Akun Fiktif Pemohon Paspor di Jateng Terdeteksi, Petugas Imigrasi Terlibat

MuriaNewsCom, Semarang РSistem aplikasi antrean paspor Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sempat terganggu dengan masuknya 72.000 akun pendaftar permohonan paspor yang ternyata fiktif.

Dari puluhan ribu akun pemohon paspor online yang fiktif, beberapa di antaranya dideteksi berasal dari Jawa Tengah. Bahkan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, menemukan adanya beberapa petugas imigrasi yang terlibat.

Hal ini ditegaskan Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Jateng, Ramli HS, usai upacara peringatan Hari Bhakti Imigrasi Ke-68 Tingkat Jawa Tengah di halaman Pendopo Wijayakusuma, Kabupaten Cilacap, Jumat (26/1/2018).

Dilansir Antara Jateng, dari 72 ribu akun fiktif yang ditemukan di Jateng tak mencapai 1.000 akun. Saat ini menurut dia, petugas yang diduga terlibat tengah dilakukan pemeriksaan.

“Di Jawa Tengah ini memang ada indikasi, ada beberapa petugas yang terlibat. Oleh karena itu, sekarang dalam rangka proses pendalaman dan untuk dilakukan pemeriksaan di Jakarta,” katanya.

Ia menyebut, ada satu oknum pegawai Imigrasi yang terlibat dan ada pula yang menggunakan akun atas nama orang lain.

Menurut dia, oknum pejabat keimigrasian yang diduga terlibat telah dilakukan pemeriksaan awal di Kantor Imigrasi Semarang. Dalam waktu dekat, oknum yang terlibat akan langsung diserahkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut dia, pihaknya tidak main-main dalam menangani kasus akun fiktif pemohon paspor daring tersebut. “Ini (permohonan paspor online) inovasi yang kami lakukan dalam rangka untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan Keimigrasian itu memang betul-betul serius,” ujarnya.

Menurut dia, sanksi yang akan diberikan tergantung dari hasil pemeriksaan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Saya sudah memerintahkan seluruh Kepala Kantor Imigrasi di Jawa Tengah untuk memberikan pemahaman kepada petugasnya. Jangan sekali-sekali kita bermain-main, kita masuk ke dalam untuk mengganggu kesisteman yang kita buat,” terangnya.

Disinggung mengenai kemungkinan adanya indikasi praktik percaloan dalam kasus akun fiktif tersebut, Ramli mengatakan hal itu masih didalami.

“Kalau memang ada indikasi untuk kepentingan keuntungan pribadi, ya kami tidak segan-segan (melakukan penegakan hukum). Ini sudah menjadi komitmen dari petinggi kami, baik Pak Menteri Hukum dan HAM maupun Direktur Jenderal Imigrasi,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *