Dibuatkan Rumah Baru, Pasutri Asal Bawu Jepara Ini Tak Lagi Was-was Tertimpa Atap

Pasangan Sanimun dan Rasmi berada di rumah barunya, yang dibuat secara gotong royong oleh Komunitas Jepara Rescue. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Sanimun (75) dan Rasmi (70) pasangan suami istri warga Desa Bawu, RT 16/RW 3, Kecamatan Batealit-Jepara kini dapat tidur pulas. Mereka tak lagi khawatir tertimpa atap rumah yang keropos, karena keduanya kini telah dibuatkan rumah baru, oleh komunitas relawan Jepara Rescue. 

Meskipun sangat sederhana, rumah yang terbuat dari rangkaian besi  ringan dan bertembok papan fibercement, sudah membuat pasangan itu berbahagia. 

Namung saged maturnuwun, alhamdulillah wong didamelke griya ngeten niki (Hanya bisa mengucapkan terimakasih, alhamdulillah sudah dibuatkan rumah seperti ini),” ujar Rasmi, Sabtu lalu. 

Saat malam tiba, keduanya tak perlu lagi mengungsi ke rumah anaknya karena was-was tertimpa atap. Bahkan, kini rumah barunya bisa ditempati oleh keduanya dan seorang cucunya. 

Rumah baru pasangan itu, terletak tak jauh dari rumah lawasnya yang berlubang pada bagian atap. Kepada MuriaNewsCom, ia bercerita, gubuk yang dulunya ditinggali sebenarnya adalah sebuah dapur. Dulu keduanya menempati sebuah rumah dari papan kayu yang lebih kokoh. 

Proses pembuatan rumah milik Sanimun dan Rasmi dilakukan relawan bersama warga. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

Namun, semenjak putri bungsunya menikah, keduanya lebih memilih untuk menghadiahkan rumah tersebut kepada anaknya tersebut. Sementara keduanya pindah ke bangunan dapur yang berada di belakang rumahnya. 

Sekitar bulan Agustus tahun ini atau tiga bulan lalu, musibah menimpa pasangan tersebut. Atap dapur yang dijadikan peraduan, roboh. Kabar tersebut kemudian terdengar oleh seorang relawan Jepara Rescue yang kebetulan menjabat pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat. Lalu pada akhir bulan Agustus, serombongan relawan pun datang ke kediaman mereka untuk membuatkan rumah baru. 

Ahmad Muhlisin, Ketua Relawan Jepara Rescue menyebut setelah mendengar laporan tersebut pihaknya lantas berinisiatif untuk membantu. Setelah beberapa saat menggalang dana dari anggota komunitas dan beberapa perusahaan akhirnya terkumpulah dana sebesar lebih kurang Rp 10 juta. 

Lalu pada hari Rabu (30/8/2017), gotong royong pun dilakukan untuk membuatkan rumah baru bagi Sanimun dan Rasmi. Dalam kurun waktu sehari, rumah berpondasi 4×10 meter itu selesai dibangun. 

Menurut Muhlisin yang akrab dipanggil Bondan itu, rumah milik pasangan tersebut sudah pernah diusulkan dlam pembenahan RTLH. Namun sayang, hingga kini belum ada realisasi. 

Potret rumah lawas milik Sanimun dan Rasmi. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

“Pembangunan rumah sederhana untuk Mbah Sanimun dilakukan dalam jangka sehari, melibatkan 180 personel relawan kami yang kebanyakan telah ahli dibidang pembangunan, baik dalam las ataupun rancang bangun,” ujarnya. 

Sementara itu, Petinggi (Kades) Bawu Afif Rokhani berterimakasih atas bantuan relawan tersebut. Ia menyebut aksi tersebut ikut mengurangi jumlah RTLH yang ada diwilayahnya. Selain itu, hal tersebut merupakan bentuk kegotongroyongan dalam mengatasi musibah. 

Ia menyebut, di wilayahnya ada sekitar 500 rumah tak layak huni. Namun demikian, 200 diantaranya telah tersentuh pembenahan RTLH bantuan dari pemerintah kabupaten. Kedepan, ia berencana untuk mengajukan bantuan rehab RTLH ke Pemprov Jateng. 

“Aksi yang dilakukan ini merupakan bentuk nyata bantuan kepada warga kami yang terkena musibah,” tutup Afif. 

Editor: Supriyadi

Modernisasi Tak Terbendung, Sanggar Dewi Arimbi Pati Kampanyekan Budaya Tradisional

Salah satu pementasan seni dalam pembukaan Sanggar Dewi Arimbi di Pundenrejo, Tayu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sanggar Dewi Arimbi yang baru saja dilaunching di Pundenrejo, Tayu mulai mengkampanyekan seni dan budaya tradisional di tengah gempuran modernisasi yang tidak terbendung.

Pemilik Sanggar Dewi Arimbi, Novie Iskandar mengaku prihatin kebudayaan tradisional mulai tergeser dengan modernisasi yang menyebar ke berbagai lini kehidupan tanpa filter.

Dia khawatir, kemajuan modernisasi yang tidak dibarengi dengan akomodasi kearifan lokal akan membawa petaka bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, sanggar seni dan budaya yang ia kelola siap mengkampanyekan kebudayaan tradisional.

“Tidak muluk-muluk, kami hanya ingin agar seni dan budaya di Pati terus berjalan di tengah arus modernisasi yang terus berkembang ke segala lini kehidupan,” ujar Novie, Selasa (31/10/2017).

Salah satu upaya yang ia lakukan, antara lain menampung kreativitas seni dan budaya untuk anak-anak tidak mampu. Menurutnya, setiap anak punya bakat di bidang kesenian.

Tapi, tidak semua anak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan seni. Hal itu yang menjadi alasan Novi untuk mendirikan Sanggar Dewi Arimbi.

“Kami ingin menampung kreativitas seni dan budaya anak-anak, terutama yang tidak mampu tapi punya bakat yang tinggi. Mereka hanya membayar Rp 2 ribu setiap kali datang sebagai donasi saja,” papar Novie.

Pembukaan Sanggar Dewi Arimbi sendiri melibatkan banyak pihak, terurama seniman dan masyarakat. Tari Pencak Silat dan Campursari ditampilkan untuk menghibur masyarakat.

Editor: Supriyadi

2 Orang Tewas saat Minibus Guling di Boyolali

Warga mengerumuni lokasi bus guling di Boyolali. (FACEBOOK)

MuriaNewsCom, Boyolali – Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Boyolali, Selasa (31/10/2017). Insiden melibatkan minibus ‘Sayur  Nggunung’ jurusan Selo-Cepogo AD 1672 AD di jalur wisata Solo-Selo-Borobudur, di turunan Kecamatan Cepogo. Akibat kecelakaan, dua orang tewas.

Dua korban meninggal ini yakni Ny Slamet (60), warga Dusun Sambungrejo, Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo; dan Siti Munjazanah (55), warga Dusun Bendosari, Desa/Kecamatan Cepogo. Keduanya dibawa ke RSU Pandan Arang Boyolali. Sejumlah penumpang lainnya mengalami luka-luka.

Dari informasi yang dihimpun, penyebab kecelakaan diduga karena kendaraan dengan 14 penumpang mengalami rem blong di jalan turunan dari Selo menuju Cepogo. Rohmat (42), warga Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, sopir minibus membanting setir ke kanan saat di tikungan Dusun Bendo akibat rem blong. Tapi karena benturan keras antara bodi bus dengan tebing perkebunan warga, bus guling.

Warga dan penguna jalan memberikan pertolongan. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

Editor : Akrom Hazami

Tenaga Konstruksi di Grobogan Didorong Kantongi Sertifikat Ketrampilan

Wakil Bidang III LPJK Jawa Tengah Agus Munawar Sodiq menyampaikan materi dalam acara pembinaan jasa kontruksi di ruang rapat lantai I, Setda Grobogan, Selasa (31/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganPara pemilik perusahaan jasa konstruksi di Grobogan diminta melengkapi pekerjanya dengan sertifikat keterampilan (SKT). Hal itu diperlukan karena adanya SKT itu bisa menunjukkan sejauh mana kualitas pekerja dan perusahaan jasa konstruksi.

”Dengan memiliki SKT maka pekerja konstruksi itu bisa punya daya saing lebih. Dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini, tenaga konstruksi yang punya SKT tentu akan jadi pilihan,” katanya Kepala Balai Jasa Kontruksi Wilayah IV Surabaya Indro Pantja Pramodo, usai menjadi pembicara dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi di ruang rapat lantai I, Setda Grobogan, Selasa (31/10/2017).

Menurut Indro, sejauh ini, jumlah tenaga kerja konstruksi yang mengantongi SKT dinilai masih sangat rendah. Data yang dimiliki menyatakan, jumlah tenaga konstruksi di Indonesia sekitar 7,2 juta orang. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 600 ribu tenaga konstruksi yang sudah memiliki SKT.

”Kalau diprosentase, pemilik SKT tidak sampai 10 persen. Dari data ini membuktikan kalau kesadaran untuk memiliki SKT masih sangat rendah. Padahal, SKT ini banyak sekali kegunaannya,” jelasnya.

Sebagai gambaran, Indro menerangkan, pada beberapa proyek sempat ada masalah dalam pelaksanaan pekerjaan. Misalnya, bangunannya ambruk saat pekerjaan belum selesai.

”Hal ini bisa jadi disebabkan pekerja yang digunakan tidak memiliki SKT. Dengan demikian, hasil pekerjaan tidak bisa sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

Wakil Bidang III LPJK Jawa Tengah Agus Munawar Sodiq menambahkan, pada tahun ini, cukup banyak pengajuan sertifikasi yang diterima lembaganya. Sejak Januari hingga 31 Agustus 2017, pihaknya sudah menerima 3.688 berkas pengajuan sertifikasi badan usaha (SBU). Sementara, permohonan sertifikasi keahlian (SKA) sebanyak 1.761 berkas dan ada 1.429 berkas untuk permohonan sertifikasi ketrampilan (SKT).

”Sejauh ini, kesadaran untuk mencari sertifikat itu memang masih belum menggembirakan. Padahal, untuk mendapatkan sertifikat itu tidak sulit, biayanya ringan serta bisa dilakukan perseorangan maupun kolektif. Para penyedia jasa konstruksi itu biasanya baru mencari sertifikat saat akan mengikuti lelang proyek,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto mengatakan, selain memantau pelaksanaan pekerjaan, pihaknya juga rutin melakukan pengawasan dan pembinaan pada pemilik usaha jasa konstruksi. Hal itu dilakukan agar keberadaan jasa konstruksi makin profesional.

Editor: Supriyadi

Kesadaran Rendah, Tempat Wisata di Jepara Masih Banyak Sampah

Kegiatan pungut sampah yang dilakukan di Pantai Semat, Kecamatan Tahunan, Minggu (29/10/2017). (GPS Jepara)

MuriaNewsCom, Jepara – Jepara kondang dengan berbagai spot wisatanya, namun pada sebagian tempat permasalahan sampah masih saja ditemukan. Catatan Komunitas Gerakan Pungut Sampah (GPS), mereka seringkali menemukan sampah dilokasi wisata, bahkan mencapai puluhan hingga ratusan kilogram. 

“Terakhir kali aksi pungut sampah dilaksanakan di Pantai Semat. Hasilnya kami memungut sampah sekitar 50 kilogram. Sampah tersebut terserak hampir disepanjang areal tersebut,” kata Kemal Eko, seorang pegiat GPS Jepara, Selasa (31/10/2017). 

Selain di Pantai Semat, kegiatan GPS yang telah dimulai sejak 2015 tersebut juga menyasar lokasi lain. Hasilnya sama, pelancong ataupun warga sekitar acuh terhadap sampah yang mereka hasilkan. Seperti di Pantai Teluk Awur dan Pantai Kartini. 

“Di Pantai Kartini kami melakukan kegiatan pembersihan sebanyak dua kali. Hasilnya sama, masih banyak sampah yang ditemukan. Di tempat pariwisata lain yakni Hutan Karet yang ada di Kelet, sampah wisatawan yang ditemukan bahkan mencapai satu truk, setelah hari raya Idul Fitri kemarin. Sampah dihasilkan oleh mereka yang berwisata tapi meninggalkan begitu saja sampahnya,” imbuhnya. 

Selain rendahnya kesadaran pelancong, masih minimnya fasilitas tempat sampah. Hal itu menyebabkan wisatawan menjadi malas untuk mengurus sampah yang dihasilkan. 

Untuk mengurangi produksi sampah diperlukan intervensi dari pemerintah. Campur tangan itu, menurut Kemal, adalah upaya untuk memberikan contoh. 

“Turun tangan ikut mengajak warga dalam menjaga kebersihan itu penting. Seperti halnya walikota Bandung yang ikut ber-GPS. Ajak warga dalam kegiatan bersih-bersih tiap minggu sekali,” tutup Kemal. 

Editor: Supriyadi

Provinsi Jateng Bakal Bikin Perda Pencegahan Korupsi

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berfoto bersama para bupati/wali kota se-Jateng saat mengikuti workshop di KPK. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan DPRD Jateng untuk menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pencegahan korupsi.

Raperda ini bakal dikebut dan diupayakan rancangan perda ini bisa masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Jateng tahun 2018.

Ini dikatakan Ganjar saat berbincang dengan Ketua KPK Agus Rahardjo, saat memimpin bupati dan wali kota se-Jateng untuk mengikuti Workshop Pembangunan Budaya Integritas di Gedung KPK, Selasa (31/10/2017).

Pada saat itu, Agus mengatakan bahwa sistem pencegahan korupsi di Jateng yang digagas Ganjar dipandang paling bagus dibanding pemerintah daerah lain. Namun sistem itu perlu dilembagakan untuk menjamin keberlangsungan di masa yang akan datang.

“Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo) memandang pembangunan integritas antikorupsi di Jateng bagus maka sistem ini perlu dimantabkan dengan regulasi. Bentuknya yang pas ya perda,” katanya dalam wawancara dengan wartawan.

Dalam perda tersebut menurut Ganjar akan dimasukkan beberapa poin penting. Di antaranya kewajiban laporan harta kekayaan pejabatan negara (LHKPN), ketentuan pengelolaan gratifikasi, dan pembentukan komite integritas.

Selain itu penting juga memasukkan perbaikan sistem di sektoral. Terutama pengelolaan keuangan daerah, agar transparan dan akuntabel. “Juga bagaimana pelayanan publik yang mudah murah cepat,” ujarnya.

Rencana perda pencegahan korupsi tersebut oleh Ganjar langsung disampaikan kepada Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi. Rukma yang juga berada di KPK sebagai peserta workshop langsung menyetujui. “Saya tawarkan ke DPRD langsung disetujui jadi prinsipnya ok,” katanya.

Ganjar menyebut, jika bisa diselesaikan pada 2018, maka Provinsi Jateng akan menjadi yang pertama memiliki perda pencegahan korupsi. “Semoga bisa langsung jadi raperda prioritas 2018 sehingga awal tahun depan bisa langsung dibahas,” terangnya.

Kendati demikian, Ganjar tak menjamin perda itu akan membuat Jateng 100 persen bebas korupsi. Karena menurut dia, korupsi tidak hanya bergantung sistem tapi perilaku manusia.

“Ini ibaratnya seperti menanam padi. Kita menanam kebaikan-kebaikan itu pasti ada rumput liarnya, maka jangan lelah menyiangi,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

18 Peserta Lelang Jabatan Eselon II Grobogan Lolos Seleksi Administrasi, Ini Nama-namanya

Sejumlah PNS dari berbagai SKPD melakukan kegiatan upacara, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Grobogan – Nama pelamar lelang jabatan untuk posisi tiga kepala SKPD akhirnya diumumkan oleh panitia seleksi (Pansel), Selasa (31/10/2017). Dalam pengumuman tersebut totalnya ada 18 nama yang dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi administrasi.

Dari 18 nama tersebut, tujuh di antaranya memperebutkan posisi Kepala BPPKAD, lima orang berebut lowongan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan enam orang sisanya berebut di posisi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik).

Untuk posisi Kepala BPPKAD, nama yang lolos adalah Agus Sumartono, Wahyu Susetijono, Cheno Malang Judo, Djasman, dan Ambang Prangudi Margo. Kelima nama tersebut, saat ini menjabat sebagai kabid di BPPKAD. Dua nama lainnya adalah Mundakar (Camat Tawangharjo) dan Budi Hartanto (Inspektur pembantu wilayah I).

Selanjutnya, nama yang lolos di posisi Kepala DLH ditempati Nugroho Agus Prastowo (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), Aries Sudarwidodo (Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLH), Djoko Mulyono (Camat Tanggungharjo), Achad Basuki Mulyono (Camat Gubug), dan Latifa Kun Akhadiana (Kabid Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian).

Kemudian, 6 nama yang lolos untuk jabatan Kepala Disdik, masing-masing Ngadino (Sekretaris Disdik), Aries Ponco Wibowo (Camat Geyer), Teguh Harjokusumo (Camat Ngaringan), Ahmad Haryono (Camat Penawangan), Amin Hidayat (Kabid Pembinaan SD), dan Nurhuda (Kabid Pembinaan SMP).

Sekretaris Grobogan Moh Sumarsono menyatakan, setelah seleksi administrasi, nama yang lolos selanjutnya akan mengikuti tes asesmen atau uji kompetensi. Pelaksanaan uji kompetensi akan dilangsungkan di UNS Inn Surakarta tanggal 2-4 November.

”Dalam seleksi terbuka ini, kita memang menggandeng kerjasama dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta,” kata Sumarsono yang juga menjabat sebagai Ketua Pansel tersebut.

Lelang jabatan dilakukan karena pada saat ini, posisi kadinas definitif pada dua instansi, yakni BPPKAD dan DLH tersebut masih kosong dan hanya dijabat oleh seorang pelaksana tugas. Sedangkan jabatan Kadisdik masih ada pejabat definitifnya, yakni Pudjo Albachrun tetapi sebentar lagi akan memasuki masa pensiun.

”Pak Pudjo per 1 Desember nanti sudah purna tugas. Untuk itu, calon penggantinya kita lakukan sekalian dengan pengisian kepala BPPKAD dan DLH,” imbuhnya. 

Editor: Supriyadi

Pria Tewas Tertabrak KA hingga Terpental ke Sungai Bengawan Solo

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Solo — Petugas Polsek Jebres, SAR UNS, dan BPBD Solo, Selasa (31/10/2017), akhirnya menemukan jasad orang tidak dikenal yang tertabrak kereta api (KA) di Jembatan Jurug, Pucangsawit, Jebres dan terpental ke Sungai Bengawan Solo.

Dilansir dari Solopos.com, Kapolsek Jebres Kompol Juliana mewakili Kapolresta Solo AKBP Ribut Hari Wibowo mengatakan petugas menemukan jasad korban saat menyusuri Sungai Bengawan Solo dari Pucangsawit sampai Jebres.

Dia mengatakan jasad korban ditemukan dalam kondisi mengambang tertumpuk sampah di pinggir Sungai Bengawan Solo di wilayah Kelurahan Jebres, pukul 13.00 WIB.

“Kami langsung mengevakuasi jasad korban untuk dibawa ke RSUD [Rumah Sakit Umum Daerah] dr. Moewardi, Jebres untuk di autopsi. Jasad korban ditemukan sekitar 300 meter dari lokasi kejadian,” ujar Juliana.

Ia menjelaskan korban dipastikan laki-laki dengan ciri-ciri mengenakan baju warna cokelat lengan panjang, celana pendek warna biru, mengenakan ikat pinggang biru, dan usianya sekitar 40 tahun.

Namun polisi tidak menemukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di tubuh korban. Ditanya apakah korban pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI), Juliana, mengatakan tidak bisa memastikan.

“Kami belum bisa menyimpulkan penyebab kematian. Kondisi korban mengalami luka parah pada bagian kepala,” kata dia.

Editor : Akrom Hazami

Begini Apiknya Kualitas Tenun Kudus yang Kini Tinggal Sejarah

Mustamah menunjukkan selendang Tenun Kudus buatannya yang masih tersisa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Tenun Kudus memiliki ciri khas tersendiri ketimbang tenun lainya. Perbedaan tersebut sangat nampak pada kualitas kain yang halus serta memiliki warna yang kalem.

Mustamah (80) warga Desa Kedungsari RT 4 RW 4 Gebog, mengatakan kalau Tenun Kudus terbagi dalam beberapa bentuk. Mulai dari selendang, kain, hingga sarung tenun Kudus. Semuanya memiliki corak warna yang kalem serta kualitas kain yang halus.

“Untuk kain tenun memiliki dasar dua warna, yaitu warna hitam dan putih. Warna tersebut merupakan warna dasar  untuk segala jenis,” Katanya kepada MuriaNewsCom Selasa (31/10/2017).

Untuk proses pembuatannya, kedua bahan dasar tersebut ditenun menjadi bentuk yang diinginkan. Kemudian hasil tenunan di wanter dengan berbagai warna.

Baca: Tak Ada Penerus, Tenun Kudus Tinggal Sejarah

Untuk selendang, diberi warna biru tua, sedangkan untuk Sarung Kluwung (sarung khas Kudus) diberi warna hijau dengan pinggiran pelangi.

”Hasilnya, tenun Kudus sangat diminati di pasaran. Selain warna kalemnya, kualitasnya juga tak diragukan dan sangat kuat,” terangnya.

Ia menjelaskan, kuatnya tenun tersebut lantaran serat yang ada sangat padat. Hal itu membuat tenunan selendang ataupun sarung bisa digunakan untuk menggendong benda-benda berat. Selain itu teksturnya juga sangatlah lembut dan tebal.

Hal itulah yang menjadikan Tenun Kudus sangat berbeda dengan tenun lainya dan lebih awet dibanding tenun daerah lain.

”Saya masih punya tenun selendang dengan motif garis lurus hitam biru. Hingga kini masih dipakai dan sering dipinjam warga yang hendak melakukan lamaran,” ujarnya.

Sayangnya, meski selendang masih ada namun bukanlah asli Kudus. Selendang Tenun Kudus kini dibuat ulang dari Solo dengan model yang mirip namun kualitas yang jauh berbeda. Sedang yang asli, sangat jarang yang memilikinya.

”Saya ada satu, itupun beli second dari tetangga. Padahal dulu yang buat juga saya sendiri,” ungkapnya.

Editor: Supriyadi

Pertanyakan Dana Desa, Belasan Warga Geruduk Balai Desa Suwaduk Pati

Belasan warga mendatangi Balai Desa Suwaduk untuk mempertanyakan penggunaan dana desa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Belasan warga Desa Suwaduk, Kecamatan Wedarijaksa menggeruduk Balai Desa setempat, Selasa (31/10/2017). Mereka mempertanyakan penggunaan dana desa yang terkesan amburadul sejak pencairan tahap pertama tahun 2017.

Sejumlah warga yang hadir mengenakan kaos seragam berwarna kuning bertuliskan penggunaan dana desa, seperti drainase kulon kretek 8.937.000, aspal dalan kebo 53.448.000, TPK: 453 juta.

Bahkan, ada kaos bertuliskan “Aspal kulon masjid 53.448.000 endi?” Melalui kaos yang dipakai, warga juga menuliskan agar warga Suwaduk tidak menjadi tumbal.

Salah satu warga, Sunarto mengatakan, dana desa Suwaduk tahap pertama sampai sekarang belum terealisasi semua. Karena itu, mereka bersama warga lainnya datang untuk mempertanyakan penggunaan dana desa.

“Biar jelas, arahnya kemana dana desa dari pemerintah pusat itu. Biar tidak terjadi korup,” jelas Sunarto.

Menurut dia, penggunaan dana desa Suwaduk masih terbengkali. Bahkan, material berupa koral maupun batu-batu dan aspal disebut tidak ada.

“Ada kecurigaan penyelewengan, soalnya dana desa sudah dicairkan dari bendahara desa, dari penanggung jawab belum dilaksanakan,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, kepala desa setempat, Sudarsono mengaku tidak ada masalah dengan penggunaan dana desa. Namun, dia mengaku bila ada kendala teknis.

Saat ini, masih ada empat titik pengerjaan yang masih belum terlaksana. Tapi, dia memastikan jika pengerjaan akan rampung sebelum tahun anggaran selesai.

“Saya suka warga yang kritis, karena bisa memberikan kontrol dan masukan. Dengan begitu, ada semacam perhatian sehingga pelaksanaan dana desa bisa berjalan dengan baik,” ujar Sudarsono.

Sementara itu, Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Rodli KY menambahkan, pengerjaan proyek dana desa memang sempat tersendat dengan hari raya, suronan, termasuk berbagai kegiatan lainnya yang padat.

Namun, ia memastikan bila bahan material untuk pengerjaan proyek sudah dipesan dan dilakukan pembiayaan. “Dua sampai tiga hari nanti akan datang, kita akan selesaikan sebelum tahun anggaran habis,” tuturnya.

Sementara sisa waktu batas pengerjaan proyek akan dikebut lebih cepat dengan kualitas terbaik. Dia juga akan segera menggelar rapat TPK untuk segera menyelesaikan pengerjaan dana desa dengan baik.

Editor: Supriyadi

Sepeda Motor Berknalpot Blong Bikin Kesal Warga Klaten

Polisi merazia sepeda motor dengan knalpot blong. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Klaten – Sepeda motor dengan knalpot blong ternyata marak di Kabupaten Klaten. Hal itu membuat risih masyarakat. Polres Klaten pun menindaknya.

Terbukti, saat  jajaran Satlantas Polres Klaten melakukan razia. Dalam dua pekan terakhir, ratusan sepeda motor terjaring. Tercatat sebanyak 154 sepeda motor tak layak dikendarai diamankan. Dari jumlah itu, 24 unit sepeda motor di antaranya adalah sepeda motor knalpot blong.

Penuturan Kapolres Klaten, AKBP Juli Agung Pramono, dari kegiatan polisi itu banyak sepeda motor tak layak dikendarai diamankan. Seperti halnya, sepeda motor tanpa TNKB, knalpot tidak standar, hingga tanpa dilengkapi lampu.

“Sasaran kita memang kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi sesuai aturan berkendara,” kata Juli di Klaten, Selasa (31/10/2017).

Kendaraan sepeda motor dengan knalpot blong 11 unit, knalpot racing 13 unit, tidak menggunakan spion sebanyak 32 unit, tidak dilengkapi TNKB sebanyak 32 unit dan beberapa kasus lainnya.

Menurutnya, knalpot blong sangat menganggu masyarakat. Karenanya, polisi berharap agar pengguna kendaraan menaati aturan berlalu lintas.

Editor : Akrom Hazami

Wali Kota Semarang Tak Maju di Pilgub Jateng, Tapi Kalau Ditunjuk Megawati?

Hendrar Prihadi. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi atau akrab dipanggil Hendi memstikan tak maju dalam bursa calon gubernur dan wakil gubernur Jateng pada Pilkada 2018 mendatang.

Meski demikian, tampaknya keputusan itu tak final. Karena Hendi mengisyaratkan ada faktor lain yang bisa saja membuatnya tiba-tiba maju. Faktor itu bisa saja terjadi, jika DPP PDI Perjuangan sebagai partai tempat ia bernaung menugaskan atau menunjukknya sebagai cagub atau cawagub.

Ini terlihat dari jawaban Hendi saat menemui wartawan, Selasa (31/10/2017). Dalam kesempatan itu Hendi mengibaratkan, seorang pegawai yang tak bisa mengelak jika ditugaskan atasannya.

Ia mengambil perandaian jika Kabag Humas Pemkot Semarang, Achyani, yang tak bisa menolak jika diberi tugas oleh wali kota.

“Andai Pak Achyani saya tugaskan, tentu dia tidak akan menolak tugas dari saya selaku atasan beliau,” kata Hendi, dikutip dari Antarajateng.com.

Namum Hendi menegaskan dirinya tak mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur dalam Pilgub Jateng 2018. Ini dibuktikan dengan tak mendaftarnya Hendi dalam penjaringan yang dibuka DPD PDI Perjuangan Jateng belum lama ini.

Namun nama Hendi kembali menguat setelah masuk dalam radar penilaian pemimpin daerah berprestasi oleh DPP PDI Perjuangan. Nama Hendi disandingkan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bima Arya (Wali Kota Bogor), dan Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan).

Nama keempat orang ini disebut dan dipuji Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Keempat nama itu dijaring untuk dihadirkan sebagai calon pemimpin daerah yang mampu menghadirkan perubahan sistemik berdasarkan kerja faktual di lapangan.

Penjaringan ini dilakukan usai DPD Partai Golkar Jabar mendeklarasikan bubarnya koalisi dengan PDI Perjuangan, karena Golkar mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jabar.

“PDIP membentuk tim kajian kecil untuk menilai kinerja beberapa pemimpin daerah. Setelah itu kami ukur siapa yang mampu menghadirkan perubahan sistemik, perubahan yang tidak hanya diukur dari sosial media tetapi keja faktual di lapangan,” kata Hasto pada Tribunnews.com.

Editor : Ali Muntoha

Belasan PSK Ketangkap di Pasar Ayam Kebumen

Polisi memberikan pembinaan kepada para PSK di Mapolres Kebumen. (Humas Polres Kebumen)

MuriaNewsCom, Kebumen – Operasi Penyakit Masyarakat “Pekat” gabungan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kebumen AKBP Titi Hastuti, menyasar Pasar Ayam Tamanwinangun Kebumen.

Personel gabungan yang meliputi PJU Polres Kebumen, para polwan, personel Intel, Reskrim dan Sat Sabhara menggrebek praktik prostitusi ilegal di kawasan Pasar Ayam.

Dari penggrebekan yang digelar pada pukul 20.00 hingga 21.30 WIB itu, Polres Kebumen mengamankan tiga mucikari dan dua belas PSK.

Tiga mucikari yang diamankan masing masing berinisial SM (56), SL (47), SR (46). Ketiganya merupakan ibu rumah tangga warga Desa Tamanwinangun Kebumen.

Dijelaskan Titi, penggrebekan ini digelar menyusul adanya laporan masyarakat yang merasa resah.

“Razia ini berdasarkan laporan masyarakat. Kita tindak lanjuti laporan itu. Ternyata benar, kita dapatkan belasan PSK dan tiga mucikari dalam operasi itu,” kata Titi.

Dari operasi ini, Polres Kebumen berharap, Pasar Ayam tersebut dapat dikembalikan fungsi asalnya. “Ini, kan  aslinya Pasar Ayam. Namun jika dalam posisi tidak beroprasi saat pasaran, digunakan untuk prostitusi terselubung. Semoga dengan adanya razia ini dapat dikembalikan ke fungsi asalnya,” tambahnya.

Kepada para mucikari, mereka diancam dengan pasal 296 KUH Pidana, dengan ancaman maksimal 1 tahun 4 bulan kurungan. Sedangkan kepada para PSK, polisi memberikan pembinaan dan akan disidang Tipiring di Pengadilan Negeri Kebumen.

Salah satu PSK berinisial SC (29) warga Purwokerto yang terjaring saat operasi, dirinya mengaku kurang lebih satu tahun menjadi PSK di Kebumen karena tidak ada pilihan lain untuk mencari nafkah. Bahkan dirinya sudah berpindah pindah dari kota ke kota menjadi PSK karena tuntutan ekonomi.

“Saya sudah ditinggal suami, bahkan saat saya dalam posisi hamil. Saya sebetulnya tidak ingin jadi PSK. Tapi, mau gimana lagi kebutuhan hidup terus bertambah,” kata SC salah satu PSK.

Editor : Akrom Hazami

 

Pegawai KPK Ajari Pejabat Grobogan Isi LHKPN Lewat Aplikasi E-Filing

Pegawai KPK dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melakukan kegiatan pendampingan cara pengisian LHKPN melalui aplikasi e-filling, Selasa (31/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Dua pegawai KPK dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melakukan kegiatan pendampingan di Grobogan, Selasa (31/10/2017). Tujuannya, untuk mendampingi dan membantu para pejabat di Grobogan dalam mengisi LHKPN melalui aplikasi e-filling.

Acara pendampingan yang dilangsungkan di gedung Riptaloka itu dibuka Sekda Grobogan Moh Sumarsono. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 pejabat, mulai dari kepala SKPD, sekretaris, kabid, kabag dan camat.

Dalam kesempatan itu, dua pegawai KPK bergantian memandu para pejabat cara menginput data LHKPN melalui aplikasi. Mulai dari tahap pendaftaran hingga pengisian laporannya.

“Sebelumnya, LHKPN dibuat dalam bentuk cetak. Sekarang, pelaporan LHKPN melalui sarana elektronik atau aplikasi yang dinamakan e-filing,” jelas Sumarsono usai mengikuti kegiatan pendampingan tersebut.

Perubahan tersebut bertujuan untuk mempermudah cara menyampaikan LHKPN. Meski demikian, adanya perubahan itu perlu disertai dengan sosialisasi tata cara pengisian LHKPN.

Dijelaskan, LHKPN merupakan langkah preventif untuk pencegahan dini terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bentuk penyalahgunaan wewenang serta wujud transparansi penyelenggara negara dalam penguatan interegritas aparatur.

Menurut Sumarsono, jumlah pejabat wajib lapor LHKPN yang sudah masuk dalam aplikasi e-filing itu ada 161 orang. Terdiri dari pejabat structural eselon II, camat, pejabat pembuat komitmen, direktur/komisaris/dewan pengawas BUMD, pejabat auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah serta pejabat bagian layanan pengadaan setda.

“Saat ini, kita juga sudah menetapkan adanya tim pengelola LHKPN yang tempat sekretariatanya berada di kantor Inspektorat. Tim ini bertugas melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lapor LHKPN,” katanya.

Editor: Supriyadi

Tak Ada Penerus, Tenun Kudus Tinggal Sejarah

Mastaman menunjukkan benang pembuat Tenun Kudus yang masih tersisa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Tak hanya sebagai kota yang memiliki khas batik, Kudus juga memiliki ciri khas dengan kain tenun. Sayangnya, kain khas Kudus itu kini sudah punah dan tinggal sejarah lantaran tak ada generasi penerus.

Mastaman (80), warga Desa Kedungsari RT 4 RW 4 Gebog, mengatakan kalau keberadaan Tenun Kudus sebenarnya sudah ada sejak konolial Jepang saat menjajah Indonesia. Karena, saat dia menikah sekitar tahun 1955, sudah banyak pengerajin tenun.

“Sudah ada sejak belanda ada tenun Kudus. Banyak pengerajin yang membuat tenun Kudus, saat itu jumlahnya sudah ada puluhan,” katanya kepada MuriaNewsCom saat ditemui, Selasa (31/10/2017).

Menurut dia, hingga tahun 70-80 an Tenun Kudus mulai  jarang dibuat bahkan tak ada penerusnya. Hingga kini Tenun Kudus hanya tinggal sejarah bagi masyarakat Kudus, khususnya di kawasan Gebog.

Punahnya Tenun Kudus, kata dia disebabkan tidak ada yang mau melanjutkan pembuatan. Masyarakat lebih memilih bekerja dalam pabrik dengan gaji tetap ketimbang menjadi penenun Kudus.

Akhirnya, lanjut dia, regenerasi tak ada untuk Tenun Kudus. Hingga kini, sudah tak ada lagi yang bisa menenun. Bahkan  dia yang dulunya merupakan pengerajin tenun Kudus juga sudah angkat tangan lantaran keterbatasan penglihatan.

“Alatnya saja sekarang sudah tak ada, sudah hancur. Jadi tak bisa membuat lagi Tenun Kudus,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

Tim Futsal Unnes Gemilang di Regional, Tumbang di Nasional

Tim futsal Unnes berfoto bersama. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Semarang – Tim futsal Unnes gagal melaju ke babak semifinal penyisihan grup Liga Mahasiswa (LIMA) putaran nasional di Malang, Jawa Timur.

Hal tersebut jauh dari target tim futsal Unnes yang mengawali debut gemilangnya di regional Jateng-DIY.

Menurut Andre Panigoro selaku kapten tim Unnes, pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin. “Akan tetapi hasil yang diperoleh belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini menjadi bahan evaluasi bagi tim futsal Unnes agar lebih baik lagi ke depannya,” kata  Andre.

Tunggul Wijaya selaku ketua UKM Futsal Unnes memohon maaf karena tim belum bisa memberikan hasil yang terbaik.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung tim ini, terutama kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unnes, bapak Bambang BR yang telah mendukung penuh dari segi administrasi maupun pendanaan. Sehingga tim futsal Unnes dapat berlaga di putaran nasional,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Anggota Saka Wanabakti Temukan Bunga Bangkai di Hutan Regaloh Pati

Anggota Saka Wanabakti saat menemukan Bunga Raflesia di kawasan hutan Regaloh, Tlogowungu, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bunga bangkai atau Raflesia kembali ditemukan di Pati. Kali ini, bunga langka itu ditemukan di hutan Regaloh, setelah sebelumnya di kawasan hutan Durensawit, Kayen.

Mohammad Safi’i, anggota Saka Wanabakti Pati yang menemukan bunga bangkai itu mengaku terkejut. Sebab, bunga tersebut tumbuh secara individu dan tidak ada bunga sejenis di lokasi lainnya.

“Waktu itu saya melakukan penelusuran hutan, dimulai dari Bumi Perkemahan Regaloh menuju alas Lamin. Saat kembali ke perkemahan, ada bunga bangkai,” ujar Safi’i, Selasa (31/10/2017).

Temuan itu sempat membuat kagum anggota Saka Wanabakti lainnya. Mereka yang konsen pada kegiatan pelestarian alam itu, berharap agar bunga langka tersebut tetap lestari di kawasan hutan Regaloh maupun hutan-hutan lainnya di Pati.

Sejauh ini, sambung dia, bunga bangkai biasa ditemui di Bogor dan Sumatera. Bunga bangkai juga sudah masuk dalam kategori spesies langka.

Dia berharap, keberadaan tanaman tersebut bisa dijaga dengan baik, sehingga kelestariannya selalu terjaga. Pasalnya, kemunculan bunga bangkai secara bersamaan di hutan yang berbeda di Pati disebut menjadi fenomena cukup langka.

“Kalau bunga Raflesia bisa menjadi tanaman endemik di Pati itu luar biasa. Artinya, Pati nanti punya kekayaan flora bunga Raflesia ungu yang menjadi daya tarik tersendiri,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Baca : Bunga Bangkai yang Tumbuh di Hutan Durensawit Pati Hebohkan Warga

Buka-Bukaan Mantan Bupati Batang Yoyok Didatangi Partai untuk Maju Pilgub Jateng

Mantan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Batang – Apa kabar mantan Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo? Lama tak terdengar suaranya, setelah awal tahun ini, Yoyok mengakhiri masa pengabdiannya di Kabupaten Batang.

Kini, saat bursa calon gubernur Jateng mulai bermunculan, namanya pun diharapkan ikut meramaikan. Mengingat, sosoknya saat jadi Bupati Batang, berjalan lancar dan menimbulkan kesan bagus di mata masyarakat.

Rupanya, selidik punya selidik, Yoyok pernah mendapat tawaran maju dalam Pilgub Jateng 2018. “Sudah ada partai yang menawarkan untuk maju (Pilgub) di Jawa Tengah,” kata Yoyok, Selasa (31/10/2017.

Bahkan, Yoyok juga mendapatkan tawaran menarik lainnya, yakni akan dibantu permodalannya guna melenggang jadi cagub.

Yoyok pun menolak tawaran itu. Lantas, partai mana saja yang mendatanginya? Dengan halus, Yoyok menolak menyebutkan partai yang dimaksud.  Terkait penolakannya itu, Yoyok sebelumnya minta agar ketua partai yang mendatanginya, menemui ibundanya, untuk meminta izin lebih dulu.

“Datang nembung ke ibuku, apa yang terjadi? ibu saya malah nangis dan tidak mengizinkan,” terangnya.

Adapun, saat ini kesibukannya menggiatkan kembali 16 toko pakaian dan aksesoris di Papua miliknya. Mengingat, hal itu terbengkalai saat dia jadi Bupati Batang.

Editor : Akrom Hazami

UMP Jateng 2018 Lebih Tinggi dari DIY, Tapi Kalah dengan 2 Provinsi Ini

Buruh tengah menggelar unjuk rasa menuntut upah layak. (MuriaNewsCom)

MurianewsCom, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng 2018 sebesar Rp 1. 486.065,70. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 8,7 persen dibanding UMP tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 1.367.000.

Besaran UMP ini juga lebih tinggi dibandingkan Daarah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menetapkan sebesar Rp 1.454.154. Namun bila dibandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Barat, UMP Jateng masih lebih rendah.UMP Jabar ditetapkan mencapai Rp 1.544.360 dan Jatim Rp1.508.800.

UMP Jateng 2018 ini rencananya akan ditetapkan gubernur pada 1 Januari 2018 besok. Ganjar menyebut, penetapan UMP sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Rumusnya simpel, kita pakai upah buruh yang sekarang kita bagi UMK, ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Formula tersebut, lanjutnya, dihitung dengan menambahkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi terakhir, yakni 3,99 persen inflasi, dan 4,72 persen kenaikan ekonomi secara nasional.

Ganjar mengaku, nominal UMP tidak bisa dibandingkan dengan upah minimum kota/kabupaten (UMK) di 35 daerah di Jateng.”Kalau dibandingkan dengan UMK Kota Semarang ya njegleg. Sementara ini, daerah yang menyerahkan besaran UMK baru delapan daerah,” tegasnya.

Delapan daerah itu yakni Kabupaten Semarang, Jepara, Rembang, Wonogiri, Boyolali, Wonosobo, Cilacap, dan Kota Tegal. Kabupaten Jepara sendiri telah mengirimkan usulan UMK 2018 sebesar Rp 1.739.360.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng Wika Bintang menyebutkan penetapan UMK 2018 se-Jateng paling lambat akan dilaksanakan 21 November 2017. Saat ini, pihaknya tengah menunggu usulan angka kenaikan UMK dari masing-masing daerah di Jateng.

“Sebenarnya batas waktu usulan 27 Oktober 2017. Tapi sampai sekarang, baru 8 daerah yang mengajukan,” jelasnya.

Editor : Ali Muntoha

Baca : Jepara Usulkan UMK 2018 Sebesar Rp 1,7 Juta, Tunggu Tandatangan Gubernur

Jepara Usulkan UMK 2018 Sebesar Rp 1,7 Juta, Tunggu Tandatangan Gubernur

Ratusan buruh menggelar aksi di depan kantor Bupati Jepara, Senin (30/10/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Usulan Dewan Pengupahan Jepara tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2018 telah sampai di meja Gubernur Jateng, (Senin, 30/10/2017) kemarin. Besarannya, sesuai dengan mekanisme perhitungan pengupahan buruh PP 78/2015 yakni Rp 1.739.360.

“Sudah kami sampaikan ke Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah kemarin (Senin). Besarannya sesuai dengan mekanisme PP 78/2015,” kata  Edy Wijayanto Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jepara, Selasa (31/10/2017). 

Menurutnya, besaran usulan tersebut sesuai dengan kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara. Menurutnya, pada nota dinas pengajuan usulan UMK2018 bisa diisi dengan dua nominal pengusulan. Akan tetapi, berdasarkan kesepakatan, maka hanya satu angka yang diusulkan.

“Pada nota dinas ada dua usulan, dari KSPSI mengusulkan Rp 1.850.000, namun kita di Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara akhirnya menyetujui yang diusulkan sesuai dengan PP 78/2015 yakni Rp 1,7 juta,” urai Edy. 

Menurutnya, penggunaan skema peraturan pemerintah yang perhitungannya didasarkan atas penjumlahan UMK berjalan plus inflasi dan produk domestik bruto, sudah sesuai dengan kesepakatan. “Dulu ( pada saat penetapan UMK 2017) kita sepakat menggunakan survei KHL, namun untuk tahun depan (UMK 2018) menggunakan PP 78,” tuturnya. 

Penetapan UMK Jepara masih menunggu tandatangan gubernur Jateng, yang renananya bakal dilakukan secara serentak untuk seluruh kabupaten/kota pada 21 November 2017 mendatang.

Informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, Jepara termasuk dalam delapan kabupaten yang sudah menyetorkan usulan UMK 2018 kepada Gubernur Jateng. Adapun Pemprov telah meneken besaran Upah Minimum Provinsi  (UMP) sebesar Rp 1.486.065,70. 

Editor : Ali Muntoha

Baca : Buruh Jepara Tuntut UMK 2018 Rp 2,4 Juta

Persijap Kartini Buka Seleksi Terbuka untuk Piala Pertiwi

Skuad Persijap Kartini (Istimewa)

MuriaNewsCom, Jepara – Jelang Piala Pertiwi, Persijap Kartini membuka seleksi terbuka pemain, pada awal bulan November 2017. 

“Persijap Kartini membuka kesempatan bagi atlet sepak bola wanita yang ingin berlatih bersama kami,” kata CEO Persijap Esti Puji Lestari, Selasa (31/10/2017). 

Ia mengatakan, seleksi akan dipimpin oleh pelatih Persijap Carlos Raul Sciucatti. Bila sesuai rencana, proses seleksi akan digelar pada tanggal 4 dan 5 November 2017. Adapun, seleksi dihelat di Stadion Utama Gelora Bumi Kartini mulai pukul 08.00-15.00 WIB. 

Untuk umur, Esti menyebut seleksi tersebut bisa diikuti oleh perempuan yang berusia 15-25 tahun. Bagi calon peserta, saat mengikuti proses seleksi disyaratkan membawa data diri seperti KTP atau Kartu Keluarga.

“Seleksi ini terbuka bagi atlet sepakbola perempuan yang berdomisili di seluruh wilayah Jawa Tengah. Semoga upaya ini bisa meningkatkan gairah sepakbola wanita di Jepara, khususnya dan Jateng pada umumnya,” imbuh Esti. 

Editor : Ali Muntoha

Gubernur Bangga Tim DPUPR Grobogan Juarai Livoli 2017

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Bupati Grobogan Sri Sumarni berfoto bersama tim dan official tim voli putra DPUPR Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Keberhasilan tim voli putra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Grobogan menjadi juara Kejurnas Livoli 2017 di Minahasa, mendapat sambutan hangat dari banyak pihak.

Hal itu terlihat saat rombongan tim DPUPR tiba di pendapa kabupaten Grobogan, Senin (30/10/2017) malam. Bupati Grobogan Sri Sumarni bersama pimpiman FKPD dan para pejabat menyambut kedatangan tim DPUPR yang baru kembali dari Minahasa.

Sri Sumarni dan para pejabat kemudian langsung memberikan ucapan selamat pada para pemain dan para official tim. Usai memberikan ucapan selamat, Sri Sumarni terlihat memberikan sebuah stopmap yang di dalamnya berisi uang tunai sebagai bonus buat pemain.

“Hebat. Keberhasilan menjadi juara Kejurnas Livoli 2017 sungguh membanggakan,” kata Sri Sumarni sambil mengacungkan dua jempolnya.

Setelah ramah tamah beberapa saat, para pemain dan official tim DPUPR sedianya akan berpamitan. Namun, rombongan tim akhirnya diminta tetap berada di pendapa, karena Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak lama lagi akan tiba di Grobogan.

Kedatangan gubernur di Grobogan dalam rangka menghadiri acara pengajian bersama Habib Syech di Alun-alun Purwodadi yang dilangsungkan malam itu. Setelah menunggu sekitar 20 menit, Ganjar akhirnya datang.

Setelah bertemu dan memberikan ucapan selamat dengan tim DPUPR,  Ganjar menyatakan, keberhasilan menjadi juara Kejurnas Livoli 2007 membuatnya merasa bangga.

“Prestasi juara yang dicapai tim DPUPR Grobogan selaku wakil Jawa Tengah tentunya cukup membanggakan,” katanya.

Editor : Ali Muntoha

Baca : Tim DPUPR Grobogan Juarai Livoli 2017 di Minahasa

Perusakan Pohon di Kawasan Hutan di Prawoto Pati, Ini Kata Perhutani Purwodadi

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Grobogan – Administratur Perhutani KPH Purwodadi Dewanto menegaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait adanya aksi perusakan pohon di kawasan hutan. Antara lain, dengan pihak desa, LMDH dan kepolisian.

“Kita sudah koordinasikan soal perusakan tanaman itu. Nanti akan kita selesaikan bersama dan dicari apa duduk permasalahannya. Soal pelaku perusakan masih dalam penyelidikan,” katanya.

Ia menjelaskan, lokasi terjadinya perusakan tanaman berada di Desa Klumpit, RPH Prawoto. Tempat kejadian berada di kawasan hutan KPH Purwodadi meski wilayah itu masuk Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Kejadian perusakan tanaman diperkirakan sekitar pukul 04.00 WIB.

Jumlah tanaman yang rusak ada di tiga titik. Yakni, di petak 12e2 sebanyak 57 pohon jati tanaman tahun 2011. Kemudian, pada petak 11D dan 12A ada 50 pohon kayu putih yang ditanam tahun 2015.

Kepala Desa Prawoto Hyro Fachrus ketika dimintai komentarnya menyatakan, pihaknya sangat menyayangkan adanya aksi perusakan tanaman di kawasan hutan tersebut. Ia berharap agar persoalan itu segera diselesaikan.

“Sangat disayangkan adanya tindakan perusakan ini. Aksi ini cukup merugikan warga saya yang selama ini menjadi mitra perhutani,” katanya.

Menurut Hyro, selama ini, pihaknya bersama petani dan LMDH selalu berkoordinasi rutin dengan perhutani dan berupaya mematuhi peraturan yang ditentukan dalam pengelolaan lahan. 

Editor  : Akrom Hazami

Baca : Ribuan Pohon Milik Perhutani di Prawoto Pati Dirusak Orang, Negara Rugi Puluhan Juta

Viral, Beredar Foto Siswi Bercadar di Tegal, Ini yang Terjadi

Siswi mengenakan cadar mengikuti kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Tegal. (Facebook)

MuriaNewsCom, Slawi –  Beredar foto siswi bercadar yang sedang berada di kelas. Foto itu terpajang di media sosial Facebook. Di keterangan foto tertulis,  SMK Attholibiyah Bumijawa Kabupaten Tegal.

SMK Attholibiyah ada di Jalan Mobok Karsih, Desa Muncanglarang, RT 001 RW 004, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Bangunan menyatu dengan kompleks Pondok Pesantren Attholibiyah.

Kepala SMK Attholibiyah, Kustanto Widyamoko, kepada wartawan membenarkan jika foto siswi bercadar yang jadi viral, memang benar adanya. Seperti di kelas X Jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) itu, semua siswi memakai cadar hitam.

Seragam mereka bawahan abu- abu dan atasan putih beserta lambang osis di dada dan identitas sekolah. Kerudungnya sama seperti yang dikenakan siswi di sekolah lain, hanya saja ada tambahan kain cadar yang menutupi wajah.

“Foto (foto viral siswi bercadar) itu benar. Siswi sudah setahun atau dari 2016 memakai cadar, sebelumnya tidak,” kata Kustanto.

Pemakaian cadar yang dilakukan siswi juga merupakan keputusan dari pondok pesantren tersebut.  Sebab pihak pengasuh ingin agar siswi bisa lebih terjaga moralnya.

Ketua Yayasan Attholibiyah, Habib Sholeh Al Athos, mengatakan, cadar yang diberlakukan untuk siswi adalah inisiatif pondok. “Itu merupakan inisiatif dari pengasuh pondok,” kata Habib Sholeh.

Jadi bukan berarti pondok pesantren mengajarkan siswi mengikuti aliran paham radikal. Pengasuh pondok pesantren  khawatir jika pemakaian cadar tidak dilakukan, maka banyak yang berpacaran.

“Makanya, untuk menutup wajah, pemakaian cadar diberlakukan. Cukuplah suami mereka yang tahu wajah mereka,” ucapnya.

Editor : Akrom Hazami

Begini Nasib Terkini Bocah Putus Sekolah Demi Rawat Sang Ibu di Grobogan

Kepala Dinas Sosial Grobogan Andung Sutiyoso (tiga dari kanan) saat menyerahkan bantuan alat bantu jalan pada Siti Arwah, warga Karanggeneng, Kecamatan Grobogan yang menderita kelumpuhan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Berita adanya seorang lulusan SD di Desa Karanggeneng, Kecamatan Godong bernama Serli Artia Dewi (12) yang memilih tidak sekolah karena harus merawat ibunya mendapat respon dari beberapa pihak. Salah satunya datang dari Pemkab Grobogan melalui Dinas Sosial.

Beberapa hari setelah pemberitaan, mereka menyambangi keluarga Sherli untuk melihat keadaannya. Saat bertandang, mereka pun membawakan sejumlah bahan makanan serta alat bantu jalan buat Siti Arwah, ibunda Serli yang sebelumnya sempat mengalami kelumpuhan.

”Pemberitaan soal Serli yang tidak mau sekolah SMP karena harus merawat ibunya sudah kita tindaklanjuti. Beberapa hari lalu, kita kasih bantuan alat bantu jalan,” kata Kepala Dinas Sosial Grobogan Andung Sutiyoso, Senin (30/10/2017).

Bantuan alat bantu jalan atau kruk diberikan atas permintaan Siti Arwah. Alat bantu diperlukan supaya Siti bisa latihan berjalan dengan nyaman. Apalagi saat ini kondisinya sudah berangsur membaik.

”Saat ini, kondisi penyakitnya sudah mulai membaik dan bisa jalan meski belum normal seperti semula. Keluarga ini juga sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat sehingga memudahkan dalam berobat,” katanya.

Baca: Bikin Haru, Bocah 12 Tahun Asal Karanggeneng Grobogan Ini Rela Putus Sekolah Demi Merawat Ibunya

Tekait kondisi Serli, Andung menyatakan, anak itu masih bisa meneruskan sekolah SMP tahun depan. Untuk memperingan biaya sekolah, Serli akan mendapat bantuan dari pemerintah. Ini lantaran, orang tuanya sudah termasuk dalam data penerima progam keluarga harapan (PKH) dari kementerian Sosial.

Progam nasional tersebut mulai diluncurkan tahun 2014. Wujudnya, berupa pemberian bantuan tunai langsung bersyarat untuk keluarga sangat miskin (KSM). Di Grobogan, jumlah penerima PKH sekitar 25.315 KSM.

”PKH ini tujuannya untuk membantu menghindari kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Besarnya dana yang diterima KSM bervariasi tergantung pada jumlah atau komponen keluarganya,” ungkap Andung.

Seperti diberitakan sebelumnya, cita-cita Serli untuk melanjutkan pendidikan SMP terpaksa harus tertunda meski sebelumnya sudah sempat diterima di salah satu SMP.

Namun, Serli akhirnya memilih untuk tidak sekolah karena harus merawat ibunya Siti Arwah (33) yang menderita sakit. Sejak tujuh bulan terakhir, Siti mengalami gangguan syaraf hingga sempat mengalami kelumpuhan.

Kondisi inilah yang membuat Serli memilih untuk merawat ibunya dan meninggalkan keinginannya untuk sekolah. Hal itu dilakukan karena hampir setiap hari, ayahnya Fuad Arifin (36) harus bekerja sebagai buruh tani di daerah Karangawen, Demak. Sedangkan adiknya, Selvi Nova Aryani saat ini baru berumur 4 tahun.

”Saya sebenarnya pengen sekolah. Tapi kalau sekolah, siapa yang merawat ibu dan adik,” ujar Serli saat ditemui di rumahnya, beberapa hari lalu.

Sang ibu sebenarnya sudah menyuruh Serli untuk tetap sekolah. Namun, anaknya tidak mau karena merasa kasihan dengan keadaannya yang membutuhkan bantuan orang lain untuk beraktivitas sehari-hari.

Editor: Supriyadi