Duuh! 70 Ribu Warga Jateng Ternyata Gila

MuriaNewsCom, Semarang – Jumlah orang mengalami gangguan kejiwaan di Provinsi Jawa Tengah ternyata sangat banyak. Catatan Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah, setidaknya 70 ribu warga di provinsi ini menderita skizofrenia atau kegilaan.

Dari 35 ribu warga Jawa Tengah, setiap 1.000 orang dua di antaranya diketahui mengalami kegilaan. Kepala Dinsos Jateng, Nur Hadi Amiyanto kepada wartawan menyebut, tingkat kegilaan puluhan ribu orang tersebut bervariasi.

Bentuk gangguan kejiwaannya juga beragam, mulai dari stres tanpa sebab, kesulitan tidur, hingga melihat orang kesususahan juga masuk kategori kegilaan. ”Kalau yang menderita gangguan kejiwaan ringan sampai berat ada satu dari empat penduduk,” katanya.

Ia mencontohkan di Kebumen, jumlah orang yang mengalami gangguan kejiwaan cukup besar. Jumlahnya mencapai sekitar 3.000 orang. Di daerah ini pemerintah sudah menyiapkan rumah singgah untuk melakukan prawatan, meski kapasitasnya terbatas.

Menurut dia, dari 35 kabupaten/kota di Jateng tidak semuanya daerah memiliki rumah singgah untuk merawat orang gila. Keterbatasan fasilitas dan anggaran membuat penanganan terhadap orang gila tersebut kurang maksimal.

Ia menyebut, Pemprov Jateng hanya mempunyai 12 panti rehabilitasi dengan kapasitas 100 jiwa. Meskipun pada realitasnya, jumlah penderita yang dirawat di panti tersebut selalu melebihi dari kapasitas.

“Sesuai aturan, pemprov hanya merehabilitasi yang ditampung di panti. Yang di luar panti, menjadi kewajiban pemkab/pemkot setempat,” ujarnya.

Sesuai alur, petugas yangmenemukan orang gila memang harus ditampung terlebih dahulu di rumah singgah di tiap kabupaten/kota. Rumah singgah merupakan tempat awal pemeriksaan dan mengetahui kondisi mereka Setelah mendapatkan perawatan pertama, mereka yang sadar bisa dikembalikan ke keluarga.

Dengan catatan mereka harus diberikan perawatan dan obat secara rutin. Namun jika kondisi mereka benar-benar gila, maka dikirim ke panti milik provinsi. ”Kenyataannya, tak semua pemerintah kabupaten/ kota memiliki rumah singgah. Hanya Kebumen,” terangnya.

Untuk melakukan perawatan kepada orang gila diakuinya tidak mudah. Pasalnya, selain memberikan obat dan kebersihan, petugas juga harus memperhatikan kebutuhan biologis para penderita.

Nur Hadi menyebut, meski gila namun mereka tetap mempunyai dan membutuhkan kebutuhan biologis. Oleh karenanya, petugas selalu menyuntikkan obat KB secara reguler pada penderita perempuan.

Editor : Ali Muntoha

Seluruh SMK di Jateng Gelar UNBK, Pemprov Pastikan Tak Ada Gangguan

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memastikan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA dan SMK di provinsi ini tak ada kendala. Ujian akhir ini bakal dilaksanakan April 2018 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, Gatot Bambang Hastowo menyatakan, segala persiapan UNBK sudah final. ”Data pokok pendidikan (dapodik), daftar nominasi tetap (DNT) peserta UN, sudah semuanya,” katanya.

Ia menyebut, dari beberapa kali pelaksanaan simulasi UNBK yang dilakukan, sudah menunjukkan kesiapan pihak sekolah untuk menggelar ujian tersebut secara mandiri.

Untuk tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK), sudah 100 persen SMK di Jateng menggelar UNBK. Sementara tingkat SMA, masih 98 persen karena masih ada yang belum siap melaksanakan UNBK secara mandiri.

“Infrastruktur atau alatnya sudah siap. Artinya, sekolah bersangkutan siap kalau melaksanakan UNBK secara mandiri. Kami sudah cek ke beberapa sekolah. Nanti akan dibagi dalam tiga shift,” ujarnya.

Ia menyebutkan sekolah tidak harus menyediakan perangkat komputer sesuai jumlah siswa peserta UNBK untuk melaksanakan ujian secara mandiri. Karena pelaksanaannya bisa dibagi dalam maksimal tiga shift.

“Misalnya, kalau peserta ujian jumlahnya 150, komputernya sebanyak 55 unit sudah cukup. Kan nanti pelaksanaan UNBK bisa dibagi dalam tiga shift. Kami pastikan tidak ada kebocoran soal,” terangnya.

Bahkan, kata dia, peluang siswa untuk mencontek pekerjaan kawannya juga tidak memungkinkan. Karena masing-masing soal memiliki model yang berbeda, sehingga samping kanan-kiri pun tidak bisa mencontek.

“Dalam setiap ‘shift’ saja soalnya berbeda, satu ruangan juga berbeda. Kalau dalam ruangan ada 24 siswa peserta UNBK, model soalnya ya ada 24 macam. Kalau 20 siswa peserta UNBK, ya, ada 20 model soal,” paparnya.

Pelaksanaan UNBK untuk jenjang SMK, akan dilaksanakan pada 2-5 April 2018, kemudian 9-12 April untuk jenjang SMA dan madrasah aliyah (MA). Ujian susulan untuk SMA/SMK dan MA akan dilaksanakan pada 17-18 April 2018.

Editor : Ali Muntoha

Dengan Sipades, Polri Jamin Kades Tak Perlu Takut Kena OTT

MuriaNewsCom, Semarang – Masih was-was dengan penggunaan dana desa yang jumlahnya sangat banyak? Atau takut jika bakal terkena operasi tangkap tangan (OTT) karena kesalahan penggunaan dana desa? Kekhawatiran itu diharapkan tak lagi terjadi setelah Sistem Informasi Pendampingan Dana Desa (Sipades) diluncurkan Kamis (22/3/2018) besok.

Kapolres Batang AKBP Edi S Sinulingga SIK yang juga menginisiasi sistem tersebut menyampaikan Sipades diluncurkan setelah ada MoU antara Kapolri, Kemendagri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.

Melalui nota kesepahaman tersebut, diharapkan anggaran desa yang jumlahnya sangat besar, dapat dimanfaatkan dengan baik, tanpa penyimpangan, demi kemakmuran masyarakat desa.

Diterangkan, Sipades terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskudes), yakni program yang telah dikembangkan Deputi Kepala BPKP bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah.

Dengan integrasi tersebut, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), atau petugas Polri yang bertugas di tingkat desa/kelurahan dapat mengakses data penggunaan dana desa, dan melakukan pembinaan.

“Bhabinkamtibmas kami akan melakukan pengawasan data dana desa. Sehingga penggunaannya tepat sasaran,” bebernya, saat berada di Rumah Dinas Plt Gubernur Jawa Tengah (Jalan Rinjani), baru-baru ini.

Meski demikian, ia meminta Sipades jangan dianggap sebagai upaya mencampuri pengganggaran dana desa. ”Jangan dianggap pula sebagai sarana untuk bisa menangkap para perangkat daerah,” ujarnya.

Menurutnya, Sipades justru dapat mencegah kemungkinan penyimpangan penggunaan dana desa, dengan pendampingan.

Dia membeberkan, jika ditemukan dugaan penyimpangan, Bhabinkamtibmas akan berkoordinasi dengan tim terpadu, yang terdiri dari pihak Polres, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (Dispermasdes) kabupaten. Selanjutnya, mereka akan turun ke desa dan meminta kepala desa atau perangkatnya untuk memperbaikinya.

“Kalau dua kali, tiga kali diingatkan tapi tidak juga diintahkan, baru akan kami lakukan upaya penindakan hukum,” tegas Sinulingga.

Usai di-launching, Sipades akan diterapkan di seluruh wilayah Polda Jateng. Yakni di 7.809 desa dalam wilayah 31 Polres pada 29 kabupaten. Uji coba pelaksanaan sudah dilakukan di Desa Brokoh dan Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang sejak 28 Desember 2017 lalu.

Plt Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko menyambut baik Sipades yang diinisiasi oleh Polri. Menurutnya, pendampingan perlu dilakukan mengingat dana desa yang saat ini digelontorkan pemerintah pusat, sangat besar.

“Sehingga bisa dipastikan sema desa bisa memanfaatkan dana desa dengan baik. Apalagi, tidak mungkin hanya mengandalkan pendamping desa yang satu orang menangani dua sampai tiga desa. Camat juga tidak mudah melakukan pengawasan per desa. Tapi dengan aplikasi yang dikenalkan ini, saya sangat mengapresiasi,” bebernya.

Heru berharap, para camat pun dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mendampingi pelaksanaan dana desa. Sehingga, bisa memantau penyerapan, penggunaan, sampai sejauh mana pertanggungjawabannya dengan lebih mudah.

“Bukan untuk memantau terus kalau ada penyimpangan mengambil langkah represif, tapi mengantisipasi lebih awal dan mencegahnya. Ini keterbukaan yang sekaligus mempertebal pertanggungnjawaban dan pentingnya masyarakat. Tidak perlu takut, tapi perlu ada komunikasi. Jadi, kalau ada masalah, kades jangan segan-segan komunikasi dengan camat maupun kabupaten,” tandasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pemprov Cari Investor Rumah Sakit di Pelosok Jateng, Gedung Bakorwil Disiapkan

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mencari investor yang mau menanamkan investasinya di bidang kesehatan di provinsi ini. Pemerintah menjanjikan kemudahan perizinan, bahkan menyiapkan gedung eks-bakorwil untuk diubah jadi rumah sakit.

Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sri Puryono. Ia menyebut, Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah mencapai 88,58 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2017.

Meski angka tersebut melampaui target SDG’s dengan target 90 per 100 ribu kelahiran hidup, namun jumlah tersebut masih terbilang tinggi. Di samping itu, penderita stunting (kekerdilan) juga masih sekitar 27 persen.

”Untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut perlu banyak rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah pelosok,” katanya.

Ia menegaskan, Pemprov Jateng akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pengurusan perizinan investasi yang ada di daerah-daerah. Terutama perizinan terkait pembangunan rumah sakit.

Bahkan pihaknya menyiapkan tanah dan gedung untuk rumah sakit. Yakni mengubah fungsi eks-bakorwil menjadi rumah sakit agar masyarakat bisa mudah mengakses dan mendapat manfaat dari layanan kesehatan.

“Kita tinggal mencarikan investor, gedungnya ada, tanahnya ada tinggal kita rehab saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Jateng melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah telah mempermudah layanan pengurusan perizinan secara online melalui Sistem Informasi Aplikasi Perizinan (SIAP) Jateng sebagai bentuk komitmen pelayanan yang mudah, murah, dan cepat.

Kepala DPMPTSP Jateng Prasetyo Aribowo mengungkapkan bahwa total realisasi investasi di berbagai bidang yang ditanamkan para investor ke provinsi setempat selama 2017, mencapai Rp 51,5 triliun atau melampaui target sebesar Rp 41,7 triliun.

Editor : Ali Muntoha

Plt Gubernur Jateng Tantang Pemda Naikkan Standar Kemiskinan

MuriaNewsCom, Semarang – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko menantang pemerintah kabupaten/kota di provinsi ini untuk berani menaikkan standar kemiskinan. Terutama daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya sudah rendah.

Beberapa daerah di Jateng tercatat mempunyai angka kemiskinan lebih rendah dibanding standar nasional yang mencapai 10,12 persen. Daerah-daerah itu ditantang untuk menaikkan standar kemiskinan, untuk memacu upaya lebih keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menunjuk contoh Kota Semarang yang kemiskinannya kurang lebih empat persen, yang diukur dengan standar nasional.

“Bagi daerah-daerah yang angka kemiskinannya sudah rendah, saya menyarankan keberanian daerah untuk membuat standar sendiri. Standarnya dinaikkan. Jadi katakanlah kemiskinan dengan standar nasional empat persen, kalau dinaikkan barangkali menjadi 10 persen. Nggak apa-apa. Itu berarti upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih keras,” katanya.

Ia menyebut, menaikkan standar diperlukan. Terlebih kategori antara yang miskin dan hampir miskin dengan standar saat ini, sebenarnya masuk kategori miskin.

”Namun, ini belum perlu dilakukan oleh kabupaten/kota yang standar garis kemiskinannya masuk kategori tinggi,” ujarnya.

Ditambahkan, upaya untuk menanggulangi kemiskinan harus dibantu tangan-tangan panjang pemerintah yang ada di tingkat terbawah. Sebab, merekalah yang tahu persis kondisi warganya. Mereka yang bisa memastikan jika warganya yang miskin tidak kekurangan makan, bisa bekerja, dan anak-anaknya bersekolah.

Selanjutnya, Mantan Bupati Purbalingga itu berpendapat untuk memperluas lapangan kerja, pemerintah harus mendorong tumbuhnya UMKM dan investasi, diiringi dengan penyediaan kualitas SDM yang terampil. Bagaimana pun memberikan bekal ketrampilan baik melalui pendidikan formal maupun informal sangat diperlukan.

“Contoh di Salatiga ada pabrik sepatu kekurangan tenaga, sulit merekrutnya  karena kualifikasi tenaga kerja yang ada, yang memenuhi syarat, terbatas. Padahal keterampilan yang dibutuhkan cuma menjahit,” urai dia.

Meski bekal keterampilan yang diberikan sederhana, imbuh dia, tapi itu bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja yang tidak bisa ditunda. Sebab, jika investor sudah membangun pabrik di Jawa Tengah tapi tenaga kerjanya sulit, artinya itu menjadi salah satu kendala ramah investasi.

Editor : Ali Muntoha

Tol Semarang-Batang Terancam Tak Bisa Digunakan Saat Mudik Lebaran

MuriaNewsCom, Semarang– Jalan Tol Semarang-Batang terancam tidak bisa difungsikan pada saat arus mudik Lebaran tahun ini. Ini disebabkan masih adanya tanah seluas 228 meter persegi di Kelurahan Tambak Aji, Kota Semarang yang belum diserahkan pemiliknya.

Manajer Pengendalian Lahan PT Jasa Marga Semarang-Batang, Hadi Susanto, mengatakan, lahan milik Sri Urip Setyowati tersebut uang ganti untungnya sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Semarang sejak setahun lalu.

Namun, lanjut dia, proses konsinyasi lahan tersebut tidak kunjung tuntas. Ia mengakui terdapat sengketa atas lahan yang berada di Jalan Wahyu Asri Utara VIII/ AA.36, Kelurahan Ngaliyan tersebut.

“Bahkan BPN sudah mencabut hak kepemilikan atas tanah tersebut dan menyatakan lahan tersebut sebagai tanah negara,” katanya dikutip dari Antara.

Ia mengungkapkan panitia pengadaan tanah proyek tol ini bahkan sudah mengirimkan surat permohonan ke PN Semarang agar bisa mengeksekusi tanah tersebut. Namun, lanjut dia, hingga saat ini belum ada tanggapan atas permohonan itu.

Ia menjelaskan. masih ada waktu sekitar sebulan untuk menuntaskan pembebasan sebidang tanah itu agar pembangunan proyek tol ini tepat waktu.

“Paling tidak akhir Maret 2018 harus sudah bebas. Proses pembangunan agar bisa dibuka saat mudik nanti butuh dua bulan,” ujarnya.

Sementara itu, juru bicara PN Semarang M.Sainal mengatakan. akan mengecek keberadaan berita acara penitipan uang ganti rugi warga terdampak proyek Tol Semarang-Batang itu.

“Di berita acara konsinyasi tentunya ada pihak yang berhak menerima uang ganti rugi tersebut,” terangnya.

Jika memang masih terdapat sengketa atas lahan yang dimaksud, kata dia, maka harus dituntaskan dahulu. Menurut dia, pengadilan tidak bisa begitu saja melaksanakan eksekusi atas objek tertentu tanpa ada permohonan.

“Kalau meminta dieksekusi, tertu harus ada permohonan yang disampaikan ke pengadilan,” katanya.

Berkaitan dengan proyek jalan tol ini, lanjut dia, pengadilan tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

“Pengadilan merupakan lembaga independen yang memutus suatu perkara atas azas keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pendaftaran SMKN Jateng Dibuka, Khusus Bagi Siswa Tak Mampu

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuka pendaftaran bagi calon siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Jateng. Pendaftaran dilakukan mulai 26 Februari sampai 15 April 2018.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Drs Gatot Bambang Hastowo menyatakan, sekolah dengan sistem boarding tersebut diperuntukkan warga Jawa Tengah yang kurang mampu.

Mereka akan mendapat pendidikan tanpa dikenakan biaya apa pun. Bahkan seluruh siswa memperoleh seragam, peralatan sekolah, kebutuhan makan selama di asrama, serta kebutuhan lainnya.

“Sekolah layanan publik milik Pemprov Jateng yang dibiayai APBD penuh itu sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan di Jawa Tengah. Karenanya, jika ada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMK tapi tidak punya biaya, SMK Negeri Jawa Tengah solusinya. Segera sampaikan informasi ini kepada mereka,” katanya.

Dijelaskan, SMKN Jawa Tengah memiliki tiga kampus. Kampus I, SMKN Jateng Semarang, dengan lima program keahlian.

Yakni, Bisnis Konstruksi dan Properti, Teknik Elektronika Industri, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Pemesinan, dan Teknik Kendaraan Ringan.

Kampus II, SMKN Jateng Pati dengan dua program keahlian. Yaitu, Agribisnis dan Pengolahan Hasil Pertanian, serta Teknik Perbaikan Body Otomotif. Sementara Kampus III, SMKN 3 Purbalingga, meliputi dua program keahlian, Teknik Pemesinan dan Teknik Pengelasan.

Syarat mutlak calon peserta didik adalah berasal dari keluarga tidak mampu, yang dibuktikan dengan KPS/ KIP/ Surat keterangan tidak mampu setingkat kabupaten/ kota.

Namun mereka juga mesti memiliki potensi akademis dan nonakademis yang baik, berkelakuan baik, berminat melanjutkan sekolah, serta mendapat dukungan dari orang tua.

“Ingat, kuotanya sangat terbatas. Tahun ini kami menerima 264 peserta didik yang terbagi di tiga sekolah. Di kampus Semarang 120 siswa, kampus Pati 48 siswa, dan kampus Purbalingga 96 siswa,” terang Gatot.

Pendaftaran dilakukan secara online melalui website http://ppdb.smknjateng.sch.id.

Editor : Ali Muntoha

Nah Lho! Jalan Dibiarkan Rusak Pemerintah Bisa Dipidana

MuriaNewsCom, Semarang – Kerusakan jalan seolah menjadi hal yang lumrah terjadi setiap musim hujan. Namun kadangkala, kerusakan jalan itu tak langsung ditangani dan bahkan hingga dalam waktu yang sangat lama.

Akibatnya, kerusakan jalan sering mengganggu aktivitas warga, bahkan kerap memicu kecelakaan. Masyarakat biasanya hanya pasrah dan mengeluh. Padahal yang belum banyak diketahui, masyarakat sebenarnya bisa melakukan langkah hukum.

Bahkan pemerintah bisa terkena jeratan pidana jika sengaja membiarkan jalan tetap rusak. Pakar Transportasi dari Unika Soegijapranoto Semarang, Djoko Setijowarno menyebut, sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linta dan Angkutan Jalan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk langsung memperbaiki kerusakan jalan.

“Aparat Kementerian PUPR atau Dinas Bina Marga/Dinas PU di daerah sesuai kewenangan, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenai mereka, jika membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera,” katanya dilansir Metrojateng.com, Rabu (28/2/2018).

Ia menyebut, dalam pasal 24 ayat 1 undang undang tersebut secara tegas dijelaskan, penyelenggara wajib segara dan patut memperbaiki kerusakan jalan yang dapat memicu kecelakaan. Namun selama ini yang sering jadi alasan adalah masalah cuaca dan anggaran.

Menurutnya, jika kondisi cuaca dan keterbatasan anggaran, ada langkah yang harus dilakukan pemerintah. Yakni memberikan peringatan kepada pengguna jalan untuk lebih waspada dan berhati-hati.

”Ini sesuai pasal 24 ayat 1. Jika belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Begitu juga dengan pasal 273 juga menyebut sanksi terhadap pembiaran kerusakan jalan ini. Jika kerusakan jalan mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban ringan, penyelenggara jalan bisa dipidana kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp 12 juta.

Sementara jika mengakibatkan luka berat, bisa dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta.

Sementara, jika penyelenggaran jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana kurungan penjara hingga 6 bulan atau dendan bayar maksimal Rp 1,5 juta.

Editor : Ali Muntoha

Ganjar Sentil Banjir Rob Kaligawe yang Selalu Bikin Sebal

MuriaNewsCom, Semarang – Banjir dan rob yang sering merendam jalan di Kaligawe, Kota Semarang, disentil Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Pihak-pihak terkait pun diminta untuk bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini.

Ia menyebut, pemerintah sudah sangat serius menyelesaikan masalah tersebut. Hanya saja menurut dia, masyarakat sering menyalahkan pemerintah, karena kurang tersosialisasinya program-program untuk menyelesaikan amsalah rob dan banjir ini.

“Banyak mata yang selalu melihat pekerjaan kita. Pemerintah itu kurang sitik saja, catatannya banyak. Hujan seperti ini, robnya belum selesai. Orang akan marah-marah,” katanya, Rabu (14/2/2018).

Ganjar juga mengarahkan pihak Diskominfo Jawa Tengah beserta Humas lebih cepat memperbaharui dan memperbanyak publikasi informasi penanganan rob.

“Masyarakat tidak terlalu banyak yang tahu bahwa pemerintah sekarang sedang menyelesaikan rob. Baik yang di Kabupaten dan Kota Pekalongan yang sudah groundbreaking, maupun yang ada di sini (Kota Semarang) yang tahapannya sudah berjalan,” ujarnya.

Ia menyebut, ia telah meminta Sekda Jateng bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membahas mengenai masalah banjir Kaligawe. Hasil pertemuan itu menurut dia, membuahkan hasil.

Kementerian PUPRS langsung merespon dengan mengirimkan pompa untuk meminimalisir banjir di jalur utama tersebut.

“Pemkot, Pemprov, PU pusat bekerja sama. Dikirim pompa lebih banyak lagi, Insyaallah ada enam. Kita ingin percepat penanganan,” tegasnya.

Kementerian PUPR sejak Minggu (11/2/2018) memang telah mengirimkan lima mobil pompa dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Jakarta. Sebelumnya telah dilakukan penambahan pompa submersible dengan kapasitas 200 liter per detik pada Sistem Sringin sebanyak tiga unit dan Tenggang sebanyak lima unit.

“Kita akan pasang dua pompa permanen berkapasitas 12 meter kubik per detik dan 10 meter kubik detik yang akan datang dan berfungsi bulan depan,” Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Senin (12/2/2018).

Selain itu menurut dia, jalan tol Semarang-Demak nantinya akan menjadi solusi penanganan banjir dan rob. Desain sebagian jalan tol Semarang-Demak berada di laut yang akan berfungsi sebagai tanggul penahan limpasan pasang air laut.

“Bila Tol Semarang-Demak sudah selesai dibangun, rob akan tertangani karena sekaligus berfungsi sebagai tanggul rob,” terangnya.

Saat ini pembangunan tol itu dalam tahap proses penetapan lokasi oleh pemda dan nantinya akan dilakukan pelelangan dengan nilai investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 10 triliun.  “Kami targetkan pada Agustus 2018 sudah bisa dimulai konstruksinya,” kata Basuki.

Sementara itu, genangan yang terjadi di ruas Jalan Kaligawe terjadi sejak November 2017 hingga Februari 2018 ini bukan disebabkan banjir rob melainkan genangan air hujan. Karena dari uji rasa didapatkan hasil tidak ada kandungan garam dalam air.

Editor : Ali Muntoha

Kemenhub Prioritaskan Pembangunan Bandara Blora dan Purbalingga

MuriaNewsCom, Semarang – Kementerian Perhubungan, kini tengah memprioritaskan pembangunan dua bandara di Jawa Tengah, yakni bandara di Blora dan Purbalingga. Bahkan pembangunan bandara di Blora sudah mulai tahap perencanaan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, meningkatnya investasi dan perekonomian Jawa Tengah menuntut adanya sarana transportasi udara yang banyak. Permintaan pembangunan bandara di Jawa Tengah bermunculan ke Kementerian Perhubungan.

“Tapi harus kita kaji, bandara bisa dibangun dengan jarak antara 100 sampai 150 kilometer dari bandara yang sudah ada. Di luar itu ya dimaksimalkan yang ada,” katanya.

Oleh karenanya menurut dia, bandara yang bisa dibangun di Jawa Tengah baru di Blora dan Purbalingga. Sedangkan usulan di pantura barat seperti Pekalongan dan sekitarnya belum menjadi prioritas.

Untuk yang pertama ialah Bandara Jenderal Sudirman di Wirasaba, Purbalingga. Bandara ini merupakan pengembangan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara. “Wirasaba sekarang masih proses pengadaan tanah, kita ingin buat bandara komersial mandiri,” ujarnya.

Sedangkan bandara di Blora baru tahap perencanaan desain. “Kalau Blora tanahnya sudah ada, sedang proses desain. Ya kalau Bandara Ahmad Yani ini targetnya sebelum lebaran bisa selesai, Blora dan Purbalingga sebelum lebaran dibangun,” tegasnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, pihaknya juga sedang memikirkan sara interkonektivitas bandara dengan moda transportasi lain. Seperti Bandara A Yani Semarang yang diwacanakan untuk dihubungkan dengan kereta.

“Akan kita hubungkan dengan kereta jadi penumpang turun pesawat mudah menuju tujuan masing-masing,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Gubernur Ganjar Terpukau Lihat Nenek 72 Tahun Gigih Belajar Ngaji

MuriaNewsCom, Tegal – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terpukau menyaksikan seorang nenek yang sudah sangat renta namun masih gigih dan semangat untuk belajar membaca Al Quran. Apalagi nenek tersebut merupakan penyandang disabilitas.

Nenek itu bernama Mbah Simpen ini umurnya sudah 72 tahun. Nenek yang tinggal di Pesuruan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ini sehari-harinya berjualan asongan untuk menyambung hidup.

Ganjar menyaksikan Mbah Simpen begitu semangat belajar, saat Ganjar mengunjungi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Sakila Kerti di, Kota Tegal. Mbah Simpen yang sebelumnya benar-benar buta hurud, kini suadh mulai bisa membaca dan menulis setelah menimba ilmu di ‘Sekolah Terminal’ yang dibuka TBM Sakila Kerti.

Bahkan saat Ganjar Pranowo menantang nenek berketerbatasan fisik itu membaca surat Al-Fatihah, Mbah Simpen tanpa canggung melafalkan ayat demi ayat hingga tuntas. Selama enam bulan Mbah Simpen belajar mengaji ini, ddengan bimbingan para relawan pengajar.

Ia belajr mengaji setiap Jumat dan belajar membaca serta menulis setiap Senin-Kamis. Demikian juga rekan-rekan seprofesinya sesama pedagang asongan yang menimba ilmu di “Sekolah Terminal”, semakin bertambah wawasan dan pengetahuan tentang banyak hal.

Ganjar saat berbincang dengan ibu-ibu pengasong di Sekolah Terminal

Tidak hanya Mbah Simpen, salah seorang murid  “Sekolah Terminal” Priyatin (49), juga unjuk kemahirannya membaca puisi “ngapak” khusus untuk menyambut kehadiran gubernur mengajar di TBM Sakila Kerti.

Usai dibacakan di hadapan gubernur, Wali Kota Tegal Nursholeh, Kapolres Tegal  Kota AKBP Jon Wesly Arianto. Puisi berbahasa khas Tegal dengan judul “”Wong Cilik” karya Priyatin itu pun mendapat apresiasi dari gubernur.

“Dengan adanya TBM di terminal ini, yang tadinya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, mengaji. Ini sesuai perintah Pak Jokowi tentang budaya literasi, bahkan Allah memerintah iqra atau membaca agar tahu,” ujar Ganjar.

Menurut gubernur, siapapun berhak belajar dan tempat belajar bisa di mana saja. Baik di sekolah formal, rumah, bahkan terminal pun dapat menjadi tempat menuntut ilmu. Tidak hanya belajar membaca, menulis, serta mengaji, melainkan juga pengetahuan ekonomi dan wirausaha.

Ia mencontohkan Priyatin yang sehari-hari berjualan kue kamir khas Tegal, kini dapat berproduksi sendiri setelah mendapat pelatihan di ‘Sekolah Terminal”. Selain itu juga tahu aneka jenis rasa kue kamir dan harga bahan baku pembuatan kue dari membaca buku.

Orang nomor satu di Jateng itu mendorong Sekolah Terminal yang telah berjalan selama 10 tahun ini, tidak hanya sebatas membaca dan mengaji. Namun juga memberikan pelajaran bisnis dan ekonomi.

Termasuk akses permodalan untuk pengembangan usaha dengan melibatkan perbankan untuk memberikan pendampingan berwirausaha.

“Ini sudah berjalan bagus, nanti masalah apa yang diperlukan saya bantu menyelesaikannya. Tidak cukup baca saja, sekali-kali hadirkan orang yang bisa mengajarkan bisnis dan ekonomi, termasuk yang butuh akses modal untuk pengembangan usaha,” terangnya.

Sementara itu, pengelola TBM Sakila Kerti Dr Yusqon MPd  menjelaskan, keberadaan KBM yang berdiri pada November 2011 di pojok terminal itu menjadi sarana belajar pedagang asongan, sopir, buruh angkut barang, dan pelaku usaha di terminal, baik belajar baca tulis, dan mengaji.

“Hari Jumat, memang khusus untuk belajar mengaji. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan setiap hari dua jam pada sore hari atau sesudah mereka berdagang. Semangat yang dibangun adalah mengajak warga terminal gemar membaca, Alhamdulillah semangat belajar mereka memang sangat tinggi,” ujar Yusqon.

Editor : Ali Muntoha

A Yani, Bandara Terapung Pertama di Indonesia Dioperasikan Sebelum Lebaran

MuriaNewsCom, Semarang – Direktur Utama PT Angkasa Pura Faik Fahmi memastikan, sebelum musim mudik Lebaran 2018, Bandara A Yani Semarang dengan konsep baru sudah bisa dioperasikan. Meski secara keseluruhan, pembangunan bandara terapung (floating airport) pertama di Indonesia akan selesai total pada awal 2019.

Bandara ini diterget operasi dengan syarat minimum pada Mei 2018 mendatang. Yakni terminal penumpang, gedung parkir satu lantai, terminal kargo, masjid, gedung perolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran.

“Jadi mudik Lebaran tahun ini masyarakat Jawa Tengah sudah bisa membanggakan bandara baru,” katanya.

Minggu (11/2/20180 kemarin, sejumlah menteri dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo melakukan prosesi topping off (penutupan atap) terminal Bandara  A Yani Semarang. Sejumlah menteri yang terlihat yakni Menteri BUMN, Rini M Soemarno, dan Menteri Pekerjaan Umum Budi Karya Sumadi.

Konsep bandara Ahmad Yani yang terapung muncul karena sekitar 90% lahan pengembangan bandara berada di sekitar rawa-rawa sehingga kontruksi harus dilakukan dan dibangun di atas air. Konsep ini mirip dengan kontruksi tol atas laut di Bali.

Bandara Ahmad Yani Semarang mengusung konsep floating airport yang dipadukan dengan konsep ecogreen. Pada area bandara juga ditanami 24 ribu pohon mangrove untuk mendukung pelestarian lingkungan.

Menteri Pekerjaan Umum Budi Karya Sumadi mengatakan, bandara baru ini akan mengatasi masalah over capacity. Kapasitas bandara lama hanya 800 ribu penumpang per tahun, namun realisasi penumpang pada 2017 mencapai 4,4 juta orang.

“Terminal bandara baru ini sembilan kan kali lebih besar dari yang lama, dan dapat menampung enam juta penumpang pertahun,” ujanrya.

Terminal bandara baru ini memiliki luas 58.652 meter persegi atau sembilan kali lebih luas dibanding terminal lama yang hanya 6.708 meter persegi. Luasan apron mencapai 75.522 meter persegi dan dapat menampung 13 pesawat  narrow body.

Terminal baru ini dibangun di atas lahan lunak dan sebagian besar berair dengan menggunakan tiang pancang.

“Tentunya ini berkat Pak Gubernur (Ganjar Pranowo) yang selalu njawil-njawil kapan ini kapan ini pak,” kata Budi.

Sementara Ganjar Pranowo mengaku senang karena bandara baru yang diidam-idamkan masyarakat Jateng sudah hampir selesai. Sebab seingatnya sudah tiga gubernur yang mencoba mengerjakan proyek bandara baru namun tidak juga selesai.

“Saya tidak tahu berapa presiden, berapa Menteri Perhubungan yang mengawal ini. Yang saya tahu tiga gubernur memulai ini. Dua senior saya Pak Mardiyanto dan Pak Bibit (Bibit Waluyo), dan sekarang kelihatan hasilnya,” terangnya.

Pengembangan Bandara Ahmad Yani senilai Rp 2,07 triliun ini terdiri dari lima paket. Paket satu pekerjaan lahan dan jalan akses sudah selesai 100 persen. Paket dua, pekerjaan apron dan taxiway juga sudah 100 persen.

Paket tiga, pekerjaan pembangunan terminal akan selesai November 2018. Sedang paket empat, yakni bangunan penunjang dan lanskap serta paket lima  pekerjaan water management akan selesai pada 2019.

Menteri BUMN Rini M Soemarno mengharapkan, bandara baru ini akan semakin meningkatkan perekonomian Jawa Tengah. “Jateng ini perekonomian meningkat terus sehingga masyarakat semakin sejahtera,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Polemik Pajak Pasir di Magelang, Pemprov : Gubernur Tak Pernah Ngatur, Itu Kewenangan Bupati

MuriaNewsCom, Semarang – Ratusan penambang pasir dan awak truk menggelar demo di kantor Pemkab Magelang Kamis (8/2/2018) menolak kenaikan pajak/retribusi pasir. Perwakilan Pemkab Magelang yang menemui pendemo menjanjikan akan meneruskan masalah tersebut ke Pemprov Jateng.

Pemkab juga beralasan, kenaikan pajak itu berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah.

Namun menurut Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Teguh Dwi Paryono menyatakan, gubernur tidak pernah mengatur pajak tambang mineral. Besaran persentase pajak sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah setempat.

Seperti diketahui, Pemkab Magelang menerbitkan surat edaran berisi daftar pajak baru pengambilan pasir dan batu yang mulai berlaku 8 Februari 2018.

Pajak diberlakukan untuk tiap armada sesuai jenis. Yakni tronton Rp 418.000 dari semula Rp 50.000, engkel Rp 300.000 dari semula Rp 36.000, colt diesel Rp 150.000 dari semula Rp 18.000, dan bak terbuka Rp 43.000 dari semula Rp 5.000.

Menurut Teguh, gubernur tidak pernah mengeluarkan aturan pajak tambang mineral. Satu-satunya yang diatur adalah harga patokan penjualan. Aturan termaktub dalam Keputusan Gubernur Nomor 543/30/ Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

“Harga patokan digunakan sebagai acuan harga jual bagi pemegang izin usaha pertambangan. Jadi untuk pengusaha tambangnya, kami tidak mengatur pajak untuk sopir angkutannya,” kata Teguh.

Harga patokan ditentukan per kabupaten/kota untuk tiap meter kubik. Misalnya di Kabupaten Magelang, tanah urug dipatok Rp14.000/m3 dan sirtu Rp125.000/m3. Sedangkan Kabupaten Wonogiri tanah urug Rp15.000/m3 dan sirtu Rp125.000/m3.

Sedangkan besaran persentase pajak ditentukan pemerintah kabupaten/kota. Aturan pajak ini berdasarkan regulasi pemerintah pusat yang mengatur batas maksimal yakni 25 persen.

“Maksimalnya dari pusat 25 persen, tapi bupati silahkan mau mengenakan satu persen atau 25 persen terserah pak bupatinya,” ujarnya.

Kemudian, pajak tersebut menurut Teguh, seharusnya bukan dikenakan untuk sopir atau armada pengangkut. Melainkan untuk pengusaha tambang. Dengan demikian, pengenaan pajak seperti surat edaran Bupati Magelang tersebut salah kaprah.

“Pemungutan pajak itu di hulu, bukan di hilir. Karena pajak itu hanya untuk tambang legal. Kalau edarannya seperti di Magelang maka truk yang ambil pasir di tambang ilegal pun dikenai pajak sehingga seolah-olah pasirnya legal, ini tidak benar,” kata Teguh.

Teguh menyatakan pihaknya sudah menyosialisasikan keputusan gubernur kepada Pemkab Magelang, pengusaha tambang, dan pengusaha angkutan. “Kalau pajak tetap dikenakan ke sopir ya pantas saja ada gejolak karena bebannya ke sopir berat,” tegas Teguh.

Editor : Ali Muntoha

Kecelakaan Kerja Menurun, Pemprov Klaim Karena Program Ini

MuriaNewsCom, Semarang – Angka kecelakaan kerja yang terjadi Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan angka kecelakaan kerja ini, disebut karena kesadaran budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang menguat.

Catatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertrans) Provinsi Jateng, pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja tercatat sebanyak 1.468 kasus.

Kepada Disnakertrans Jateng, Wika Bintang menyebut, kasus di tahun 2017 ini jauh lebih rendah bila dibandingkan pada 2015 dan tahun 2016. Ia menyebut, pada tahun 2016 kasus kecelakaan kerja tercatat sebanyak 3.083 kasus.

“Pada 2016 naik menjadi 3.665 kasus, dan 2017 menurun menjadi 1.468 kasus,” katanya dikutip dari wesite resmi Pemprov Jateng, Rabu (7/2/2018).

Ia menyebut, pihaknya gencar melakukan sosialiasi dan pembinaan tentang K3, kepada industri di Jawa Tengah. Sehingga mampu meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya budaya K3. Dan terbukti, angka kecelakaan turun drastis di 2017.

“Kita terus melakukan pembinaan, sosialisasi terus dan menyadarkan perusahaan (pentingnya K3). Tapi kalau rata-rata perusahaan besar, ada bahan baku berbahaya itu sudah mewajibkan kita tidak bisa masuk tanpa APD. Sehingga keselamatan pekerjanya terjamin,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo bersyukur angka kecelakaan kerja bisa ditekan secara maksimal.

“Kalau di Jawa Tengah mulai tahun 2015, 2016, grafiknya naik dan 2017 kemudian bisa turun maka saya menyampaikan terima kasih. Ternyata partisipasi dari perusahaan, kerja sama dengan para pengawas tenaga kerja bisa menurunkan jumlah kecelakaan kerja yang signifikan. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita jaga, kita turunkan lagi,” terangnya.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu ingin perusahaan dapat menyusun dan menerapkan mekanisme kerja yang merujuk pada standar K3. Selain itu jug serius melatih tenaga kerjanya agar dapat berperilaku K3 secara tepat.

“Saya berharap betul seluruh perusahaan untuk menyiapkan SOP yang bagus, melatih karyawannya dengan baik. Kalau bekerja harus menggunakan seragam yang aman. Itu wajib. Termasuk gubernur/ bupati/ wali kota atau pejabat siapa pun yang mau menengok harus pakai uniform. Itu sebagai SOP dan contoh, sehingga nanti kita akan terbiasa melakukan itu,” harapnya.

Editor : Ali Muntoha

Taksi Online di Jateng Dibatasi Hanya 2.900 Unit

MuriaNewsCom, Semarang – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah membatasi jumlah taksi online yang beroperasi di provinsi ini. Kuota yang diberikan hanya sebanyak 2.900 unit untuk wilayah Jawa Tengah.

Kasi Angkutan Tidak Dalam Trayek, Dishub Provinsi Jateng, Dikki Rulli Perkasa kepada wartawan mengatakan, kuota sebanyak 2.900 unit itu berlaku untuk tujuh wilayah di Jawa Tengah. Kuota itu nanti akan dibagi per wilayah di Jateng.

Meski demikian, jumlah ini kemungkinan bertambah atau berkurang, karena harus ada pembahasan dengan kabupaten/kota.

”Jatah untuk taksi online belum sepenuhnya fix. Masih perlu dibicarakan lagi dengan Dishub di tiap kabupaten/kota,” katanya.

Ia menyebut, kuota yang diberikan kepada taksi online cukup banyak. Mengingat dari seluruh kuota angkutan di Jateng yang ditetapkan sebanyak 6.652 unit, 2.900 di antaranya diberikan kepada taksi online.

Apalagi, dari sekian banyak taksi darling yang beroperasi di Jateng masih sedikit yang memenuhi persyaratan itu. Bahkan, di wilayah Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi) dari total kuota 600 unit taksi online yang diberikan, baru sekitar 330 unit di antaranya yang telah mengajukan perizinan.

Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek, mengatur tentang syarat dan ketentuan bagi sopir taksi online.

‘’Seperti di antaranya harus melakukan uji kir, mengganti SIM A reguler menjadi SIM A umum, dipasang stiker, dan memiliki badan hukum sekelas koperasi,’’ terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Luar Biasa! Omzet UMKM Binaan di Jateng Bisa Tembus Rp 43 Triliun

MuriaNewsCom, Semarang – Pemprov Jawa Tengah berani mengklaim cukup berhasil dalam membina usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi ini. Hal ini terlihat dari jumlah UMKM binaan yang melejit selama 4 tahun terakhir.

Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Jateng mencatat, di tahun 2012 jumlah UMKM binaan sebanyak 80 ribu unit, pada 2016 meningkat drastis menjadi 115 ribu unit. Tak hanya jumlahnya yang meningkat, omzet dari UMKM ini juga meningkat drastis hingga 120 persen.

Omzet UMKM yang dulu hanya sekitar Rp 18,972 triliun meningkat menjadi Rp 43,570 triliun. Kenaikannya lebih dari 120 persen. Dari sisi aset juga mengalami kenaikan dari Rp 5,816 triliun menjadi Rp 22,891 triliun.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan peningkatan omzet ini tak lepas dari kemudahan modal dan pendampingan yang dilakukan pemprov. Menurut dia, peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM memang menjadi prioritas.

Salah satu yang dilakukan yakni melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaku UMKM. Baik melalui pelatihan, pengembangan bisnis, pendampingan serta bantuan modal kerja.

Ia mencontohkan, bidaya lebah lanceng di Desa Kebonrejo, Kecamatan Candimulyo, Kebupaten Magelang, yang mampu memproduksi madu dengan nilai ekonomis tinggi.

“Ini potensinya luar biasa. Dari 100 kotak rumah lebah setiap bulan bisa menghasilkan uang Rp 6 juta. Nah kalau kemudian dibuat produk turunannya tentu nilai ekonominya lebih tinggi, dan desa ini bisa menjadi sentra madu lanceng,” katanya.

Baca : Omzet Santri Ganteng Asal Pati ‘Musuh’ Jonru Ini Capai Ratusan Juta per Bulan

Maka untuk mengembangkan usaha yang dikelola Kelompok Tani Gubug Lanceng itu, Pemprov Jateng siap memfasilitasi pelatihan dan pendampingan. Khususnya pelatihan tentang budidaya dan pengolahan madu lanceng menjadi propolis, serta bantuan kredit permodalan pengembangan usaha.

Ganjar menyebut, saat ini UMKM di Jateng sudah bisa dengan mudah mendapatkan modal. Salah satunya melalui Kredit Mitra Jateng dari Bank Jateng, yang menawarkan bungan ringan, tanpa agunan dan bebas biaya administrasi. Kredit bisa diajukan perorangan ataupun kelompok dengan plafon mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 25 juta.

Baca : Jualan Kopi 6 Jam Sehari, Pemuda Asal Rendole Pati Ini Beromzet Rp 18 Juta per Bulan

Selain soal permodalan, Pemprov Jateng juga memberikan fasilitas pemasaran secara online melalui Sadewa Mart (www.cyberumkm.com). Aplikasi E-commerce ini memiliki sejumlah keunggulan yakni pendampingan 12 konsultan gratis seperti bank, pemasaran, pengemasan dan lainnya bagi UMKM. Pendampingan pembuatan sertifikat serta kemudahan akses perbankan.

Tak hanya melalui aplikasi atau pameran, Ganjar juga menyediakan diri menjadi sales bagi UMKM unggulan di Jateng. Baik melalui media sosial, membuat ruang kerja dan ruang tamu menjadi etalase UMKM serta mengenakan berbagai produk unggulan untuk bisa dipamerkan pada pejabat lain serta masyarakat luas.

Editor : Ali Muntoha

Pakai Sarung, Ganjar Pimpin Apel Ansor dan Banser

MuriaNewsCom, Cilacap – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kamis (1/2/2018) memimpin apel GP Ansor dan Banser, di Alun-alun Majenang, Kabupaten Cilacap. Ganjar memimpin apel dengan mengenakan sarung lurik, berpeci khas santri.

Apel yang diikuti anggota Ansor dan Banser se-Kabupaten Cilacap dalam rangka Harlah ke-92 NU itu, Ganjar mengajak segenap elemen bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Mari kita bersama-sama menjaga NKRI. Karena cita-cita negara tidak hanya untuk besok hari, tetapi untuk selamanya dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” katanya saat menjadi pembina Apel.

Ia menyebut, munculnya kelompok-kelompok yang ingin mengganti sistem dan dasar negara menjadi bukti ganguan terhadap NKRI. Ia meminta Banser menjadi garda terdepan untuk menghadapi kelompok yang ingin mengancam konsistensi NKRI.

“Jika ada pengaruh mengancam keutuhan NKRI, ideologi-ideologi yang tidak sama dengan konstitusi maka Banser terdepan untuk menghadapinya,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI itu menjelaskan, gangguan terhadap NKRI selalu ada. Apalagi sekarang era globalisasi, semua tanpa batas yang jelas. Termasuk nilai-nilai di masyarakat baik bidang sosial, politik, budaya maupun lainnya tidak jelas batasanya.

“Cara menjaga agar jadi jelas adalah, apakah itu sesuai dengan ideologi dan dasar negara Indonesia,” katanya.

Menurutnya, jika ada perbedaan pandangan, semua harus berembug, semua diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat itu asli Indonesia. Bukan justru berkelahi, saling menghujat, fitnah, dan menyebarkan berita bohonh atau hoax

“Saya mewakili masyarakat Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih kepada Ansor dan Banser yang merupakan sedulur tua, karena dua organisasi ini lahir sebelum Indonesia merdeka, dan lebih tua dari partai politik yang ada sekarang,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Jateng Wow, Cara Pemprov Atasi Paceklik Wisatawan di Awal Tahun

MuriaNewsCom, Semarang – Awal tahun menjadi masa-masa paceklik wisatawan di Jateng. Tingkat kunjungan wisata ke provinsi ini akan mengalami penurunan drastis, setelah masa libur akhir tahun usai.

Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Jateng meluncurkan program ’Jateng Wow 2018’. Program ini menggandeng 148 pelaku wisata. Mulai dari destinasi wisata, hotel, restoran, biro perjalanan dan perusahaan transportasi.

Dengan program ini akan digelar berbagai amcam even yang mampu menarik wisatawan. Termasuk paket-paket wisata dengan harga miring, , potongan harga untuk hotel dan biaya masuk objek wisata.

Program Jateng Wow 2018 diluncurkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Selasa (30/1/2018) malam di Wisma Perdamaian, Semarang. Program ini berlangsung mulai 1 Februari hingga 31 Maret 2018.

Ganjar mengakui, awal tahun merupakan low season, di mana kunjungan wisatawan mengalami penurunan setelah ramai di akhir tahun sebelumnya. Untuk itu dia berharap Jateng Wow bisa menjadi daya ungkit pariwisata Jawa Tengah.

Ganjar meminta para pegiat pariwisata ikut menyemarakan program Jateng Wow dengan membuat berbagai even yang dapat mendatangkan pengunjung. Khususnya bagi pelaku hotel dan destinasi wisata.

“Saya usul, bisa tidak antarhotel membuat even bersama, atau giliran minimal setiap weekend. Terbayangkan kalau setiap weekend akan ada show apapun di salah satu hotel atau di salah satu destinasi wisata dengan diskon yang diberikan,” ujarnya.

Ganjar juga meminta kepada para pegiat pariwisata untuk terus memublikasikan program Jateng Wow setiap harinya melalui media-media sosial. Tidak hanya memviralkan, mereka diminta menceritakan tempat-tempat destinasi wisata, kuliner-kuliner khas dan juga even-even yang diselenggarakan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.

“Seluruh pegiat pariwisata tiap hari harus memublikasikan even, kegiatan, dan diskon yang diberikan. Kalau perlu buat lomba kecil-kecilan yang menceritakan destinasi wisata, kuliner menarik baik berupa tulisan, gambar, maupun video, agar kita bisa mewujudkan Jateng benar-benar wow, wow, dan wow,” serunya.

Kepala Disporapar Jateng Urip Sihabuddin. menambahkan selama berlangsungnya program Jateng Wow, pihaknya menargetkan kenaikan kunjungan wisata sebesar 20 persen pada Februari-Maret 2018.

“Dari tahun ke tahun jumlah wisatawan pada Februari-Maret selalu lebih rendah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga dengan adanya Jateng Wow ini kita targetkan kenaikan 20 persen,” ungkapnya.

Editor : Ali Muntoha

Krisis BBM di Karimunjawa: Gubernur Minta Pertamina Bangun Bungker

MuriaNewsCom, Semarang – Persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Karimunjawa habis. Hal itu karena kapal pengangkut BBM dari Semarang terkendala cuaca buruk.

Praktis, kendaraan yang menggunakan BBM jenis pertalite dan premium tak bisa difungsikan karena kehabisan bahan bakar. Selain berdampak serius pada aktivitas warga, kondisi ini juga berdampak pada siswa yang tak bisa berangkat sekolah.

Merespon hal ini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memastikan jika pengiriman BBM akan dilakukan sembari menunggu informasi cuaca dari BMKG. Menurutnya, BBM sedianya bisa dikirim hari ini, namun karena ombak tinggi, dimungkinkan pengiriman baru besok dilakukan.

“Sudah dikoordinasikan dengan Pertamina, besok dipastikan sudah dikirim. Ini sudah proses pengiriman, mestinya hari ini, tapi karena menurut BMKG cuaca di Perairan Karimunjawa tidak mendukung, sehingga besok baru bisa dikirim. Mudah-mudahan besok cuacanya bagus,” katan Ganjar di Gedung Pascasarjana Unnes, Selasa (30/1/2018).

Ia juga menyatakan, pihaknya telah meminta PT Pertamina agar membangun bungker penyimpanan BBM di Kepulauan Karimunjawa. Bungker ini bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi terlambatnya pasokan BBM yang sering terjadi karena pengiriman yang tersendat akibat cuaca buruk.

“Jangka panjangnya mesti membangun bungker di Karimunjawa untuk menyimpan stok BBM. Sehingga pasokannya tidak terganggu seperti sekarang,” ujarnya.

Baca : Siswa di Karimunjawa Tak Bisa Sekolah Karena BBM Habis

Ia menyebut, usulan pembangunan bungker ini telah ia sampaikan ke Pertamina beberapa hari lalu. Menurut dia, tempat penyimpanan itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Pulau Karimunjawa. Sehingga tidak ada kekhawatiran akan kehabisan BBM.

Seperti diketahui, sepekan terakhir warga di kepulauan Karimunjawa mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM. Sebab sejak 18 Januari 2018, SPBU di Karimunjawa kehabisan stok BBM.

Cuaca buruk membuat aktivitas laut di sekitar Perairan Jepara menurun. Hal ini mengakibatkan tersendatnya pengiriman BBM ke Pulau Karimunjawa. Selain itu, nelayan pun tak berani melaut karena gelombang tinggi mencapai sekitar 2 meter dengan cekepatan 10-20 knot.

Editor : Ali Muntoha

Cerita Hidup Ganjar: Saat Kecil Jualan Bensin Eceran dan Terusir dari Rumah

MuriaNewsCom, Semarang – Banyak yang mengenal Ganjar Prawono sebagai politisi yang sukses. Sebelum menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, ia terpilih sebagai anggota DPR RI selama dua periode.

Namun siapa sangka, kehidupan masa kecil Ganjar ternyata juga harus dilalui dengan prihatin. Sewaktu Ganjar masih kecil, ia tak bergelimang harta seperti saat ini. Bahkan ia bersama keluarganya pernah terusir dari rumahnya sendiri.

Ganjar bercerita, saat kecil ia hidup dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya, S Parmudji hanya seorang polisi dengan pangkat rendah. Gaji ayahnya yang tak seberapa, harus digunakan untuk menghidupi istri dan enam anaknya.

Untuk membantu ekonomi keluarga, ibu Ganjar Pranowo, Sri Suparmi harus membuka toko kelontong dan berjualan bensin eceran. Ganjar bersama kakaknya juga ikut membantu berjualan sang ibu.

“Waktu kecil saya bantu jualan bensin. Kulakan angkat jeriken, kalau Lebaran lek-lekan (begadang) sama kakak saya jaga warung,” kenangnya.

Begitu juga kenangan pahit juga membekas ketika Ganjar sekeluarga “terusir” dari rumahnya. Ceritanya, rumah masa kecil Ganjar di Tawangmangu terpaksa harus dijual.

Ayahnya bersepakat dengan pembeli rumah bahwa mereka masih diizinkan menempati sampai mendapat rumah kontrakan. Namun tiba-tiba suatu malam si pembeli meminta keluarga Ganjar pindah karena segera.

Meski merasa dilanggar perjanjiannya, namun ayah Ganjar mengalah. Semalaman hingga subuh ia pergi mencari rumah kontrakan. Akhirnya mereka terpaksa tinggal di rumah yang bersebalahan dengan pabrik gamping.

Ganjar saat syukuran novel Anak Negeri: Kisah Masa Kecil Ganjar Pranowo” di Boyolali. (istimewa)

Kisah masa kecil Ganjar ini telah dirangkum dalam sebuah novel berjudul  “Anak Negeri: Kisah Masa Kecil Ganjar Pranowo”, yang ditulis oleh Gatotkoco Suroso. Peluncuran buku biografi Ganjar ini dilakukan dalam bentuk syukuran di tengah-tengah sawah di Dusun Sawit RT 015/RW 05, Desa Kunti, Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, Senin (29/1/2018) sore.

Kisah masa kecil Ganjat itu merupakan sebagian isi novel setebal 344 halaman itu.  Bahkan, gaya penulisan sastrawi Gatotkoco dengan sedikit didramatisir di beberapa bagian di luar apa yang dibayangkan Ganjar.

“Presisinya ya 90 persen lah, nama, waktu, dan kronologi persis sama. Cuma beberapa bagian agak didramatisir karena bagaimanapun ini novel. Buku ini ditulis dalam proses yang cukup lama dan penulis melakukan wawancara dan riset langsung teman-teman masa kecil dan keluarga saya,” ujarnya.

Sementara Gatotkoco mengungkapkan, novel ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi siapa pun bahwa keterbatasan kondisi ekonomi pada masa kecil tidak perlu menjadi penghalang untuk terus berjuang mencapai cita-cita.

“Terlahir dari keluarga sederhana menjadikan Pak  Ganjar menjalani hidup yang penuh dengan perjuangan. Melalui sang ayah, Parmudji, anak kelima dari enam bersaudara itu terdidik dengan disiplin tinggi,” paparnya.

Buku ini juga telah dijual baik di toko buki Gramedia muaupun dijual secara online seperti di Bukalapak dan Tokopedia.

Sebelumnya, Gatototkoco juga pernah menulis tokoh terkenal lainnya, antara lain Presiden RI Joko Widodo. Kisah Jokowi itu dituangkan melalui buku berjudul Jokowi: Si Tukang Kayu yang terbit pada 2012 silam.

Editor : Ali Muntoha

Kartu Tani Diklaim Berhasil Berantas Mafia Pupuk di Jateng

MuriaNewsCom, Purworejo – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut, penerapan Kartu Tani di Jawa Tengah berhasil menekan aksi mafia pupuk di provinsi ini. Indikasinya, sejak program itu diterapkan, sudah tak ditemukan lagi kasus penyeludupan pupuk seperti tahun-tahun sebeluymnya.

Untuk membuktikannya, Ganjar melakukan pengecekan secara berkala adanya praktik penyelundupan pupuk bersubsidi tersebut. Baik melalui dinas pertanian, penyuluh pertanian, maupun bertanya sendiri kepada para petani.

Seperti saat Ganjar berkunjung ke Purworejo, Kamis (25/1/2018). Dalam dialog dengan warga Desa Jono, Kecamatan Bayat, Purworejo, Kades Lubang Lor, Ganjar meminta pada petani yang tidak bisa atau kesulitan membeli pupuk untuk maju.

Hingga Ganjar bertanya lima kali, tidak ada satupun yang maju ke depan. Ia pun mempertegas pertanyaannya.

”Coba sekarang saya tanya sekali lagi, di sini juga pasti ada petani, ada penyuluh pertanian, ada kepala desa juga. Sampai saat ini ada tidak petani yang susah mendapatkan pupuk?,” tanya Ganjar lagi.

Serempak, para tamu yang hadir itu mengatakan tidak ada. Ganjar pun berujar jika ada petani yang kesulitan mendapat pupuk, akan langsung ditelepon, biar masalahnya bisa segera diselesaikan.

Ganjar mengatakan, keberadaan Kartu Tani ini adalah salah satu modernisasi pertanian. Sebab di dalam Kartu Tani terdapat data luas lahan, jumlah pupuk dan juga komoditas pertanian yang ditanam.

“Jadi pemerintah juga bisa melihat komoditas yang ditanam apa. Itu bisa untuk mengetahui kalau harga naik, sebentar lagi ada yang panen atau tidak. Ini kan mempermudah,” katanya.

Dikatakannya, ide kartu tani didasari oleh dua hal. Yakni maraknya penyelundupan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kelangkaan pupuk di suatu wilayah. Selain itu data petani yang amburadul sehingga program bantuan pertanian sering tidak tepat sasaran.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) jumlah petani di Jateng (per Desember 2017) sebanyak 2.576.676 orang dan luas lahan pertanian 1.386.062 hektare.

Sampai saat ini Kartu Tani yang telah tercetak sebanyak 2.228.839 lembar. Dari jumlah tersebut telah dibagikan kepada petani sebanyak 2.147.454 lembar. Artinya sudah 96 persen terdistribusi.

Meski demikian, diakuinya beberapa kekurangan dalam penerapan Kartu Tani masih ada. Sebab sebuah sistem baru tidak mungkin bisa langsung terlaksana sempurna 100 persen.

Selain penyempurnaan sistem yang terus dilakukan, keberhasilan kartu tani juga membutuhkan dukungan dari petani untuk mengubah paradigma dari pertanian tradisional ke pertanian modern.

Program Kartu Tani yang diinisasi oleh Jawa Tengah tersebut, kini pun telah diadopsi pemerintah pusat.

Editor : Ali Muntoha

Ganjar Tak Kaget Bupati Kebumen Jadi Tersangka KPK

MuriaNewsCom, Semarang – Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad ditetapkan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sebagai tersangka. Mohammad Yahya ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menerima gratifikasi.

Penetapan Mohammad Yahya sebagai tersangka merupakan rentetan dari kasus proyek di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tahun 2016. Saat itu KPK melakukan OTT ketua Komisi A DPRD Kebumen Oktober 2016 lalu.

Penetapan tersangka ini ternyata tak membuat Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo kaget. Karena menurutnya, rentetan kasus ini sudah terjadi cukup lama.

Setelah dilakukan penetapan tersangka, Ganjar juga mengaku ditelepon oleh Mohammad Yahya yang menyatakan akan mengundurkan diri. Pihaknya juga tengah menyiapkan pelaksana tuga (plt) untuk menjalankan tugas bupati Kebumen.

”Jabatan bupati Kebumen akan langsung diisi pelaksana tugas. Dia (bupati Kebumen) telepon saya, katanya mau mengundurkan diri,” kata Ganjar.

Ia juga menyayangkan, masih adanya kepala daerah di Jateng yang dijadikan tersangka oleh KPK. Terlebih para kepala daerah ini telah mengikuti pelatihan antikorupsi di KKP. Dan Jateng menjadi provinsi pertama yang menggelar pelatihan ini.

“Cuma Jateng yang melakukan pelatihan antikorupsi bagi kepala daerah tingkat kabupaten/kota, saya tidak bisa mengontrol secara per individu. Biar penegak hukum saja yang kemudian bertindak,” ujarnya.

Baca : Ditetapkan KPK Jadi Tersangka, Bupati Kebumen Gelar Rapat Mendadak

Dikutip dari laman resmi KPK, Kamis (25/1/2018) selain menetapkan Mohammad Yahya Fuad sebagai tersangka, KPK juga menetapkan dua pengusaha sebagai tersangka. Keduanya yakni HA (swasta) dan KML, yang merupakan komisaris PT KAK. KML diduga sebagai pihak yang memberikan gratifikasi terhadap bupati dan MA.

Penetapan ketiganya sebagai tersangka menambah daftar tersangka dalam perkara ini. Sebelumnya KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam APBD-P tahun 2016.

Keenam tersangka terdahulu adalah SGW (PNS pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen), YTH (Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen   Periode 2014 – 2019), AP (Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen), BSA (Swasta), HTY (Swasta), dan DL (Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen).

Lima tersangka pertama saat ini sedang menjalani hukuman pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Sedangkan, tersangka DL saat ini masih menjalani proses penyidikan.

Kasus ini bermula dari tertangkap tangannya Ketua Komisi A DPRD Kebumen pada pertengahan Oktober 2016 di Kebumen, Jawa Tengah. Saat itu KPK mengamankan YTH di rumah seorang pengusaha di Kebumen. Penyidik juga mengamankan SGW di kantor Dinas Pariwisata, Kab Kebumen. Dari tangkap tangan tersebut, penyidik mengamankan uang sejumlah Rp 70 juta dari pengusaha untuk mendapatkan proyek di Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dalam APBD-P Tahun Anggaran 2016.

Editor : Ali Muntoha

Mustahil Pengembangan Bandara A Yani Rampung Maret 2018

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah menargetkan pengembangan Bandara A Yani Semarang bisa rampung dan dioperasikan pada Maret 2018 mendatang. Namun dengan progres yang ada saat ini, kelihatan mustahil jika target tersebut bisa dipenuhi.

Pasalnya, hingga saat ini progress pembangunan belum mencapai 50 persen, atau tepatnya baru 36,7 persen.

Meski demikian, Pemprov Jateng mendesak agar pengembangan bandara itu bisa selesai sesuai dengan target. Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sri Puryono menagih janji pelaksana proyek, untuk menyelesaikan sesuai komitmen.

“Komitmennya Maret 2018 harus selesai. Sebenarnya kalau pembangunan fisik bandara saja di apron tidak ada soal, tapi aksesnya saja yang harus melewati di kawasan PRPP,” katanya kepada wartawan.

Ia menyebut, awalnya target penyelesaian proyek yakni Juli 2018, sehingga bisa dioperasikan saat mudik Lebaran 2018. Namun berdasarkan komitmen yang juga telah disampaikan ke pemerintah pusat, Maret 2018 harus sudah bisa dioperasikan.

Sri Puryono mengakui, jika melihat progres pembangunan, target itu bakal sulit untuk dicapai. Namun ia tetap berharap, minimal sudah bisa digunakan meski belum rampung penuh.

“Jika memang belum selesai 100 persen, diupayakan untuk tetap dapat dimanfaatkan lebih dulu,” ujarnya.

Baca : Jokowi Perintahkan Tahun Depan Pembangunan Bandara A Yani Harus Rampung

Dilansir Antara Jateng, pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang Toni Alam mengakui sulit untuk mencapai target operasional Maret 2018. Pasalnya, saat ini progress pembangunan fisik secara keseluruhan baru mencapai 36,7 persen.

Menurutnya, untuk pengerjaan Paket I dan Paket II yang meliputi pembangunan apron dan taxi way memang sudah selesai. Namun untuk Paket III yakni pembangunan terminal dan Paket IV gedung parkir dan kargo, baru pada tahap awal pembangunan fisik.

“Untuk Paket III progresnya baru mencapai 31 persen. Sedangkan untuk paket IV baru selesai kontrak pada 2017 akhir dan baru dimulai pengerjaan pada pekan lalu,” terangnya.

Baca : Ganjar Bakal Perjuangkan Pembangunan Bandara di Blora

Ia menyebut, jika dipaksakan untuk tetap beroperasi pada Maret 2018, harus ada kajian ulang terkait rencana kontinjensi. Pihaknya pun sudah melaporkan hal ini, dan rencananya pada awal Februari akan dilakukan kajian lapangan.

“Dari pusat akan melihat kondisi Paket III dan IV, kira-kira diizinkan atau tidak kalau belum jadi, nanti akan ada verifikasi terhadap kesiapan fasilitas tidak hanya terminal tapi juga fasilitas penunjang berupa apron, kargo dan lainnya,” paparnya.

Jika hasil verifikasi pada hasil pengembangan pengembangan nanti tidak memungkinkan untuk dioperasionalkan pada Maret 2018, maka sebaiknya diundur mengingat hal ini berkaitan dengan pelayanan ke masyarakat.

“Tapi kami tetap berupaya melakukan percepatan. Meskipun kendala utama pengerjaan Paket III dan IV adalah faktor cuaca. Terutama Paket IV yang harus ada pengerjaan pengurukan tanah,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pegawai Rumah Sakit Judes pun Dilaporkan ke Gubernur

MurianewsCom, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku sering mendapatkan laporan aneh-aneh dari masyarakat. Bahkan hal yang sifatnya remeh temeh pun sering dilaporkan, baik melalui twitter atau media lainnya.

Ia mencontohkan, pernah mendapat laporan dari pegawai rumah sakit yang judes. Meski demikian, Ganjar mengaku tetap menanggapi berbagai keluhan dan laporan yang masuk ke padanya.

Karena menurut dia, kepedulian masyarakat melaporkan hal-hal yang dianggap tidak nyaman, merupakan bentuk perhatian untuk pemerintah.

“Hari ini orang melaporkan langsung kepada gubernur. Pak Gub, kemarin saya di rumah sakit, dilayani CS-nya judes. Judes wae dilaporke aku. Artinya masyarakat berharap panjenengan memberi pelayanan prima. Padahal mungkin mau padhu karo bojone, lara untu, awake ora kepenak. Tapi begitu menghadapi masyarakat, pelayanan harus prima. profesional,” kata Ganjar.

Hal ini diungkapkan Ganjar saat berdialog dengan ratusan bidan desa dan penyuluh pertanian dalam program Diklat Prajabatan Golongan II Tenaga Nonhonorer Pengangkatan Khusus Angkatan IV sampai VIII tahun 2018, di Auditorium Sasana Widya Praja BPSDMD Jawa Tengah, Jumat (19/1/2018) kemarin.

Menurut dia, selain profesional, yang nomor satu harus dimiliki oleh ASN adalah integritas. Integritas akan sangat memengaruhi dalam mengambil kebijakan.

Njenengan mau jadi abdi negara lho ya. Camkan baik-baik. Saya harus punya integritas, punya passion jadi penyuluh, jadi bidan, maka saya akan kerjakan dengan baik. I’ll do my best. Ngono,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menanyakan persoalan-persoalan yang ditemui bidan desa. Bidan bernama Astri Ariyani, mengatakan di daerahnya, Wonosobo, masalah kesehatan yang perlu terus disosialisikan adalah menurunkan angka gizi buruk, angka kematian ibu, dan jambanisasi.

Bidan lain bernama Novia Nur Rizki dari Desa Rembes Kabupaten Semarang menyambung, masalah kesehatan di wilayahnya adalah kualitas air yang buruk, pernikahan dini, dan persoalan ibu hamil berisiko tinggi yang cukup banyak.

“Di desa saya kemarin memang risiko tingginya cukup banyak. Dari 30 ibu hamil yang saya tangani kemarin, yang melahirkan normal hanya enam. Karena ada yang tensinya tinggi, ada yang sudah terlalu tua, ada yang kurus. Kebanyakan kurus karena kurang energi kronis,” jelasnya.

Editor : Ali Muntoha

Cerita Ganjar Melobi Menteri Susi soal Kapal Cantrang

MuriaNewsCom, Semarang – Di balik kebijakan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mencabut sementara larangan cantrang, ternyata ada peran Gubernur Ganjar Pranowo, yang gigih melobi sang menteri.

Dari enam wilayah yang diperbolehkan cantrang beroperasi, lima di antaranya di Jawa Tengah. Kepada wartawan, Ganjar menceritakan bahwa sebelum Susi mengumumkan di tengah demo nelayan di Jakarta  17 Januari 2018, dirinya sudah mencapai kesepakatan dengan Susi tentang pemberian diskresi perpanjangan masa peralihan cantrang di Jateng.

Pemberian diskresi itu dilakukan melalui surat menteri Susi nomor: 18/MEN-KP/1/2018 tertanggal 12 Januari 2018.

Surat tersebut merupakan balasan surat Ganjar tentang permohonan perpanjangan waktu penggunaan cantrang. Menariknya, surat Ganjar nomor 523/0000807 itu juga tertanggal 12 Januari.

“Jadi awalnya saya hubungi Ibu Susi soal cantrang ini, singkatnya beliau setuju dan minta saya kirim surat, maka saya kirim saat itu juga dan langsung dibalas hari yang sama,” kata Ganjar, di rumah dinas gubernur, Kamis (18/1/2018).

Surat dari Menteri Susi kepada Gubernur Ganjar Pranowo

Menurut Ganjar, Susi bisa memahami permintaan itu, karena Ganjar menyampaikan data valid. Bahwa dari 6334 kapal di bawah 10 GT, yang sudah mendapatkan bantuan alat tangkap dari pemerintah baru 2341 atau 36,95%. Artinya masih ada 3993 atau 63,05% yang belum mendapatkan bantuan alat tangkap pengganti.

“Yang belum dapat bantuan ya jangan dilarang, mereka tidak bisa cari makan dong. Jadi kalau mau bantu nelayan ya beri bantuan 100 persen dulu,” jelasnya.

Tak cuma ke Susi, Ganjar juga berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Ia menyampaikan bahwa tanggal 17 Januari akan ada demo nelayan di Jakarta.

Ganjar juga menyampaikan kesepakatannya dengan Susi soal izin cantrang. Disepakati Jokowi dan Ganjar akan membicarakan lebih lanjut pada kunjungan presiden di Jateng pada Senin (15/1/2018) lalu.

Yang terjadi kemudian, pada 15 Januari itu Jokowi dan Ganjar justru langsung bertemu perwakilan nelayan di warung sate Batibul Bang Awi Tegal. Hadir 16 nelayan yang merupakan perwakilan dari Tegal, Batang, Pati dan Rembang.

“Hasilnya dicapai kesepakatan dengan nelayan dan Pak Jokowi akan menerima perwakilan yang didemo tanggal 17 di istana untuk mendetilkan solusinya,” kata Ganjar.

Ketika kemudian diumumkan perpanjangan penggunaan cantrang di enam wilayah, Ganjar langsung mengucapkan terimakasih pada Menteri Susi.

“Saya sampaikan terimakasih dan saya akan membantu, yang penting nelayan bisa makan. Bu Susi bahkan mengirim video orasinya pada saya,” terangnya.

Seperti diketahui, Susi mengumumkan perpanjangan cantrang di enam wilayah. Yakni Batang, Kota Tegal, Rembang, Pati, Juwana, dan Lamongan. Syaratnya, izin penggunaan cantrang diberikan selama masa peralihan, nelayan tidak melaut keluar dari Pantai Utara Pulau Jawa, tidak menambah kapal, dan harus melakukan pengukuran ulang kapal.

KKP juga membentuk satuan tugas (satgas) pengalihan alat tangkap. Satgas bertugas mendata seluruh nelayan cantrang yang belum melakukan pengalihan alat tangkap. Satgas juga membantu nelayan dalam pengurusan di bank untuk mendapat kemudahan dalam kredit pembiayaan alat tangkap pengganti.

Editor : Ali Muntoha