Ditemui Komisi B DPRD Kudus, Curhatan Buruh Soloroda Bikin Ngenes

Sejumlah perwakilan buruh beserta SPSI bertemu Komisi B DPRD Kudus, Senin (6/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan buruh dari PT Soloroda Indah Plastik yang melakukan demo di depan Gedung DPRD Kudus berasal dari beberapa golongan. Meski begitu, mereka bersatu untuk memperjuangkan hak mereka. Alasannya profesi sebagai karyawan menjadi penopang utama keluarga.

Karena itu, saat karyawan dirumahkan, banyak yang langsung njomplang. Beberapa bahkan terpaksa mengambil utang supaya dapur masih bisa ngepul.

Rusdi, satu dari sekian buruh mengatakan, kalau dia sudah bekerja lebih dari delapan tahun. Secara tiba-tiba, dia diberikan surat pemberhentian sepihak dari perusahaan tanpa adanya pesangon.

“Untuk itu kami menuntut perusahaan agar dapat memberikan hak-hak para karyawan. Termasuk juga dengan pesangon,” katanya saat audiensi dengan Komisi B DPRD Kudus, Senin (6/11/2017).

Baca: Berbulan-bulan Dirumahkan Tanpa Kejelasan, Buruh Solorada Geruduk DPRD Kudus

Menurut dia, hampir semua buruh Soloroda Indah Plastik menangis akan ketidakjelasan tersebut. Ironisnya untuk menjaga dapur, mereka terpaksa utang dan terancam tak bisa melunasi. Itu terjadi, karena temannya sesama buruh tak punya penghasilan.

“Saat melihat buruh yang memiliki utang perusahaan bilang itu tanggung jawab buruh, namun saat perusahaan hutang kepada buruh mereka diam,” ucapnya.

Kisah lainya juga muncul adalah pasangan suami istri yang semuanya karyawan Soloroda. Semuanya bernasib sama dengan tak ada kejelasan tindak lanjut akan hak karyawan.

Ndaru Handoyo, perwakilan SPSI Kudus mengatakan, karyawan hanya meminta hak mereka saja. Jika memang dirumahkan, maka pesangon dapat diberikan sesuai aturan.

Disebutkan, kalau aksi itu sudah kesembilan kalinya. Semuanya belum membuahkan hasil. Kami minta dari unsur pemerintah dapat bertindak tegas menyikapi hal tersebut.

Para buruh sudah lelah dan capek atas permainan perusahaan. Karena, selama tiga bulan ini sudah tidak ada hak yang diberikan dari perusahaan kepada mereka para pekerja.

“Kami sudah menggelar aksi beberapa kali, namun perusahaan tetap diam. Bahkan saat mereka janji mempertemukan pimpinan dengan para buruh, malah pimpinanya menghilang. Sedang karyawan atasan sekelas manager juga terkesan menutupi keberadaan pemilik,” ujarnya

Merasa ditelantarkan, lanjut dia para buruh memutuskan mencari sikap dari DPRD Kudus. Karena, para dewa lah yang dianggap mampu membantu para buruh untuk mendapatkan kejelasan.

Dia menjelaskan beban Karyawan sangat tinggi. Karyawan sudah tiga bulan tak ditanggung BPJS oleh perusahaan. Sehingga, saat berobat kartunya tak bisa dipakai karena tidak dibayarkannya BPJS dari perusahaan, sedang bayar mandiri tak bisa.

Editor: Supriyadi