Kepergian Direksi PR Sukun H Rindho Wartono Dilepas Ribuan Orang

 Ribuan warga mengiringi kepergian Direksi PR Sukun H Rindho Wartono ke pemakaman, Rabu (16/11/2016). (ISTIMEWA)

Ribuan warga mengiringi kepergian Direksi PR Sukun H Rindho Wartono ke pemakaman, Rabu (16/11/2016). (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Ribuan warga Kudus dan sekitarnya mengantar jenazah salah satu direksi PR Sukun Group, H Rindho Wartono, menuju makam keluarga, Ngemplak Gondosari, Gebog, Rabu (16/11/2016).

Almarhum meninggal dunia, pada Rabu.  Salah satu sosok tokoh masyarakat Kudus itu meninggal dunia di rumah duka kompleks PR Sukun Pusat Kudus.

Adapun acara pemberangkatan jenazah, didahului dengan qiroatil quran. Dilanjutkan sambutan dari keluarga yang disampaikan oleh KH Mohamad Fais Syafiq Nas’an. Inti sambutan itu memohon kepada warga, sudilah kiranya memberikan maaf kepada almarhum.

”Apabila almarhum semasa hidupnya masih mempunyai hutang-piutang maliyah mohon berhubungan dengan keluarga untuk diselesaikan,” katanya.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Kudus, Kapolres Kudus, Ketua DPRD Kudus, Ketua PN, Kejaksaan, Dandim 0722/Kudus, Danramil se-Kabupaten Kudus, Mantan Bupati Kudus HM Tamsil dan Soedarsono, GM Angkasa Pura Prio Djatmiko, Anggota DPRD Kabupaten Kudus, dan pejabat teras pemkab setempat. Selain itu hadir pula kerabat, sahabat, pengurus IPHI JHK, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Jenazah kemudian disalatkan di masjid Sukun Ngemplak. Selanjutnya, almarhum dikebumikan di makam keluarga Sukun Ngemplak.

Editor : Akrom Hazami

Nasib Buruh Wajib Diperjuangkan

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

NASIB buruh dalam dunia usaha memang selalu saja menjadi persoalan klasik yang tak kunjung usai. Meski sudah membentuk dewan pengupahan yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pengusaha, pemerintah, hingga buruh, tapi yang satu ini tetap saja hangat untuk diperbincangkan.

Pertanyaan yang selalu saja ada adalah layakkah upah segitu untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga?
Meski terdengar seperti sok pahlawan, pertanyaan tersebut selau didengungkan oleh para serikat buruh. Ini lantaran, banyak di antara mereka menganggap upah yang diusulkan ke Gubernur oleh Pemkab masih sangat kurang. Alasannya, semua kebutuhan selalu naik dari tahun ke tahun.

Sementara, survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serasa kurang tepat sasaran. Bahkan adakalanya survey tersebut terkesan formalitas biasa. Itu tak lepas dari survey yang dilakukan di lapangan.

Di Kudus sendiri, entah bagaimana survey itu dilakukan, tahu-tahu dewan pengupahan dan serikat buruh sudah bersitegang. Masyarakat umum seakan tak pernah diedukasi untuk mengerti bagaimana survey KHL dijalankan. Bahkan, saya yakin mayoritas buruh di Kudus tak tahu survey tersebut dilakukan di daerah di mana.

Padahal, sebagai orang yang pertama terkena dampaknya, mereka harusnya diberi pemahaman survey tersebut. Selain itu, survey juga tak hanya dilakukan di pinggiran kota. Hal itu sudah pasti akan berdampak pada besaran KHL.

Pemerintah pun diwajibkan untuk mengedepankan nasib buruh. Salah satunya dengan mengawal survey KHL menyeluruh, baik di pinggir kota ataupun dalam kota yang memiliki pengeluaran lebih banyak.

Hal itu, berkaca dari penetapan UMK yang dilakukan Kabupaten Demak. Secara geografis, kabupaten yang dikenal dengan Kota Wali itu sebagian besar wilayahnya adalah petani tambak. Namun survey KHL diutamakan di daerah industry. Itupun di daerah sayung.
Hasilnya, UMK Kabupaten Demak selalu berada di atas Kabupaten Kudus. Di tahun 2016, UMK Demak berada di angka Rp 1.745.000 sedangkan Kudus hanya Rp 1.608.200. Sementara tahun ini, Demak mengusulkan UMK naik Rp 140.298 yakni Rp 1.885.298.
Laki-lagi Kudus berada di bawahnya. Dari pemberitaan MuriaNewsCom: Upah Minimum Kabupaten Kudus 2017 Diusulkan Rp 1.737.500.  Jumlah itu tentu masih jauh dari harapan.

Meski begitu, usulan tersebut juga sudah dikirim ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo setelah ditandatangani Bupati Kudus Musthofa. Karena itu, harapan kini berada di tangan Gubernur.

Di sisi lain, selain masalah survey KHL, beberapa elemen masyarakat dan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kudus juga meminta pengusaha menerapkan segera struktur dan skala upah buruh.

Mengutip pemberitaan Struktur dan Skala Upah Perlu Diterapkan Segera, Koordintor Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Slamet ”Mamik” Machmudi mengatakan, banyak pengusaha merasa cukup hanya memberikan upah minimum, tanpa mempertimbangkan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompentensi para buruh.
”Meskipun struktur dan skala upah telah diatur dalam pasal 92 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun realitasnya tidak banyak buruh yang mendapatkannya,” katanya kala itu.

Dari sini pemerintah pun harus sigap. Sesuai amanat Undang-Undang struktur dan skala upah harus dilakukan. Pemkab Kudus selaku tangan panjang Pemerintah Pusat harus lebih berani menegur pengusaha yang membangkang.

Apalagi, tak bisa dipungkiri masih banyak ditemukan diskriminasi pekerjaan dan upah. Walaupun ada perusahaan tertentu memberikan skala dan struktur upah, nominalnya tidak lebih 5 persen dari upah UMK.

Dalam UMK 2017, KSBSI Kudus bahkan menganggap tidak ada peningkatan kualitas hidup para buruh. Buruh lajang maupun yang memiliki tanggungan keluarga, memiliki penghasilan yang sama. Di sisi lain, puluhan tahun buruh perempuan yang mengerjakan jenis pekerjaan borongan, sama sekali tidak mengenal skala dan struktur upah.

Mereka pun akhirnya mendesak Pemkab Kudus melaksanakan ketentuan PP 78 Tahun 2015 terkait skala dan struktur upah. Hanya saja, mereka juga pesimis, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kudus memiliki data perusahaan yang sudah melakukan skala dan struktur upah secara optimal.

Melihat kondisi tersebut pemerintah harus kerja cepat. Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah tak netral. Jika memang belum memiliki data perusahaan, lebih baik Dinsosnakertrans segera membentuk tim untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

Tak hanya untuk skala dan struktur upah secara optimal, tim yang diproyeksikan turun ke lapangan juga harus mendapat data perusahaan mana saja yang membayar upah karyawannya sesuai dengan UMK. Jika data sudah didapat, pemerintah lagi-lagi harus lebih tegas untuk melakukan tindakan.

Dengan begitu nasib buruh bisa terselamatkan dari tangan-tangan perusahaan yang kurang bertanggungjawab. (*)

Saat Sampah di Kudus Habiskan Uang Miliaran

 Supriyadi terassupriyadi@gmail.com


Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

AKHIR pekan ini ada dua berita MuriaNewsCom yang menyita perhatian saya. Keduanya berkaitan dengan sampah yang berdampak pada lingkungan. Berita pertama adalah TPA Tanjungrejo Kudus Disulap jadi Taman yang menelan dana hingga Rp 11,4 miliar.

Sebagai anak seorang petani, saya tak pernah membayangkan seberapa banyak uang Rp 11,4 miliar. Mungkin kalau dibuat beli kerbau dan sapi bisa mendapat ratusan. Maklum sejauh ini, saya belum pernah lihat uang sampai miliaran, yang ada hanya dengar dan menulis nominalnya di kertas ataupun handphone.

Terlepas dari itu, persoalan sebenarnya bukan pada nominalnya. Namun apa yang menyebabkan uang belasan miliar itu hanya digunakan untuk mengurusi sampah. Hal itu terjawab di berita kedua: TPA Tanjungrejo Kudus Hanya Mampu Bertahan 5 Tahun ke Depan.

Secara matematis, lima tahun tentu jangka waktu yang sangat pendek untuk mendaur ulang sampah. Beruntung, jauh sebelum itu, Pemkab Kudus sudah mengajukan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya, tahun ini, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mendapat bantuan provinsi (Banprov) sebanyak Rp 11,4 miliar.

Uang itu pun tak serta merta digunakan mendaur ulang sampah yang menumpuk. Mereka mencoba untuk mengubah mindset tentang TPA yang identik dengan bau sampah, kumuh, dan dipenuhi dengan pemulung. Beberapa di antaranya dengan pembuatan talut TPA, taman, jembatan timbang, pagar, wahana wisata dan beberapa pendukung lainnya.

Upaya itu tentu harus mendapat apresiasi. Hanya saja, pemerintah perlu jeli. Permasalahan sekarang ini bukan hanya tertuju pada penataan TPA. Hal yang lebih penting adalah umur TPA yang tinggal itungan tahun.

Apalagi, saat ini penambahan sampah TPA Tanjungrejo di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo selalu bertambah 500 meter kubik atau 125 ton tiap hari dari sembilan kecamatan di Kudus. Sementara luas area TPA Tanjungrejo hanya 5,4 hektare.

Sejauh ini, pengelola TPA Tanjungrejo memang sudah bekerja keras. Selain memanfaatkan gas metan dengan umur sampah tertentu, mereka juga memanfaatkan sampah dengan sistem sanitary landfill. Sistem tersebut adalah sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara ditimbun kemudian dipadatkan dengan menggunakan alat berat.

Pola sanitary landfill sendiri, merupakan pengembangan dari pola sebelumnya yakni control landfill atau metode pengelolaan sampah dengan cara ditimbun di TPA kemudian dibuat barisan dan lapisan (SEL). Meski demikian cara tersebut baru dilakukan secara bertahap karena memang tergolong kategori pola yang baru.Lagi-lagi, uang berapapun tak akan cukup untuk mengatasi persoalan di Kudus.

Sebenarnya, ada beberapa cara yang perlu dimatangkan Pemkab Kudus. Salah satunya berkaca dari Jepang. Di Negara Sakura tersebut, masyarakat di sana sangat sadar dengan tanggung jawab. Mereka seolah tahu, sampah yang dibuang terutama non organik adalah miliknya yang harus dipertanggungjawabkan.

Bentuk tanggung jawab tersebut paling ringan adalah memisahkan mana sampah organik dan non organik. Setelah pemisahan, banyak masyarakat yang tak malu melakukan daur ulang sampah-sampah tersebut. Bahkan dengan pengetahuan mereka bahan daur ulang bisa bernilai tinggi.

Namun, hal itu tidak dilakukan dengan instan. Mereka memulai kesadaran warga pada tahun 1970. Kala itu mayarakat diajari 3R (reduce, reuse, dan recycle) atau mengurangi pembuangan sampah, menggunakan kembali, dan daur ulang.

Gerakan tersebut terus berkembang, didukung oleh berbagai lapisan masyarakat di Jepang. Meski gerakan peduli lingkungan di masyarakat berkembang pesat, pemerintah Jepang belum memiliki Undang-undang yang mengatur pengolahan sampah. Bagi pemerintah saat itu, urusan lingkungan belum menjadi prioritas.

Baru sekitar 20 tahun kemudian, setelah melihat perkembangan yang positif dan dukungan besar dari seluruh masyarakat Jepang, Undang-undang mengenai pengolahan sampah diloloskan Parlemen Jepang Bulan Juni 2000, UU mengenai Masyarakat Jepang yang berorientasi daur ulang atau Basic Law for Promotion of the Formation of Recycling Oriented Society disetujui oleh parlemen Jepang. Sebelumnya, pada tahun 1997, undang-undang kemasan daur ulang atau “Containers and Packaging Recycle Law” telah terlebih dahulu disetujui oleh Parlemen.

Berkaca dari itu, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama terkait dengan kesadaran masyarakat yang kedua dukungan dari pemerintah dengan bentuk aturan dan panisme yang tegas.

Hanya saja, jika melihat faktor kesadaran, warga di Kudus harus dibangun terlebih dahulu. Mereka tak akan membuka kesadaran lebih awal.
Untuk membuka kesadaran tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama harus gencar melakukan pelatihan pemanfaatan komunitas ataupun Dinas Lingkungan Hidup dan Cipkataru untuk memberi pembelajaran masyarakat. Hal itu guna meningkatkan keahlian. Akan tetapi, saya pastikan langkah ini keefektifannya kurang dari lima persen.

Justru dengan pola kehidupan masyarakat Kudus, Pemerintah harus berani membuat aturan terlebih dahulu. Aturan tersebut terkait dengan buang sampah sembarangan dan tidak menempatkan sampah organik pada tempatnya.

Caranya, pemerintah harus membuat area percontohan terlebih dahulu. Misalkan saja di Alun-alun Kudus. Di sana, pemerintah dengan tegas memberikan peringatan buang sampah sembarangan akan diberi sanksi berbayar hingga Rp 50 ribu tiap sampah yang dibuang bebas. Hal itu juga berlaku untuk pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya.

Sebagai judger adalah masyarakat sekitar. Setiap orang berhak memotret ataupun merekam aksi orang-orang kurang disiplin dan diunggah ke YouTube dengan kata kunci yang diselaraskan.

Hal ini guna memberikan efek jera. Setelah percontohan itu sukses baru dibuatkan perda. Perda tersebut mengatur tentang pembuangan sampah dan menyimpan sampah organik yang digunakan untuk dibawa pulang. Itu dilakukan guna mengajarkan tanggung jawab mengolah sendiri atau memanfaatkan sampah organik menjadi kompos melalui biopori.

Setelah aturan berlangsung pemerintah tinggal memberikan pelatihan pemanfaatan sampah secara gratis. Hanya perlu diingat TPA masih berfungsi seperti biasa namun untuk uang sampah dilipatkan menjadi 200 kali lipat dari harga normal. Peningkatan tersebut lantaran, selama ini pembayaran uang sampah sangat rendah dan dientengkan sebagian orang. (*)

Kasus Dongos Tak Boleh Terulang di Jepara

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

TANGGAL 30 April 1999, dua bulan sebelum Pemilu 1999 sudah pasti tak akan terlupakan oleh para elit politik di Kabupaten Jepara. Terutama bagi para politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Di hari Jumat Kliwon itu, Jepara menangis tersedu-sedu. Empat orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka parah karena menjadi korban bentrokan berdarah antara massa dari PPP dan PKB di Desa Dongos, Kecamatan Kedung.

Massa yang bersenjatakan senjata tajam mulai dari pedang, celurit, parang, gobang, hingga bambu runcing dan batu tak terkendali. Selain korban berjatuhan, mereka juga membakar dua rumah warga setempat, 15 mobil, dan enam sepeda motor. Suasana pun sangat mencekam.

Petuga kepolisian pun langsung terjun ke lapangan untuk mengamankan situasi. Mereka juga menggali informasi penyebab bentrokan. Desa Dongos pun siaga satu.

Setelah mendengar berbagai sumber, ternyata bentrokan dipicu dari pembentukan ranting PKB Desa Dongos. Mulanya, massa PKB berniat mengikuti pengajian di desa tersebut. Setelah pengajian, mereka membentuk ranting PKB beserta kepengurusannya.

Mendengar hal itu, massa PPP yang sebelumnya mengklaim Desa Dongos menjadi salah satu basis marah besar. Mereka pun tak terima dan mendatangi massa PKB hingga terjadi bentrokan. Kasus itu langsung menjadi catatan hitam perpolitikan di Indonesia. Apalagi kala itu, Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pasca mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan.

Setelah 17 tahun, kedewasaan berpolitik di Kabupaten Jepara kembali diuji. Ini menyusul adanya kampanye negative yang dilakukan salah satu pendukung pasangan calon (paslon) Pilkada Jepara, 2017 mendatang.

Kampanye negative yang berbumbu SARA itu bahkan terang-terangan mendiskriditkan salah satu paslon dengan menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan tingkat penguasaan ilmu agama. Ironisnya lagi, hal itu diungkapkan oleh seorang kiai saat pengajian. Ini seperti yang tertuang dalam pemberitaan MuriaNewsCom: Kiai di Welahan Jepara Jelekkan Salah Satu Paslon Bupati.

Meski terlihat sepele, hal tersebut tentu bisa memperuncing suhu perpolitikan di Jepara. Apalagi, kedua paslon Pilkada Jepara sudah panas sebelum bertanding. Kedua calon bupati, baik Ahmad Marzuqi dan Subroto bahkan sama-sama menyandang status tersangka.

Ahmad Marzuqi yang menjabat Ketua DPC PPP Jepara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan partai politik 2011-2012 oleh Kejati Jateng sejak April 2016. Sedangkan Subroto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan penjualan tanah pada April 2012 lalu oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Perihnya lagi, Marzuqi seolah-olah dibuang dari partai yang dipimpinnya. Rekomendasi partai berlambang Ka’bah itu diberikan ke Subroto. Padahal, masyarakat Jepara tahu Marzuqi getol di PPP jauh sebelum terpilih menjadi anggota dewan tahun 1999. Ia pun kini hanya diusung oleh PDI Perjuangan.

Dilihat dari situ, kampanye berbau SARA sudah pasti menjadi mesin pemecah belah yang ganas. Kita harus ingat, Marzuqi adalah seorang kiai yang memiliki basis di tingkat bawah. Sementara Subroto juga didukung oleh partai-partai islam besar seperti PKB dan PPP yang dipimpin para ulama termahsyur.

Sementara, mayoritas warga Jepara merupakan kaum nahdliyin yang ta’dim pada para ulama. Jika api disulut oleh para pemuka agama terutama kiai, bukan tidak mungkin sejarah kelam Jepara dalam berdemokrasi (kasus Dongos) yang membuat nyawa melayang kembali terulang. Ini mengingat isu SARA sangat cepat menimbulkan perpecahan.

Dan, saya yakin, hal itu tidak diinginkan oleh paslon dan partai politik manapun. Karena itu lah, semua orang mulai dari kaum nahdliyin, santri, ustaz, PNS, Pegawai, hingga pemuka agama harus mengesampingkan urusan politik dengan agama sehingga tidak terkotak-kotakan.

Sebagai pemeluk agama ‘rahmatan lilalamin’ umat ilam harus memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi memilih pemimpin. Apalagi, kita sama-sama tahu, Pilkada adalah agenda lima tahunan. Setelah lima tahun ke depan, belum tentu calon-calon yang kita bela saat ini akan nyalon kembali. Bahkan, bisa jadi, lima tahun mendatang, semua calon ganti.

Untuk itu guna meredam hal-hal yang tak diinginkan, sudah seharusnya semua masyarakat saling membuka diri. KPU dan Panwaslu Jepara juga harus lebih peka dengan kondisi di lapangan. Jika mendapat informasi terkait SARA dalam kampanye, semua harus cekatan untuk mengatur komunikasi yang baik. Jangan sampai kecolongan.

Hal tersebut tentu tak bisa dilakukan sendiri. Semua elemen masyarakat mulai dari perguruan tinggi, ponpes, sekolah, ormas, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, Polisi dan lain sebagainya harus bersinergi mengawal gawe pilkada agar berjalan demokratis dan berintegritas.

Jika mendapati kejanggalan, elemen masyarakat tersebut harus berani melaporkan kepada bawaslu dan jajaran di bawahnya. Seperti politik uang, pemasangan alat peraga yang menyalahi ketentuan, kampanye yang mengandung unsur SARA dan lain sebagainya.

Dengan bitu setidaknya pengawalan demokrasi untuk menghindari perpecahan sudah dilakukan.(*)

Keberanian Panwaslu Perangi Money Politics Diuji

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

”TUGAS pengawas pemilu akan diuji. Jalin kerjasama dengan masyarakat luas untuk mengawasi tahapan pilkada. Laporan publik akan sangat membantu tugas yang ada,”

Kalimat itu tentu masih diingat betul oleh Panwaslu Kabupaten Jepara. Apalagi, kalimat bernada imbauan sekaligus perintah itu keluar dari mulut seorang Kadiv Organisasi dan SDM Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo, saat mengisi Rakor dengan Mitra Kerja pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Tengah di Hotel d’Season Jepara, Kamis (20/10/2016).

Secara arti, kalimat itu tentu sudah biasa dilontarkan menjelang pilkada. Terlebih lagi, pilkada akan digelar serentak 2017 mendatang. Namun, ada hal yang menarik yang menjadikan kalimat tersebut seperti cambuk untuk menilai kinerja Paswaslu Kabupaten.

Ya, itu tentang kewenangan baru Bawaslu tentang politik uang (money politics).

Kewenangan pertama, Bawaslu bisa memberikan sanksi berat bagi si pemberi dan penerima uang ’panas’. Bahkan, mereka bisa membawa mereka ke ranah hukum. Kedua, dengan adanya temuan tersebut Bawaslu bisa mendiskualifikasi calon yang terbukti melakukan money politics yang dilakukan secara masif.

Dengan kewenangan tersebut, tangan panjang Bawaslu di tingkat kabupaten yakni Panwaslu Kabupaten harus bekerja ekstra. Pekerjaan tersebut juga wajib dilakukan sejak tahapan Pilkada dimulai. Karena itulah, wajar jika Kadiv Organisasi dan SDM Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo mengatakan kalau tugas panwas diuji.

Hanya, jika dilihat lebih seksama, aturan baru tersebut memang tidaklah mudah. Money politics sendiri seakan sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat. Tiap kali ada calonan, baik Pilihan Bupati, DPRD, hingga Pilihan Kepala Desa selalu ada uang yang mengalir ke pemilik suara.

Ironisnya, semua orang tahu akan hal itu, termasuk KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten, partai politik, pemkab, polisi, hingga wartawan. Namun, saat mereka ingin mengungkap, tak ada bukti yang didapat. Kalaupun ada bukti dan diproses jumlahnya tidak lebih dari 5 persen dari pelaku money politics.

Masyarakat pun seolah-olah sama-sama tahu dan sama-sama butuh. Mereka pun menganggap money politics sebagai salah satu jual beli, antara pedagang dan pembeli. Si pedagang adalah masyarakat dengan suaranya sedangkan si pembeli adalah Paslon Peserta Pilkada yang butuh suara.

Salah satu teman di Jepara bahkan sempat bertanya kebenaran kewenangan tersebut yang diberitakan MuriaNewsCom. Ia pun langsung tertawa terbahak-bahak ketika saya jelaskan. Ia menilai, di kalangan masyarakat umum, hal itu tak akan ditemukan bukti. Apalagi, mereka bisa diseret ke meja hijau.

Bahkan, ia berani bertaruh Rp 1 juta jika ada temuan money politics di Jepara yang terbukti dan berhasil disidangkan secara hukum. Dan anehnya, tak ada yang berani menerima tantangan tersebut, termasuk saya. Entah karena sudah tak yakin pada kinerja Panwas atau karena realita masyarakat yang sudah bisa dibaca.

Hanya, bukan berarti aturan tersebut lemah. Saya pun yakin panwas bisa bekerja sangat baik. Dengan catatan tugas Panwas harus digiatkan mulai dari sekarang. Salah satunya mengajak partai dan calon untuk menandatangani fakta intergitas untuk tidak main uang dalam pemilihan.

Sebagai tokoh intelektual, mereka memegang kendali untuk mengucurkan uang. Bayangkan saja, jika calon berani tegas menolak politik uang dan berani menyerukan akan memecat oknum yang main-main dengan uang, tentu itu menjadi angin segar. Tapi jangan hanya manis di bibir ya pak..

Di sisi lain, sosialisasi terkait money politics terutama penerima dan pemberi harus dilakukan hingga ke desa-desa. Terlebih lagi tahapan Pilkada sudah mencapai pengundian nomor urut. Pasangan calonnya pun hanya dua, yakni Subroto – Nuryahman (No 1) dan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi (No 2).

Sosialisasi yang dilakukan bisa dengan spanduk terkait stop money politics. Jika mereka terkendala dana, Panwaslu Jepara bisa kerjasama dengan KPU Jepara untuk menyisipkan imbauan penerima dan pemberi bisa kena sanksi berat hingga ke ranah hukum. Saya yakin KPU bisa menjembatani. Apalagi itu hanya soal design.

Panwaslu Jepara juga bisa mengumpulkan Panwascam untuk terjun langsung menyosialisasi ke imbauan ke tingkat desa. Tiap desa bisa diberi penjelasan bahaya penerima uang panas dan selebaran untuk disampaikan ke masing-masing RT. Atau kalau perlu Panwas juga menggandeng Polisi yang tergabung dalam babinkantibmas untuk turun ke masyarakat.

Hal itu dilakukan untuk menggiring pengetahuan masyarakat terkait sanksi yang diterima penerima dan pemberi. Jika pengetahuan terbentuk, masyarakat akan bisa lebih cerdas untuk menolak money politics. Terlebih, di tingkat desa banyak masyarakat yang tergiur ketika diiming-imingi uang untuk mencari suara. Bahkan mereka juga mudah percaya dengan janji jika paslon yang didukung.

Selain itu, panwaslu juga harus membuka layanan aduan atau temuan money politics. Baik itu aduan ke kantor langsung selama 24 non stop, aduan melalui layanan seluler, hingga aduan di media sosial. Setiap petugas pun diwajibkan melihat akun media sosial masing-masing, untuk memantau aduan.

Mereka yang mengadu juga harus diberi perlindungan hukum. Identitas dan pendampingan harus dilakukan. Jangan sampai, mereka dituntut balik setelah bukti dan fakta diputar balik hingga akhirnya diseret ke ranah hukum karena dianggap melakukan pencemaran.

Karena itulah, kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan. Pemerintah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, hingga pusat, serta petugas keamanan harus kompak untuk melawan money politics.

Tapi sekali lagi itu tidak isntan. Panwaslu dan anggotanya termasuk Panwascam harus berani lelah, letih, dan tekor bensin serta tenaga untuk hal itu. So.. jangan mudah menyerah.(*)

Stop Pungli dengan Cara Cerdas, Jangan Latah

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

PEMBERANTASAN Pungutan Liar (Pungli) saat ini menjadi topik hangat yang sangat yang selalu digemborkan pemerintah. Itu terjadi semenjak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan, 9 Oktober 2016 lalu.

Kala itu presiden terlihat kecewa dan geram. Ia pun menginstruksikan untuk berperang dengan pungli. Bahkan, dalam salah satu pidatonya, Presiden mengancam akan menindak tegas pelaku pungli, berapa pun nilainya. Tak hanya kisaran jutaan, Rp 10 ribu pun akan ditindak.

Polisi yang saat itu menjadi petugas OTT di kementerian sontak saja menjadi perguncingan publik. Ini mengingat empat hari sebelumnya, tepatnya Rabu 5 Oktober 2016, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan pungli di Samsat Megalang.

Ganjar yang sering mendapatkan keluhan masyarakat terkait pungli di samsat tak sengaja lewat di Magelang. Ia pun menyempatkan diri mampir. Begitu sampai, ia mencoba ngobrol dengan salah satu masyarakat. Nah disitulah, Ganjar menangkap basah petugas yang meminta pungli sebesar Rp 50 ribu untuk cek fisik.

Aksi Ganjar menemukan pungli ini sebenarnya bukan aksi pertamanya. Minggu, 27 April 2014, ia juga menemukan pungli di Jembatan Timbang Batang. Lagi-lagi, aksinya itu berawal dari aduan masyarakat yang diterimanya melalui media sosial.

Saat itu, Ganjar yang menangkap basah para supir truk memberikan uang kepada petugas karena muatan overload, marah besar. Wajar saja, ia belum genap satu tahun menjabat sebagai Gubernur Jateng. Akibatnya, ia sampai menggebrak meja. Aksinya itupun diabadikan melalui video dan diunggah ke YouTube.

Sontak saja, gubernur yang memiliki rambut berwarna putih itu terkenal. Meskipun ia dikenal sebagai gubernur yang suka marah. Tapi tidak sampai seperti Ahok lho..

Sejak saat itu, Ganjar pun selalu mengamati aduan masyarakat melalui media sosial. Ia juga berani mengambil tindakan untuk memberhentikan petugas-petugas yang menerima pungli. Meski, ia terbentur dengan prosedur saat memecat PNS.

Setelah tiga tahun, per September 2016, aduan tertinggi yang diterimanya ternyata berasal dari Samsat. Biasanya pungli paling banyak berasal dari cek fisik dan perpanjangan STNK yang tak miliki KTP. Aduan tersebut ternyata dibuktikan di Samsat Magelang.

Aksi tangkap tangan oleh gubernur itu seolah menjadi pembanding dengan OTT di kementerian. Akhirnya, Kapolri Tito memberi perintah untuk membersihkan pungli di institusinya. Perintah itupun di-breakdown ke berbagai daerah yang akhirnya dipantau terus di media.

Di Sumatera Selatan, Kapolda Irjen Pol Djoko Prastowo turun langsung untuk memastikan pungli. Namun caranya sangat unik. Ia menyamar sebagai masyarakat dan sengaja melanggar lalu lintas. Ia pun dihentikan petugas dan diminta ke pos. Di situlah ia dimintai uang damai oleh petugas. Padahal ia ngeyel untuk ditilang tapi petugas bersikukuh minta uang damai.

Setelah di beri uang, Djoko yang tanpa pengawalan akhirnya mengaku terkait jatidirinya sebagai Kapolda Sumsel. Selang beberapa saat, atas permintaan Djoko petugas itupun dijemput Propam untuk diadili.

Di wilayah eks-Karesidenan Pati, perintah Kapolri itu juga dilaksanakan. Tapi caranya berbeda. Baik, Jepara, Grobogan, Pati, Rembang dan Kudus langsung turun ke lapangan. Khusus Kudus, Kapolres AKBP Andy Rifai memimpin langsung sidak di Samsat dan meminta pendapat masyarakat. Namun, hasilnya nihil. Mereka tak menemukan satupun pungli. Baik itu saat cek fisik ataupun proses perpanjangan STNK.

Setelah tak ditemukan, ia pun mengimbau semua petugas untuk tidak melakukan pungli. Tak hanya melarang, Kapolrespun mengancam akan memindah petugas yang kedapatan melakukan pungli. Bahkan, memberi rekomendasi untuk tidak menaikkan pangkat dan menghapus sekolah kependidikan.

Hal yang sama juga dilakukan Bupati Kudus Musthofa. Orang nomor satu di Kota Kretek itu juga gagap gempita meunjang aksi ‘stop pungli’. Ia pun melakukan sidak ke Dinas Pendidikan. Sidak itu dilakukan karena mendengar banyaknya pungli di dinas tersebut.

Setelah melakukan sidak, Bupati Musthofa juga tak menemukan apa-apa. Hanya jika dikemudian hari ada yang terbukti melakukan pungli, ia mengancam akan memberikan rekom pemecatan kepada pegawai yang bersangkutan.

Dari aktifitas di atas, sebetulnya tidak ada hal yang salah dengan apa yang dilakukan di Kudus. Cuman, ada hal yang berbeda. Pertama, seruan Presiden yang akan menindak pungli sekecil apapun, walaupun itu Rp 10 ribu sudah pasti membuat banyak petugas was-was.

Artinya, tanpa di sidak, mereka pun akan menghentikan sementara ‘aktivitas’ pungli mereka. Apalagi, media mengekspose besar-besaran terkait hastage #Stop Pungli. Termasuk ancaman untuk mencopot petugas yang diserukan Ganjar di wilayah kerjanya.

Dengan kata lain, sidak sudah tak begitu efektif. Butuh inovasi yang berbeda dengan yang biasanya. Jika Kapolda Sumatera Barat turun langsung dengan menyamar, itu tentu tak bisa ditiru oleh Kapolres dan Bupati Kudus. Ini karena wajah keduanya sangat familiar. Praktis para petugas dan pegawai akan sangat mudah mengenali.

Akan tetapi ide menyamar itu bisa jadi untuk dilakukan. Tapi subjek yang melakukan bukan kapolres atau bupati. Mereka bisa menggunakan orang kepercayaan untuk menyamar. Misalnya saja, istri, anak, keponakan, atau sanak saudara yang lain.

Hal itu juga tak sertamerta dilakukan. Mereka yang menyamar harus mendapat jaminan hukum. Misalkan saja, pelaku pungli yang tidak terima dan mencoba mengolah dan membuat alibi hingga akhirnya malah menuntut balik orang yang menyamar.

Dari situ, jaminan hukum sangat penting. Termasuk bagi masyarakat umum yang ingin memberikan laporan terkait adanya pungli. Jangan sampai masyarakat yang keberaniannya mulai tmbuh justru jadi orang yang bersalah karena fakta yang dibolak-balik dan ditutut balik karena mencemarkan nama baik.

Selain itu, masyarakat harus dibangun keberaniannya. Baik kepolisian, kejaksaan, TNI selaku penegak hukum memberikan ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk mengunggah ke media sosial aksi-aksi pungli yang ditemui.

Ini karena pungli yang ada tidak hanya melulu di Kepolisian. Beberapa instansi pemerintahan dari desa hingga kabupaten dan lingkungan sekitar mulai dariparkir hingga jual beli juga dipastikan ada pungli.

Jika dalam temuan tersebut ada petugas yang melakukan pungli, pemerintah pun harus berani melakukan tindakan. Sanksi pemecatan tentu sangat tepat. Terlebih, bupati sudah gembar-gembor akan memecat pelaku pungli

Untuk memberi efek jera, pemerintah bisa menggandeng media untuk mengekspose besar-besaran orang-orang yang melakukan pungli. Hal itu guna memberi efek jera dalam hal psikis.

Siapapun orangnya, tidak ada yang mau diberi lebel negative. Apalagi jika dipecat secara tidak hormat dan diketahui masyarakat luas. Setiap kali beraktivitas, ia pun akan diketahui sebagai pegawai peminta pungli. (*)

Bersihkan Kudus dari Karaoke

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

KEBERADAAN karaoke di Kabupaten Kudus memang sudah dilarang sejak pertengahan 2016 lalu. Hal ini mengacu pada disahkannya Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke.

Perda tersebut semakin kuat setelah Juli 2016 lalu, Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Asosiasi Pengusaha Resto dan Hiburan Karaoke Seluruh Indonesia (Asprehikasi). Itu dibuktikan melalui surat keputusan Nomor 06 P/HUM/2016 menolak gugatan pemohon.

Namun, amanat Perda tersebut belum bisa dilaksanakan dengan maksimal oleh Pemkab Kudus. Buktinya, tiap kali Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus melakukan razia, mereka selalu mendapatkan cafe karaoke yang beraktivitas. Bahkan mereka berhasil mengamankan perempuan-perempuan Pemandu Karaoke (PK).

Tak hanya itu, masyarakat Kudus yang ikut memasang mata juga mendapati karaoke di Kota Kretek bertambah banyak. Total bahkan mencapai 19 karaoke. Padahal, sebelum itu hanya ada 18 karaoke.

Hal itu ternyata membuat masyarakat geram. Jumat, 12 Agustus 2016 lalu, belasan Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) akhirnya menggeruduk Kantor Satpol PP Kudus. Mereka mempertanyakan komitmen Satpol PP yang menjadi petugas perda untuk bersikap tegas. Mereka juga mengancam akan melakukan sweeping jika Satpol PP tidak bergerak cepat.

Ironisnya, usai digertak, Satpol PP bertindak lumayan cekatan. Mereka gencar melakukan razia. Puluhan PK diamankan, tapi pemilik karaoke dan tamu tidak. Hal itu justru membuat publik menilai Satpol PP hanya bertindak setengah-setengah. Bahkan aktifitas karaoke masih berjalan dengan sistem ‘kucing-kucingan’. Jika ada razia, mereka tutup, jika razia berhenti mereka buka.

Realita itu ternyata membuat Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Banser Kudus tak bisa menahan diri. Puncaknya, 6 Oktober lalu mereka mendatangi kantor Satpol PP Kudus. Mereka meminta Satpol PP Kudus tak sekedar merazia, namun ada action yang pasti. Salah satunya memberika garis Satpol PP hingga meratakan bangunannya.

Jika tak bisa, Ansor dan Banser bahkan siap turun langsung untuk melakukan hal tersebut. Kala itu, Satpol PP pun hanya diberikan waktu 24 jam.

Mendengar kabar tersebut, keesokan harinya Bupati Kudus Musthofa langsung merapatkan barisan. Ia mengumpulkan Kepala Desa se-Kudus di gedung Setda dengan mengundang serta Ansor dan Banser.

Orang nomor satu di Kota Kretek itupun akhirnya meminta waktu hingga satu bulan. Dalam jangka waktu itu, ia meminta Kades untuk membentuk tim untuk mendata dan melakukan penindakan.

Berkaca dari itu, pemerintah harusnya belajar banyak. Pelajaran pertama yang bisa diambil adalah kepercayaan publik terhadap penegak perda mulai luntur. Satpol PP Kudus terkesan lamban dan tak serius dalam menangani kasus karaoke. Padahal Perda yang melarang adanya aktivitas tersebut sudah jelas.

Saking lambannya, Dewan meminta Kepala Satpol PP Mundur (Usaha Karaoke Tidak Juga Tutup, Dewan Minta Kepala Satpol PP Mundur, Bupati Warning Kades). Hal itu tentu merupakan sebuah kejenuhan yang tak terbendung. Jika dewan saja sudah tak percaya bagaimana dengan masyarakat?

Pelajaran yang kedua, pemerintah tak boleh menguji kesabaran masyarakat, terlebih terkait aktivitas karaoke. Apalagi berfikir masak iya, ormas dan lsm berani turun ke jalan? Paling hanya gertakan supaya dikenal lebih eksis.

Disadari atau tidak, banyak masyarakat yang tak suka dengan karaoke. Sekali ormas keagamaan seperti GP Ansor, Banser, ataupun LSM mengkomando untuk melakukan aksi, sudah pasti masyarakat Kudus banyak yang setuju. Saya pun berani memastikan banyak masyarakat yang turun secara sukarela untuk merobohkan bangunan karaoke.

Jika itu terjadi, pemerintah lah yang harus bertanggung jawab. Secara implisit akar permasalahan, justru timbul karena petugas penegak Perda sempoyongan melakukan tindakan dan tidak segera mengambil tindakan. Jika saja, sejak Perda digedok Satpol PP bergerak, hal seperti ini tidak akan terjadi.

Meski begitu, belum terlambat bagi pemerintah untuk memperbaiki diri. Satpol PP yang memiliki kewenangan penuh tentu bisa bergerak cepat. Dengan berbekal Perda dan bantuan polisi penyegelan tempat karaoke tentu saja bisa dilaksanakan secara maksimal.

Jika urusannya dengan nasib PK yang bekerja, Satpol PP tentu bisa berkoordinasi dengan Dinsosnakertrans untuk membekali dengan keahlian. Namun, Dinsos juga harus pilih-pilih memberikan pelatihan. Apalagi, mayoritas PK yang bekerja di karaoke Kudus mayoritas bukan berasal dari Kudus.

Di satu sisi, tindakan penyegelan juga harus dilakukan mulai dari sekarang. Salah satunya dengan mendatangi  Asosiasi Pengusaha Resto dan Hiburan Karaoke Seluruh Indonesia (Asprehikasi) untuk sama-sama memahami Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke.

Artinya jika memang sudah dilarang, mereka tidak boleh melakukan aktivitas dalam bentuk apapun. Jika masih ngeyel tentu itu menyalahi aturan dan bisa dipidanakan.

Hanya saja, pemahaman itu harus dilakukan bertahap. Mulai dari sosialisasi, berembug bareng dengan mengundang para Asprehikasi, hingga eksekusi. Andai hal itu dilakukan, ormas dan LSM pasti dengan senang hati membantu jika dibutuhkan. Apalagi, mereka pun mengerti, penindakan seperti itu butuh personel yang cukup banyak.

Ingat lho pak waktu satu bulan dari tangal 7 Oktober 2016 terus berjalan. Jangan sampai masyarakat melakukan tindakan sendiri. (*)

Pembahasan UMK Gak Geger Gak Ramai

 Supriyadi terassupriyadi@gmail.com


Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

PEMBAHASAN Upah Minimum Kabupaten (UMK) disetiap daerah selalu saja menjadi polemik panjang. Maklum saja, pembahasan yang satu ini sangat erat dengan kepentingan. Terutama bagi sebuah perusahaan dan bagi buruh atau karyawan.

Perusahaan bonefit dengan karyawan yang mencapai ribuan orang tentu akan sangat terasa jika UMK naik antara delapan hingga 10 persen.  Yang pasti, pengeluaran akan membengkak. Jika tak dibarengi dengan pemasukan yang signifikan, sudah dipastikan pundi-pundi rupiah yang didapatkan perusahaan akan berkurag.

Sementara, di kalangan pekerja berkeinginan kesejahteraan mereka dipedulikan. Mayoritas karyawan sudah tentu ingin mendapat gaji yang cukup untuk kebutuhan keluarga dan tabungan yang bisa digunakan dikemudian hari.

Ini mengingat kebutuhan dari tahun ke tahun selalu bertambah. Terlebih harga-harga bahan pokok tiap tahunnya juga selalu naik. Hal itu dibuktikan dengan grafik inflasi ataupun deflasi yang selalu dikaji tiap bulannya oleh BPS.

Dengan alasan tersebut, karyawan dimanapun sudah pasti minta tambahan gaji. Hanya, terkadang pihak pengusaha tak ingin menaikkan gaji begitu saja.

Besaran upah minimum yang diajukan dari pihak serikat pekerja dalam pembahasan UMK selalu ditawar dengan ‘sadis’. Setiap ada penawaran UMK mereka selalu berada jauh di bawah usulan. Bahkan, tak pernah ada kasus, UMK yang diajukan pekerja dirasa terlalu kecil dan justru ditambah oleh kalangan pengusaha.

Kasus seperti itu juga terjadi di Kabupaten Jepara. Belum lama ini, tepatnya 5 Oktober 2016, pembahasan UMK di Kota Ukit juga berlangsung sangat alot. Perwakilan serikat pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersikukuh penentuan UMK didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak (KHL), yakni Rp 1.658.339.

Sedangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jepara ingin besaran UMK didasarkan pada PP Nomor 79 tahun 2015 atau didasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jateng Nomor 65 tahun 2014 sebagaimana penetapan tahun lalu.

Jika mengacu pada murni Pergub dengan perhitungan KHL terakhir didapati angka Rp 1.549.056 atau selisih Rp 109.283 dari KSPI. Sedangkan jika mengacu pada PP, maka didapati usulan UMK sebesar Rp 1.458.540.

Sebagai orang Jepara dan karyawan sebuah perusahaan, saya tentu mendukung usulan KSPI Jepara. Besaran UMK Rp 1.658.339 itu masih sangat murah. Itu erlihat jelas dengan UMK di kabupate tetangga.

Di Kudus misalnya, di tahun 2015, UMK di Kota Kretek itu sudah tembus di angka Rp 1.608.200. Sementara di Kabupaten Demak bahkan sudah tembus Rp 1.745.000. Praktis 2017 nanti UMK akan jauh lebih besar.

Selain itu, Apindo dan Pemerintah harus menengok gaji yang dibayarkan beberapa perusahaan di perbatasan Kudus-Jepara. Dari informasi, beberapa perusahaan baru yang berdiri di Mayong, salah satunya PT Sami justru berani membayar sesuai dengan UMK Kudus.

Hal itu harusnya membuat Apindo dan Pemkab Jepara malu. Diakui atau tidak, perusahaan-perusahaan baru itu melakukan tamparan keras. Bahkan ini menandakan kalau gaji yang ditetapkan sesuai UMK di Jepara tahun 2016 jauh dari kata ideal.

Di satu sisi, banyak perusahaan rumahan di Jepara Kota khususnya tempat kerajinan mebel juga membayarkan gaji tak sesuai dengan UMK. Mereka menggunakan sistem kerja harian yang dibayarkan tiap pekan. Untuk jumlah gaji per pekan disesuaikan dengan harga pengrajin di daerah tersebut.

Akan tetapi, jumlahnya masih sangat murah. Jika dihitung-hitung selama satu bulan, tak sesuai dengan besaran UMK yang ditentukan. Di sinilah peran pemerintah dipertanyakan. Ini lantaran perbandingan gaji antara pengrajin mebel dengan karyawan jumlahnya sangat besar. Akibatnya, banyak pengrajin kayu di Jepara beralih menjadi karyawan pabrik.

Jika terus dibiarkan, bisa jadi Jepara yang dikenal dengan Kota Ukir akan benar-benar beralih menjadi Kota Industri. Terlebih saat ini pabrik-pabrik industri sudah mulai menjamur di Jepara dan berada di wilayah perbatasan kabupaten. Praktis kondisi itu akan memperburuk keadaan. Apalagi, jika mengacu pada biaya hidup, di Jepara yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan Kabupaten Kudus.

Karena dasar itu, wajar jika perhitungan KHL meningkat. Jika Apindo dan pemerintah mau membuka mata, UMK yang diajukan KSPI sebesar Rp 1.658.339 sudah sepatutnya disepakati. Kalaupun ada penawaran, harusnya juga relevan dengan realita yang ada. (*)

Krisis Moral dan Nasib Anak di Luar Nikah

terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

PENGHAPUSAN Pendidikan Moral dan Pancasila di jenjang pendidikan sepertinya mulai terlihat dampaknya. Ini terlihat jelas dengan banyak persoalan yang berlatar belakang kurangnya moral. Terutama di kalangan muda-mudi yang membuat banyak orang ngurut dada karena banyak kasus anak perempuan yang hamil di luar nikah.

Di Jepara sendiri, selama bulan September 2016 ini, ada 90 kasus yang memohon dispensasi menikah dini ke Kantor Pengadilan Agama. Jumlah itu tentu membuat orang tercengan. Apalagi usia si anak kebanyakan berkisar antara 14 hingga 17 tahun.

Karena sudah berbadan dua, Pengadilan Agama Jepara pun tak mau mempersulit. Dispensasi pun diberikan dengan cuma-cuma. Mereka berdalih dasar hukum yang dipegang masih memperbolehkan dispensasi. Apapun itu, langkah menikah dini tersebut untuk menutupi aib keluarga yang bersangkutan. Diakui atau tidak, pihak keluarga pastinya malu jika sampai banyak orang yang tahu buah hatinya hamil duluan.

Namun ada juga yang bernasib nahas. Rabu (27/4/2016) lalu, warga Kudus digegerkan dengan temuan sesosok mayat bayi perempuan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo oleh seorang pemulung. Bayi yang diketahui berjenis kelamin perempuan tersebut kondisinya sangat mengenaskan.

Saat ditemukan, bayi tersebut dibungkus dengan celana dalam perempuan yang masih berlumur darah. Kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik berwarna putih, sebelum dibuang di tempat sampah.

Bayi malang tersebut juga ditemukan lengkap dengan ari-ari dan tali pusar plus plasenta di dalam plastik putih. Temuan itu seolah mendekte orang-orang di sekitar TPA untuk bersepekulasi bahwa bayi tersebut baru saja dilahirkan.

Polisi yang datang ke TKP menduga bayi tersebut sengaja dibuang orang tuanya karena tak diinginkan. Bahkan, muncul persepsi, bayi malang tersebut adalah hasil hubungan di luar nikah.

Setelah lima bulan, masyarakat Kudus kembali digegerkan dengan temuan bayi di jalan area persawahan dekat dengan pembuangan sampah di Desa Besitu, Kecamatan Gebog. Tepatnya, Minggu Pahing tanggal 24 September 2016. Bedanya, bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dan masih hidup.

Namun kondisi sang bayi juga tak kalah memprihatinkan. Ia ditemukan masih bersimbah darah di dalam kantong plastik. Tubuhnya pun sudah membiru karena kekurangan asi dan sinar matahari.

Beruntung tangisan bayi tak berdosa itu didengar oleh Selamet Barokah (33) dan Wagirah (65) warga Desa Karangmalang, Gebog yang hendak memanen jagung di kawasan tersebut. Karena penasaran mereka pun mencari sumber suara hingga akhirnya menemukan bayi di dalam kantong plastik dan membawa bayi tersebut ke bidan setempat untuk mendapat perawatan.

Polisi yang datang ke lokasi pun langsung meminta keterangan dari saksi. Lagi-lagi, kesimpulan sementara, bayi tersebut sengaja dibuang orang tuanya karena hasil hubungan di luar nikah.

Berkaca dari kasus-kasus tersebut, sudah saatnya pemerintah bergerak tegas. Sebagai Ulil Amri mereka seharusnya mulai menjaga kehormatan generasi bangsa ini dengan aturan. Satu di antaranya, Kementerian Pendidikan harus lebih selektif memilih kurikulum pendidikan dan memasukkan pendidikan moral.

Selain penting untuk menjaga perilaku anak, itu tentu sesuai dengan slogan yang diusung pemerintah, yakni pendidikan karakter. Hanya saja, kementerian tak boleh kecolongan. Apalagi sampai ada bacaan yang mengandung unsur purnografi masuk dalam pelajaran.

Untuk mengantisipasi itu, kementerian harus memanfaatkan tangan panjang di tingkat kabupaten berupa Dinas Pendidikan. Jika diperlukan juga bisa ke tingkat kecamatan, yakni UPT Pendidikan.

Jika ada temuan konten bacaan ataupun soal pertanyaan yang berbau purnografi pemerintah bisa mudah untuk mencari penerbit dan penulis dengan cepat. Sebagai efek jera, pemerintah bisa menggodok undang-undang tentang purnografi yang disebar luaskan dalam buku ataupun bacan di instansi pendidikan dengan hukuman seberat-beratnya. Kalau perlu penjara seumur hidup.

Ini mengingat efek bacaan yang berkesinambungan (domino). Anak yang membaca buku berbau purnografi akan penasaran tentang kebenaran bacaan tersebut. Saking penasarannya, mereka tentu bakal mencari-cari kesempatan untuk mempraktikkannya.

Lama kelamaan, moral anak akan rusak. Mau tidak mau negara kembali yang kena getahnya. Di era mendatang mereka akan memiliki mental kurang ajar bahkan mlempem yang bisa diperbudak bangsa asing dengan iming-iming perempuan cantik atau laki-laki ganteng. Itu tentu sangat menyedihkan.

Selain kementerian pendidikan, pemerintah juga harus segera bergerak melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Konten-konten berbau purnografi kembali diperketat supaya tidak bisa diakses.

Diakui atau tidak, situs-situs purnografi sekarang ini sangat mudah diakses. Terlebih banyak akun di media sosial yang menawarkan video dengan kemolekan tubuh yang membuat mata jelalatan.

Sementara, pengguna media sosial saat ini sangat beragam, namun paling banyak berasal dari kalangan pelajar. Karena itu, pemerintah dan semua unsur informatika harus bisa lebih memperhatikan hal-hal kecil tersebut. Kalau perlu pemerintah menjalin kerja sama dengan para pemilik media sosial untuk menghapus akun yang mengandung unsur purnografi ketika ditemukan kata-kata jorok tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Meski begitu, kita akui aturan tersebut tak semudah membalikkan tangan. Kalaupun sudah ada payung hukum dengan hukuman berat belum tentu moral anak baik. Butuh peranserta banyak pihak. Terutama di lingkungan keluarga.

Sebagai orang tua, sudah seharusnya mengawasi buah hati lebih intens. Pemberian gadget kalau memang belum diperlukan jangan diberi. Hal itu guna membatasi anak untuk mengakses situs-situs yang salah.

Selain itu, orang tua juga wajib memberikan pemahaman tentang pergaulan bebas, narkoba, dan bahaya miras. Bahkan, membekali ilmu agama untuk menopang kehidupan di masa depan.

Hal itu tentu untuk menghindari hal-hal yag tak diinginkan. Terutama pergaulan yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Secara islam anak yang dikandung di luar nikah menjadi anak dari seorang ibu. Praktis ketika menikah nanti (terutama anak perempuan) bakal terlihat jelas saat pernikahan. (*)

Saksikan Aksi Panggung Via Vallen Persembahan Sukun Blue di Lapangan AURI Karanganyar

sukun-e

Via Vallen saat tampil di Lapangan AURI Karanganyar. (Sukun Blue)

MuriaNewsCom, Kudus – Melihat pedangdut Via Vallen memang bikin kangen. Bagi Anda pencinta dangdut terutama penggemar Via Vallen (vianisty), jangan lewatkan video persembahan Sukun Blue.

Ada tiga video yang berisi aksi panggung Via Vallen di Lapangan AURI Karanganyar. Video diunggah ke YouTube untuk mengobati rasa kangen fans.

Aksi panggung penyanyi dangdut yang sedang naik daun ini menarik. Dengan menggunakan gaun pink, ia berhasil menghipnotis jutaan pasang mata dan hanyut dalam lagu yang dibawakan.

Berikut videonya:

 

 

 

Editor : Akrom Hazami

Menanti Jurus Marzuqi, Si Anak “Buangan” PPP di Pilkada Jepara

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

SUHU politik jelang pilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Jepara mulai memanas sejak diturunkannya rekomendasi PDI Perjuangan ke Ahmad Marzuqi, Selasa (20/9/2016) lalu. Partai berlambang banteng bermoncong putih itu memilih Marzuqi setelah ia mengikuti penjaringan di DPD PDIP Jawa Tengah.

PDIP sendiri merupakan partai pemenang pemilu di Jepara. Mereka berhasil meraih 113.769 suara atau 17, 8 persen dari total suara di Kota Ukir. Tak hanya itu, mereka juga berhasil merebut 10 kursi di parlemen. Jumlah yang kini menjadi tolok ukur untuk mencalonkan seorang calon bupati dalam pilkada.

Sementara, Marzuqi juga sosok yang termahsyur di Jepara. Selain menduduki jabatan strategis sebagai Bupati Jepara (petahana), ia juga menyandang gelar sebagai Ketua DPC PPP Jepara.

Di tangannya, PPP juga berhasil tampil gemilang saat pemilu. Partai berlambang Kabah tersebut berhasil menduduki peringkat dua setelah PDIP. Mereka pun berhasil menduduki sembilan kursi parlemen setelah mendapat 120.990 suara. Artinya, Marzuqi bakal menjadi calon terkuat jika keduanya bersatu mengusungnya di Pilkada 2017 nanti.

Akan tetapi roda politik PPP berbicara lain. Partai yang dibesarkan Marzuki sejak puluhan tahun itu ternyata memberikan rekomendasi ke lawan politiknya, Subroto, yang juga adik Jaksa Agung, HM Prastyo. Ia dibuang dan partai lebih memilih calon lain dari pada kader PPP.

Kondisi ini harusnya membuat Marzuqi berang. Namun, Marzuqi berusaha dewasa dan tetap tenang dengan kondisi tersebut. Ia seolah-olah menerima keputusan pahit tersebut, dan mencoba realistis.

Buktinya, saat pendaftaran Jumat (23/9/2016) kemarin, Marzuqi datang ke KPU dengan raut wajah bahagia. Ini lantaran, ia datang tidak hanya didampingi para elit PDIP Jepara. Ia juga ditemani ibu-ibu dengan dominasi pakaian berwarna hijau. Warna mencolok yang sangat kental dengan PPP.

Ibu-ibu tersebut adalah simpatisan Marzuqi yang saat ini masih sangat loyal dengannya. Maklum, nama besar Marzuqi di PPP tak hanya sekedar nama partai. Ia juga dikenal aktif bergaul dengan kader partai. Terlebih ia juga dikenal sebagai kiyai di Jepara. Sosok guru yang mendapat ta’dim dari para santri.

Meski begitu, perjuangan Marzuqi untuk kembali memimpin Jepara bukan tanpa hambatan. Subroto yang lima tahun lalu bersanding dengannya, kini menjadi musuh tunggal yang menakutkan. Ia punya kekuatan partai yang cukup membuat pesaingnya miris. Bayangkan saja, sembilan dari 10 partai pemilu di Jepara mendukungnya.

Elit poltik kesembilan parpol tersebut juga mendampingi Subroto saat mendaftar ke KPU. PPP yang menjadi pengusung pun berada di garda depan dengan tulisan ayat kursi raksasa yang diklaim merupakan pemberian kiyai kharismatik Mbah Maemoen Zubair Rembang.

Selain PPP, delapan partai lainya juga membawa bendera masing-masing dalam rombongan. Semuanya seakan guyub untuk mendukung Subroto. Tanpa pamrih dan tak ada pembagian kue saat jadi nanti.

Secara garis politik, kondisi itu tentu banyak untungnya. Terlebih akan banyak yang akan bergerak mencarikan suara bagi Subroto. Ini lantaran setiap partai memiliki massa yang kuat disetiap kecamatan. Mereka pun hanya mengkode ‘bergerak’ maka semuanya akan bergerak.

Selain itu, untuk finansialnya juga bakal lebih mudah. Meski, Subroto ataupun Marzuqi sama-sama kuat dalam hal finansial, tapi Subroto yang juga seorang penusaha akan lebih mudah mencarindoro untuk menopang keuangannya. Bahkan, partai politik pengusung pun sudah pasti sangat siap untuk mendukung Subroto luar dalam.

Sehebat apapu tim pemenangan, ujung tombak pencari massa di lapangan yang harus di-gendeli kuat-kuat. Terutama ditingkat desa. Jika ingin menang, Marzuqi yang kalah dibeberapa hal harus segera memutar otak, mengingat 14 Februari sudah semakin dekat.

Di sisi lain, Marzuqi juga harus siap dengan status tersangka yang disandangnya saat ini. Status tersebut bisa jadi akan digulirkan dan kembali diurus. Apalagi kasus itu berkaitan erat dengan uang rakyat yang diberikan dalam bentuk Bantuan Politik (Banpol).

Jika salah langkah bisa jadi Marzuqi akan dijebloskan ke jeruji besi. Jika hal itu benar dilakukan tamatlah sudah. Ia tak bisa melanjutkan sebagai calon kepala daerah.

Hal itulah yang kemungkinan besar menjadi bahan pertimbangan parpol lain termasuk PPP untuk mendukung Marzuqi. Mereka seolah tak mau, calon yang didukung itu seorang tersangka korupsi dan setiap saat bisa dijebloskan ke penjara.

Namun, apapun itu semua keputusan partai. Dan hanya partai yang tahu alasan pasti mereka tak mendukung Marzuqi. Karenanya, banyak yang menanti langkah apa yang akan dilakukan Marzuqi  untuk memenangkan pilkada. (*)

Lomba Gowes Tanjakan 200 Meter Berlangsung Meriah

Peserta Lomba Gowes berusaha keras menaklukkan tanjakan 200 meter di Gebog, Kudus. (SSBC)

Peserta Lomba Gowes berusaha keras menaklukkan tanjakan 200 meter di Gebog, Kudus. (SSBC)

MuriaNewsCom, Kudus – Sukun Spesial Bicycle Comnunity (SSBC) Kudus menggelar Lomba Gowes tanjakan 200 meter, di Dukuh Mojo Agung, Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kudus, Minggu (18/9/2016). Sekitar 80 orang anggota ikut serta dalam even tersebut. Mereka berlomba cepat agar bisa melewati lintasan tersebut.

Pengurus SSBC Kudus Sukaryono mengatakan, peserta tersebut dibagi menjadi empat kategori sesuai kelompok usia. Yakni, kelompok usia 0-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, dan 51 – 75 tahun. ”Empat katagori ini untuk mempermudah perlombaan. Selain itu juga supaya adil sesuai jenjang usia masing-masing,” ujar Sukaryono.

Ia menyebutkan, meski dibagi menjadi empat kelompok, panitia juga menetapkan pembalap tercepat. Penentuan tersebut ditetapkan berdasarkan waktu yang diperoleh para peserta selama menaklukkan lintasan. “Untuk yang tercepat diraih Feri dengan catatan waktu 39 menit 22 detik,” sebutnya.

Selain Feri, di kelompok usia 0-30 tahun Selamet juga berhasil menyabet gelar tercepat. Disusul Rosyid di tempat kedua dan Wiwik di tempat ketiga. Sedangkan di kelompok usia 31-40 tahun peringkat pertama diraih Feri, disusul Japung sebagai runner up, dan Is Haryanto di peringkat tiga. “Sementara di kelompok usia 41-50 tahun, juaranya diraih Ulil. Sedangkan di tempat kedua diraih Rofiq, dan B Atiyanto di peringkat tiga,” ungkapnya.

Kelompok usia 51-75 tahun gelar juara disematkan kepada Rozi (53). Ia berhasil mengalahkan Malkan (52) yang harus puas di peringkat dua dan Galeh (60) yang berada di peringkat ketiga. “Dari panitia juga menyiapkan hadiah uang tunai untuk para pemenang di masing-masing kelompok. Meski jumlahnya tak berapa, kami berharap bisa menambah kebersamaan antar anggota,” pungkasnya.

 

3 Besar Tercepat Lomba Gowes Menanjak 200 Meter

Kelompok 0-30 Tahun    Selamet, 20 tahun (juara)

Rosyid, 21 tahun (runner up)

WIwit, 29 tahun (peringkat tiga)

 

Kelompok 0-30 Tahun    Feri, 31 tahun (juara)

Japung, 33 tahun (runner up)

Is Haryanto, 36 tahun (peringkat tiga)

Kelompok 41-50 tahun  Ulil, 49 tahun (juara)

Rofiq, 45 tahun (runner up)

B Atiyanto, 49 tahun (peringkat tiga)

 

Kelompok 51-75 tahun Rozi, 53 tahun (juara)

Malkan, 52 tahun (runner up)

Galeh, 60 tahun (peringkat tiga)

Foto selengkapnya di FB SSBC Sepeda Kudus

Editor : Akrom Hazami

10 Besar Band WavesTones 2016 Diberi Workshop

waves-e

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sepuluh band terpilih dalam kontes WavesTones#2, Kudus Indienesia bersama W Mld, bersiap rekaman gratis. Di antaranya, band akan mendapatkan pelatihan (workshop) guna memudahkan proses rekaman nanti.

Hal itu disampaikan Ketua Kudus Indienesia Doni PM. Menurutnya, workshop dilakukan untuk memberi gambaran rekaman yang akan mereka lakoni. Termasuk dalam hal penempatan lagu di album kompilasi WavesTones#2.

“Di tahun pertama (WavesTones #1) album kompilasi terdiri dari 10 band terpilih dan beberapa band pilihan panitia. Tahun ini pun demikian. Tapi kita akan prioritaskan 10 band yang memenangi WavesTones tahun ini,” katanya.

Setelah rekaman usai, album kompilasi tersebut juga akan digandakan dan disebar ke radio-radio ternama di Indonesia. Tujuannya untuk mempromosikan band yang masuk dalam album kompilasi.

“Selain radio, rencananya kami juga akan mengenalkan mereka ke khalayak umum. Salah satunya dengan tampil di kafe-kafe. Saat ini kami sudah menjalin komunikasi dengan mereka,” ungkapnya.

Pengelola kafe, lanjutnya, semua menyambut dengan tangan terbuka. Mereka pun siap untuk mendukung dan menyediakan waktu sesuai dengan keinginan panitia.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan hal tersebut. Semoga saja dalam waktu dekat bisa segera dilakukan,” imbuhnya

Editor : Akrom Hazami

Material Plat Nomor Kendaraan Habis, Berkah atau Masalah?

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

BAGI Anda yang memiliki motor baru atau sedang menganti plat nomor kendaraan karena masanya habis, jangan kaget jika hanya diberi secarik kertas oleh petugas Satuan Lalulintas (Satlantas) yang bertugas di Samsat.

Hal ini lantaran, material Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau bahan pembuat plat nomor kendaraan habis sejak bulan Mei lalu. Ironisnya, habisnya stok tersebut skalanya nasional dan belum tahu kapan material tersebut ada lagi.

Akibatnya, banyak antrean pembuatan plat nomor kendaraan menumpuk. Salah satunya di Kabupaten Jepara.

Hingga awal September, kabupaten yang dikenal dengan Kota Ukir tersebut sudah ada penumpukan hingga 20 ribu pemohon. Jumlah tersebut tentu sangat besar. Apalagi, setiap harinya, jumlah itu terus bertambah.

Jika dalam empat bulan saja sudah ada 20 ribu, maka ada sekitar lima ribu pemohon dalam satu bulan. Sedangkan jika dihitung per hari ada sekitar 166 pemohon (5 ribu dibagi 30 hari) yang datang ke samsat untuk meminta plat nomor.

Itu di Jepara, kabupaten paling barat di eks Karesidenan Pati dan tidak di lalui jalur utama pantura. Lantas bagaimana dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga Surabaya? Sayang banyak media yang tak menjamahnya.

Usut punya usut, habisnya material TNKB ternyata berasal dari faktor teknis. Menurut Kasatlantas Polres Jepara AKP Andhika Wiratama, keterlambatan pasokan material karena proses tender TNKB belum selesai dan masih dalam proses.

Hal itu tentu sangat mengejutkan. Polisi yang terkenal dengan tindakan cepatnya saat razia ternyata dibuat lamban seperti keog dalam proses tander TNKB. Sementara, image tander proyek yang melibatkan uang puluhan miliar tentu erat kaitannya dengan ‘permainan’. Tapi, mari kita berdoa semoga persepsi itu tidak ada di Polri.

Di luar hal itu, masyarakat yang tak mendapatkan plat nomor sudah pasti kecewa dan was-was. Alasan utamanya tentu khawatir jika ditilang polisi.

Perasaan tersebut sangat wajar dan bisa dimaklumi. Bayangkan saja, saat ada razia polisi di jalan, mereka yang sudah mengenakan helm, sepion lengkap, STNK, lampu menyala, dan plat nomor kendaraan ada, tapi tidak memiliki SIM sudah pasti lebih tenang.

Bahkan, bisa jadi tidak ikut diperiksa, karena dilihat sudah lengkap. Lantas, bagaimana jika tidak ada plat nomor kendaraan. Sudah tentu akan diperiksa dan diminta menunjukkan surat-surat kendaraan. Termasuk SIM dan berbuntut pada penilangan.

Hanya, AKP Andhika Wiratama meminta warga yang belum bisa mendapatkan plat kendaraannya untuk tidak panik. Apalagi, jika harus membuat plat palsu. Selain melanggar undang-undang hal itu juga tidak dibenarkan.

Ia pun berkali-kali menegaskan jika plat nomor tidak menjadi masalah. Asal bisa menunjukkan STNK dan kertas yang diberikan samsat setempat sebagai bukti. Hanya, jika dalam pemeriksaan diketahui ada pelanggaran lain akan tetap ditilang.

Meski begitu, banyak masyarakat yang memilih untuk datang ke pemberi jasa pembuatan plat nomor kendaraan. Mereka berbondong-bondong pesan plat nomor sesuai STNK yang dimiliki.

Pembuatannya pun tak memerlukan waktu lama. Bahkan, hanya dalam hitungan jam. Itu lebih menyenangkan dari pada harus menunggu Samsat yang tak ada kepastian kapan plat nomor akan jadi.

Namun, pembuatan plat nomor dari pemberi jasa itu tidak gratis. Mereka harus membayarnya. Besarannya berkisar antara Rp 30 ribu hingga Rp 65 ribu. Jumlah itu sesuai dengan permintaan pemesan.

Para penjual jasa ini juga terbilang cukup lihai. Mereka memiliki plat yang bertuliskan Satlantas Polri dan logo Polri yang tertera di plat kendaraan. Tulisan dan logo itu juga asli dari Kepolisian Republik Indonesia. Tapi, berupa daur ulang plat kendaraan yang sudah kedaluarsa.Plat yang seperti ini biasanya yang paling mahal.

Sepintas polisi tentu sulit membedakan. Bahkan nyaris tak ada perbedaan. Jika tidak teliti, sudah pasti mereka akan tertipu. Hal itu sering menjadi solusi para pemilik kendaraan untuk ambil aman.

Dengan stigma tersebut, tak ayal jika tempat pembuatan plat nomor ramai dan menjadi jujugan para pengendara. Terlebih, di kota-kota besar termasuk Jepara sendiri terdapat banyak sekali jasa pembuatan plat nomor. Polisi pun tahu itu.

Salah satu pemberi jasa di Kecamatan Nalumsari bahkan mengaku bisa melayani 10 hingga 25 pembuatan plat nomor dalam satu hari dengan dibantu dua orang karyawan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan jumlah di hari-hari biasa yang hanya mencapai 15 plat nomor.

Sementara uang yang dapatkan dalam satu hari bisa mencapai Rp 1 juta. Hal itu juga sudah terjadi sejak Mei lalu. Hanya jumlah itu bukan jumlah konstan. Setiap hari berubah-ubah. Kadang banyak kadang juga sedikit.

Sedangkan bahan baku pembatan plat berasal dari plat kendaraan yang sudah tidak berlaku yang didapat dari tukang rosok maupun pemulung. Satu kepingnya, kadang plat nomor dihargai mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu tergantung tahunnya. Praktis, hal itu membuat para pembuat plat nomor panen besar.

Berkaca dari itu, kalau memang yang dilakukan para penjual jasa melanggar undang-undang, pihak kepolisian harus lebih tegas. Kalaupun ada tindakan, mereka harus segera memberikan sosialisasi.

Tujuannya, selain untuk mengedukasi juga untuk mengarahkan kalau apa yg dilakukan itu salah. Kalau tidak segera dilakukan, pemberi jasa pembuatan plat nomor kendaraan tak akan tahu.

Hanya, polres setempat harus sering kali melapor ke satlantas terkait kondisi di lapangan. Semakin lama material tertunda, masyarakat akan semakin jengah. Ini pun bisa mengurangi kepercayaan publik. Terlebih keterlambatan kali ini berkaitan dengan tander yang dilakukan.

Lantas, bagaimana menurut Anda, apakah habisnya material plat nomor ini. Berkah atau musihab(*)

Memahami Aksi Para Penagih Janji

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

PEKAN lalu, tepatnya Hari Rabu (7/9/2016) sejumlah Warga Mijen, Kecamatan Kaliwungu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Desa Mijen (FKMDM) melakukan aksi blokade Jalan Lingkar Utara.

Mereka merasa jengah lantaran janji manis Pemkab Kudus terkait pengadaan sertifikat sebagai ganti rugi lahan yang digunakan untuk pembuatan jalan, tak kunjung terealisasi. Mereka juga kuatir, Pemkab bakal ingkar janji.

Pikiran tersebut muncul setelah puluhan warga yang dijanjikan sertifikat sudah bersabar untuk menunggu selama 14 tahun. Tepatnya sejak 2002 lalu. Karena itu, mereka nekad untuk menutup jalan Lingkar Utara Kudus yang tengah dalam pekerjaan.

Menutupnya pun sangat sederhana. Mereka menggunakan bambu. Panjangnya sekitar enam meter dan ditopang bambu lagi hingga berbentuk segitiga. Untuk menguatkannya, warga juga menggunakan tali seadanya. Ada rafia, tali dari bambu, hingga rotan. Setelah itu blokade dibalut dengan atribut demo berisi tuntutan-tuntutan warga.

Jika dilihat dari bahannya itu, enam petugas Satpol PP sudah pasti bisa menyingkirkannya dengan mudah. Namun, pemkab sangat tahu langkah itu akan memperuncing suasana.

Apalagi, mereka menempatkan beberapa warga untuk berjaga-jaga blokade yang dibuat dibongkar atau tidak setelah seharian (7/9/2016) berdemo.

Akibatnya, pembangunan jalur lingkar tersebut terganggu. Pembangunan dalam satu hari itu mandek. Kalaupun ada aktivitas pembangunan juga tidak maksimal. Para pekerja tentu kuatir jika mereka menerobos, nyawa akan jadi taruhannya.

Maklum saja, puluhan warga yang melakukan aksi tentu sudah berfikir masak-masak tentang apa yang dilakukan. Termasuk melawan orang yang mencoba untuk membongkar blokade yang dibuat.

Melihat hal itu, pemerintah baru kalang kabut. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus yang bertugas untuk membuat sertifikat tanah langsung turun di lapangan. Mereka menggunakan seribu bujuk rayu supaya blokade dihentikan.

Tak hanya BPN, dua dinas (Cipkataru dan BPESDM) Kudus yang bertugas untuk menyelesaikan pembangunan jalur lingkar tersebut juga turun gunung. Termasuk Camat, Kepala Desa beserta perangkat.

Meski dirayu, keinginan warga yang demo ternyata tak goyah.  Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah seolah-olah sudah luntur. Mereka juga sudah tak ingin dibodohi dengan janji-janji untuk kesekian kali dan mengancam akan memblokade jalan hingga tuntutan terealisasi.

Ancaman tersebut ternyata benar-benar dilakukan. Selasa (13/9/2016) blokade tersebut ternyata masih ada. Aksi lobi yang dilakukan Pemerintah ternyata buntu. Warga pun masih tetap bersikukuh pada pendiriannya.

Berkaca dari hal itu, sebenarnya ada dua pertanyaan yang justru timbul. Pertama, kepekaan pemerintah dan kedua adalah komunikasi dengan masyarakat.

Secara matematis, waktu 14 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dengan belasan tahun itu, BPN tentu bisa menyelesaikan pengukuran tanah yang dimiliki 92 warga tersebut. Bahkan, sertifikat sudah jadi.

Hanya, mungkin mereka (BPN) lupa kalau ada tanggungan membuat sertifikat tanah di kawasan tersebut. Atau, mereka menganggap masyarakat lupa untuk membuat sertifikat sebagai ganti rugi tanah tersebut. Ah.. entahlah

Di luar aspek itu, BPN salah besar juka alasan yang dipakai untuk menghibur warga adalah proses pembuatan sertifikat membutuhkan waktu lama. Warga yang berdemo sudah kenyang dengan waktu yang diberikan ke BPN. Jika 14 tahun kurang harus berapa lama lagi?

Dengan kata lain, warga membutuhkan action langsung. Dua dinas baik Cipkataru dan BPESDM bersama BPN harusnya langsung mencocokkan data untuk kelapangan. Siapa saja yang tanahnya masuk dalam proyek Jalur Lingkar Utara langsung dipetakkan. Setelah dipetakkan langsung diukur dan diproses.

Setiap warga yang tercantum, diminta ke balai desa atau ke kantor BPN untuk melengkapi berkas. Setelah itu, warga diberi penjelasan tentang rentan waktu untuk mengambil sertifikat.

Terlebih, sebagaimana kita ketahui proses pembuatan sertifikat memang tidak bisa instan. Setidaknya ada waktu (bisa satu atau dua pekan bahkan satu bulan) dari pengukuran hingga jadi. Tergantung sawah yang dimiliki. Tapi harus ditepati, jangan molor lagi.

Langkah tersebut tentu bisa membuat  warga yang melakukan demo lebih percaya. Jika masih tidak percaya, pemerintah harus berani membuat surat perjanjian hitam di atas putih menggunakan materai terkait pengadaan sertifikat.

Hal itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Diakui atau tidak setelah menunggu 14 tahun kepercayaan masyarakat tersebut tentu sudah luntur. Artinya, masyarakat pun bisa beraktifitas kembali dan pembangunan sarana publik berupa jalur lingkar utara bisa kembali dikerjakan. (*)

September dan Memori Kelam Persijap

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

NAMA besar Persijap Jepara  memang sudah membumbung tinggi di dunia sepak bola Tanah Air. Tim kebanggaan wong Jepara itu sudah menapakkan prestasi apik di galeri sepak bola sejak promosi ke Liga Super Indonesia (ISL) tahun 2007 lalu.

Di tahun 2008, Persijap semakin diperhitungkan. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu berhasil menduduki peringkat enam Liga Super Indonesia dan meraih peringkat empat besar di Copa Indonesia.

Tak hanya itu, Persijap bahkan menjadi satu-satunya wakil Jawa Tengah di ISL setelah PSIS Semarang didepak dari Liga Super Indonesia. Tim Mahesa Jenar (sebutan PSIS) itu, degradasi setelah menjadi juru kunci klasmen akhir Grup Barat ISL.

Hanya, apa hubungannya September dengan Persijap? Secara herarki, bulan September dengan Persijap memang tak ada hubungannya. Persijap sendiri lahir pada 11 April 1954. Tentu ini bukan tentang kelahiran. Jadi ada apa dengan bulan September dengan Persijap? Mari kita lihat.

Bagi para pencinta sepak bola, terutama Barisan Suporter Persijap Sejati (Banaspati) dan Jepara Tifosi Mania (Jetman) tentu masih ingat betul kapan Persijap melakukan laga terakhir di  ISL.

Kala itu, Persijap dibantai habis-habisan dan dipermalukan di kandang sendiri dengan delapan gol tanpa balas. Arema Cronous yang menjadi algojo seakan menunjukkan perbedaan kelas dan membuat suara ribuan suporter terbungkam.

Nyanyian kemenangan yang biasa dikumandangkan di Stadion Gelora Bumi Kartini pun langsung musnah. Hampir semua pemain, terutama sang kapten Evaldo Silva tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Itu terlihat jelas dari matanya yang berkaca-kaca. Terutama, saat ia dan pemain persijap mengucapkan salam kepada suporter dengan berbaris di hadapan ribuan suporter.

Ya, suasana haru itu terjadi pada September 2014 lalu. Tepatnya pada tanggal 5 atau empat hari sebelum Hari Olahraga Nasional (Haornas).

Kala itu, Persijap memang dirundung masalah luar dalam selama liga. Dari segi finansial, manajemen sudah tertatih-tatih. Ditambah lagi, delapan pemain hengkang meninggalkan Laskar Kalinyamat.

Sementara Arema Cronous yang menjadi lawan sedang dalam kondisi prima. Selain menjadi pemuncak klasemen Wilayah Barat, mereka juga didukung keuangan dan pemain berkelas. Atas dasar itu, para suporter pun bisa memaklumi. Mereka pun tetap menyemangati Persijap untuk tetap berlaga, walaupun di Divisi Utama.

Persijap akhirnya melakoni laga di kasta kedua sepak bola Tanah  Air dengan legawa. Ditahun pertama, Persijap langsung diperhitungkan oleh kontestan Divisi Utama. Maklum saja, nama besar Persijap memang sudah tak diragukan lagi. Mereka pun bermain apik, dan berhasil masuk lima besar.

Hanya, di akhir perjalanan, Badan Liga ada gejolak. Mulai dari sepak bola gajah hingga kurangnya transparansi anggaran oleh penyelenggara membuat FIFA turun tangan. Selain itu, ada gap dari PSSI dan Kemenpora. Akhirnya Liga bubar. Mau tidak mau liga terhenti. Itupun terjadi pada bulan September.

Setelah kompetisi mandek, angin segar muncul dari kompetisi Indonesia Soccer League (ISC) di awal tahun 2016. Kompetisi ini sengaja dibuat hampir mirip dengan sistem ISL. Yakni terdiri dari dua kasta, ISC seri B dan ISC. Untuk ISC Seri B, para kontestan yang bermain di Divisi Utama. Sedangkan ISC berisi tim yang berada di ISL.

Mereka pun menganut sistem promosi. Mereka yang berhasil menjadi juara berhak masuk ke ISC. Sementara yang berada di dasar klasemen ISC harus turun ke ISC seri B (degradasi). Tapi degradasi tak berlaku di ISC seri B.

Persijap berlaga di ISC seri B di Grup IV bersama PSIS, Persipur Purwodadi, PPSM Magelang,PSIM Jogja, PSIR dan beberapa tim lain langsung tancap gas. Para pemain muda Persijap sudah disiapkan.

Namun, Dewi Fortuna tak berpihak pada Persijap. Laskar Kalinyamat gagal melaju ke babak 18 Besar ISC seri B secara dramatis setelah PSIM Yogyakarta menang WO dari PPSM Sakti Magelang. Padahal kala itu Persijap tengah menunggu hasil laga. Ini lantaran Persijap bersaing ketat dengan PSIM. Jika PSIM kalah, Persijap bisa melaju ke Babak 18 Besar.

Entah kebetulan atau tidak, momen menjengkelkan itu terjadi pada bulan September. Hanya kali ini bukan tanggal 5 September (saat Persijap didepak dari ISL), melainkan pada 6 September.

Padahal, Persijap mulai membuat sekema baru. Mereka baru saja mulai mengatur finansial untuk laga lanjutan. Buktinya, CEO Persijap M Said Basalamah menyerahkan 60 persen saham Persijap ke Esti Puji Lestari yang merupakan penyokong Persijap untuk menambah kepercayaan.

Di sisi lain, kegagalan Persijap ke Babak 18 Besar membuat M Said Basalamah berfikir realistis. Ia pun berdalih ada hikmah dibalik kegagalan tersebut. Salah satunya dengan menyiapkan tim untuk menyongsong perhelatan Divisi Utama dari Liga Indonesia. Apalagi, Kemenpora dan PSIS dikabarkan sudah islah dan siap menggulirkan liga kembali.

Semoga saja Persijap bisa lolos dan kembali promosi ke ISL lagi ya pak. Dan tidak tidak terhenti di bulan September. (*)

Memahami Dilema Biro Wisata Karimunjawa

 Supriyadi terassupriyadi@gmail.com


Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

DUNIA pariwisata di Kabupaten Jepara, khususnya Karimunjawa saat ini mulai bergejolak. Beberapa biro wisata yang bermukim di Kota Ukir mulai menekam kepala karena beberapa kebijakan yang dinilai tak lazim.

Salah satunya adalah besaran retribusi atau biaya masuk ke Karimunjawa. Ini menyusul kebijakan pemerintah yang mulai memberlakukan retribusi di Dermaga Kartini, tempat para wisatawan menyebrang dari Jepara ke Pulau Karimunjawa.

Di Dermaga Kartini tersebut, retribusi memang ditentukan per kepala. Mulai dari wisatawan domestik (termasuk orang-orang di biro wisata) hingga wisatawan mancanegara. Untuk wisatawan domestik, pemerintah menarik retribusi sebesar Rp 5.000 per orang, sedangkan untuk wisatawan mancanegara ditarik Rp 10 ribu per orang.

Besaran tersebut memang sudah sangat lazim dan sering diterapkan di beberapa tempat wisata. Bahkan ada yang lebih mahal. Namun, bagi para biro perjalanan wisata ke Karimunjawa, yang bermukim di Jepara, tidak.

Mereka menilai kebijakan tersebut kurang tepat dan tak etis. Alasannya, penarikan retribusi dilakukan di dermaga bukan di pintu masuk Karimunjawa. Padahal, wisatawan yang menuju Karimunjawa tidak hanya melalui Dermaga Kartini.

Beberapa biro perjalanan yang berasal dari luar kota, juga sering memanfaatkan perjalanan dari Semarang, baik itu menggunakan pesawat ataupun kapal cepat. Ditambah lagi, kapal cepat Ekspres Bahari juga sudah membuka trayek dari Pelabuhan Kendal ke Karimunjawa.

Artinya, tidak semua wisatawan yang menuju Karimunjawa akan terkena retribusi. Hanya mereka yang melalui Deramaga Kartini.

Hal inilah yang menimbulkan kecemasan bagi para biro wisata di Jepara. Mereka pun mulai itung-itungan keuntungan. Apalagi mereka masih harus menanggung semua akomodasi termasuk makan minum, penginapan, dan paket tempat wisata yang dituju. Hal itu tentu butuh dana besar.

Sementara, keuntungan biro wisata memang berasal dari selisih harga yang dibanderol dengan biaya yang dikeluarkan.

Dengan kata lain, hukum ekonomi akan berlaku. Siapa yang bisa menekan pengeluaran akan untung. Dan siapa yang tak bisa menekan pengeluaran akan kebobolan. Hanya ada dua pilihan bagi perjalanan biro wisata, yakni menaikkan harga atau menerima keuntungan yang sedikit itu.

Bagi biro wisata di Jepara, pilihan tersebut tentu seperti memakan buah simalakama. Jika memilih pilihan pertama, mereka akan kalah saing dari biro wisata luar kota dengan tujuan yang sama.

Sementara jika memilih pilihan kedua, mereka tentu harus memikul beban yang sangat tinggi. Terlebih bagi mereka yang mengganungkan pekerjaan dari biro wisata sebagai mata pencaharian utama. Lagi-lagi persoalan yang dihadapi sangat pelik karena berurusan dengan perut.

Hal inilah yang membuat biro wisata ‘ngembor’ dan menghujat pemerintah. Terlebih lagi, sebelum diterapkan retribusi, masuk ke Karimunjawa bisa sesuka hati. Tak ada bayar bea masuk. Paling hanya kapal, hotel, konsumsi, dan biaya masuk atau pembayaran tiket fasilitas wisata saat di Karimunjawa.

Berkaca dari sini, permintaan biro wisata untuk melakukan pemerataan retribusi memang ada benarnya. Pemerintah pun harus menelaah baik-baik dan mencermati apa yang menjadi permintaan biro wisata. Ini bukan hanya setuju atau tidak setuju. Melainkan ada aspek yang lebih besar yang akan menggelinding bak bola salju.

Bayangkan saja, jika retribusi diterapkan di pintu masuk Kaimunjawa, pemerintah akan mendapat pemasukan dari wisatawan yang datang. Baik yang melalui Semarang, Kendal, atau Jepara. Semua akan masuk ke kantong Pemkab Jepara. Itupun kalau tidak dikorupsi sih.

Sementara, jika retribusi hanya diterapkan di Dermaga Kartini, hal itu tentu akan membuat Pemkab Jepara rugi dua kali. Yang pertama mereka kecolongan dari biro wisata yang berasal dari luar kota. Yang kedua pintu masuk ke Karimunjawa dari Jepara terhambat. Para biro wisata akan beralih ke Semarang atau Kendal untuk menyabrang ke Karimunjawa.

Secara matematis, jika ada 100 wisatawan domestik dari Jakarta, mereka akan kehilangan Rp 500 ribu (Rp 5.000×100).  Jumlah tersebut, bagi biro wisata bisa jadi sangat berarti. Apalagi, dihitung dari jarak, mereka akan lebih untung untuk menyabrang dari Semarang atau Kendal. Selain menghemat Rp 500 ribu, mereka juga bisa menghemat BBM (perjalanan ke Jepara).

Bagi sebagian orang ini mungkin hal yang sepele. Tapi jika dibiarkan bisa dipastikan kunjungan wisatawan dari Jepara perlahan-lahan akan berkurang, hingga tak ada wisatawan yang memilih Jepara sebagai tempat menuju ke Karimunjawa. Karena itu, pemerintah harus lebih bijak untuk membuat kebijakan.

Selain itu, retribusi yang diterapkan di dermaga Kartini tak memiliki keistimewaan. Jika mau tetap dipertahankan, pemerintah pun harus rela berkorban. Mungkin memberikan diskon atau penggratisan di beberapa wahana wisata.

Atau, kalau berani pemerintah bisa menaikkan retribusi menjadi 500 hingga seribu kali lipat dan menanggung semua biaya akomodasi mulai dari, penyebrangan, biaya hotel, makan minum, hingga masuk daerah wisata (daratan/bawah air) selama sepekan. Itu malah bisa menyedot wisatawan melalui Dermaga Kartini Jepara dan wisatawan akan meningkat. (*)

E-KTP dan 30 September

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

TANGGAL 30 September 2016 bakal menjadi momen penting bagi warga Indonesia. Selain bertepatan dengan G30S PKI, Kementerian Dalam Negeri telah mengumumkan batas akhir bagi masyarakat merekam data  Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang jatuh pada tanggal tersebut.

Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016 yang disebar ke semua pemerintah daerah, baik tingkat provinsi ataupun kabupaten.

Tak ada yang salah dengan edaran tersebut. Akan tetapi apa yang akan terjadi setelah kebijakan tersebut diterapkan. Bagi Anda yang belum melakukan perekaman E-KTP sesuai dengan tanggal yang ditentukan, siap-siaplah kehilangan semua fasilitas yang Anda miliki.

Ini lantaran, data kependudukan warga yang belum melakukan perekaman akan dihapus dari database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Artinya, warga bakal banyak kehilangan hak pelayanan saat mengurus sesuatu yang mewajibkan dengan kartu penduduk. Misalkan saja, pengurusan BPJS, pengurusan SIM, izin usaha, lamaran kerja ke perusahaan atau PNS, pengurusan pendidikan, perbankan, pengurusan nikah, dan sebagainya.

Demikian pula sebaliknya, bagi Anda yang memiliki E-KTP bakal mendapatkan semua fasilitas tersebut dengan mudah. Negara pun akan lebih gampang menemukan data diri Anda karena sudah ada di database.

Keinginan tersebut tentu saja sangat mulia. Namun, praktik lapangan untuk menuju hal itu justru banyak kendala. Contoh saja di Jepara. Kabupaten yang dikenal dengan nama Kota Ukir tersebut saat ini harus memutar otak untuk menuntaskan 816.631 jiwa untuk melakukan perekaman.

Ironisnya, dari data Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil (Dindukcapil) Jepara, masih ada 22.010 warga yang belum melakukan perekaman E-KTP. Jumlah tersebut terbilang fantastis. Jika, mereka masih belum memiliki E-KTP hingga batas waktu yang ditentukan, siap-siaplah terkatung-katung.

Sayangnya, hal penting ini tidak banyak masyarakat yang tahu. Sementara, pengurusan E-KTP di Jepara lamban. Banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut. Yang paling dominan adalah habisnya blangko dalam skala nasional, minimnya SDM yang mengoperasikan alat E-KTP, dan terbatasnya alat.

Dari pantauan lapangan, blangko E-KTP yang sempat habis memang membuat pelayanan E-KTP di setiap daerah tersendat. Padahal, blangko tersebut berasal dari pusat. Hal ini pun membuat publik bertanya terkait kesiapan pemerintah.

Sementara di Jepara sendiri sumber daya manusia yang melakukan perekaman baik ditingkat kecamatan ataupun di dinas sangat minim. Kepala Bidang Kependudukan pada Dindukcapil juga mengamini pernyataan itu. Bahkan ia mengakui yang ada hanya itu-itu saja. Jika satu tidak berangkat atau perangkat error mungkin pekerjaan akan ngendon.

Sedangkan untuk alat, permasalahannya juga sama. Beberapa perlengkapan mulai dari alat iris mata untuk mendeteksi kornea seseorang, kamera, laptop, dan pendeteksi sidik jari juga minim. Jika melakukan pengadaan, prosesnya juga rumit. Apalagi, program tersebut merupakan program nasional.

Tak hanya itu. Lambannya pengurusan dan pembuatan E-KTP yang memakan waktu berhari-hari juga dikarenakan alat pencetak E-KTP yang tak sebanding dengan pengaju E-KTP. Saat ini Dindukcapil Jepara mengaku hanya memiliki empat mesin pencetak dengan kapasitas 150 keping dalam satu hari.

Artinya, Jepara hanya bisa mencetak E-KTP setiap harinya hanya 600 E-KTP. Padahal ada 22.010 warga yang belum melakukan perekaman. Sedangkan, dinas juga memiliki tunggakan pencetakan E-KTP hingga delapan ribuan. Rinciannya, empat ribu dari sisa 2012 dan empat ribu sisanya sisa bulan Juli 2016 kemarin.

Secara matematis, total pencetakan E-KTP hingga tanggal 30 September 2016 masih ada 30 ribu. Padahal, waktu yang ada (dari tanggal 25 Agustus 2016) hanya menyisakan waktu 35 hari. Dengan kata lain, Jepara membutuhkan waktu 50 hari. Jumlah itu didapat dari 30 ribu dibagi sisa waktu yang ada. Itu pun kalau Dindukcapil Jepara bekerja 7 hari tanpa libur.

Hanya, itung-itungan tadi merupakan jumlah ideal jika ingin mengejar target keseluruhan. Namun berdasarkan amanat surat edaran kemendagri, mereka yang sudah melakukan perekaman tidak akan dicoret dari database. Ini lantaran data diri sudah masuk, dan tinggal menunggu pencetakan. Yang menjadi pokok adalah mereka yang belum melakukan perekaman atau 22.010 warga (Jepara).

Oke, mari kita hitung. Saat ini ada 22.010 warga yang belum melakukan perekaman. Jika masih menyisakan 35 hari sedangkan kapasitas perekaman dan pencetakan hanya 600 jiwa, maka dibutuhkan waktu 36,5 hari (lebih 1,5 hari). Itupun kalau pelayanan buka tujuh hari full tanpa libur dan peserta perekaman datang sesuai jumlah maksimal.

Dengan kata lain, Dindukcapil Jepara mulai hari ini tak bisa duduk manis di belakang meja  dan menunggu warga datang. Mereka harus segera mensosialisasikan kekurangan ke masyarakat dan bertindak cepat.

Salah satunya, Dindukcapil Jepara bisa menggalakkan kembali program jemput bola ke desa-desa dengan dipusatkan di kecamatan. Setiap kepala desa, kembali diminta mendata warganya terkait siapa saja yang belum melakukan perekaman dan mengundang warga tersebut untuk perekaman.

Saat memberikan undangan, warga juga wajib diberi pemahaman terkait apa yang akan terjadi jika belum memiliki E-KTP. Meski terbilang susah, karena waktu yang sudah mepet, langkah itu mungkin paling efektif.

Ini mengingat, setiap kecamatan bisa melakukan perekaman E-KTP meski pencetakannya dilakukan di kantor dinas. Hanya saja, hal tersebut harus dilakukan setiap hari dan bukan menjadi tindakan latah (sepekan hanya satu atau dua kali). (*)

Ada Lomba Foto Unik di HUT RI PR Sukun, Lho

Salah satu tim yang mengikuti lomba tumpeng, terlihat berfoto di booth yang sudah disediakan panitia HUT ke 71 RI dan HUT ke 69 PR Sukun, yang berlangsung di Sukun Sport Center, Rabu (17/8/2016). (MuriaNewsCom/Supriyadi)

Salah satu tim yang mengikuti lomba tumpeng, terlihat berfoto di booth yang sudah disediakan panitia HUT ke 71 RI dan HUT ke 69 PR Sukun, yang berlangsung di Sukun Sport Center, Rabu (17/8/2016). (MuriaNewsCom/Supriyadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Selain lomba tumpeng, ada juga lomba lain yang tidak kalah unik di peringatan HUT ke 71 RI dan HUT ke 69 PR Sukun, yang berlangsung di Sukun Sport Center, Rabu (17/8/2016).

Lomba itu adalah lomba foto bersama dengan tumpeng yang dibawa oleh masing-masing peserta. Panitia menyediakan booth menarik, sebagai lokasi berfoto dari peserta.

Booth itu berupa sebuah replika truk berwarna biru. Dengan latar belakang Gunung Muria, yang terlihat sangat pas. Kemudian masing-masing peserta melakukan sesi foto di sana. Mereka bebas mengekspresikan gayanya bersama dengan tumpeng masing-masing.

Nantinya, hasil foto tersebut juga dinilai tim juri, berdasarkan dari berbagai ekspresi yang diperlihatkan peserta. Sehingga peserta memang berlomba-lomba untuk menampilkan gaya sebaik mungkin, yang akan memikat dewan juri foto.

”Yang penting tadi sudah bergaya sebaik mungkin. Tapi tidak tahu hasilnya bagaimana. Karena selain ikut memeriahkan HUT RI dan HUT Sukun ini, kita juga senang karena acaranya seru,” kata Marinda, dari Tim Rumah Timur.

Pemenang lomba tumpeng dalam rangka HUT ke 71 RI dan HUT ke 69 PR Sukun, berfoto bersama dengan tim juri.(MuriaNewsCom/Supriyadi)

Pemenang lomba tumpeng dalam rangka HUT ke 71 RI dan HUT ke 69 PR Sukun, berfoto bersama dengan tim juri.(MuriaNewsCom/Supriyadi)

 

Selain itu, peserta juga masih dimanjakan dengan berbagai doorprize menarik yang disediakan panitia. Jumlahnya mencapai ratusan doorprize. Di antaranya adalah doorprize berupa telepon seluler Samsung dan mesin cuci.

Dalam peringatan itu, lomba yang digelar adalah lomba tumpeng dengan berbagai bentuk dan isian. Ada kurang lebih 12 tumpeng yang dilombakan, yang berasal dari masing-masing perwakilan perusahaan.

Sebanyak 12 tumpeng itu berasal dari Tim Rumah Timur, Tim Rumah Barat, Tim Rumah Besar, Tim Sukun Tex, Tim Sukun Transport, Tim Produksi, tim lantai IV kantor pusat, tim lantai II kantor pusat, tim lantai 1 kantor pusat, tim satpam, Tim Sukun Druck, dan Tim Griyo Tengah.

Di akhir lomba, pemenangnya kemudian diumumkan. Juara pertama adalah Tim Griyo Tengah yang mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 5 juta.

Kemudian juara kedua adalah Tim Rumah Barat yang berhak mendapatkan hadiah Rp 3,5 juta, dan juara ketiga adalah Tim Rumah Besar dengan hadiah Rp 2,5 juta.

Editor: Merie

 

Semarak, Lomba Tumpeng HUT RI di PR Sukun

Tim juri sedang menilai tumpeng peserta, dalam lomba tumpeng yang digelar dalam rangka HUT ke 71 RI dan HUT ke 69 PR Sukun, di Sukun Sport Center, Rabu (17/8/2016). (MuriaNewsCom/Supriyadi)

Tim juri sedang menilai tumpeng peserta, dalam lomba tumpeng yang digelar dalam rangka HUT ke 71 RI dan HUT ke 69 PR Sukun, di Sukun Sport Center, Rabu (17/8/2016). (MuriaNewsCom/Supriyadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Peringatan HUT ke 71 Republik Indonesia (RI) juga terasa di lingkungan PR Sukun, Rabu (17/8/2016). Ada kegiatan berbeda yang digelar di sana, dalam rangka peringatan tersebut.

Secara bersamaan, peringatan HUT RI ini juga bersamaan dengan peringatan HUT ke 69 PR Sukun. Maka, peringatan yang digelar di Sukun Sport Center itu, menjadi semakin istimewa, dan digelar dengan lomba yang cukup istimewa juga.

Lomba yang digelar adalah lomba tumpeng dengan berbagai bentuk dan isian. Ada kurang lebih 12 tumpeng yang dilombakan, yang berasal dari masing-masing perwakilan perusahaan.

Sebanyak 12 tumpeng itu berasal dari Tim Rumah Timur, Tim Rumah Barat, Tim Rumah Besar, Tim Sukun Tex, Tim Sukun Transport, Tim Produksi, tim lantai IV kantor pusat, tim lantai II kantor pusat, tim lantai 1 kantor pusat, tim satpam, Tim Sukun Druck, dan Tim Griyo Tengah.

Masing-masing tim membawa tumpeng hasil kreasi mereka. Bentuknya juga unik-unik, tidak melulu bentuk kerucut atau layaknya gunung. Namun ada juga tumpeng kotak, dengan warna merah putih layaknya bendera RI.

Tumpeng-tumpeng itu kemudian dinilai oleh tim juri, yang dipimpin Chef S Setya Budi dari Semarang. Sedangkan juri lainnya adalah Burhamsyah R Wartono, Umi Tas’an Wartono, dan Armnima Hendratmanto.

Di sela-sela penjurian, Chef Setya juga memaparkan bagaimana trik-trik dalam membuat tumpeng. Termasuk cara menghiasnya. Dan itu menjadi masukan yang bagus bagi masing-masing peserta.

Peserta lomba tumpeng juga diminta menjelaskan soal tumpeng yang dilombakan tersebut. Baik dari bahan-bahan, sampai maksud dan tujuan membuat tumpeng dengan bentuk yang sudah mereka pilih.

Suasana lomba sendiri berlangsung meriah. Masing-masing tim memang terlihat bersemangat untuk bisa menjadikan tumpengnya sebagai yang terbaik dalam lomba tersebut.

Editor: Merie