provinsi ini. Indikasinya, sejak program itu diterapkan, sudah tak ditemukan lagi kasus penyeludupan pupuk seperti tahun-tahun sebeluymnya.

Untuk membuktikannya, Ganjar melakukan pengecekan secara berkala adanya praktik penyelundupan pupuk bersubsidi tersebut. Baik melalui dinas pertanian, penyuluh pertanian, maupun bertanya sendiri kepada para petani.

Seperti saat Ganjar berkunjung ke Purworejo, Kamis (25/1/2018). Dalam dialog dengan warga Desa Jono, Kecamatan Bayat, Purworejo, Kades Lubang Lor, Ganjar meminta pada petani yang tidak bisa atau kesulitan membeli pupuk untuk maju.

Hingga Ganjar bertanya lima kali, tidak ada satupun yang maju ke depan. Ia pun mempertegas pertanyaannya.

”Coba sekarang saya tanya sekali lagi, di sini juga pasti ada petani, ada penyuluh pertanian, ada kepala desa juga. Sampai saat ini ada tidak petani yang susah mendapatkan pupuk?,” tanya Ganjar lagi.

Serempak, para tamu yang hadir itu mengatakan tidak ada. Ganjar pun berujar jika ada petani yang kesulitan mendapat pupuk, akan langsung ditelepon, biar masalahnya bisa segera diselesaikan.

Ganjar mengatakan, keberadaan Kartu Tani ini adalah salah satu modernisasi pertanian. Sebab di dalam Kartu Tani terdapat data luas lahan, jumlah pupuk dan juga komoditas pertanian yang ditanam.

“Jadi pemerintah juga bisa melihat komoditas yang ditanam apa. Itu bisa untuk mengetahui kalau harga naik, sebentar lagi ada yang panen atau tidak. Ini kan mempermudah,” katanya.

Dikatakannya, ide kartu tani didasari oleh dua hal. Yakni maraknya penyelundupan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kelangkaan pupuk di suatu wilayah. Selain itu data petani yang amburadul sehingga program bantuan pertanian sering tidak tepat sasaran.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) jumlah petani di Jateng (per Desember 2017) sebanyak 2.576.676 orang dan luas lahan pertanian 1.386.062 hektare.

Sampai saat ini Kartu Tani yang telah tercetak sebanyak 2.228.839 lembar. Dari jumlah tersebut telah dibagikan kepada petani sebanyak 2.147.454 lembar. Artinya sudah 96 persen terdistribusi.

Meski demikian, diakuinya beberapa kekurangan dalam penerapan Kartu Tani masih ada. Sebab sebuah sistem baru tidak mungkin bisa langsung terlaksana sempurna 100 persen.

Selain penyempurnaan sistem yang terus dilakukan, keberhasilan kartu tani juga membutuhkan dukungan dari petani untuk mengubah paradigma dari pertanian tradisional ke pertanian modern.

Program Kartu Tani yang diinisasi oleh Jawa Tengah tersebut, kini pun telah diadopsi pemerintah pusat.

Editor : Ali Muntoha

Ganjar Tak Kaget Bupati Kebumen Jadi Tersangka KPK

MuriaNewsCom, Semarang – Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad ditetapkan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sebagai tersangka. Mohammad Yahya ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menerima gratifikasi.

Penetapan Mohammad Yahya sebagai tersangka merupakan rentetan dari kasus proyek di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tahun 2016. Saat itu KPK melakukan OTT ketua Komisi A DPRD Kebumen Oktober 2016 lalu.

Penetapan tersangka ini ternyata tak membuat Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo kaget. Karena menurutnya, rentetan kasus ini sudah terjadi cukup lama.

Setelah dilakukan penetapan tersangka, Ganjar juga mengaku ditelepon oleh Mohammad Yahya yang menyatakan akan mengundurkan diri. Pihaknya juga tengah menyiapkan pelaksana tuga (plt) untuk menjalankan tugas bupati Kebumen.

”Jabatan bupati Kebumen akan langsung diisi pelaksana tugas. Dia (bupati Kebumen) telepon saya, katanya mau mengundurkan diri,” kata Ganjar.

Ia juga menyayangkan, masih adanya kepala daerah di Jateng yang dijadikan tersangka oleh KPK. Terlebih para kepala daerah ini telah mengikuti pelatihan antikorupsi di KKP. Dan Jateng menjadi provinsi pertama yang menggelar pelatihan ini.

“Cuma Jateng yang melakukan pelatihan antikorupsi bagi kepala daerah tingkat kabupaten/kota, saya tidak bisa mengontrol secara per individu. Biar penegak hukum saja yang kemudian bertindak,” ujarnya.

Baca : Ditetapkan KPK Jadi Tersangka, Bupati Kebumen Gelar Rapat Mendadak

Dikutip dari laman resmi KPK, Kamis (25/1/2018) selain menetapkan Mohammad Yahya Fuad sebagai tersangka, KPK juga menetapkan dua pengusaha sebagai tersangka. Keduanya yakni HA (swasta) dan KML, yang merupakan komisaris PT KAK. KML diduga sebagai pihak yang memberikan gratifikasi terhadap bupati dan MA.

Penetapan ketiganya sebagai tersangka menambah daftar tersangka dalam perkara ini. Sebelumnya KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam APBD-P tahun 2016.

Keenam tersangka terdahulu adalah SGW (PNS pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen), YTH (Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen   Periode 2014 – 2019), AP (Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen), BSA (Swasta), HTY (Swasta), dan DL (Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen).

Lima tersangka pertama saat ini sedang menjalani hukuman pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Sedangkan, tersangka DL saat ini masih menjalani proses penyidikan.

Kasus ini bermula dari tertangkap tangannya Ketua Komisi A DPRD Kebumen pada pertengahan Oktober 2016 di Kebumen, Jawa Tengah. Saat itu KPK mengamankan YTH di rumah seorang pengusaha di Kebumen. Penyidik juga mengamankan SGW di kantor Dinas Pariwisata, Kab Kebumen. Dari tangkap tangan tersebut, penyidik mengamankan uang sejumlah Rp 70 juta dari pengusaha untuk mendapatkan proyek di Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dalam APBD-P Tahun Anggaran 2016.

Editor : Ali Muntoha

Mustahil Pengembangan Bandara A Yani Rampung Maret 2018

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah menargetkan pengembangan Bandara A Yani Semarang bisa rampung dan dioperasikan pada Maret 2018 mendatang. Namun dengan progres yang ada saat ini, kelihatan mustahil jika target tersebut bisa dipenuhi.

Pasalnya, hingga saat ini progress pembangunan belum mencapai 50 persen, atau tepatnya baru 36,7 persen.

Meski demikian, Pemprov Jateng mendesak agar pengembangan bandara itu bisa selesai sesuai dengan target. Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sri Puryono menagih janji pelaksana proyek, untuk menyelesaikan sesuai komitmen.

“Komitmennya Maret 2018 harus selesai. Sebenarnya kalau pembangunan fisik bandara saja di apron tidak ada soal, tapi aksesnya saja yang harus melewati di kawasan PRPP,” katanya kepada wartawan.

Ia menyebut, awalnya target penyelesaian proyek yakni Juli 2018, sehingga bisa dioperasikan saat mudik Lebaran 2018. Namun berdasarkan komitmen yang juga telah disampaikan ke pemerintah pusat, Maret 2018 harus sudah bisa dioperasikan.

Sri Puryono mengakui, jika melihat progres pembangunan, target itu bakal sulit untuk dicapai. Namun ia tetap berharap, minimal sudah bisa digunakan meski belum rampung penuh.

“Jika memang belum selesai 100 persen, diupayakan untuk tetap dapat dimanfaatkan lebih dulu,” ujarnya.

Baca : Jokowi Perintahkan Tahun Depan Pembangunan Bandara A Yani Harus Rampung

Dilansir Antara Jateng, pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang Toni Alam mengakui sulit untuk mencapai target operasional Maret 2018. Pasalnya, saat ini progress pembangunan fisik secara keseluruhan baru mencapai 36,7 persen.

Menurutnya, untuk pengerjaan Paket I dan Paket II yang meliputi pembangunan apron dan taxi way memang sudah selesai. Namun untuk Paket III yakni pembangunan terminal dan Paket IV gedung parkir dan kargo, baru pada tahap awal pembangunan fisik.

“Untuk Paket III progresnya baru mencapai 31 persen. Sedangkan untuk paket IV baru selesai kontrak pada 2017 akhir dan baru dimulai pengerjaan pada pekan lalu,” terangnya.

Baca : Ganjar Bakal Perjuangkan Pembangunan Bandara di Blora

Ia menyebut, jika dipaksakan untuk tetap beroperasi pada Maret 2018, harus ada kajian ulang terkait rencana kontinjensi. Pihaknya pun sudah melaporkan hal ini, dan rencananya pada awal Februari akan dilakukan kajian lapangan.

“Dari pusat akan melihat kondisi Paket III dan IV, kira-kira diizinkan atau tidak kalau belum jadi, nanti akan ada verifikasi terhadap kesiapan fasilitas tidak hanya terminal tapi juga fasilitas penunjang berupa apron, kargo dan lainnya,” paparnya.

Jika hasil verifikasi pada hasil pengembangan pengembangan nanti tidak memungkinkan untuk dioperasionalkan pada Maret 2018, maka sebaiknya diundur mengingat hal ini berkaitan dengan pelayanan ke masyarakat.

“Tapi kami tetap berupaya melakukan percepatan. Meskipun kendala utama pengerjaan Paket III dan IV adalah faktor cuaca. Terutama Paket IV yang harus ada pengerjaan pengurukan tanah,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pegawai Rumah Sakit Judes pun Dilaporkan ke Gubernur

MurianewsCom, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku sering mendapatkan laporan aneh-aneh dari masyarakat. Bahkan hal yang sifatnya remeh temeh pun sering dilaporkan, baik melalui twitter atau media lainnya.

Ia mencontohkan, pernah mendapat laporan dari pegawai rumah sakit yang judes. Meski demikian, Ganjar mengaku tetap menanggapi berbagai keluhan dan laporan yang masuk ke padanya.

Karena menurut dia, kepedulian masyarakat melaporkan hal-hal yang dianggap tidak nyaman, merupakan bentuk perhatian untuk pemerintah.

“Hari ini orang melaporkan langsung kepada gubernur. Pak Gub, kemarin saya di rumah sakit, dilayani CS-nya judes. Judes wae dilaporke aku. Artinya masyarakat berharap panjenengan memberi pelayanan prima. Padahal mungkin mau padhu karo bojone, lara untu, awake ora kepenak. Tapi begitu menghadapi masyarakat, pelayanan harus prima. profesional,” kata Ganjar.

Hal ini diungkapkan Ganjar saat berdialog dengan ratusan bidan desa dan penyuluh pertanian dalam program Diklat Prajabatan Golongan II Tenaga Nonhonorer Pengangkatan Khusus Angkatan IV sampai VIII tahun 2018, di Auditorium Sasana Widya Praja BPSDMD Jawa Tengah, Jumat (19/1/2018) kemarin.

Menurut dia, selain profesional, yang nomor satu harus dimiliki oleh ASN adalah integritas. Integritas akan sangat memengaruhi dalam mengambil kebijakan.

Njenengan mau jadi abdi negara lho ya. Camkan baik-baik. Saya harus punya integritas, punya passion jadi penyuluh, jadi bidan, maka saya akan kerjakan dengan baik. I’ll do my best. Ngono,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menanyakan persoalan-persoalan yang ditemui bidan desa. Bidan bernama Astri Ariyani, mengatakan di daerahnya, Wonosobo, masalah kesehatan yang perlu terus disosialisikan adalah menurunkan angka gizi buruk, angka kematian ibu, dan jambanisasi.

Bidan lain bernama Novia Nur Rizki dari Desa Rembes Kabupaten Semarang menyambung, masalah kesehatan di wilayahnya adalah kualitas air yang buruk, pernikahan dini, dan persoalan ibu hamil berisiko tinggi yang cukup banyak.

“Di desa saya kemarin memang risiko tingginya cukup banyak. Dari 30 ibu hamil yang saya tangani kemarin, yang melahirkan normal hanya enam. Karena ada yang tensinya tinggi, ada yang sudah terlalu tua, ada yang kurus. Kebanyakan kurus karena kurang energi kronis,” jelasnya.

Editor : Ali Muntoha

Cerita Ganjar Melobi Menteri Susi soal Kapal Cantrang

MuriaNewsCom, Semarang – Di balik kebijakan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mencabut sementara larangan cantrang, ternyata ada peran Gubernur Ganjar Pranowo, yang gigih melobi sang menteri.

Dari enam wilayah yang diperbolehkan cantrang beroperasi, lima di antaranya di Jawa Tengah. Kepada wartawan, Ganjar menceritakan bahwa sebelum Susi mengumumkan di tengah demo nelayan di Jakarta  17 Januari 2018, dirinya sudah mencapai kesepakatan dengan Susi tentang pemberian diskresi perpanjangan masa peralihan cantrang di Jateng.

Pemberian diskresi itu dilakukan melalui surat menteri Susi nomor: 18/MEN-KP/1/2018 tertanggal 12 Januari 2018.

Surat tersebut merupakan balasan surat Ganjar tentang permohonan perpanjangan waktu penggunaan cantrang. Menariknya, surat Ganjar nomor 523/0000807 itu juga tertanggal 12 Januari.

“Jadi awalnya saya hubungi Ibu Susi soal cantrang ini, singkatnya beliau setuju dan minta saya kirim surat, maka saya kirim saat itu juga dan langsung dibalas hari yang sama,” kata Ganjar, di rumah dinas gubernur, Kamis (18/1/2018).

Surat dari Menteri Susi kepada Gubernur Ganjar Pranowo

Menurut Ganjar, Susi bisa memahami permintaan itu, karena Ganjar menyampaikan data valid. Bahwa dari 6334 kapal di bawah 10 GT, yang sudah mendapatkan bantuan alat tangkap dari pemerintah baru 2341 atau 36,95%. Artinya masih ada 3993 atau 63,05% yang belum mendapatkan bantuan alat tangkap pengganti.

“Yang belum dapat bantuan ya jangan dilarang, mereka tidak bisa cari makan dong. Jadi kalau mau bantu nelayan ya beri bantuan 100 persen dulu,” jelasnya.

Tak cuma ke Susi, Ganjar juga berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Ia menyampaikan bahwa tanggal 17 Januari akan ada demo nelayan di Jakarta.

Ganjar juga menyampaikan kesepakatannya dengan Susi soal izin cantrang. Disepakati Jokowi dan Ganjar akan membicarakan lebih lanjut pada kunjungan presiden di Jateng pada Senin (15/1/2018) lalu.

Yang terjadi kemudian, pada 15 Januari itu Jokowi dan Ganjar justru langsung bertemu perwakilan nelayan di warung sate Batibul Bang Awi Tegal. Hadir 16 nelayan yang merupakan perwakilan dari Tegal, Batang, Pati dan Rembang.

“Hasilnya dicapai kesepakatan dengan nelayan dan Pak Jokowi akan menerima perwakilan yang didemo tanggal 17 di istana untuk mendetilkan solusinya,” kata Ganjar.

Ketika kemudian diumumkan perpanjangan penggunaan cantrang di enam wilayah, Ganjar langsung mengucapkan terimakasih pada Menteri Susi.

“Saya sampaikan terimakasih dan saya akan membantu, yang penting nelayan bisa makan. Bu Susi bahkan mengirim video orasinya pada saya,” terangnya.

Seperti diketahui, Susi mengumumkan perpanjangan cantrang di enam wilayah. Yakni Batang, Kota Tegal, Rembang, Pati, Juwana, dan Lamongan. Syaratnya, izin penggunaan cantrang diberikan selama masa peralihan, nelayan tidak melaut keluar dari Pantai Utara Pulau Jawa, tidak menambah kapal, dan harus melakukan pengukuran ulang kapal.

KKP juga membentuk satuan tugas (satgas) pengalihan alat tangkap. Satgas bertugas mendata seluruh nelayan cantrang yang belum melakukan pengalihan alat tangkap. Satgas juga membantu nelayan dalam pengurusan di bank untuk mendapat kemudahan dalam kredit pembiayaan alat tangkap pengganti.

Editor : Ali Muntoha

Ganjar : Jateng Sudah Swasembada Tak Butuh Beras Impor

MuriaNewsCom, Banjarnegara – Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menganggap provinsi yang dipimpinnya tak perlu kucuran beras impor. Bahkan Ganjar langsung menelepon Menteri Pertanian (Mentan) meminta agar rencana impor beras dikaji ulang.

Tak hanya itu, saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Pekalongan, Senin (15/1/2018), Ganjar juga membahas mengenai kebutuhan beras ini.

Ganjar khawatir, beras impor masuk ke Jawa Tengah berbarengan dengan panen raya. Jika kondisi ini terjadi, maka harga beras di tingkat petani akan hancur dan merugikan petani lokal.

“Barusan saya telepon Mentan, kemarin juga sudah kita laporkan ke Presiden Joko Widodo agar kita menghitung betul cadangan beras nasional kita. Ketika cadangan itu kita anggap cukup, maka saya minta rastra segera diturunkan, operasi pasar dilakukan,” kata Ganjar, Selasa (16/1/2018).

Pernyataan ini disampaikan Ganjar ketika melakukan kunjungan ke Pasar Kota Banjarnegara. Di pasar ini, Ganjar memantau ketersediaan beras di pedagang.

Menurut dia, Jawa Tengah sudah swasembada beras. Sehingga tak memerlukan beras impor, yang dampaknya akan memukul petani.

“Kita dorong daerah di luar Jateng yang butuh, monggo saja untuk dipenuhi. Tapi saran saya kalau Jateng sudah swasembada beras sehingga masih cukup, gak usahlah impor beras,” ujarnya.

Ganjar meminta Dinas Pertanian Provinsi Jateng memastikan daerah mana saja yang akan panen pada Fabruari dan Maret 2018, sebagai perhitungan stok cadangan beras.

“Ini mesti dihitung betul, kalau impor beras terjadu dan dua bulan lagi turun atau masuk ke tanah air. Saya khawatir masuknya impor beras pas panen rata sehingga harga beras nanti jatuh lagi, kita coba antisipasi berdasarkan pengalaman kemarin,” terangnya.

Setelah diketahui jumlah cadangan beras di Jateng, Bulog diminta langsung melakukan tindakan yang diperlukan. Terutama di sentra-sentra yang mengalami kenaikan harga beras cukup fluktuatif.

“Kita jangan bicara tolak impor beras atau tidak, itu terlalu ekstrem dan nanti jadi provokatif. Kita mau menghitung kondisi sebenarnya supaya pemerintah mau bertindak,” katanya.

Editor : Ali Muntoha

Ganjar Nginap di Desa Terisolir Tanah Gerak, Ini yang Dilakukannya

MuriaNewsCom, Banjarnegara – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menginap di rumah salah satu warga di Dusun Pramen, Desa Bantar, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Dusun ini sempat terisolasi karena bencana tanah bergerak yang menghancurkan rumah-rumah warga dan akses transportasi.

Longsor dan tanah bergerak di Dusun Pramen membuat 14 rumah rusak. Jalan desa sepanjang 400an meter anjlok sehingga mengakibatkan dua dusun, Sikenong dan Suwidak, terisolir. Data di posko Desa Bantar mencatat 115 kepala keluarga dengan total 398 jiwa terdampak.

Ganjar menginap untuk menenangkan warga yang rumahnya tak isa ditempati lagi. Ganjar tiba di dusun itu, Senin (15/1/2018) hampir tengah malam. Pagi harinya ia meninjau lokasi tanah bergerak yang membuat belasan rumah rusak bahkan ada yang sampai rata dengan tanah.

Bersama Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono dan Kepala BPBD Jateng, Sarwa Pramana, Ganjar menengok satu persatu rumah yang hancur. Bahkan ada salah satu rumah warga yang rata dengan tanah akibat bencana tersebut.

Saat bertemu warga ini yang dikatakan Ganjar. “Nanti rumahnya dipindah di lokasi yang aman. Yang penting sekarang kesehatan dijaga dulu. Kalau makanan dan logistik lain insyaallah tidak kekurangan nggih,” katanya.

Gubernur berambut putih itu juga menyempatkan mampir di Taman Kanak Kanak Siti Masithah PGRI Bantar, yang dekat dengan lokasi bencana. Ia mengajak beberapa anak bernyanyi diiringi tepukan tangan guru dan orang tua.

Menurut Ganjar, Badan Geologi sudah memasang tanda yang memisahkan daerah aman dan bahaya. “Maka saya sampaikan, masyarakat jangan melampaui garis. Untuk logistik sudah cukup,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Biar Tak Gaduh, KPID Pelototi Isi Siaran Radio dan TV Selama Pilkada

MuriaNewsCom, Semarang – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah mengintensifkan pengawasan terhadap lembaga penyiaran menjelang dan saat pilkada 2018 berlangsung.

Ini tersebut dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya kegaduhan yang disebabkan oleh siaran lembaga penyiaran.

Wakil Ketua KPID Provinsi Jawa Tengah, Asep Cuwantoro mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program pembinaan lembaga penyiaran dan strategi pengawasan yang efektif dan efisien.

“Jawa Tengah punya hajat pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta ada tujuh kabupaten dan kota yang juga akan menggelar pilkada. Kami harus sigap untuk menyukseskannya melalui siaran yang menyejukkan,” kata Asep, dalam siaran persnya.

Selama ini, lanjutnya, Jawa Tengah dikenal sebagai daerah yang adem ayem. Jangan sampai karena persoalan pilkada kemudian jadi tercerai berai, apalagi disebabkan oleh pemberitaan melalui media.

“Isu bahwa model pilkada DKI mau diterapkan di Jawa harus kita sikapi. Tapi insya Allah masyarakat dan pengelola media di Jateng punya komitmen untuk tetap menjaga persatuan,” katanya.

Menurut Asep, radio dan televisi yang ada di Jateng harus aktif dan kreatif menyiarkan program pendidikan politik. Seperti pemberitaan, dialog, talkshow, features, dan program lainnya.

Tujuannya, agar masyarakat mengetahui informasi seputar pilkada, bagaimana tata cara memberikan suara, sampai menjatuhkan pilihan sesuai dengan akal sehat, tidak sekadar ikut-ikutan.

“Program pendidikan politik sangat penting. Jangan karena tidak mendapat order iklan dari KPU kemudian pengelola radio dan televisi tidak berbuat apa-apa,” terangnya.

Selain itu, lanjut Asep, radio dan televisi sebagi salah satu pilar demokrasi harus memberikan pemberitaan yang berimbang, proporsional, dan tidak memihak.

”Kami akan menindak tegas apabila ada radio atau televisi yang digunakan sebagai corong salah satu calon, pemberitaan tidak berimbang, atau menyebarkan berita bohong,” tandas Asep.

Editor : Ali Muntoha

Januari Puncak Musim Hujan, Ancaman Banjir Meningkat

MuriaNewsCom, Semarang – Bulan Januari 2018 ini diperkirakan akan menjadi puncak musim hujan. Dengan demikian, ancaman terjadinya bencana banjir semakin meningkat. Terlebih hampir semua daerah di Jateng rawan terkena bencana ini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng memastikan, telah melakukan pemetaan daerah mana saja yang berpotensi terjadi banjir. Pemetaan dilakukan di seluruh wilayah Jateng.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Sarwa Pramana mengatakan Januari 2018 ini diprediksi curah hujan akan sangat tinggi. Personel BPBD di sejumlah kabupaten/kota di Jateng diminta siaga dan warga juga waspada terhadap potensi luapan air sungai, yang bisa memicu banjir.

“Prediksinya curah hujan antara 300-500 milimeter. Sehingga temen-temen (personel BPBD) harus betul-betul siaga penuh,” katanya.

Ia menyebut, dalam beberapa waktu terakhis sudah banyak terjadi banjir akibat tanggul jebol. Di antaranya di Grobogan, Kebumen, Cilacap dan Brebes.

Ia menjelaskan pada November 2017 lalu terjadi perubahan cuaca ekstrem, yang diakibatkan lintasan badai siklon tropis Cempaka. Lintasan badai itu menyebabkan perubahan cuaca ekstrem, sehingga sejumlah daerah terdampak.

Wilayah di Jateng yang terdampak di antaranya Kabupaten Wonogiri, Klaten dan Solo Raya. Wilayah-wilayah tersebut dilaporkan terjadi angin kencang dan hujan lebat dengan intensitas tinggi, sehinga mengakibatkan bencana banjir melanda beberapa wilayah.

Lebih lanjut Sarwa menjelaskan, tim BPBD yang ada di kabupaten/kota di Jateng juga diminta menyebarkan nomor telepon posko bencana kepada masyarakat. Sehingga, ketika terjadi bencana masyarakat bisa melaporkan ke petugas BPBD setempat.

Editor : Ali Muntoha

Harga Melejit, 30 Ribu Ton Beras Disebar ke Pasar

MuriaNewsCom, Semarang – Harga beras di pasaran di Jateng melejit melebihi harga eceran tertinggi. Untuk menekan harga, Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Tengah menggelar operasi pasar di belasan titik.

Ada 30 ribu ton yang akan disebar di sejumlah titik dalam operasi pasar. Kepala Perum Bulog Divre Jateng, Djoni Nur Ashari mengatakan, pada awal Januari 2018 pihaknya sudah menyebar 10 ribu ton beras.

“Bada Januari ini sebanyak 30 ribu ton kita salurkan. Ini dilakukan karena tingginya harga beras di pasaran,” katanya kepada wartawan, Selasa (9/1/2018).

Menurut dia, operasi pasar akan digelar di 15 titik pasar tradisional. Di antaranya di Kota Semarang, Kudus, Tegal, dan Surakarta.

Ia menyebut, di pasar-pasar tradisional harga beras medium telah melejit melebihi harga ecerean tertinggi (HET). Di sejumlah pasar harga beras medium mencapai Rp 10.500, padahal HET ditetapkan sebesar Rp 9.450 per kilogram.

Pihaknya mengaku, akan terus menggelontorkan beras ke pasaran selama harga masih tinggi. Hal itu dilakukan, kata dia, untuk meredam gejolak yang ada di masyarakat karena beras merupakan kebutuhan pokok.

“Bukan berarti kebutuhan yang lainnya tidak, tapi beras ini penting karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya memperkirakan, harga beras akan kembali turun saat suplai meningkat pada panen raya bulan Maret 2018 mendatang. Setelah harga berangsur turun, operasi pasar akan dihentikan.

Editor : Ali Muntoha

6 Bulan Kemiskinan di Jateng Berkurang 253 Ribu Orang

MuriaNewsCom, Semarang – Pemprov Jateng mengklaim selama enam bulan di tahun 2017, jumlah warga miskin di provinsi ini turun drastis. Penurunanya tercatat sebanyak 253,23 ribu orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jateng, Dadang Somantri mengatakan, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin tercatat 4,450 juta orang (13,01 persen). Namun pada September 2017 ini menjadi 4,197 juta orang (12,23 persen).

“Secara nasional, penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tersebut merupakan terbanyak kedua setelah Jawa Barat,” katanya.

Ia menyebut, selama periode Maret-September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 73,51 ribu orang. Yakni dari 1,889 juta orang pada Maret 2017 menjadi 1,815 juta orang pada September 2017.

Sementara di daerah pedesaan, turun sebanyak 179,72 ribu orang. Dari 2,561 juta orang pada Maret 2017 menjadi 2,381 juta orang pada September 2017.

Sumber : Pemprov Jateng

Penurunan garis kemiskinan tersebut, kata Dadang, sebagian besar dipengaruhi peran komoditi makanan, yaitu mencapai 73,38 persen. Kondisi tersebut tak jauh berbeda pada Maret 2017, di mana komoditi pangan berpengaruh 73,41 persen.

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, daging sapi, telur ayam ras, daging ayam ras, mi instan, dan gula pasir.

“Faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Jawa Tengah di antaranya inflasi yang terkendali. Di mana selama Maret 2017-September 2017 terjadi Inflasi sebesar 1,16 persen. Selain itu Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus meningkat dari 97,50 pada Maret 2017 menjadi 102,56 pada September 2017. Penyaluran beras sejahtera yang juga semakin membaik,” ujarnya.

Meski demikian, pemprov masih terus menggenjot penurunan angka kemiskinan pada 2018 ini. Beberapa program telah disiapkan, mulai pada aspek pemberdayaan UMKM, pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

”Tentunya, semua itu membutuhkan peran aktif masyarakat maupun stakeholder terkait lainnya,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Dana Rp 6,7 Triliun Disebar ke Seluruh Jateng, Tiap Desa Terima Rp 836 Juta

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah pusat menggelontorkan Dana Desa untuk Jawa Tengah sebesar Rp 6,74 triliun pada tahun 2018 ini. Jumlah ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 6,3 triliun.

Dana ini akan disebar ke 7.809 desa yang ada di seluruh Jawa Tengah. Dengan dana sebesar itu, rata-rata tiap desa akan mendapatkan alokasi sebesar Rp 863 juta.

”Kalau tahun 2017 lalu rata-rata tiap desa mendapat Rp 817 juta, sekarang naik rata-rata Rp 863 juta tiap desa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jateng, Sudaryanto.

Ia mengatakan, tiap tahun Dana Desa yang dikucurkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Dana Desa yang diberikan ke Jateng hanya sebesar Rp 2,2 triliun, meningkat menjadi Rp 5.002 triliun pada tahun 2016 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Menurutnya, sebagian besar Dana Desa ini masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Padahal dana itu juga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui kemandirian perekonomian.

”Mayoritas atau 93 persen masih digunakan untuk infrastruktur,” ujarnya.

Selain dana dari APBN, di tahun 2018 Pemprov Jateng juga mengalokasikan dana sebesar Rp 50 juta perdesa di Jateng. Alokasi ini juga meningkat dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 30 juta perdesa.

Dana tersebut adalah program ketahanan masyarakat yang penggunaannya sudah dibagi dalam dua kelompok. Yakni Rp 30 juta untuk perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) dan sisanya sebesar Rp 20 juta untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Editor : Ali Muntoha

Kabar Gembira, Siswa SMA/SMK se-Jateng Bakal Terima Bantuan Pendidikan Senilai Rp 1 Juta Per Anak

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berencana memberikan bantuan pendidikan kepada seluruh siswa SMA/SMK sebesar Rp 1 juta di tahun 2018. Untuk mewujudkan hal itu, pemprov sudah menyiapkan dana melalui APBD sebesar Rp 792 miliar.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh para orangtua siswa.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai melantik 140 pejabat yang terdiri dari 106 kepala sekolah (SMA/SMK/SLB Negeri), 33 pejabat fungsional, dan satu susulan pejabat struktural, di gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (2/1/2018).

”Ini akan kita berikan ke siswa, harapannya siswa tidak bayar lagi mulai tahun ini. Sehingga kalau mereka mau iuran lagi untuk urusan sekolah, biar orangtanya tidak berat lagi, syukur kalau itu cukup,” katanya.

Ia mengatakan, sejak adanya alih kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, dirinya dikeluhi masyarakat yang mengira sebelumnya adalah gratis. Padahal yang gratis hanya di Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, dan Kudus, karena ada subsidi dari pemkab setempat.

”Saya disambati banyak orang yang persepsinya tidak tepat. Persepsinya seolah SMA/SMK itu dulu gratis, padahal dulu yang gratis hanya empat kabupaten,” katanya.

Maka, kemudian ia memerintahkan ke Dinas Pendidikan untuk menghitung biaya pendidikan. Jika selama ini ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka kekurangan kebutuhan biaya di sekolah lainnya akan dicukupi melalui APBD provinsi.

”Maka kekurangannya itu kita tambah. Itu pengganti SPP, jadi saya harapkan anak sekolah sekarang sudah tidak bayar, itu bisa membantu para orangtua di SMA dan SMK. Kalau toh nanti ada, ya tinggal iuran yang lewat komite itu saja,” katanya.

Ia juga menegaskan, sesuai perundangan, pendidikan adalah tanggungjawab negara, masyarakat, dan orangtua siswa. Maka, ketika negara belummampu, diperlukan partisipasi dari orangtua siswa dan masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provini Jateng Gatot Bambang Hastowo mengatakan, bahwa dana sebesar Rp 792 miliar dari APBD Provinsi Jateng tahun 2018 itu adalah untuk biaya operasional pendidikan (BOP).

Penggunaannya adalah untuk pembiayaan honor guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) serta operasional sekolah.

Selama ini, setiap sekolah mendapat dana BOS untuk para siswa dari pemerintah pusat melalui APBN, tiap siswa mendapat Rp 1,4 juta. Adanya BOP dari provinsi itu, nantinya rata-rata persiswa mendapat tambahan bantuan sekitar Rp 1 juta.

”Padahal butuhnya persiswa kan sekitar Rp 3 juta. Jika sudah ada Rp 1,4 juta dari pusat melalui BOS dan ditambah dari povinsi berupa BOP sekitar Rp 1 juta, maka setidaknya bisa meringankan beban masyarakat dalam biaya pendidikan,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Seluruh Perusahaan di Jateng Dianggap Sanggup Bayar UMK 2018

Pendemo membentangkan spanduk aspirasi tentang UMK 2018 di depan Gedung DPRD Jepara, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Semarang – Seluruh perusahaan di Jawa Tengah dipastikan sanggup membayar pegawainya dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018 yang telah ditetapkan. Pasalnya, hingga batas akhir penangguhan UMK yang berlaku mulai 1 Januari 2018 tersebut.

Batas akhgir pengajuan penangguhan UMK 2018 yakni 21 Desember 2017. Namun hingga batas akhir itu, tak ada satupun perusahaan yang mengajukan penangguhan atau keberatan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah.

Kepala Disnakertrans Jateng, Wika Bintang mengatakan, dengan tak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan, semua perusahaan wajib memberlakukan ketentuan upah tersebut.

“Artinya setiap perusahaan wajib membayar minimal sesuai UMK 2018 mulai Januari mendatang,” katanya.

Ia menyebut, pihaknya akan melakukan pengawasan pemberlakukan UMK itu. Jika kedapatan ada perusahaan yang tak membayar pegawai sesuai ketentuan, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas. “Jangan sampai ada teguran apalagi sampai ada sanksi,” ujarnya.

Wika juga mengimbau bagi seluruh perusahaan untuk melaksanakan pemberian upah berdasar Struktur Skala Upah. Sebab sesuai perundangan, aturan itu sudah harus berlaku sejak Oktober 2017 lalu. “Ini sifatnya wajib,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan. Jika menemukan perusahaan yang tak mematuhi ketentuan UMK, diimbau untuk melapor ke Dinas Tenga Kerja di masing-masing kabupaten/kota atau Disnakertrans Jateng.

“Jika ditemukan pelanggaran, baik terhadap tidak diterapkannya nominal UMK dan tidak dibuatnya Struktur Sekala Upah, laporkan saja,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Gubernur Pastikan Natal di Jateng Aman

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat mengunjungi gereja di Kota Semarang, Minggu (24/12/2017) malam. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memastikan perayaan Natal tahun 2017 di provinsi ini berjalan lancar dan aman. Ia memastikan tak ada ancaman teror, ataupun kendala yang berarti.

Kepastian bisa memastikan setelah bersama Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, usai melakukan kunjungan ke sejumlah gereja saat Misa Natal, Minggu (24/12/2017). Dalam kunjungan ini gubernur bersama forkompinda mendatangi sejumlah gereja di Kota Semarang.

Gereja pertama yang dikunjungi adalah Stadium Jemaat Kristen Indonesia di Kawasan Marina. Di tempat ini ada ribuan umat yang tengah melaksanakan ibadah. Saat mengunjungi gereja ini Ganjar mengucapkan selamat Natal, dan berpesan untuk menjaga kerukunan antarumat.

Selanjutnya berturut-turut mengunjungi Gereja Katedral, Gereja Santo Paulus Sendangguwo, dan Gereja Isa Almasih Pringgading.

Di setiap titik, Ganjar hanya mampir sebentar. Begitu tiba, langsung memberi sambutan tidak lebih dari lima menit. “Agar tidak mengganggu ibadah yabg sedang berjalan,” katanya.

Ganjar mengatakan, kehadirannya bersama-sama forum komunikasi pimpinan daerah untuk menunjukkan bagaimana damai dan indahnya kerukunan umat beragama di Jateng.

“Saya mencoba hadir bersama meyakinkan ibadah bisa berjalan baik. Saya melihat suasananya semua bergembira, semuanya bahagia dan rasanya inilah cara Indonesia melindungi warga negaranya. Merayakan dengan penuh toleransi , mudah2an seneng hatinya damai jiwanya,” ujarnya. 

Ia mengajak seluruh umat bersama-sama menjaga kerukunan ini sehingga dunia bisa melihat bagaimana Indonesia menyatukan keanekaragaman suku, agama, dan budaya.

“Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa indonesia damai. kita semua bersaudara, Negeri penuh warna warni berbhineka tunggal ika dan kita memang mampu merawatnya dengan baik bersama sama,” tegasnya. 

Editor : Ali Muntoha

Sering Bikin Gaduh, 13 Pekerja China Ilegal Ditangkap dari Proyek Tol Pekalongan

Petugas Disnakertrans Jateng saat mengamankan pekerja asing ilegal asal Tiongkok di Pekalongan. (Istimewa/Tribunjateng.com)

MuriaNewsCom, Semarang – Sebanyak 13 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok, diamankan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah. Mereka kedapatan tengah bekerja di proyek pembangunan tol Semarang-Pemalang.

Padahal ke-13 warga asing itu tak memiliki izin. Mereka kedapatan bekerja di sektor konstruksi pembangunan tol di Pekalongan.

Dilansir dari laman Tribunjateng.com, pekerja asing ilegal itu diamankan Kamis (21/12/2017) kemarin di Pekalongan. Budi Prabawaning, Kabid Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertranas Jateng mengatakan, penangkapan pekerja asing ilegal ini merupakan hasil laporan dari masyarakat.

”Ada aduan dari masyarakat, di perumahan tempat mereka tinggal sering ada kegaduhan karena ada TKA China. Maka petugas melakukan pengamanan,” kata Budi.

Awalnya pekerja asal Tiongkok yang diamankan sebanyak 18 orang. Dari hasil pemeriksaan, mereka  bekerja di proyek tol ruas Pekalongan-Batang yang dikerjakan BUMN PT Waskita Karya selama 5 bulan.

Sementara, dari pemeriksaan dokumen, diketahui hanya lima TKA tersebut yang memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kemenaker RI. Namun, izin lokasi kerja dua orang di antaranya, bukan di wilayah Jawa Tengah.

“Artinya, dari sisi ketenagakerjaan, 13 orang itu illegal,” ujarnya.

Pihaknya langsung mengirimkan surat resmi ke PT Georekindo di Jakarta, perusahaan penyalur tenaga kerja asing ini. Disnakertrans Jateng juga mengirim surat ke Imigrasi dan merekomendasikan untuk dideportasi ke negara asal.

“Surat resmi dikirim ke imigrasi dan perusahaan bahwa mereka tidak dilengkapi dokumen maka harus dikeluarkan. Apalagi, mereka bekerja sudah sekitar 5 bulan,” katanya.

Menurutnya, Disnaker Jateng bertindak tegas terhadap para TKA ini. Meskipun mereka bekerja di PT Waskita yang merupakan perusahan milik pemerintah namun ketika ada pelaggaran, tetap ditindak.

“Kita sama-sama dari pemerintah tapi kalau dari sisi ketenaga kerjaan tidak sesuai, ya wajib kami tindak,” terangnya.

Ia memperkirakan, masih banyak TKA illegal di Jateng. Namun, pihaknya kesulitan melakukan pengamanan tanpa informasi untuk kemudian ditindak lanjuti masuk ke tempat kerja.

“Kami akan menyisir beberapa lokasi lagi kalau memang ditemukan maka langsung ditindak. Intinya, surat-surat harus lengkap dan dia harus bisa berbahasa Indonesia,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Siapa Bakal Dampingi Sudirman Said Lawan Ganjar?

Ganjar Pranowo dan Sudirman Said

MuriaNewsCom, Semarang – Mantan Menteri ESDM Sudirman Said, menjadi satu-satunya bakal calon gubernur yang telah dideklarasikan untuk maju dalam Pilgub Jateng 2018. Dirman kemungkinan besar akan melawan gubernur petahana Ganjar Pranowo, yang sinyal untuk diusung kembali oleh PDIP semakin kuat.

Sama seperti Ganjar, yang banyak menjadi sorotan adalah siapa yang akan menjadi wakil dalam merebut kursi gubernur itu.

Saat ini, Dirman telah dideklarasikan oleh Gerindra dan PAN. PKS juga disebut-sebut akan segera memberikan dukungan. Dirman juga mengklaim telah mendapat dukungan dari PPP.

Beberapa nama mulai dimunculkan untuk dipasangkan dengan Sudirman Said. Mulai dari Mantan Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono, hingga Ketua DPW PKB Jateng KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf).

Kembali munculnya nama Ferry Juliantono diusulkan oleh Gerindra Jateng. Sebelumnya Ferry juga berambisi maju sebagai calon gubernur, namun Prabowo Subianto lebih memilih Sudirman Said.

“Ferry Juliantono termasuk salah satu yang diusulkan” Ketua DPD Gerindra Jateng, Abdul Wachid dilansir DetikCom, Sabtu (23/12/2017).

Meski demikian, ia menyebut jika usulan tersebut masih sekadar wacana, dan harus dibicarakan dengan parpol pendukung lainnya. Apalagi menurut dia, banyak nama yang dimunculkan untuk disandingkan dengan Sudirman Said.

Dirman sendiri mengaku mempertimbangkan dua nama untuk dijadikan wakil. Yakni Rustriningsih dan Gus Yusuf.

“Keduanya masih dipertimbangkan untuk menjadi calon wakil gubernur mendampingi saya. Tentu masih dilihat semuanya baik Bu Rustriningsih, juga Gus Yusuf,” kata Sudirman saat berada di Brebes, Jumat (22/12/2017) kemarin.

Rustriningsih yang merupakan mantan kader PDIP mempunyai basis masa yang cukup kuat. Bahkan dorongan kepada Rustri untuk kembali mencalonkan diri juga besar.

Sementara Gus Yusuf merupakan Ketua DPW PKB Jateng, yang mempunyai dukungan kuat dari unsure Nahdlatul Ulama (NU).

Selain dua nama itu, Dirman juga menyebut ada purnawirawan militer yang masuk nominasi calon wakil gubernur pendampingnya. Namun dia tak menyebut identitas purnawirawan itu.

Di sisi lain, peluang gubernur petahana Ganjar Pranowo, untuk diusung PDIP semakin kuat. Ini terlihat dari beberapa kali hasil survei internal yang menyebut, nama Ganjar selalu di posisi atas.

Ganjar sendiri pada beberapa kesempatan sering menyebut jika siap diduetkan dengan siapapun oleh partai. Namun hingga kini belum ada kepastian resmi.

PDIP sendiri diperkirakan bakal mengumumkan jago yang diusung mendekati hari H pendaftaran pada Januari 2018 mendatang.

Editor : Ali Muntoha

Istri PNS Ini Wadul ke Ganjar Karena 2 Tahun Ditelantarkan Suami

Seorang istri PNS saat mengadu pada Gubernur Ganjar tentang suaminya yang ditelantarkan suami 2 tahun. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Brebes – Seorang ibu bernama Christina Rosilawati asal Brebes, mengadukan sikap suaminya kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Rabu (20/12/2017). Suaminya yang seorang PNS itu telah minggat meninggalkan rumah sejak dua tahun lalu.

Curhat ini disampaikan Christina kepada Ganjar saat sesi dialog dalam peringatan Hari Ibu tingkat Jateng, di pendapa Kabupaten Brebes.

Dalam pengakuannya, suaminya yang minggat itu berdinas di Pemkot Tegal. Tak hanya meninggalkan rumah dan menelantarkan keluarga, suaminya itu diakui juga meninggalkan bertumpuk utang.

Christina sudah berupaya melapor ke Pemkot Tegal baik ketika masih dipimpin Nursita maupun sekarang Nursholeh, namun tidak ada solusi yang melegakan. 

“Selama dua tahun ini tidak ada titik temu. Dia kan meninggalkan rumah dengan meninggalkan utang. Saya minta utang-utang dia diselesaikan. Untuk tunjangan saya kan masih menempel pada dia tapi dia tidak berikan. Dia katanya mau menceraikan saya tapi tidak kunjung ada surat,” curhatnya.

Ia juga bercerita, pernah mengadukan masalah ini ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan di Inspektorat. Saat itu menurut dia, BKD menyarankan agar dirinya tak menggugat cerai.

“Karena bapak yang salah saya nunggu saja digugat cerai. Sekian bulan saya tunggu tidak ada penyelesaian,” ujar anggota Kelompok Wanita Tani Tegal ini.

Baca : Ditelantarkan Suami, Istri di Pati Lapor ke Polisi

Usai mendengar penjelasan, Ganjar memanggil salah satu stafnya untuk menghubungi BKD Provinsi Jateng. Dari penelusuran, suami Christina bernama Maman Suherman, PNS di Dinas Sosial Pemkot Tegal.

“Saya senang ada ibu yang mengadu soal suaminya. Saya telepon Pak Nursholeh (Walikota Tegal) untuk menyelesaikan ini,” kata Ganjar kepada wartawan usai acara.

Menurutnya kasus PNS yang bermasalah memang banyak. Ganjar pernah memecat 25 PNS Pemprov Jateng dengan berbagai kasus pelanggaran disiplin berat.

Pelanggaran berat itu di antaranya terjerat kasus pidana, menikah lagi tanpa izin istri, serta membolos kerja atau mangkir lebih dari 45 hari.

Ganjar memang mengintruksikan penegakan regulasi sistem kepegawaian secara ketat. Meski begitu, penjatuhan sanksi tidak dilakukan secara sembarangan. Dari rekomendasi BKD, ia mengatakan masih harus dikroscek dengan memanggil langsung PNS yang bersangkutan.

“Saya tidak main-main, yang disodorkan BKD saya baca dan klarifikasi langsung,” tandasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pemprov Butuh Terobosan Selamatkan Jateng dari Bencana

Warga Karangrowo Pati bertahan di rumah saat banjir melanda daerah itu beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Kalangan DPR RI menyoroti tentang kualitas lingkungan hidup di Jateng yang mengalami tren penurunan. Akibatnya, potensi terjadinya bencana semakin besar.

Anggota DPRD RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan, indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah, sesuai data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan tren menurun.

“Indeks yang menggunakan indikator kualitas air sungai, kualitas udara dan tutupan hutan ini menempatkan Jateng, pada tahun 2009 di urutan ke 20, tahun 2010 urutan ke 25 dan tahun 2011 di urutan ke 28 dari 34 provinsi di Indonesia,” katanya.

Kondisi ini diperparah dengan program pembangunan yang dianggap mengabaikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga Jateng termasuk provinsi yang rawan banjir, tanah longsor, kekeringan dan bencana lingkungan lainnya.

“Bencana tersebut, menurut pakar Lingkungan Sudharto P Hadi, akibat dari terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan,” ujar kandidat doktor Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro ini.

Lebih lanjut, Fikri mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2002 – 2012, Pemprov Jateng hanya mengalokasikan rata-rata 0, 34% saja dari APBD per tahun.

Jika dibandingkan dengan anggaran lingkungan negara ini jumlah itu kecil, karena rata-rata anggaran lingkungan nasional adalah 1% dari APBN. Padahal Indonesia termasuk yang mengalokasikan anggaran lingkungannya kecil dibandingkan dengan negara Ghana dan Mali yang mengalokasikan anggaran lingkungannya sebesar 2,5% dari APBN mereka.

“UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program pembangunan yang berwawasan lingkungan. Mengapa UU ini tidak mendapatkan perhatian serius di Jateng? Perlu dianalisis proses penyusunan APBD Jateng untuk fungsi lingkungan hidup dan juga komitmen pemerintah,” jelasnya.

Ia menyarankan fokus pengelolaan lingkungan hidup, diawali dari proses penyusunan anggaran berbasis lingkungan yang dikawal oleh pemeran serta tak resmi yakni lewat musrenbang di jalur eksekutif dan lewat masa reses di jalur legislatif.

“Juga melibatkan secara aktif pemeran serta resmi yang ada di DPRD. Pada alat kelengkapan dewan berupa komisi yang membidangi lingkungan hidup yakni Komisi D. Di DPRD ada juga Kaukus Lingkungan Hidup yang terdiri dari anggota-anggota dari berbagai fraksi dan anggota-anggota dari berbagai komisi, meskipun bukan alat kelengkapan dewan, namun mereka adalah kumpulan anggota yang peduli dengan isu lingkungan hidup,” terangnya.

Fikri juga menyarankan perlunya terobosan baru yang disebut Comprehensive, Focused and Participatory Budgeting Proccess (CFPBP).

“Jika selama ini  proses penyerapan aspirasi hanya cenderung formalitas, sekarang harus didukung dengan regulasi yang jelas berupa Perda ataupun Pergub yang mengatur secara mandatory pelibatan mereka (pemerhati lingkungan) untuk secara aktif mengawal setiap anggaran di setiap SKPD sesuai dengan aspirasi yang berkembang berasal dari masyarakat,”paparnya.

Editor : Ali Muntoha

Jateng Digelontor Dana Rp 104 Triliun dari Pusat

Penyerahan buku DIPA tahun 2018 untuk Pemprov Jateng dan 35 kabupaten/kota di Jateng. (Jatengprov.go.id)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk tahun 2018 yang cukup besar. Totalnya mencapai Rp 104,45 triliun.

Dari jumlah sebesar itu, sebagian besar dikucurkan untuk alokasi Dana Desa yang nominalnya separuh lebih dari seluruh DIPA. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Mirza Effendi mengatakan, alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa dari pusat untuk Jateng sebesar Rp 65,46 triliun.

Alokasi terbanyak kedua diberikan untuk belanjar kantor pusat yang berkedudukan di Jateng. Jumlahnya mencapai Rp 37,57 triliun.

”Kemudian alokasi DIPA kewenangan satuan kerja pemerintah daerah terkait dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebesar Rp 1,42 triliun,” katanya.

Sebagai dasar pelaksanaan APBD 2018, lanjut Mirza, pihaknya juga menyerahkan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa untuk Provinsi Jateng dan 35 kabupaten/ kota. Penyerahan DIPA dilakukan pada Senin (18/12/2017) kemarin di kompleks kantor Gubernur Jateng.

Ia menyebut, 2018 mendatang prioritas pembangunannya antara lain mengatasi kesenjangan dan memacu sektor unggulan, perbaikan SDM aparatur pelayanan, serta peningkatan pertahanan keamanan.

“Sedangkan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa diarahkan untuk peningkatan mutu pelayanan publik di daerah, peningkatan kesempatan kerja untuk menuntaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antardaerah, ” ujarnya.

Mirza meminta, setelah DIPA diserahkan, para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera melaksanakan anggarannya. Sehingga, anggaran bisa terserap tepat waktu.

“KPA agar segera memulai langkah pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan,” tandasnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menambahkan DIPA yang telah diberikan harus segera dijabarkan dalam rencana kerja operasional sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing agar persiapan pelaksanaan kegiatan 2018 lebih siap.

“Saya sudah mendorong dan ini jadi kebiasaan, mana-mana yang 2017 sudah bisa dilelang, lelang segera, terutama yang pembangunan fisik,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Begini Jawaban KPK Soal Hilangnya Nama Ganjar di Dakwaan Kasus E-KTP

Pimpinan KPK Alexander Marwata dan Gubernur Ganjar saat Workshop Pembangunan Budaya Integritas di kompleks Kantor Gubernuran Jateng, Kamis (14/12/2017). (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Nama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, sering disebut dalam dugaan kasus korupsi E-KTP. Yang bikin geger nama Ganjar tiba-tiba hilang dalam surat dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Tak hanya nama Ganjar, nama Menkumham Yasonna Laoly juga hilang. Dan ini sempat diprotes pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail yang menuding KPK bermain-main dengan surat dakwaan.

Pimpinan KPK, Alexander Marwata pun angkat suara menanggapi tudingan ini. Menurut dia, KPK tak pernah bermain-main dalam kasus korupsi.  

“Main apa, main bola?. Enggak ada istilah bermain-main. Kita semua melakukan penindakan berdasarkan kecukupan alat bukti, jangan hanya mencantumkan nama tanpa kecukupan alat bukti,” ujarnya.

Ini dikatakan Alex usai Workshop Pembangunan Budaya Integritas bagi Forkompimda Provinsi Jateng dan kabupaten/kota se-Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernuran Jateng, di Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (14/12/2017).

Ia memastikan, KPK sudah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam menyusun surat dakwaan Setyo Novanto. Termasuk tidak adanya nama Ganjar Pranowo dan Yasonna Laoly juga dengan melihat bukti terkait.

 “Dalam dakwaan (Setya Novanto) sudah berdasarkan alat bukti,” katanya.

Alex mengatakan, KPK tidak pernah bermain-main dalam menentukan seseorang sebagai tersangka atau menyebut seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Setiap nama yang disebut berperan dalam surat dakwaan harus berdasarkan alat bukti dan saksi yang cukup.

Ia menyebut, nama siapapun bisa saja muncul dalam sebuah kasus atau surat dakwaan. Namun publik tidak perlu menjustifikasi. Karena bisa jadi nama itu hanya disebut-sebut oleh saksi sepihak tanpa bukti kuat.

“Kalau namanya ada tercatat di buku (surat dakwaan), mungkin suatu saat nama saya bisa tercatat. Tapi siapa yang bisa membuktikan bahwa betul-betul orang itu menerima dan ada saksi. Rasanya hal itu masih sangat jauh untuk kita simpulkan,” paparnya.

Seperti diketahui, dalam perjalanan kasus E-KTP, nama Ganjar masuk dalam surat dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto. Nama Ganjar disebut M Nazaruddin, terpidana korupsi yang merupakan mantan bendahara Partai Demokrat.

Nazar adalah satu-satunya yang mengaku melihat Ganjar menerima uang dari tangan terdakwa E-KTP, Andi Narogong. Namun Andi sendiri dalam kesaksiannya mengaku tidak pernah mengenal atau bertemu dalam satu ruangan dengan Nazaruddin.

“Dalam pembuktian tidak hanya mengandalkan kata orang atau bukti sepihak. Sementara verifikasi dan klarifikasi itu masih jauh dari fakta hukum yang bisa menunjukkan yang bersangkutan betul-betul terlibat atau betul menerima,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Polda Jateng Buru Tukang Timbun dan Mainkan Harga  Sembako

Petugas Dinas Perdagangan bertanya kepada salah satu pedagang beras di pasar baru, Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mengeluarkan ancaman terhadap para mafia yang suka menimbun dan memainkan harga sembako. Polda memerintahkan jaringan untuk membekuk melakukan penindakan.

Hal ini ditegaskan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Pol Lukas Akbar Abriari, dalam kegiatan operasi pasar dan gerakan stabilisasi pangan (GSP), di halaman kantor gubernuran, Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (13/12/2017).

Ia menyatakan, satgas pangan akan terus melakukan pemantauan. Jika ada yang berspekulasi harga atau melakukan penimbunan jelas akan langsung diproses secara hukum.

“Stok bahan pokok aman, jadi tidak ada alasan kenaikan harga. Tim satgas pangan akan memonitor. Kalau ada indikasi tidak benar, akan lakukan langkah lebih lanjut. Semoga tidak ada spekulasi harga, hindari penimbunan, karena itu pidana,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Sri Puryono mengatakan, terdapat komoditi beras, gula pasir dan minyak goreng yang dikirim ke enam eks-karesidenan di Jateng.

“Ada tambahan daging beku. Dikirim ke 6 eks-karisidenan mulai Pekalongan, Banyumas, Semarang, Pati, Solo, dan Magelang. Baru nanti ke titik-titik pasar yang ramai masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya soal operasi pasar, Sri Puryono mengatakan tim akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan kecurangan. Seperti halnya menaikkan harga bahan pokok atau melakukan penimbunan. Ancamannya yakni pidana karena hal itu melanggar hukum.

Komoditi untuk operasi pasar itu dibawa dengan menggunakan sebanyak 20 truk dan dilepas langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dari Kepolisian, Bulog sub Divre Jawa Tengah, dan pimpinan OPD. 

Ganjar sendiri mengatakan stok beras di Jateng saat ini masih aman hingga Februari 2018 mendatang. Stok beras masih ada 130 ribu ton. Sedangkan gula pasir 43 ribu ton, dan minyak goreng 230 ribu ton.

Editor : Ali Muntoha