Pria Kekar Gondrong Bertato Ini Bawa Wedges, Eh di Dalamnya Ada Narkoba

Dua pelaku pengedar sabu yang salah satunya berambut gondrong diamankan BNNP Jateng. (Foto : iNews TV)

MuriaNewsCom, Semarang – Ada-ada saja cara yang digunakan jaringan narkotika untuk mengedarkan barang haram tersebut. Bahkan wedges (sepatu wanita) yang biasa diburu kaum hawa untuk mempercantik penampilannya juga menjadi sarana untuk mengedarkan narkoba jenis sabu.

Di Semarang, seorang pria tinggi kekar dan berambut gondrong dan bertato di kaki, dicurigai Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Tengah saat menenteng dua pasang wedges itu di kawasan patung kuda Undip Tembalang, Semarang. Benar saja di dalam sepatu-sepatu cantik itu ternyata terdapat beberapa paket sabu.

Tak main-main, jumlahnya mencapai 800 gram. Di setiap sepatu terdapat 200 gram bubuk putih ini. Sabu tersebut dimasukkan di dalam wedges dengan cara melubangi alas sandal. Dan memang terbukti cara ini sempat tak terdeteksi di metal detector maupun X-ray di bandara.

“Pengungkapan ini bermula saat BNN Jateng menerima laporan akan terjadi transaksi narkoba di kawasan Patung Kuda Universitas Diponegoro Semarang. Kami langsung menerjunkan anggota menuju lokasi untuk penyelidikan,” kata Kepala BNNP Jateng, Brigjen Pol Tri Agus Heru, Jumat (17/11/2017).

Di lokasi tersebut petugas mendapati seorang pria tinggi besar dengan gerak-gerik mencurigakan. Petugas bergegas mengamankan pria yang mengendarai sepeda motor matic Honda Vario itu sebelum kabur. Saat digeledah, petugas mendapati dua pasang wedges yang disembunyikan dalam kantung plastik.

“Setelah diminta membuka salah satu alas sandal tersebut di dalamnya terdapat serbuk putih diduga narkotika jenis sabu seberat 200 gram. Kemudian tiga sandal lainnya juga dibuka dan ternyata bersisi sabu masing-masing 200 gram, sehingga total beratnya 800 gram,” ujarnya.

Tersangka diketahui bernama Dedi, warga Jalan Urip Sumoharjo, Susukan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Ternyata barang haram itu berasal dari Malaysia, kemudian dibawa ke Aceh hingga ke Semarang

Menurut Tri Agus Heru, sandal tersebut sebelumnya dipakai dua wanita asal Aceh. Mereka terbang dan transit di Jakarta baru kemudian ke Semarang. ”Dalam pemeriksaan di gate, mereka lolos karena alas kaki kan tidak dilepas untuk deteksi X-ray,” terangnya.

Dari pemeriksaan awal, tersangka sempat mengaku diperintah oleh pemilik akun BBM bernama “Antara Ada dan Tiada” di telepon selulernya. Pengakuannya, pemilik akun itu merupakan narapidana penghuni LP Karang Intan, Kalimantan Selatan, bernama Suriani Effendy.

Namun setelah dilakukan pengecekan dengan Kemenkumham, ternyata tidak ada nama Suriani Effendi di LP tersebut.

Dari pemeriksaan lebih lanjut diketahui bisnis narkotika tersebut dikendalikan oleh Cristian Jaya Kusuma, napi LP Pekalongan. Petugas kemudian menangkap Cristian dan mengamankan barang bukti alat komunikasi.

“Sempat berusaha mengelabuhi petugas. Akan tetapi, akhirnya bisa diungkap,” katanya.

Setelah dilakukan pendalaman, akhirnya juga diketahui jika tersangka merupakan residivis kasus pembunuhan yang baru saja menyelesaikan masa hukuman selama 22 tahun penjara di LP Kedungpane Semarang.

Hingga kini BNN Jateng masih mengembangkan kasus ini. Tersangka dijerat dengan pasal 114 (2) sub 112 (2) sub 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati.

Editor : Ali Muntoha

Asmadinata, Mantan Hakim Tipikor Semarang Meninggal di LP Kedungpane

Mantan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Asmadinata, saat di Pengadilan Tipikor di Semarang, beberapa waktu lalu. (Tribunjateng.com)

MuriaNewsCom, Semarang – Mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Asmadinata, Selasa (14/11/2017) meninggal di LP Kedungpane Semarang. Asmadinata meninggal dunia akibat penyakit jantung.

Asmadinata ini menjalani hukuman atas kasus suap mantan ketua DPRD Grobogan, M Yaeni. Ia divonis penjara selama 10 tahun.

Kepala LP Kewdungpane Semarang, Taufiqurrahman mengatakan, Asmadinata meninggal sekitar pukul 07.50 WIB. Ia menyebut, selama ini Asmadinata memiliki riwayat penyakit TBC dan diabetes. Namun, kematiannya diduga akibat serangan jantung.

Asmadinata, lanjut dia, sempat mendatangi poliklinik lapas untuk memperoleh pengobatan karena mengeluh sakit. “Petugas kesehatan sempat melakukan tindakan pengobatan sebelum akhirnya yang bersangkutan kembali ke kamarnya,” katanya pada wartawan.

Pada Selasa pagi, Asmadinata kembali dilarikan ke poliklinik untuk mendapatkan perawatan. Petugas kesehatan melaporkan Asmadinata meninggal dunia sekitar pukul 07.50 WIB.

Menurutnya, pihak LP telah memberityahu keluarga tentang meninggalnya Asmadinata. Rencananya keluarga akan memakamkan jenazah Asmadinata di Medan.

Asmadinata adalah hakim Ad Hoc yang terlibat kasus suap saat menyidangkan kasus korupsi mantan ketua DRPD Grobogan, M Yaeni, yang juga meninggal dunia di LP Kedungpane, 18 Juli 2014 lalu.

Asmadinata harus menjalani masa hukuman lebih lama setelah Mahkamah Agung (MA) memperberat hukumannya menjadi 10 tahun penjara.

Di pengadilan tingkat pertama Asmadinata divonis lima tahun penjara dan di tingkat banding hukumannya ditambah satu tahun menjadi enam tahun penjara.

Editor : Ali Muntoha

Bupati Jepara Menang Praperadilan Penetapan Tersangka Banpol

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, menang gugatan praperadilan penetapan tersangka oleh Kejati Jateng. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi kembali lolos dalam jeratan kasus korupsi bantuan keuangan patai politik (banpol) untuk PPP. Hakim tunggal Lasito, dalam sidang di PN Semarang, Senin (13/11/2017) mengabulkan gugatan praperadilan Marzuqi terhadap Kejati Jateng atas penetapan tersangka dalam kasus banpol itu.

Hakim menyebut, penetapan tersangka terhadap Marzuqi tidak sah, karena tidak memenuhi minimal dua alat bukti.

“Menerima permohonan pemohon. Menyatakan surat perintah penyidikan atas nama termohon sebagai tersangka tidak sah,” katanya dikutip dari Antara Jateng.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bukti permulaan yang digunakan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak mencukupi.

Achmad Marzuki pernah ditetapkan sebagai tersangka pada 2016 dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan keuangan bagi PPP Kabupaten Jepara pada 2011-2012. Pada saat itu, penyidik menyampaikan dua alat bukti permulaan, yakni keterangan sejumlah saksi dan bukti surat.

Hakim Lasito menyatakan dua bukti tersebut belum memenuhi alat bukti yang cukup untuk menyatakan pemohon sebagai tersangka. “Saksi dan bukti surat yang disampaikan termohon tersebut belum bisa menggambarkan perbuatan pidana yang dilakukan pemohon,” ujarnya.

Kejaksaan Tinggi juga pernah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena dinilai kurang bukti. Namun SP3 itu kemudian digugat praperadilan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan gugatan dikabulkan.

Dalam putusannya, PN Semarang membatalkan SP3 dan memerintahkan penyidik untuk kembali mendalami alat bukti untuk penetapan kembali Achmad Marzuki sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Dalam putusan itu, juga dijelaskan tentang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang atas terpidana dalam kasus itu yang sudah diadili bisa digunakan sebagai alat bukti.

Namun, Hakim Lasito menyatakan hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk kembali menjerat Marzuki. Atas putusan tersebut, kuasa hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kusri, menyatakan menghormati putusan pengadilan itu. “Kami akan dalami dahulu putusan pengadilan ini,” katanya.

Menurut dia, dalam sejumlah bukti yang digunakan untuk menjerat Achmad Marzuqi sebenarnya sudah dijelaskan tentang peran bupati Jepara tersebut. “Alat bukti sebenarnya sudah cukup. Saksi yang diperiksa menyatakan ada perintah dari Achmad Marzuqi,” terangnya.

Sementara Kuasa hukum Ahmad Marzuqi, Moch Chayat, mengatakan, gugatan kliennya memang harus dikabulkan oleh majelis hakim. Menurutnya, pertimbangan hakim yang menyatakan alat bukti yang digunakan untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka tidak sah sudah tepat.

Editor : Ali Muntoha

Jadi Tersangka Banpol, Bupati Jepara Praperadilankan Kejati

Ahmad Marzuqi, Bupati Jepara. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengajukan gugatan praperadilan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, karena ia ditetapkan lagi sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan partai politk (banpol) untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jepara tahun tahun 2011-2012. Sidang perdana praperadilan akan dilakukan Senin (30/10/2017).

Sebelumnya Kejati mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) atas kasus yang membelit Marzuqi dengan pertimbangan kurang bukti.

Namun SP3 itu dipraperadilankan Masyarakat Anti Korupsi (MAK) dan Pengadilan Negeri (PN) Semarang mengabulkan gugatan tersebut, dan Kejati melanjutkan penyidikan dengan penetapan Ahmad Marzuqi sebagai tersangka.

Narzuqi yang baru terpilih sebagai bupati di periode kedua ini kemudian mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Gugatan praperadilan telah diterima PN Semarang, dan sidang perdana direncanakan digelar pada 30 Oktober 2017 mendatang.

“Gugatan terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas sah atau tidaknya penetapan tersangka,” kata Panitera Muda Pidana PN Semarang, Noerma Soejatingsih.

Ia menyebut, perkara ini akan diadili oleh hakim tunggal yakni, Lasito.

Kasus ini bermula adanya dugaan penyelewengan danan bantuan Parpol kepada DPC PPP Kabupaten Jepara dari APBD Jepara Tahun Anggaran 2011-2012 sebesar Rp 149 juta.

Dana itu diketahui diselewengkan untuk dana tunjangan hari raya (THR) sebear Rp 30 juta. Kemudian sebesar Rp 23 juta untuk kerperluan pribadi bendahara partai dan Rp 23 juta lagi untuk tambahan THR bagi pengurus DPC PPP Jepara.

Dalam kasus ini, dua pengurus PPP telah dijatuhi vonis. Yakni Bendahara DPC PPP Jepara, Zainal Abidin dihukum 16 bulan penjara, dan Wakil Bendahara divonis 12 bulan penjara.

Keduanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2001 junto UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipior dan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam fakta persidangan juga terungkap jika keduanya mengaku melakukan tindakan korupsi diduga atas perintah Ketua DPC PPP Jepara Akhmad Marzuqi, yang saat ini menjabat sebagai bupati Jepara.

Editor : Ali Muntoha

BFI Semarang Digugat Rp 1,17 Miliar Karena Diduga Bobol Mobil Nasabah Penunggak Angsuran

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Semarang – Seorang warga Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, bernama Syahroni memperkarakan sebuah perusahaan lising PT BFI Cabang Semarang, ke pengadikan.

Perusahaan lising itu diduga melakukan pembobolan terhadap mobil Honda Brio miliknya yang ditahan perusahaan tersebut karena menunggak angsuran.

Syahroni mengaku kehilangan sejumlah barang berharga di dalam mobil berpelat nomor K 8981 WC tersebut. Sejumlah barang yang hilang di antaranya perhiasan, jam tangan, surat-surat penting, dan sejumlah barang lain.

Sidang perdana kasus ini digelar Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Senin (16/10/2017). Namun dalam sidang yang dipimpim Hakim Ketua Antonius itu, pihak PT BFI Finace tidak hadir.

Dikutip dari Antarajateng.com, pengacara penggugat, Musyafak Kasto menjelaskan kronologis peristiwa tersebut. Menurut dia, kasus ini bermula saat penggugat mengurus keterlambatan pembayaran angsuran pembelian mobil Honda Brio miliknya.

“Penggugat membeli mobil secara kredit melalui BFI Finance dengan jangka waktu 36 kali pembayaran. Penggugat sudah 17 kali menganggsur, namun ada keterlambatan tiga kali,” katanya.

Saat mengurus keterlambatan angsuran di kantor BFI Finance di Semarang, kata dia, mobil milik penggugat ditahan oleh pihak lising. Penggugat akhirnya pulang, sementara mobilnya ditinggal di halaman kantor BFI.

Penggugat kemudian kembali mendatangi kantor tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun ternyata pintu mobil tersebut dalam kondisi terbuka dan diduga telah dibuka secara paksa.

Saat diperiksa, sejumlah barang berharga di dalam mobilnya raib. Dari sini penggugat kemudian mempersoalkan kasus ini ke ranah ranah hukum.

Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 1,17 miliar atas kerusakan serta ganti sewa mobil selama mobil tersebut ditahan oleh tergugat. Selain ganti rugi, penggugat juga meminta pengadilan mencabut operasional BFI Finance Cabang Semarang itu.

Dalam perkara itu, penggugat juga melaporkan perkara itu secara pidana ke polisi. “Kami laporkan dugaan pasal 363 KUHP tentang Pencurian yang dialami oleh penggugat,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

EDAN! Ganja 10 Kg dari Aceh Dikirim ke Semarang Lewat Kantor Pos

Barang bukti ganja yang berhasil diamankan. (Beritajateng.net)

MuriaNewsCom, Semarang – Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah berhasil menggalkan pengiriman ganja dari Aceh seberat 10 kilogram. Tak hanya mengamankan barang bukti ganja, dan dua pengedar juga berhasil diamankan.

Yang membuat cukup tercengang, ganja itu dikirim dari Aceh melalui Kantor Pos. Tim BNNP Jateng yang mendeteksi masuknya narkoba itu langsung bertindak cepat.

Kantor Pos Pleburan yang menjadi tempat pengiriman langsung didatangi petugas. Sekitar 10 kilogram ganja bisa diamankan sebelum diambil. Selain itu, dua tersangka pengedar berinisial S dan R juga berhasil dibekuk.

Kabid Brantas BNNP Jateng, AKBP Suprinanto mengatakan, penangkapan ini dilakukan pada Selasa (10/10/2017) di Kantor Pos Pleburan. Keduanya ditangkap sesaat sebelum mengambil paket ganja tersebut.

“Mereka kami tangkap saat berada di Kantor Pos, berikut barang bukti Ganja Kering yang dikirim dari Aceh,” katanya kepada wartawan.

Modus yang digunakan yakni membungkas ganja dengan dicampur kopi. Untuk mengelabuhi petugas, jaringan narkoba ini mengirimkan ganja tidak langsung dari Aceh, melainkan dari Sumatera Utara.

Kini kedua tersangka berinisial S dan R diamankan di Kantor BNNP Jateng berikut barang bukti Ganja seberat 10 kilogram lebih.

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang, Rabu (11/10/2017) memusnahkan barang bukti narkoba, mulai dari sabu, ganja, maupun pil koplo. Kajari Semarang Dwi Samudji menyebut, barang-barang yang dimusnahkan tersebut antara lain 830 gram sabu, ribuan butir pil koplo, lebih dari 1 kg ganja.

Selain itu terdapat ratusan alat hisap yang bisa digunakan untuk pengguna narkoba. Menurut dia, pemusnahan tersebut juga dilakukan terhadap sejumlah barang bukti hasil tindak pidana lain, seperti uang palsu, senjata api rakitan, serta senjata api replika.

“Setelah berkekuatan hukum tetap akan langsung kami musnahkan agar tidak memenuhi tempat penyimpanan,” ujarnya.

Editor : Ali Muntoha

Bupati Klaten Sri Hartini Divonis 11 Tahun Penjara

Bupati Klaten (nonaktif) Sri Hartini saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. (Antaranews.com)

MuriaNewsCom, Semarang – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Bupati Klaten (nonaktif) Sri Hartini, dalam persidangan, Rabu (20/9/2017).

Sri Hartini dihukum setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus jual beli jabatan. Majelis hakim menilai Sri Hartini terbukti melakukan tindak pelanggaran hukum, serta melakukan potongan “fee” atas dana bantuan keuangan desa di Klaten.

Pengadilan  juga menjatuhkan denda Rp 900 juta kepada Sri Hartini. Jika denda tak mampu dibayar diganti dengan kurungan penjara selama 10 bulan. Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 12 tahun penjara.

“Terdakwa terbukti bersalah melanggar Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Antonius kata ketua majelis hakim Antonius Wijantono, membacakan amar putusannya.

Hakim menilai, terdakwa terbukti menerima suap dalam pengisian Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Kabupaten Klaten dengan total Rp 2,9 miliar.

Terdakwa menerima usulan titipan pegawai untuk mengisi jabatan dalam penyusunan SOTK baru melalui sejumlah kerabat dekatnya. Sebagai gantinya, orang-orang yang akan ditempatkan pada jabatan yang baru itu memberikan sejumlah uang yang lazim disebut dengan uang syukuran.

Hakim juga menilai, terdakwa terbukti melanggar pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terdakwa dinilai menerima pemberian berupa uang atau gratifikasi yang berkaitan dengan pencairan dana bantuan keuangan desa, titipan dalam penerimaan calon pegawai di BUMD, mutasi kepala sekolah, serta “fee” proyek di dinas pendidikan.

Total gratifikasi yang tidak pernah dilaporkan bupati yang belum genap setahun menjabat saat ditangkap KPK itu mencapai Rp 9,8 miliar.Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah memberantas tindak korupsi.

“Hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan,” ujar Antonius.

Jaksa KPK Afni Carolina menyatakan pikir-pikir atas putusan ini. Begitu juga dengan terdakwa juga masih pikir-pikir.

Penasihat hukum terdakwa Deddy Suwadi mengaku vonis terhadap terdakwa cukup berat. Menurut dia, tindak suap tersebut terjadi karena kebiasaan yang terjadi di lingkungan pemerintahan itu.

“Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta terjadi selama persidangan. Terdakwa dalam posisi pasif. Uang syukuran yang diberikan berkaitan dengan kebiasaan yang terjadi selama ini,” katanya.

Editor : Ali Muntoha

Pengutil Beras Warga Miskin di Bulog Senilai Rp 6 Miliar Ditahan, Begini Modusnya

Pekerja tengah menata beras di gudang Bulog. Kejati Jateng menahan satu tersangka pencuri beras di Gudang Bulog Randu Garut. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah akhirnya menahan satu tersangka korupsi beras di Gudang Bulog Randu Garut, senilai Rp 6 miliar. Tersangka yang ditahan yakni Nurul Huda, yang selama ini bertugas sebagai juru timbang di gudang Bulog Randu Garut.

Kasipenkum Kejati Jateng Sugeng Riyadi, Rabu (6/9/2017) membenarkan penahanan tersebut. Menurutnya, penahanan dilakukan pada Selasa (5/9/2017) kemarin, setelah diperiksa selama tujuh jam lebih. Tersangka ditahan di LP Kedungpane Semarang.

”Kami tahan selama 20 hari ke depan untuk memudahkan penyidikan,” katanya dikutip dari Metrosemarang.com.

Berdasarkan penyidikan sementara, aksi pengutilan beras itu sudah berlangsung selama setahun dengan total kerugian beras mencapai 697.653,83 Kg dengan nilai perkiraan Rp 6 miliar lebih.

Oknum Bulog itu mencuri beras dari dalam gudang dilakukan tiga kalid alam sepekan. Diduga tersangka tak sendiiran saat menajalankan aksinya, tapi juga bersama buruh dari luar berinisial AT, TA, E, serta R. Dalam sepekan komplotan ini mampu mencuri hingga 9 ton beras.

“Pencuriannya memang dilakukan bertahap sejak Juni 2016 hingga Juli 2017,” ujar Sugeng Riyadi.

Baca : 600 Ton Beras di Gudang Bulog Randugarut Dikorupsi, Kejati : Pemerintah Rugi Rp 6 Miliar

Untuk mengelabui pimpinan Bulog agar tak menyadari stok beras menghilang, para pelaku membuat gorong-gorong tang ditumpuk, untuk memberi kesan tumpukan beras penuh. Beras-beras yang dicuri itu merupakan beras rastra dan beras cadangan darurat untuk warga miskin.

Namun aksi pencurian ini akhirnya ketahuan, dan Bulog melaporkan kasus itu pada 4 Juli 2017. Kasus itupun kini ditanganai Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, dan hari ini Kepala Bulog Semarang juga diperiksa.

“Huda kemarin kita tahan untuk mempermudah penyidikan. Hari ini Kasubdivre Bulog Semarang juga kita periksa sebagai saksi,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Kantor Syahbandar Tanjung Emas Semarang Digeledah KPK

Tim KPK saat melakukan penggeledahan di Kantor dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Semarang, Rabu (6/9/2017). (Foto : Tribunjateng.com)

MuriaNewsCom, Semarang – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Semarang, di Jalan Yos Sudarso Nomor 30, Kelurahan Tanjung Emas, Semarang, Rabu (6/9/2017) digeledah tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diduga penggeledahan tersebut terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perbuhungan, Antonius Tonny Budiono atas dugaan kasus suap, beberapa waktu lalu.

Namun Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang dihubungi MuriaNewsCom belum memberikan tanggapan.

Dari informasi yang dikumpulkan, tim dari KPK datang untuk melakukan penggeledahan sekitar pukul 10.00 WIB. Tim tersebut datang secara mendadak dan langsung menuju kantor KSOP. Tim KPK didampingi aparat kepolisian, termasuk personel Brimob.

Saat dilakukan penggeledahan oleh KPK, dikabarkan Kepala KSOP Tanjung Emas Semarang, Gajah Rooseno tengah berada di dalam kantornya. Belum ada keterangan resmi mengenai penggeledahan ini. Wartawan yang mencoba menggali informasi juga diminta menunggu di luar kantor.

Sebelumnya, Kepala KSOP Tanjung Emas Semarang, Gajah Roesono memang menyebut siap diperiksa KPK. Hal ini terkait kemungkinan adanya suap dalam proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Ia juga mengaku terkejut ketika KPK menyebut Semarang dalam dugaan kasus suap tersebut. Ia menyakini, suap tidak berasal dari Semarang.

“Uang dari mana. Sedangkan mengajukan proyek melalui tahapan yakni review, serta pantauan harga termurah. Saya siap diperiksa jika dibutuhkan. Karena itu risiko jabatan. Kalau kita tidak mau risiko jangan menjabat,” ujarnya dikutip dari Tribunjateng.com.

Editor : Ali Muntoha

Kapok, Golkar Tak Bakal Usung Wali Kota Tegal yang Kena OTT KPK

Wali Kota Tegal Siti Masitha saat membuka sebuah acara beberapa waktu lalu. (Foto : tegalkota.go.id)

MuriaNewsCom, Semarang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, terkait dugaan suap dana kesehatan pembangunan fisik ICU di ICU RSUD Kardinah, Selasa (29/8/2017). Penangkapan ini membuat banyak pihak kecewa dan prihatin.

Kekecewaan juga muncul dari Partai Golkar sebagai partai yang mengusungnya dalam pilkada lalu. Ketua Pelaksana Harian DPD I Partai Golkar Jateng, Iqbal Wibisono bahkan memastikan, tak akan mengusung lagi Siti Masitha dalam pilkada mendatang.

Meskipun Siti Mashita sebelumnya sudah mendaftar sebagai calon Walikota Tegal bersama Amir Mirza, yang digadang yang akan menjadi wakilnya. Mashita meninggalkan Nursholeh alias Kang Nur yang notabennya satu partai.

“Kalau ini menjadi perkara hukum, pasti Partai Golkar tidak akan mengusung lagi. Tidak mungkin,” katanya pada wartawan.

Ia menyatakan, Golkar akan mencari calon yang baik, bersih, dan calon yang bisa memajukan Kota Tegal. Dan pasti mencalonkan orang yang tidak bermasalah.

Iqbal mengaku sangat prihatin terhadap kasus yang menimpa Mashita. Ia mengaku menyesalkan operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi jika benar Mashita melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum. “Kita akan menghormati proses hukum yang ada,” tandasnya.

Perkara apakah Mashita akan diberikan bantuan hukum atau tidak dari partai yang menaunginya, Iqbal akan melihat dahulu duduk perkara tersebut. “Yang pasti harus mengedepankan praduga tak bersalah,” timpalnya.

Baca : Wali Kota Tegal Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Pembangunan ICU Rumah Sakit

Sebelumnya diberitakan, penangkapan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno dilakukan oleh lima petugas KPK di rumah dinas wali kota Kompleks Balai Kota Jalan Ki Gede Sebayu, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, pada Selasa (29/8) pukul 18.00 WIB.

Petugas KPK kemudian membawa Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno ke Jakarta guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus dugaan pembangunan fisik ruang ICU RSUD Kardinah. KPK juga telah menyegel ruang kerja Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno.

Editor : Ali Muntoha

600 Ton Beras di Gudang Bulog Randugarut Dikorupsi, Kejati : Pemerintah Rugi Rp 6 Miliar

Sejumlah pekerja tengah beraktivitas di Gudang Bulog. Kejati Jateng tengah menyelidiki dugaan korupsi beras di gudang Bulog Subdivre I Randugarut. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Dugaan kasus korupsi pengadaan beras di gudang Bulog Subdivre I Cabang Randugarut, Mangkang, Kota Semarang, tengah diselidiki Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung. sekitar enam ton beras di gudang Bulog raib diduga dikorupsi oleh oknum pegawai.

Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini pun ditaksir mencapai Rp 6 miliar. Asisten Intelijen Kejati Jateng Jacob Hendrik Pattipeilohy mengatakan, saat ini pihaknya tengah memperdalam penyelidikan di gudang Bulog tersebut.

“Diprediksi kerugian Rp 6 Miliar lebih dan sedang diselidiki oleh tim penyidik kami di lapangan,” katanya dikutip Metrojateng.com, Selasa (22/8/2017).

Sementara menurut Kasipenkum Kejati Jateng Sugeng Riyadi, pihaknya memperkirakan ada 600 ton beras yang raib dari gudang. Oknum pegawai Bulog ditengarai melakukan korupsi itu dengan memproses pemindahan beras dari dalam ke luar gudang.

Saat ini, Kejati Jateng telah memeriksan lima saksi. Keterangan para saksi sangat dibutuhkan karena dianggap mengetahui persoalan yang terjadi.

“Keterangan para saksi masih dikaji dan penyidik masih mencari titik terang siapa yang bertanggungjawab atas dugaan penyimpangan tersebut,” ujarnya.

Penyelidikan dugaan kasus korupsi beras tersebut menurut dia, merupakan tindaklanjut dari laporan masyarakat. Informasi yang diterima menyebut jika praktik korupsi beras itu terjadi sejak Juni 2016 hingga 2017.

”Artinya sudah terjadi setahun terakhir. Dugaannya bekerja sama dengan pihak luar, mengambil beras yang ada di stapel. Di gudang itu kan ada pekerja dari luar yang bantu bongkar dan menata beras di stapel,” terangnya.

Modusnya yakni membuat gorong-gorong di staple, sehingga terkesan tumpukan beras penuh. “Kalau dilihat sepertinya tumpukannya tinggi, padahal itu dalamnya kosong,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha