Dewan Minta Samsat Harus Kreatif Tingkatkan Pendapatan

MuriaNewsCom, Semarang – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah berharap kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di daerah di seluruh Jawa Tengah melakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Setelah bersama rekan-rekan Komisi C melakukan sidak di Samsat Kota Magelang, dalam upaya penataan arsip yang dilakukan di Samsat Kota Magelang ini patut diapresiasi, karena sudah memakai sistem basis data,”kata Anggota Komisi C DPRD Jateng Muhammad Rodhi.

Dia mengungkapkan bahwa meskipun masih ada beberapa kekurangan, namun keberanian membuat terobosan dalam penataan arsip perlu diapresiasi. Bahkan dari sisi pendapatan juga cukup signifikan.

Dari sisi pendapatan, sampai Maret ini, pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor, sudah mencapai 31,52%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah mencapai 23,24%, Pajak Air Permukaan, sudah mencapai 44,66%. ”Progres ini perlu mendapatkan apresiasi,” ujarnya.

Rodhi berharap setiap Kantor Samsat di Jateng melakukan terobosan dalam penataa arsip yang baik seperti halnya di Kota Magelang. Hal itu bertujuan agar meningkatkan pendapatan daerah di Jateng.

“Harapannya, setiap kantor samsat di tiap daerah melakukan terobosan yang serupa sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah,”ujarnya lagi.

Ia mengakui penataan arsip, tidak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, tapi meningkatkan kecepatan dalam mencari berkas. Namun, untuk meningkatkan pendapatan, diperlukan kemudahan membayar pajak dan kecepatan proses pembayaran.

“Selain itu juga perlu mendekatkan lokasi pembayaran dengan wajib pajak,”pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Soal Potongan Gaji PNS 15 %, Dewan Minta Pemerintah Jangan Gegabah

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah berencana memotong gaji PNS sebesar 15 persen per bulan untuk dana pensiun. Rencana ini meningkat tajam dari sebelumnya 4,75 persen dari gaji yang diterima PNS. Alhasil rencana ini menimbulkan gejolak.

Bahkalangan kalangan DPRD Jateng meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tak gegabah dalam menerapkan kebijakan ini.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro menyebut, kebijakan tersebut harus melalui kebijakan mendalam, dan tak boleh diterapkan secara terburu-buru.

Menurut dia, rencana itu harus disosialisaikan lebih jauh, sebelum dilakukan pembahasan secara mendalam.

“Bukan berarti kami tak menyambut baik. Boleh-boleh saja ide itu, tapi asal harus melalui pengkajian mendalam. Jangan buru-buru dan tentunya perlu mendengar aspirasi dari ASN,” katanya.

Perlu diketahui, usulan pemangkasan gaji PNS dilontarkan Menpan RB Asman Abnur. Asman menilai, data paparan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS Kemenpan RB, belanja pensiun APBN 2016 mencapai Rp 103,26 triliun.

Tahun ini belanja pensiun membengkak jadi Rp 107,98 triliun. Jika dilaksanakan terus-menerus, pada 2074 belanja pensiun APBN mencapai Rp 248,56 triliun.

Namun, bagi Sriyanto, pemangkasan gaji PNS sebesar 15 persen, terlampau besar. Pasalnya, selama ini sudah ada pengurangan untuk tunjangan kesehatan dan kematian yang ditotal nantinya menjadi bisa lebih dari 20 persen.

“Ide arah untuk kesejahteraan setelah pensiun itu perlu dipikirkan, tapi jangan gegabah. Ditanya juga para ASN tingkat bawah yang anaknya tiga, masih sekolah semua. Jadi masalah tidak? Kalau eselon-eselon mungkin tidak akan kerasa,” terangnya.

Ia berharap bila usulan Menpan disetujui, pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, “Jangan seperti Orba dulu itu Taperum. Dipotong untuk dana perumahan, tapi kan juntrungannya tidak jelas,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pemerintah Didesak Tuntaskan Program Penanganan Banjir di Jateng

MuriaNewsCom, Semarang – Bencana banjir seolah menjadi momok tahunan yang melanda berbagai wilayah di Jawa Tengah. Terlebih hampir semua daerah di Jateng punya kerawanan terhadap banjir.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso mendesak pemerintah pusat untuk serius menuntaskan program penanganan banjir di Jawa Tengah.

Menurut dia, setidaknya ada 12 titik rawan banjir di Jateng yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebanyak 12 titik tersebut, kata Hadi, adalah sistem Sungai Cisanggarung Kabupaten Brebes, sistem Sungai Babakan Brebes.

“Kemudian sistem Sungai Pemali, khususnya lanjutan penanganan longsoran tebing Desa Tengki Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, kemudian tanggul laut terintegrasi jalan tol Semarang-Demak dan Kota Semarang dan Kabupaten Demak sebagai finalisasi penanganan banjir rob Kota Semarang,” katanya.

Titik selanjutnya adalah sistem Sungai Plumbon dan Bringin Kota Semarang, sistem Sungai Jragung Tuntang Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan, sistem Sungai Serang Lusi Juwana (Seluna) di Grobogan, Kudus, Pati, Jepara dan Demak.

Kemudian juga sistem Sungai Bengawan Solo, khususnya sub sistem Dengkeng Kabupaten Klaten, sistem Sungai Serayu termasuk sub sistem Pelus Banyumas, sistem sungai Citandui termasuk sub sistem sungai yang masuk Segara Anakan Kabupaten Cilacap.

“Selanjutnya juga revitalisasi Rawa Pening dan Segara Anakan, sebagai bagian dari penanganan banjir serta sistem Sungai Dolog Penggaron khususnya lanjutan dari Jembatan Majapahit ke bendungan Pucanggading dan sub sistem Dombo, Sayung  Kota Semarang dan Kabupaten Demak,” ujarnya.

Hadi mengatakan, terjadinya bencana alam banjir besar di berbagai titik di Jateng salah satunya penanganan banjir melalui titik sungai belum tuntas.

“Kami mendesak pemerintah serius menangani ini, karena ada banyak problem SDA kewenangan pusat yang ada di Provinsi,”pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

DPRD Sumringah Lihat Pendapatan Pemprov Capai Rp 23,6 Triliun

MuriaNewsCom, Semarang – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Rukma Setiabudi mengapresiasi pencapaian pedapatan asli daerah 2017 melampaui target. Pendapatan yang diraih selama 2017 mencapai Rp 23,6 triliun.

“Realisasi pendapatan sampai akhir 2017 mencapai Rp23,638 triliun atau 100,30 persen atau melebihi dari target yang telah ditentukan,” katanya dilansir Antarajateng.com, Jumat (2/3/2018).

Rukma berharap penyusunan rencana anggaran pendapatan APBD Perubahan 2018 dan APBD Murni 2019 dapat menampilkan data perencanaan yang “reliable” dengan argumentasi yang terukur dan rasional.

Menurut dia, angka perencanaan pendapatan merupakan kombinasi dialogis antara eksekutif dan legislatif, dimana capaian pendapatan akan menjadi tantangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono memerinci realisasi pendapatan 2017 itu terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 12,528 triliun, dana perimbangan Rp 11,067 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 87,136 miliar.

Realisasi pendapatan yang melampaui target pada tahun kemarin, kata dia, tidak boleh membuat jajarannya berpuas diri karena pada 2018 kembali ada target yang mesti dicapai dengan angka yang lebih tinggi.

“Kita telah menetapkan untuk 2018, murni pendapatan daerah ditargetkan naik menjadi sebesar Rp24,413 triliun atau naik sebesar 4,03 persen dari target 2017,” ujarnya.

Oleh karena itu, jajaran Pemprov Jateng harus terus bekerja keras dan terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan-terobosan untuk mencapat target tersebut. Sekda menyebutkan, PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah harus terus ditingkatkan.

Untuk meningkatkan PAD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti pajak daerah, khususnya dari komponen pajak kendaraan bermotor yang tunggakan pajaknya setiap tahun tidak sedikit.

“Buatlah terobosan dan inovasi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Misalnya dengan memperbanyak gerai pembayaran dan menggencarkan sosialiasi aplikasi `Sakpole`,” kata mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ini.

Editor : Ali Muntoha

Borobudur Lebih Menguntungkan Bagi Yogyakarta, Begini Tanggapan DPRD Jateng

MuriaNewsCom, Semarang – Keberadaan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, seharusnya bisa menjadi hal yang menguntungkan bagi Provinsi Jateng. Namun selama ini yang lebih banyak mendapatkan hasil secara maksimal dari candi tersebut justru Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pasalnya, kebanyakan turis yang datang ke Candi Borobudur lebih memilih menginap dan menghabiskan waktunya di Yogyakarta.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyayangkan kondisi ini. Ia mendesak Pemprov Jateng dan Pemkab Magelang mampu memaksimalkan potensi Candi Borobudur.

“Pemerintah daerah harus bisa mendorong masyarakatnya agar bisa memaksimalkan potensi borobudur itu. Sangat disayangkan, jika potensi ini justru dimanfaatkan daerah lain,” katanya.

Menurut Rukma, potensi pariwisata Borobudur ini perlu dikembangkan, sehingga perekonomian masyarakat Magelang ikut terangkat. Untuk itu, Pemkab Magelang perlu memperhatikan dan mengembang infrastruktur pendukung, sehingga dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah.

“Kesiapan infrastruktur akses menuju objek wisata perlu diperhatikan. Persoalan itu sangat menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Semua itu butuh perencanaan matang dari dinas terkait. Potensi wisata bisa dioptimalkan dengan dukungan infrastruktur yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, Pjs Bupati Magelang Tavip Supriyanto mengatakan pemkab melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan secara bertahap telah mengembangkan sektor wisata dan kesenian. Hal itu bisa dilihat dari peran serta masyarakat dalam event kesenian tingkat nasional.

“Kami tetap berupaya agar potensi-potensi tersebut bisa dikelola optimal dan mampu memberikan pendapatan untuk daerah,” kata Tavip.

Editor : Ali Muntoha

Dewan Nilai Pemprov Jateng Tidak Siap Gelar UNBK

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai gagal dalam penyelenggaraan  persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang rencana akan digelar pada Senin (2/4/2018) mendatang.

Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan simulasi UNBK yang kacau pada 19-22 Februari 2018. Anggota Komisi E DPRD Jateng Jamaluddin menyebut, hal ini juga mencerminkan ketidaksiapan Pemprov  menyambut UNBK tahun ini.

Ia mengatakan bahwa indikasi ketidaksiapan pemprov melalui Dinas Pendidikan terlihat dari penyelenggaraan uji coba UNBK yang kurang terlaksana dengan baik.

“Dinas tidak siap. Contohnya penyelanggaraan simulasi UNBK kemarin, banyak sekali permasalahan yang muncul, yang saya temui, pada pelaksanan simulasi UNBK Provinsi Jateng kemarin,” katanya dalam siaran pers yang diterima MuriaNewsCom, Sabtu (24/2/2018).

Ia mencontohkan beberapa permasalahan yang ditemui di antaranya soal-soal yang tidak genap, kurang tanda baca, gambar yang tidak muncul, maupun pilihan ganda yang tidak genap.

Disisi lain, Jamal menilai Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Dinas Pendidikan Provinsi Jateng tidak responsif terhadap masalah tersebut.

“BP2MK kurang responsif. Harusnya trouble yang muncul pada hari kedua, tidak berlarut sampai hari terakhir simulasi. Bagaimana saat ujian sesungguhya nanti kalau simulasinya saja seperti ini,”ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan Ujian Nasional (UN) tahun depan akan berlangsung pada April 2018. Adapun tingkat pendidikan yang bakal melaksanakan UN terlebih dahulu ialah sekolah menengah kejuruan (SMK).

SMK akan melaksanakan UN pada 2-5 April 2018 dan UN susulannya digelar pada 17-18 April 2018. Sementara untuk ujian sekolah, diberikan periode untuk USBN mulai dari pekan ketiga Maret 2018 sampai dengan pekan keempat April 2018.

Selanjutnya untuk UN SMA/MA akan diselenggarakan pada 9-12 April 2018 dan susulannya juga dilaksanakan pada 17-18 April 2018. Periode untuk USBN sendiri sama dengan yang SMK, yakni mulai dari pekan ketiga Maret 2018 sampai dengan pekan keempat April 2018.

Untuk UN SMP/MTs rencananya digelar pada 23-26 April 2018. Sedangkan untuk susulannya akan dilakukan pada 8-9 Mei 2018, dan pihak sekolah diberi waktu untuk menyelenggarakan USBN mulai pekan kedua April 2018 hingga pekan ketiga Mei 2018.

UN Paket C sedianya akan dilangsungkan pada 27-30 April 2018, sementara UN Paket B direncanakan bakal   digelar pada 4-7 April 2018. Untuk susulan UN kedua paket itu akan dilakukan pada 11-14 Mei 2018.

Editor : Ali Muntoha

Februari Puncak Bencana di Jateng, Masyarakat Diimbau Semakin Waspada

MuriaNewsCom, Semarang – Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso berharap masyarakat di Jateng senantiasa waspada terhadap kemungkinan bencana alam yang terjadi. Hal ini terkait adanya bencana longsor di Kecamatan Salem, Brebes, dan Purbalingga yang memakan korban jiwa.

“Saya turut berduka cita atas peristiwa longsor di Desa Pasir Panjang, Salem Brebes, dan kami imbau masyarakat Jateng diharapkan selalu waspada dan bekerja sama. Sebab Februari ini adalah puncak bencana dan Jateng adalah daerah rawan bencana, utamanya banjir dan tanah longsor,”katanya dalam keterangannya, Jumat (23/2/2018) di Kota Semarang.

Hadi juga mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati lokasi bencana, utamanya longsor, karenanya adanya kemungkinan longsor susulan. ”Apalagi jika terjadi hujan, material longsor yang labil akan mudah terjadi longsor susulan,”ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera ini.

Lebih lanjut, Hadi menyebut setidaknya ada 19 kejadian bencana alam yang terjadi di Jateng hingga Kamis (22/2/2018). Dengan rincian 9 peristiwa tanah longsor, enam kejadian puting beliung dan empat kejadian banjir.

“Bencana tersebut menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Setidaknya ada 44 rumah dan satu sekolah rusak, dua tanggul jebol dan ratusan hektar lahan terendam,”kata Hadi.

Sebagai informasi, bencana alam tanah longsor yang terjadi pada Kamis (22/2/2018) di Kecamatan Salem, Brebes menyebabkan lima orang meninggal dalam bencana longsor yang terjadi di kawasan tersebut.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut korban lima meninggal adalah Karsini, Sapto, Wati, Radam, dan Kiswan.

Selain korban meninggal, bencana alam ini juga mengakibatkan 15 orang hilang dan 14 orang terluka. Hingga kini, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban longsor.

Saat ini, pencarian korban longsor dilakukan oleh Tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, PMI, Tagana, relawan, dan masyarakat.

Baca juga : 

BPBD Kabupaten Brebes sedang mengajukan penetapan status tanggap darurat bencana longsor kepada bupati Brebes. Rencana masa tanggap darurat selama 14 hari mulai diberlakukan dari 22 Februari 2018 hingga 7 Maret 2018. Status tanggap darurat diperlukan untuk kemudahan akses penanganan darurat longsor.

Dijelaskan, lokasi longsor di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem, termasuk kategori zona rawan sedang hingga tinggi longsor. Mahkota longsor dari perbukitan di hutan produksi Perhutani BKPB Salem Petak 26 PlRPH Babakan longsor kemudian menimbun sawah di bagian bawah.

Sebelumnya, peristiwa bencana alam banjir dan tanah longsor juga terjadi di sejumlah titik, seperti di Brebes dan Kota Tegal.

Editor : Ali Muntoha

DPRD Jateng : PRPP Harus Bisa Ambil Keuntungan dari Bandara Baru

MuriaNewsCom, Semarang – Kalangan DPRD Jawa Tengah mendesak PRPP dan Grand Maerokoco, di kawasan Puri Anjasmoro bisa mengambil keuntungan dari operasional Bandara A Yani Semarang. Apalagi bandara yang dibangun dengan konsep baru dan modern ini dalam waktu dekat sudah bisa dioperasikan.

Pasalnya, akses menuju bandara ini nantinya akan melewati kompleks PRPP dan Grans Maerokoco. Saat ini pembangunan bandara dengan konsep modern tersebut sudah mencapai sekitar 60 persen. Akses jalan dari dan ke bandara saat ini sudah selesai dibangun.

Strategisnya kawasan PRPP dan Grand Maerokoco itu, harus bisa ditangkap oleh pengelola kedua kawasan wisata Eco Tourism tersebut agar bisa berkembang dengan lebih baik.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Rukma Setyabudi dalam Focus Group Discussion (FGD) Tentang Optimalisasi kawasan PRPP dan Grand Maerokoco yang dilaksanakan di Anjungan Kabupaten Brebes Grand Maerokoco, Senin (19/2/2018).

“Akses masuk dan keluar Bandara nanti melalui depan PRPP ini, saya minta Bu Titah (Dirut PRPP) bisa memanfaatkan kondisi ini,” katanya.

Menurut Rukma, jumlah pengguna jasa transportasi udara di Bandara A Yani saat ini berjumlah empat juta lebih dalam satu bulan. Padahal kondisi bandara yang ada saat ini serba minim, sehingga bisa dipastikan setelah bandara baru mulai dioperasikan, jumlah penumpangnya akan bertambah banyak.

“Kondisi ini sangat menguntungkan untuk mendongkrak jumlah pengunjung di PRPP dan Grand Maerokoco,” ujarnya.

Senada dengan Rukma, Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Asfirla Harisanto mengatakan, impack dari akses jalan menuju dan keluar dari Bandara A Yani sangat besar. Semua itu bisa optimal jika PRPP dan Grand Maerokoco dikelola secara profesional.

“Salah satu fungsi PRPP adalah sebagai tempat pendidikan bagi pelajar mulai dari usia dini. Fungsi itu harus dikedepankan selain berfungsi sebagai ecotourism,” jelasnya.

Baca juga : 

Menurut Bogi sapaan akrab Asfirla, Kawasan Grand Maerokoco yang berisi anjungan dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah, memiliki nilai edukasi yang sangat bagus bagi generasi muda. Oleh karena itu kebersihannya, isinya, dan kondisi bangunannya harus dipelihara dan dikelola dengan baik.

“Sebagai Jateng mini, Grand Maerokoco jangan dibiarkan kumuh dan dipenuhi dengan orang orang yang tidak jelas seperti “rembol” (kere gerombol=orang jalanan miskin bergerombol) yang menjadikan orang malas datang ke Maerokoco,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, PRPP dan Grand Maerokoco adalah wajah pariwisata Jawa Tengah. Hal ini terjadi mengingat kawasan ini berada di pintu masuk Jateng dan hanya berjarak ratusan meter saja dari bandara.

“Perlu sinergitas yang baik antara PRPP dengan Bandara A Yani, kelola dengan profesional dan terapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kalau itu diterapkan dengan baik saya yakin kawasan ini bisa menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah,” jelasnya.

Sementara itu, General Manajer Angkasa Pura 1, Maryanto mengatakan, saat ini Bandara Ahmad Yani memiliki jumlah penumpang sebanyak 4,4 juta orang pertahun. Dengan selesainya pembangunan nantinya, bandara mampu menampung 6 sampai 7 juta penumpang.

“Potensi bisnis dari adanya Bandara A Yani yang baru sangat besar, ini harus ditangkap untuk perkembangan bisnis dan pariwisata di Jawa Tengah,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Sungai Pemali Jadi Penyebab Banjir, Pemprov Diminta Lakukan Ini

MuriaNewsCom, Semarang – Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso meminta Pemerintah Provinsi segera menyelesaikan perencanaan penanganan sungai secara menyeluruh. Pasalnya, dua sungai yang menjadi kewenangan pemprov menjadi penyebab banjir.

“Pemprov Jateng memiliki dua sungai yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu Sungai Pemali dan Sungai Bodri Kuto. Saat ini dua sungai ini menjadi penyebab banjir, pemprov harus segera menyelesaikan perencanaan penanganan sungai secara menyeluruh,” katanya Senin (19/2/2018).

Lebih lanjut, Hadi mengatakan bahwa khusus untuk Sungai Pemali, ada 40 titik rawan tanggul jebol. Sehingga untuk jangka pendek, dia mengharapkan pemerintah harus melakukan dua hal penguatan tanggul dengan melakukan penguatan di belakang tanggul.

“Kemudian, yang kedua melakukan penguatan dinding sungai dengan pembangunan skrep maupun pemasangan bronjong. Jangka panjang normalisasi serta pelurusan alur sungai,” katanya.

Hadi berharap kejadian banjir yang diakibatkan karena tanggul Sungai Pemali jebol tidak terulang lagi. “Jangan sampai hanya dua sungai kewenangan provinsi namun jadi titik langganan banjir,”ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Sungai Pemali di Kabupaten Brebes, meluap Senin (12/2/2018). Akibatnya, sejumlah desa di sepanjang daerah aliran‎ sungai (DAS) Sungai Pemali ini terendam banjir.

Banjir antara lain merendam Desa Terlangu, Pemaron, Lengkong, dan Kedungtukang Kecamatan Brebes. Selain menggenangi permukiman warga di desa-desa tersebut, air luapan sungai juga menggenangi akses jalan utama yang menghubungkan Jatibarang dan Brebes.

Editor : Ali Muntoha

Penyaluran Kredit Mitra 25 di Sragen Tersendat

MuriaNewsCom, Semarang – Penyaluran Kredit Mitra Jateng 25 oleh Bank Jateng Cabang Sragen dinilai belum maksimal. Hal tersebut terlihat pada sepanjang tahun 2017 jumlah kredit tersalurkan tercatat hanya Rp 6,5 miliar, sementara plafon kredit yang disediakan sejumlah Rp 9.5 miliar.

Kondisi ini disoroti anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah. Mereka meminta Bank Jateng Sragen lebih ekspansif dalam menyalurkan kredit Mitra 25.

Padaha menurut Mustholih, Anggota Komisi C DPRD Jateng banyak kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan suntikan modal. Mereka-mereka ini sebagian besar sering terkendala agunan, sehingga sulit mendapat pinjaman. Sehingga Kredit Mitra 25 seharusnya bisa menjadi solusi.

“Mitra 25 itu bersentuhan langsung dengan ekonomi rakyat, kalau penyalurannya tepat sasaran, manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat,” katanya.

Anggota Komisi C dari Fraksi PDI Perjuangan Maria Tri Mangesti menambahkan, risiko kredit macet dalam program Kredit Mitra 25 memang besar. Karena tidak menggunakan agunan dalam mengajukan pinjaman.

“Banyak kredit macet dari sektor ini. Oleh karena itu analisnya harus benar benar cermat dan bekerja dengan sungguh sungguh. Debitur harus benar benar bankable,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi performance kredit Mitra 25 sepanjang tahun 2017 sudah bagus dan rasio kredit macetnya sangat kecil hanya 0,07 persen.

“Ini prestasi yang bagus, oleh karena itu saya minta ekspansi kredit Mitra 25 ini diperluas agar UMKM kita bisa lebih maju,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C Tetty Indarti mengatakan, Bank Jateng memiliki potensi pasar yang sangat bagus. Kondisi ini harus dipelihara dengan baik agar berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan layanan yang maksimal kepada nasabah.

“Berkali kali saya sampaikan bahwa teknologi layanan nasabah di Bank Jateng ketinggalan dibanding dengan bank lain, ini harus segera dibenahi,” pintanya.

Teknologi layanan nasabah yang dimaksud politisi Partai Demokrat ini adalah Internet Banking dan SMS banking. Kebutuhan nasabah akan adanya internet banking sudah sangat mendesak. Oleh karena itu Bank Jateng harus segera menyediakan layanan mobile banking

“Layanan ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat karena saat ini teknologi smartphone sudah sangat maju, Transaksi perbankan saat ini banyak yang diakses melalui smarthphone,” jelasnya.

Kalau Bank Jateng tidak cepat merespon keinginan masyarakat (nasabah) ini, Tetty khawatir Bank Jateng akan ditinggalkan nasabah nasabah potensialnya.

Editor : Ali Muntoha

Ada Aduan Penyelewengan dan Kredit Bermasalah, DPRD Langsung Cecar Pimpinan Bank Jateng

MuriaNewsCom, Semarang – Komisi C DPRD Jateng mendapat aduan dari masyarakat tentang dugaan adanya penyelewengan dan kredit bermasalah di Kantor Cabang Pembantu Bank Jateng di Ambarawa.

Aduan ini langsung ditindaklanjuti dengan mendatangi kantor bank tersebut untuk melakukan klarifikasi, Rabu (7/2/2018) kemarin. Ketua Komisi C DPRD Jateng, Asfirla Harisanto langsung mencecar Kepala Cabang Bank Jateng Ungaran, dan Kepala Cabang Pembantu Ambarawa, Joko Salimiyanto dengan berbagai pertanyaan.

Asfirla mengatakan, penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan seberapapun besar kecilnya dan siapapun pelakunya harus mendapatkan sanksi agar tidak terulang lagi.

“Ini ada aduan masyarakat terkait kredit bermasalah di Ambarawa. Ini masalah serius, kenapa ini bisa terjadi, analis kreditnya bagaimana? jangan jangan ada persekongkolan dengan pimpinan KCP Ambarawa,” cecar Asfirla.

Asfirla menjelaskan, kredit bermasalah yang dilaporkan masyarakat berupa kredit umum dan Mitra 25, yang diberikan kepada UMKM dengan tanpa agunan dan bunga murah yang sangat berpotensi terjadi penyelewengan.

“Mitra 25 program yang bagus dan kami sangat mendukung. Namun di Ambarawa ini ditemukan beberapa kasus diberikan tidak tepat sasaran yang akhirnya menjadi kredit macet,” katanya.

Asfirla yang akrab dipanggil Bogi ini menambahkan, Kredit Mitra 25 saat ini menjadi pemicu kenaikan NPL (non performing loan) di beberapa cabang. Pihaknya minta Bank Jateng tetap mengutamakan kelayakan usaha debitur sebelum meloloskan kredit.

“Saya minta kasus kredit bermasalah ini diusut tuntas karena ini menyangkut uang rakyat yang jumlahnya sangat banyak,” tegasnya.

Senada dengan Bogi, Anggota Komisi C Maria Tri Mangesti mempertanyakan pengawasan yang dilakukan terhadap kredit kredit yang dikeluarkan Bank Jateng. Menurut Maria, pengawasan yang lemah bisa berakibat fatal bagi perbankan. “Bisa ada kredit fiktif dan kredit macet setinggi itu bagaimana pengawasannya?,” tanyanya.

Menanggapi cecaran Anggota Komisi C tersebut, Kepala Cabang Pembantu Bank Jateng Ambarawa Joko Salimiyanto mengatakan, kasus kasus yang menimpa bank yang dipimpinnya sudah terjadi sebelum dia menjabat di Ambarawa pertengahan tahun 2017 yang lalu.

Berdasarkan analisa yang dilakukannya, untuk kredit macet yang berasal dari debitur Mitra 25 sebagian disebabkan karena dana pinjaman digunakan oleh dua orang atau lebih. Sehingga ketika terjadi kemacetan pembayaran angsuran, debitur yang merasa tidak menggunakan sendiri uang pinjaman tidak bersedia membayar sesuai perjanjian.

“Saat ini penyelidikan atas kasus tersebut sudah ditangani oleh kantor pusat. Sampai sekarang belum selesai penanganannya,” jelasnya.

Staf Sekretaris Perusahaan Bank Jateng Ratih mengungkapkan, kepala KCP Ambarawa yang diindikasi bertanggungjawab atas kasus tersebut saat ini dipindah ke kantor cabang utama untuk dilakukan pembinaan, sambil menunggu hasil investigasi tim dari pusat.

“Langkah ini dilakukan sambil menunggu hasil investigasi tim guna menentukan jenis punishment yang akan diberikan,” bebernya.

Dengan banyaknya kredit macet, dugaan kredit fiktif dan persoalan persoalan kredit lain yang terjadi di KCP Ambarawa nenjadikan performance KCP ini menurun drastis. Pada bulan Desember 2016 rasio NPL sebesar 1,26 persen.

Sementara pada bulan yang sama di tahun 2017 sebesar 14,89 persen. Padahal toleransi yang diberikan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NPL bank masimal sebesar 5 persen.

Editor : Ali Muntoha

Masih Banyak Balita Kena Gizi Buruk di Jateng, Pemerintah Diminta Lakukan Ini

MuriaNewsCom, Semarang – Jawa Tengah ternyata belum bebas dari kasus gizi buruk. Ratusan kasus ditemukan di berbagai daerah di provinsi ini, dan yang paling banyak penderita gizi buruk terjadi di Kabupaten Brebes.

Yang terbaru juga ditemukan kasus gizi buruk di Kabupaten Purbalingga. Ada belasan balita di daerah ini yang terkena gizi buruk. Kondisi ini mendapat sorotan dari kalangan DPRD Jateng.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Karsono menyayangkan di tahun 2018 masih ditemui kasus gizi buruk di Jateng. Ia menyebut, dari pemantauannya ada 16 balita terserang gizi buruk.

Belasan balita penderita gizi buruk itu, tersebar di enam kecamatan. Yakni Kecamatan Mrebet enam kasus, Kemangkon, Pengadegan, dan Karangmoncol masing-masing 2 kasus. Sementara di Bukateja, Kejobong, Purbalingga dan Kalimanah masing-masing satu kasus.

“Kasus gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Purbalingga tentu membuat kita prihatin. Sebab, ternyata kasus gizi buruk masih terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di Jateng,” katanya dalam rilis yang diterima MuriaNewsCom.

Ia mendesak Pemprrov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota mengerahkan semua kemampuan untuk mengatasi masalah gizi buruk yang terhadu di provinsi ini.

Tim kesehatan yang lengkap juga harus dikirim sampai ke pelosok. Koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat juga harus cepat dalam mengirimkan tim kesehatan.

“Ini penting untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat di sana. Juga harus mengirimkan bahan-bahan makanan untuk memperbaiki gizi di masyarakat sana,” ujarnya.

Menurutnya langkah tersebut harus dilakukan secara terus-menerus dan ke semua wilayah sampai yang terpencil. Tujuannya, agar kasus serupa tidak terulang. Pihaknya tidak mau jika bantuan hanya diberikan saat ada kasus seperti di Purbalingga.

Selain itu menurut dia, penemuan kasus gizi buruk di Purbalingga dinilai sebagai bentuk kelalaian pemerintah dalam memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di Jateng. Pasalnya Jateng punya target untuk menekan angka gizi buruk di bawah 5 persen.

“Terdapat dua penyebab dari munculnya kasus gizi buruk di Kabupaten Purbalingga, yakni masalah kesehatan dan kemiskinan yang belum juga bisa terselesaikan,” terangnya.

Pemprov Jateng, kata Karsono, perlu kembali fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Karena dari sumber daya manusia yang berkualitaslah akan menunjang kemajuan bangsa Indonesia kedepan.

Selain Purbalingga, sejumlah daerah lain di Jateng yang rawan gizi buruk adalah di Brebes dengan 82 balita yang menderita per tahun 2016. Sementara terendah ada di Surakarta sebagai satu-satunya daerah yang bersih dari gizi buruk, baru disusul Salatiga dengan tiga penderita.

Berdasarkan grafik sisa kasus gizi buruk (menurut indeks berat badan/tinggi badan (BB/TB) per 30 September 2017, di Jateng tercatat ada 980 kasus. Jumlah terbanyak Kabupaten Brebes dengan 107 kasus, disusul Kabupaten Banyumas 70 kasus, dan Kabupaten Tegal dengan 61 kasus.

“Kasus gizi buruk di Kabupaten Brebes menduduki posisi pertama di Jawa Tengah. Namun, gizi buruk yang dialami warga Brebes bukan karena kurang makan, melainkan infeksi penyakit, sampai saat ini, ada 107 kasus gizi buruk dari laporan 38 puskesmas di Kabupaten Brebes. Jumlah tersebut menempatkan Brebes sebagai kabupaten di Jateng dengan kasus gizi buruk terbanyak,” kata Karsono.

Editor : Ali Muntoha

Tolak Impor Beras, Ini Solusi yang Ditawarkan DPRD Jateng

MuriaNewsCom, Semarang – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah kembali secara tegas menyatakan menolak impor beras yang akan dilakukan pemeirntah pada akhir Januari hingga awal Februari 2018.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono menyebut kebijakan tersebut sangat merugikan petani dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional.

“Apalagi bagi Jateng yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Saat ini di beberapa daerah sudah dan akan melakukan panen raya, pemerintah pada sisi lain belum mampu membuat kebijakan yang baik dalam mendukung keberlangsungan hidup petani,”katanya Selasa (30/1/2018).

Riyono mengungkapkan bahwa impor beras secara tidak langsung menyudutkan posisi petani di tengah gencarnya program pemerintah untuk mampu meraih kembali swasembada pangan yang pernah disandang Indonesia pada tahun 1984.

“Impor beras membawa konsekwensi terhadap turunnya harga gabah di tingkat petani, disinsentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas padi, mengurangi cadangan devisa dan ketergantungan terhadap pangan luar negeri,” ujarnya.

Agar impor beras tak berulang di masa yang akan datang, Riyono menyarankan pemerintah pusat untuk menghindari impor beras secara berkelanjutan. Yakni dengan meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara nasional. Upaya tersebut, menurutnya dapat ditempuh dengan melakukan promosi pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis usaha tani padi.

Ia mengungkapkan, berbagai program promosi dapat dilakukan secara berkelanjutan menyangkut pengembangan infrastruktur mendukung usaha tani padi, dan meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi dan sumber permodalan.

“Selain itu meningkatkan mutu intensifikasi usaha tani padi dengan menggunakan teknologi maju. Serta meningkatkan akses petani terhadap sarana pengolahan pasca-panen dan pemasaran,” paparnya.

Untuk itu, Riyono mengatakan bahwa adanya kebijakan yang implementasinya khususnya mengenai pembelian gabah oleh pemerintah apakah melalui Bulog atau perusahaan umum daerah dengan harga yang sangat layak bagi petani.

“Upaya itu untuk menggairahkan petani berusaha secara intensif dan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani. Pada sisi lain pemerintah wajib menjaga harga beras sehingga tidak merugikan konsumen termasuk petani itu sendiri,”tandasnya.

Anggota Komisi B DPRD Jateng lain, Ikhsan Mustofa menyebut salah satu akibat impor beras adalah turunnya harga gabah. Padahal Jateng akan panen raya padi dengan luas mencapai sekitar 300 ribu hektare dengan produksi sekitar 6 ton per hektare.

“Dengan kondisi ini pasokan panen nantinya mencapai 900 ribu ton, namun harga Gabah Kering Panen (GKP) di petani turun sekitar Rp 800 per kg,” ujarnya.

Dia mencontohkan di Kabupaten Kudus, panen raya padi dominan varietas ciherang dan IR64 dengan produktivitas 7 sampai 8 ton per hektare. Panen Januari seluas  1.730 hektare setara 6.228 ton beras, Februari  7.163 hektare setara 25.780 ton beras dan Maret  2.293 hektare setara 8.251 ton beras.

“Bila dibandingkan dengan konsumsi penduduk ‎841.499 jiwa dibutuhkan 6.513 ton beras perbulan, sehingga Februari surplus 19.267 ton beras dan Maret surplus 1738 ton.  Ini bukan ilusi panen, harga gabah mulai turun,”jelasnya.

Di tingkat Jateng, Ikhsan juga menyatakan bahwa panen padi Provinsi Jawa Tengah Januari 2018 seluas 109 ribu hektare, Februari 2018 seluas 329 ribu hektar dan Maret seluas 293,6 ribu hektare. Produksi Januari adalah 613 ribu ton GKG setara 370 ribu ton beras, Februari 1.92 juta ton GKJG setara beras 1,16 juta ton beras dan Maret 1,73 juta ton GKG setara 1,05 juta ton beras.

Konsumsi beras penduduk JawaTengah 34,49 juta jiwa adalah 267 ribu ton beras perbulan.  Sehingga sebenarnya tidak perlu ada impor beras mengingat konsumsi penduduk Jateng mengalami surplus beras.

“Jadi bulan Januari terjadi surplus beras 102 ribu ton, Februari surplus 891 ribu ton dan Maret surplus 778 ribu  ton beras, namun harga Gabah mulai turun sebelum nya pernah  Rp 6.000 dan kini sekitar Rp 5.300 perkg, di Kudus ini surplus beras, Jawa Tengah juga surplus dan harga mulai turun Rp 700,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pembebasan Lahan Tol Batang-Semarang Masih Bermasalah, Ini Solusi dari DPRD

MuriaNewsCom, Semarang – Proses pembebasan lahan untuk proyek tol Semarang-Batang, hingga kini masih bermasalah. Jika dibiarkan berlarut, dikhawatirkan proyek ini tak akan bisa rampung sesuai target.

Padahal targetnya, Mei 2018 mendatang, proyek pembetonan sudah rampung. Sehingga jalan tol ini sudah harus bisa digunakan untuk mudik Lebaran 20118 mendatang.

Saat ini proses pembebasan lahan yang masih terkendala berada di seksi IV dan V tol Semarang-Batang.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso lahan yang belum dibebaskan di seksi ini rata-rata adalah tanah wakaf berupa masjid, mushala, sekolah dan tanah permakaman.

Ia meminta agar pemerintah agar lebih akomodatif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi selain kendala pembebasan lahan, kendala yang dihadapi adalah permintaan jumlah perlintasan jalan tol yang diminta warga meningkat.

“Untuk tanah wakaf masih dalam pengurusan di Kementerian Agama. Kendala lainnya, permintaan warga meningkat untuk perlintasan penyebrangan jalan tol baik dalam bentuk underpass ataupun overpass,” katanya, Selasa (23/1/2018).

Hadi mengusulkan terkait persoalan tersebut bisa diselesaikandengan penggantian bangunan. “Jika tanah kas desa bisa disewa untuk konstruksi, sedangkan untuk tanah wakaf bisa dilakukan penggantian bangunan,”katanya dalam keterangannya Rabu (23/1/2018) di Kota Semarang.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan terkait penyeberangan, perlu adanya konsisten terhadap DED (design engineering detil) yang telah disepakati. Meski demikian, ia menyarankan jika memungkinkan tetap harus akomodatif edengan masukan masyarakat.

Hadi menyebut bahwa saat ini pada seksi IV, dari 1.945 bidang tanah (141,842 hektare) yang dibebaskan baru 1.600 bidang (126,67 hektare) atau sebesar 89,3% dari total lahan. Sementara, di seksi 5 dari 2.698 bidang tanah (146,56 hektare), baru sebesar 89,96% atau 2.630 bidang tanah (131,85 hektare) yang sudah dibebaskan.

Editor : Ali Muntoha

Jelang Panen Raya Pemerintah Impor Beras, Begini Sikap DPRD Jateng

MuriaNewsCom, Semarang – Rencana pemerintah yang akan mengimpor beras terus mendapat tentangan dari berbagai pihak. Terlebih rencana beras impor itu akan didatangkan menjelang panen raya padi.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono menyebut, beberapa daerah di Jatang akan mulai penan raya padi mulai akhir Januari dan Februari 2018. Menurut dia, rencana impor di kala petani hendak panen raya akan berdampak buruk pada harga beras lokal.

“Impor beras tersebut akan merugikan petani lokal,  yang berimbas pada jatuhnya harga beras lokal. Itu sama saja dengan membuat petani menjadi miskin dan makin menangis,” katanya dalam keteranganya, Rabu (17/1/2018) di Kota Semarang.

Dikatakan Riyono, rencana  impor beras  500 ton oleh pemerintah akan berdampak luas. Khususnya di Jateng yang telah dicanangkan sebagai lumbung pangan nasional dengan program peningkatan produksi dan pemasaran beras unggulan.

Disisi lain, kata Riyono, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan) hingga saat ini mengklaim Indonesia mengalami surplus beras sebesar 329.000 ton pada Januari 2018. Data BPS juga menunjukkan sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi beras hanya sekitar 2,5 juta ton.

“Kami meminta agar pemerintah tidak melakukan impor beras karena akan merusak harga beras lokal serta harga gabah petani menurun menurun,” ujarnya.

Jika mau melakukan impor beras, imbuh Riyono, dia meminta pemerintah membuat perencanaan yang matang dengan menggunakan sumber data yang baik dan valid.

“Semangatnya untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga rencana impor tidak akan merugikan dan membuat petani semakin sengsara,”pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Tol Salatiga-Kartasura Harus Beroperasi Sebelum Lebaran

MuriaNewsCom, Semarang – Kalangan DPRD Jateng mendesak pembangunan tol Semarang-Solo, ruas Salatiga-Kartasura lebih serius dan dikebut. Sehingga pada musim mudik Lebaran mendatang, tol tersebut sudah beroperasi secara maksimal.

Bahkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso meminta, tol Semarang-Solo sepanjang 72,64 km itu bisa beroperasi secara resmi sebelum musim mudik Lebaran.

Sehingga masyarakat bisa menggunakannya sebagai jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan, terutama saat menjelang Lebaran.

“Kami minta pengerjaan tol Semarang – Solo ruas Salatiga – Kartasura bisa disegerakan. Harapannya bisa dipakai secara operasional. Jadi tidak seperti Tol Brebes – Batang tahun 2017 lalu yang hanya dipakai sementara, fungsional,” katanya, Senin (15/1/2018).

Hadi menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk Ruas Salatiga – Karanganyar menelan biaya hingga Rp 3 triliun lebih. Oleh karena itu diharapkan tidak ada pengeluaran yang tidak perlu untuk pembuatan jalur fungsional seperti tahun 2017 lalu.

“Untuk apa keluar anggaran besar lagi untuk jalan yang akan dibongkar (Jalur fungsional) lagi. Kalau mulai dari sekarang pengerjaan dimaksimalkan. Kan ini sudah 50%” ujarnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembebasan lahan sepanjang 32 Km telah dilakukan 100 persen. Serta 12 jembatan telah disediakan dan seluruh pondasi sudah selesai. Kini pengerjaan tengah fokus terhadap pengolahan tanah dan infrastrukturnya seperti drainase, irigasi, struktur beton, juga underpass.

“Di ruas Salatiga-Kartasura ini sudah terbangun empat rest area Salatiga-Kartasura. Jadi kalau nanti sudah beroperasi bisa digunakan,” terangnya.

Tol ruas Salatiga-Kartasura ini mulai dikerjakan pada tanggal 9 Januari 2017 lalu. Ruas ini nantinya akan melengkapi Tol Semarang-Solo sepanjang 72 km dan terhubung dari Jakarta hingga Kertosono.

Editor : Ali Muntoha

Dua Embung Ini Diyakini Bikin Warga Wonogiri Tak Bakal Sulit Cari Air saat Kemarau

MuriaNewsCom, Semarang – Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah Hadi Santoso menceritakan dua embung yang kini diaktifkan kembali sebagai cadangan air bersih yang terletak di Desa Gudangharjo, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri.

Dua embung tersebut adalah Embung Gudangharjo dan Embung Pego yang bisa menjadi cadangan air bersih warga saat musim kemarau tiba.

“Saat kunjungan kerja ke Wonogiri, daerah di Kecamatan Paranggupito termasuk salah satu daerah yang rawan kekeringan saat musim kemarau datang. Dengan diaktifkannya kembali dua embung tersebut, nantinya saat kemarau masyarakat akan berbondong bondong ke embung,” katanya.

Saat ini, pembangunan dua embung yang menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng sebesar Rp 5,276 miliar tersebut sudah jadi. Dia berharap pemerintah diharapkan untuk menyediakan akses terbaik untuk masyarakat mengingat cara pengambilan air hanya dengan cara menimba.

“Embung sudah jadi, ini sangat membantu sebagai cadangan air bersih. Tetapi saat kemarau nanti Embung ini nanti bisa seperti pasar ramainya, warga akan mengantri di sini, ruang aksesnya harus diperluas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa embung tersebut sudah ada sebelumnya, kemudian dilakukan perbaikan dan pembangunan kembali. Pemanfaatan dua embung yang berada di Desa Gedungharjo tersebut hanya untuk cadangan air bersih saja.

“Pemanfaatan Embung Gudangharjo dan Embung Pego ini hanya untuk cadangan air bersih. Bukan untuk pertanian. Karena sumber air di daerah ini hanya tadah hujan, jadi kita fokuskan di embung ini penampungannya,” terangnya.

Secara konstruksi, Hadi menyebut bahwa Embung Gudangharjo dan Embung Pego yang baru selesai pengerjaannya pada Desember 2017 memiliki fungsi sama.

Hanya bentuk yang berbeda dan dasaran Embung Gudangharjo yang tidak menggunakan geomembran. Kedua embung selesai dalam 180 hari pengerjaan dan menelan biaya untuk embung Gudangharjo Rp 3,737 miliar, sedangkan embung Pego Rp 1,538 miliar.

“Karena baru selesai akhir tahun ini, yang itu sudah masuk musim hujan, jadi belum dipakai. Musim kemarau depan kita akan lihat bagaimana optimalisasi dua embung di Gudangharjo untuk membantu masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Banyak Perusahaan Tak Ajukan Penangguhan, Tapi Tak Mau Bayar Gaji Sesuai UMK

 

MuriaNewsCom, Semarang – Upah minimum kabupaten/kota (UMK) Jateng 2018 sudah resmi berlaku sejak 1 Januari 2018. Tak ada satupun perusahaan di provinsi ini yang mengajukan penangguhan upah, sehingga dianggap seluruh perusahaan mampu membayar gaji sesuai ketentuan.

Namun dari hasil pantauan yang dilakukan Komisi E DPRD Jateng, masih banyak perusahaan yang tak mengajukan penangguhan, namun tetap tak membayar gaji karyawan sesuai ketentuan.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Karsono mencontohkan di Kabupaten Kendal ada sejumlah perusahaan yang tak menjalankan aturan tentang UMK ini.

“Hasil pemantauan di Kendal dari 532 peusahaan tidak ada yang mengajukan keberatan atau penangguhan. Artinya semuanya siap melaksanakan UMK Kendal sebesar Rp 1,9 juta. Tapi masalahnya, masih ada perusahaan ygan tidak membayar karyawanya sesuai dengan UMK,” katanya, Kamis (11/1/2018).

Kondisi tersebut, kata Karsono juga sama dengan kondisi perusahaan di Kabupaten Pati. Dari laporan Dinas Tenaga Kerja Pati, baru ada beberapa perusahaan yang menerapkan struktur skala upah.

“Padahal pelaksanaan struktur skala upah yang menjadi amanat PP 78 tentang Pengupahan harus dilaksankan per Oktober 2017,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, pihaknya mendesak dinas terkait terus memantau penerapan UMK di perusahaan-perusahaan. Karena menurutnya, bisa saja perusahaan tidak mengajukan penangguhan, tetapi tidak menerapkan UMK.

“Bila perlu perusahaan yang tidak melaksanakan UMK di BAP. Karena struktur skala upah yang merupakan hak bagi para buruh harus secepatnya diterapkan dengan jelas,” terangnya.

Selain itu, kata Karsono, Dinas terkait juga bisa memfasilitasi perusahaan-perusahaan melalui kegiatan bintek bagaimana cara menghitung struktur skala upah. Serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Sebagai informasi, struktur dan skala upah adalah nominal upah dari yang terkecil sampai dengan terbesar untuk setiap golongan jabatan.

“Pemerintah membuat peraturan tentang struktur dan skala upah dengan tujuan agar dapat menciptakan upah yang berkeadilan. Dengan demikian, kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi dapat dikurangi, serta menjamin kepastian upah yang didapatkan oleh setiap pekerja,”pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Perda RTRW Jateng Mendesak Direvisi

MuriaNewsCom, Semarang – Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jawa Tengah dinilai sudah hampir kedaluarsa, sehingga perlu untuk dilakukan revisi. Kalangan DPRD Jateng juga mendorong agar perda ini segera diperbarui.

Apalagi berdasarkan data Walhi Jateng, kondisi lingkungan di Pulau Jawa saat ini makin terancam karena adanya politik kebijakan pemerintah yang mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tahun 2014, indeks udara Jateng sebesar 82.54, sedangkan indeks kualitas air sebesar 51.03 dan indeks tutupan hutan di Jateng sebesar 51.33.

“Sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat Jateng. Sekiranya perlu, secepatnya revisi perda Jateng mengenai RTRW,”kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso, Rabu (10/1/2018).

Lebih lanjut, Hadi mengatakan bahwa perbaikan perda Jateng mengenai RTRW tidak hanya akan berdampak pada perbaikan lingkungan semata. Namun juga kembali menata kehidupan sosial masyarakat.

Dia mengatakan, status perda RTRW Jateng yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 2016 lalu, bahwa perda RTRW Jateng sudah memasuki waktu perbaikan.

“Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 masih berada pada kategori Kurang, yaitu 60,63. Sedangkan untuk rata rata IKLH nasional sebesar 63,42,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Hadi meminta dalam penyusunan dan pembahasan perda RTRW pemerintah perlu melibatkan beberapa pihak yang berkaitan. Seperti lembaga swadaya masyarakat, Komunitas peduli lingkungan, Kaukus Lingkungan Hidup dan lainnya.

“Dengan adanya pelibatan seluruh elemen yang peduli lingkungan, Kita mengharapkan nantinya akan ada keselarasan hidup antara lingkungan hidup dengan kebutuhan masyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya,”jelasnya.

Menurut Hadi, dengan adanya perbaikan perda RTRW akan menjaga pembangunan, mengingat Jateng saat ini tengah menjadi salah satu daerah yang menarik bagi investor untuk mengembangkan industrinya.

“Beberapa waktu yang lalu kami mengusulkan untuk adanya penyusunan dokumen kajian kelayakan lingkungan hidup strategis. Ini untuk menjaga pembangunan. Apalagi sekarang kita tahu perda RTRW Jateng sudah 7 tahun. Perlu Kajian, perlu perbaikan tentunya,” pungkas legislator PKS Jateng itu.

Editor : Ali Muntoha

Dewan Tak Ingin Tahun 2018 Masih Ada Kelangkaan Elpiji 3 Kg

MuriaNewsCom, Semarang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah menyoroti sering terjadinya kelangkaan elpiji 3 kg, terutama saat momen hari besar.

Kelangkaan elpiji 3 kg terjadi di sejumlah daerah di Jateng, sehingga akibat kelangkaan itu, harga elpiji 3 kg melambung. Harga gas tersebut naik  bahkan sampai kisaran Rp 22 ribu dari yang harga normal Rp 18 ribu.

“Kami berharap pemerintah, dalam hal ini PT Pertamina agar bisa melakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap distribusi elpiji 3kg tersebut,” katanya.

Saat ini, menurut Riyono, kelangkaan elpiji yang dirasakan masyarakat lebih disebabkan permintaannya yang naik.

Selain itu, juga menemukan bahwa elpiji 3 kg digunakan rumah tangga mampu. Padahal, elpiji 3 kg adalah gas bersubsidi yang diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu.

Riyono  mengatakan, Elpiji merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat dan bisa memengaruhi kondisi ekonomi rakyat kecil. Dia juga berharap pada tahun 2018 ini tidak terjadi lagi kelangkaan gas 3 kg.

Pertamina juga diminta perlu memberikan penambahan kuota distribusi. Mengingat kebutuhan masyarakat cukup tinggi.

“Apalagi kelangkaan elpiji 3kg tersebut telah memicu kenaikan  harga di tingkat pengecer dari harga resmi yang  telah ditetapkan oleh pemerintah dan PT Pertamina,”ujarnya.

 

Editor : Ali Muntoha

Dianggap Melanggar HAM, Jokowi Didesak Evaluasi Pelarangan Cantrang

MuriaNewsCom, Semarang – Kalangan DPRD Jawa Tengah mendesak pemerintah mengevaluasi kembali peraturan tentang pelarangan 21 alat tangkap cantrang. Pasalnya, Komnas HAM menganggap Permen KP Nomor 71/2016 yang mengatur pelarangan ini melanggar HAM.

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono, dalam keterangan perssnya Selasa (9/1/2018).

Ia menyebut, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi bahwa permen tersebut telah menggar hak asasi nelayan dan mengakami cacat proses dan substansial.

“Peraturan ini juga telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang menyengsarakan nelayan dan pelaku industri perikanan dalam skala yang besar,” katanya.

Pihaknya juga meminta Presiden Joko Widodo mengundang para nelayan untuk diajak dialog. Pasalnya, pemerintah hingga akhir 2017 tidak juga memenuhi janji untuk melakukan kajian bersama soal cantrang.

“Dialog ini harus dilakukan karena selama enam bulan nelayan menunggu janji-janji pemerintah namun tidak kunjung dipenuhi,” kata pria yang juga Wakil Ketua Bidang Petani dan Nelayan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng itu.

Baca : Ribuan Nelayan Cantrang Pati Tulis Surat Untuk Presiden Jokow

Ia juga menuding, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sering melakukan provokasi dengan menyebut akan melarang operasional cantrang mulai 1 Januari 2018.

Pihaknya dan beberapa pihak terkait telah melakukan uji petik bekerja sama dengan akademisi dan sejumlah pihak yang hasilnya secara ilmiah menyatakan bahwa tidak ada indikasi apapun cantrang dan payang merusak lingkungan.

Ribuan nelayan di Juwana, Senin (8/1/2018) menggelar aksi demonstrasi menuntut cantrang kembali dilegalkan. Pasalnya, dengan pelarangan ini ribuan nelayan menjadi menganggur dan kehilangan mata pencarian.

Editor : Ali Muntoha

Warga Menuntut Kendeng Bebas dari Penambangan

Ilustrasi aksi penambangan galian C. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Sejumlah warga yang tergabung dalam Komunitas Ahli Waris Kendeng Sukolilo, mendesak penghentian seluruh aktivitas penambangan baik yang legal maupun ilegal di Kawasan Bentang Alam Karst Kendeng (KBAK) Sukolilo.

Desakan ini disampaikan saat komunitas mengaduk ke Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jumat (29/12/2017).

Perwakilan Ahli Waris Kendeng Heri Sasmito Wibowo meminta kepada pemerintah untuk memoratorium pertambangan yang ada di kawasan Karst dan menindak tegas.

“Katanya ini kawasan lindung tapi pertambangan di kawasan karst Sukolilo banyak, dari yang katanya legal maupun yang ilegal. Harusnya ya dilindungi, ada yang monitoring kelapangan.” ujarnya saat audiensi dengan Komisi D DPRD Jateng.

Ia menyebut, perlu adanya tim independen yang terdiri dari semua unsur mulai dari pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Tim Independen ini nantinya yang akan mengawal dan menjaga keasrian dan harmonisasi antara alam karst dan masyarakat.

Selain itu, Bowo menjelaskan bahwa untuk menunjang harmonisasi antara alam karst dan masyarakat perlu adanya pelestarian budaya daerah setempat. Selain untuk menjaga keasrian alam, juga bisa menjadi salah satu situs budaya.

Sementara itu, Wakil ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso menjelaskan. bahwa kunci dari ada tidaknya pertambangan adalah izin lingkungan, AMDAL, dan RTRW (rencana tata ruang dan wilayah).

Pria yang juga menjadi sekretaris Kaukus lingkungan hidup DPRD Jateng itu mengajak masyarakat untuk turut serta mengawal revisi perda RTRW yang akan dibahas tahun 2018 mendatang.

“2018 kita ada revisi perda RTRW. Mari kita kawal untuk menjadikan beberapa titik sebagai daerah hijau. titik krusial karst, bisa masuk dalam Kawasan Bentang Alam Karst,” terangnya.

Sebagaimana diketahui Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo meliputi beberapa daerah. Di bagian selatan terdiri dari Kecamatan Sukolilo, Kayen, dan Tambakromo Kabupaten Pati; bagian utara Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, dan Ngaringan Kabupaten Grobogan; dan sebagian Kecamatan Todanan dan Kunduran Kabupaten Blora.

Editor : Ali Muntoha

Pemprov Butuh Terobosan Selamatkan Jateng dari Bencana

Warga Karangrowo Pati bertahan di rumah saat banjir melanda daerah itu beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Kalangan DPR RI menyoroti tentang kualitas lingkungan hidup di Jateng yang mengalami tren penurunan. Akibatnya, potensi terjadinya bencana semakin besar.

Anggota DPRD RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan, indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah, sesuai data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan tren menurun.

“Indeks yang menggunakan indikator kualitas air sungai, kualitas udara dan tutupan hutan ini menempatkan Jateng, pada tahun 2009 di urutan ke 20, tahun 2010 urutan ke 25 dan tahun 2011 di urutan ke 28 dari 34 provinsi di Indonesia,” katanya.

Kondisi ini diperparah dengan program pembangunan yang dianggap mengabaikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga Jateng termasuk provinsi yang rawan banjir, tanah longsor, kekeringan dan bencana lingkungan lainnya.

“Bencana tersebut, menurut pakar Lingkungan Sudharto P Hadi, akibat dari terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan,” ujar kandidat doktor Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro ini.

Lebih lanjut, Fikri mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2002 – 2012, Pemprov Jateng hanya mengalokasikan rata-rata 0, 34% saja dari APBD per tahun.

Jika dibandingkan dengan anggaran lingkungan negara ini jumlah itu kecil, karena rata-rata anggaran lingkungan nasional adalah 1% dari APBN. Padahal Indonesia termasuk yang mengalokasikan anggaran lingkungannya kecil dibandingkan dengan negara Ghana dan Mali yang mengalokasikan anggaran lingkungannya sebesar 2,5% dari APBN mereka.

“UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program pembangunan yang berwawasan lingkungan. Mengapa UU ini tidak mendapatkan perhatian serius di Jateng? Perlu dianalisis proses penyusunan APBD Jateng untuk fungsi lingkungan hidup dan juga komitmen pemerintah,” jelasnya.

Ia menyarankan fokus pengelolaan lingkungan hidup, diawali dari proses penyusunan anggaran berbasis lingkungan yang dikawal oleh pemeran serta tak resmi yakni lewat musrenbang di jalur eksekutif dan lewat masa reses di jalur legislatif.

“Juga melibatkan secara aktif pemeran serta resmi yang ada di DPRD. Pada alat kelengkapan dewan berupa komisi yang membidangi lingkungan hidup yakni Komisi D. Di DPRD ada juga Kaukus Lingkungan Hidup yang terdiri dari anggota-anggota dari berbagai fraksi dan anggota-anggota dari berbagai komisi, meskipun bukan alat kelengkapan dewan, namun mereka adalah kumpulan anggota yang peduli dengan isu lingkungan hidup,” terangnya.

Fikri juga menyarankan perlunya terobosan baru yang disebut Comprehensive, Focused and Participatory Budgeting Proccess (CFPBP).

“Jika selama ini  proses penyerapan aspirasi hanya cenderung formalitas, sekarang harus didukung dengan regulasi yang jelas berupa Perda ataupun Pergub yang mengatur secara mandatory pelibatan mereka (pemerhati lingkungan) untuk secara aktif mengawal setiap anggaran di setiap SKPD sesuai dengan aspirasi yang berkembang berasal dari masyarakat,”paparnya.

Editor : Ali Muntoha

Ternyata di Provinsi Ini ada 1.719 Desa Rawan Banjir

Sejumlah warga berjalan kaki melintas di permukaan jalan yang terendam banjir di Setrokalangan, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Kerawanan bencana di Jawa Tengah saat musim hujan sangat tinggi. Catatan Pemprov Jateng, hampir seluruh wilayah di provinsi ini mempunyai kerawanan bencana, terutama banjir.

Data Dinas PU SDA dan Taru Jateng, ada 1.719 desa di 334 kecamatan berstatus rawan banjir dan 1.594 desa berstatus rawan longsor. Kerawanan paling tinggi diperkirakan terjadi pada akhir 2017 dan awal tahun 2018.

“Yang perlu dipahami adanya anomali cuaca, seperti karakteristik curah hujan.  Siklus hidrologi yang tidak pernah berubah. Jika dulu, hujan bulan pasti yakni bulan September hingga April atau sekitar delapan bulan. Namun saat ini, karena adanya pemanasan global, hujan itu semakin pendek, lari ke bulan Oktober sampai bulan Januari,” kata Anggota Komisi D DPRD Jateng, Rusman, Senin (27/11/2018).

Selain itu, kata Rusman, sesuai dengan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Semarang yang menyebutkan puncak musim hujan terjadi pada Januari 2018. Pada November ini, seluruh Jateng sudah masuk awal musim hujan.

“Adanya pemangkasan waktu hujan karena global warming ini mengakibatkan jumlah air yang turun ke bumi sama dengan kondisi saat musim hujan bulan stabil, cenderung mengakibatkan curah hujan menjadi ekstrem. Akhirnya,hal ini menjadi penyebab timbulnya bencana alam. Ini yang pertama yang harus dipahami,” ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, alur hujan di Jateng bergerak dari wilayah barat-selatan, yakni eks-karesidenan Banyumas, menuju ke Purworejo, ke Banjarnegara, kemudian bergerak ke tengah, seperti di Temanggung, Semarang, Demak.

“Jika di wilayah selatan sudah masuk hujan sangat deras, ternyata di wilayah Solo Raya masih hujan pertama. Bahkan masih ada daerah yang belum terdampak hujan, dari sini bisa kita memahami, di Jateng daerah yang paling rawan terjadi bencana adalah Banjarnegara, Wonosobo dan Magelang untuk bencana tanah longsor,” jelasnya.

Selain itu, Rusman mengatakan bahwa salah satu kunci utama dari pengurangan risiko bencana (PRB) adalah aspek pemahaman, yakni masyarakat. Aspek ini adalah agar warga masyarakat tetap hidup aman, nyaman selamat dari bencana walau berdampingan dengan ancaman (living in harmony with disaster).

“Dalam konteks kebencanaan, masyarakat harus terus di edukasi. Tapi memang ini bukan perkara sederhana, kita mencontohkan kalau di daerah yang rawan bencana di Gunung Merapi dan Gunung Merbabu terjadi bencana, masyarakat, uatamanya di Kabupaten Klaten, Boyolali dan Magelang sadar dan kadang ‘nagih’ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk diedukasi kebencanaan,”paparnya.

Dia menuturkan bahwa lain halnya ketika sudah ada di Banyumas, Banjarnegara, Karanganyar yang juga masuk titik-titik bencana longsor, mereka cenderung menghindar ketika akan diedukasi tentang kebencanaan.

“Dengan kondisi semcam itu, pola pendekatan ini harus diubah dalam skala penanganan bencana. Harusnya, Edukasi penyadaran masyarakat, early warning sistem, bahkan membuat simpul-simpul relawan sampai di tingkat yang paling kecil, utamanya di daerah yang di indikasi rawan bencana alam,” kata PKS ini.

Rusman juga meminta masyarakat waspada cuaca ekstrem untuk seluruh wilayah Jateng. Khususnya untuk terjangan angin kencang bersamaan dengan hujan yang juga disertai dengan kilat dan petir.

Berdasarkan data BMKG, potensi hujan lebat hingga ekstrem di wilayah Jawa Tengah akan terjadi di Ambarawa, Majenang, Wonosobo, Ungaran, Temanggung, Sragen, Semarang, Salatiga, Purworejo, Purwokerto, Purwodadi, Purbalingga, Pati, Mungkid, Magelang, Kendal, Kebumen, Jepara, Demak, Cilacap, Boyolali, Blora, Batang, dan Banjarnegara.

Editor : Ali Muntoha

Guru Honorer dan Swasta di Jateng Harus Diberi Gaji Pokok dan Tunjangan

Sejumlah guru honorer di Kabupaten Grobogan menggelar aksi menuntut kenaikan tingkat kesejahteraan mereka, baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Semarang – Tiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Setiap tahun tiap kali peringatan Hari Guru, isu yang tak pernah habis dibahas masih sama, tentang kesejahteraan guru.

Terutama guru swasta dan guru honorer yang tingkat kesejahteraannya sangat minim. Bahkan sangat timpang jika disandingkan dengan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Karsono juga menyoroti masalah ini. Ia mengaku sering mendapat keluhan dari para guru honorer dan guru swasta mengenai gaji mereka.

Ia mendesak, Pemprov Jateng memberikan perhatian yang nyata terhadap nasib para guru ini. ”Insentif gaji guru swasta dan honorer sangat minim. Pemprov harus memberikan perhatian,” katanya, Sabtu (25/11/2017).

Menurut dia, guru adalah ujung tombak dari pendidikan dan berlangsungnya roda pembelajaran. Jika tingkat kesejahteraan guru rendah, menurutnya akan berimbaas pada tak maskimalnya kualitas pendidikan.

Karsono menyebut, semua guru di Jateng harus mendapatkan penghasilan pantas dan memadai. Antara lain meliput gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji. Termasuk juga tunjangan profesi dan tunjangan khusus, serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya.

“Baiknya tidak ada kesenjangan antara guru swasta dan negeri. Mereka sama-sama pengajar. Kami berharap pemerintah juga memberikan kesejahteraan guru swasta hingga mencapai gaji dengan taraf ideal,” ujarnya.

Selain menyoroti gaji guru swasta, ia juga menyoroti  pelimpahan kewenangan sekolah menengah dan kejuruan dari kabupaten dan kota ke tingkat provinsi.

“Pelimpahan tersebut diharapkan bisa berjalan secara optimal sebagaimana sementara ini dikelola oleh kabupaten dan kota. Fraksi kami (F-PKS) saaat ini melihat keberadaan BP2MK sebagai perwakilan Dinas Pendidikan provinsi yang keberadaaanya di tingkat eks karesidenan masih belum maksimal,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha