Guru Honorer dan Swasta di Jateng Harus Diberi Gaji Pokok dan Tunjangan

Sejumlah guru honorer di Kabupaten Grobogan menggelar aksi menuntut kenaikan tingkat kesejahteraan mereka, baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Semarang – Tiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Setiap tahun tiap kali peringatan Hari Guru, isu yang tak pernah habis dibahas masih sama, tentang kesejahteraan guru.

Terutama guru swasta dan guru honorer yang tingkat kesejahteraannya sangat minim. Bahkan sangat timpang jika disandingkan dengan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Karsono juga menyoroti masalah ini. Ia mengaku sering mendapat keluhan dari para guru honorer dan guru swasta mengenai gaji mereka.

Ia mendesak, Pemprov Jateng memberikan perhatian yang nyata terhadap nasib para guru ini. ”Insentif gaji guru swasta dan honorer sangat minim. Pemprov harus memberikan perhatian,” katanya, Sabtu (25/11/2017).

Menurut dia, guru adalah ujung tombak dari pendidikan dan berlangsungnya roda pembelajaran. Jika tingkat kesejahteraan guru rendah, menurutnya akan berimbaas pada tak maskimalnya kualitas pendidikan.

Karsono menyebut, semua guru di Jateng harus mendapatkan penghasilan pantas dan memadai. Antara lain meliput gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji. Termasuk juga tunjangan profesi dan tunjangan khusus, serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya.

“Baiknya tidak ada kesenjangan antara guru swasta dan negeri. Mereka sama-sama pengajar. Kami berharap pemerintah juga memberikan kesejahteraan guru swasta hingga mencapai gaji dengan taraf ideal,” ujarnya.

Selain menyoroti gaji guru swasta, ia juga menyoroti  pelimpahan kewenangan sekolah menengah dan kejuruan dari kabupaten dan kota ke tingkat provinsi.

“Pelimpahan tersebut diharapkan bisa berjalan secara optimal sebagaimana sementara ini dikelola oleh kabupaten dan kota. Fraksi kami (F-PKS) saaat ini melihat keberadaan BP2MK sebagai perwakilan Dinas Pendidikan provinsi yang keberadaaanya di tingkat eks karesidenan masih belum maksimal,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha