Ratusan Anak Nikah di Grobogan Setiap Tahun

Berbagai komponen masyarakat mengikuti acara Advokasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak yang dilangsungkan di pendapa kabupaten, Kamis (27/7/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Masih banyaknya kasus pernikahan usia anak di wilayahnya membuat prihatin Bupati Grobogan Sri Sumarni. Hal itu diungkapkan saat membuka acara Advokasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak yang dilangsungkan di pendapa kabupaten, Kamis (27/7/2017).

“Tiap tahun, masih ada ratusan pernikahan dalam usia anak. Hal ini cukup memperihatinkan dan harus kita atasi bersama-sama,” tegasnya.

Sejumlah pihak ikut diundang dalam acara yang diselenggarakan BP3AKB Grobogan tersebut. Seperti dari tokoh masyarakat, ormas, pelajar SMP dan SMA, dan forum anak.

Menurut Sri Sumarni, orang tua mempunyai peran penting dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Sebab, pengawasan dan pola asuh merupakan tanggung jawab dari orang tua. Di samping itu, pemahaman norma agama yang lebih juga perlu diberikan pada anak.

”Banyak orang tua yang beranggapan anak segera dinikahkan agar meringankan beban perekonomian keluarga. Bahkan, banyak yang terpengaruh budaya menghindari stigma anaknya menjadi perawan tua. Pemikiran ini harus diubah,” katanya.

Pernikahan usia anak di sisi lain juga memberikan dampak tersendiri. Seperti rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terputusnya akses pendidikan Rata-rata mereka yang melakukan pernikahan dalam usia anak tidak melanjutkan sekolah setelah menikah.

Pentingnya menekan perkawinan dini ini karena rentan terhadap kematian ibu dan bayi saat persalinan. Selain itu, pernikahan usia anak bisa memicu perkembangan dan psikologi anaknya ketika dewasa. 

 

Editor : Akrom Hazami

 

 

Kantor KPU Grobogan Dilengkapi Rumah Pintar Pemilu, Ini Tujuannya

Bupati Grobogan Sri Sumarni didampingi komisioner KPU Jati Purnomo melihat keberadaan RPP. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebuah rumah pintar pemilu (RPP) tersedia di kantor KPU Grobogan. Keberadaan RPP ini diresmikan Bupati Grobogan Sri Sumarni, Kamis (27/7/2017).

Selain bupati, acara peresmian RPP juga dihadiri Ketua KPU Jateng Joko Purnomo dan komisioner KPU Grobogan. Hadir pula, komisioner KPU dari beberapa kabupaten tetangga, pejabat terkait, ormas, parpol dan pelajar.

RPP yang diberi label ‘Serambi Pemilu’ ini menempati ruangan yang sebelumnya dipakai untuk aula. RPP yang boleh diakses masyarakat luas ini berfungsi seperti sebuah perpustakaan.

Di dalam RPP berisikan berbagai informasi mengenai perjalanan Pemilu di Indonesia. Tidak hanya itu, sejumlah aturan perundang-undangan, hasil pemilu dan kliping pemberitaan juga tersedia dalam bentuk buku maupun digital.

“Tujuan RPP memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pemilu yang lalau maupun yang akan dilaksanakan mendatang. Di sini juga tersedia berbagai macam informasi dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sampai kepada tata cara Pemilu.  Termasuk menganai Pemilukada dan pilpres,” kata Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif.

Dalam RPP juga dilengkapi tayangan video pelaksanaan perjalanan Pemilu yang ada di Indonesia dan Kabupaten Grobogan. Untuk menyimak video ini disediakan satu ruangan tersendiri di bagian belakang kantor KPU.

“RPP ini merupakan program KPU Pusat untuk media sosialisasi dan edukasi bagi seluruh masyarakat. RPP ini terbuka untuk umum. Siapa saja boleh datang kesini,” cetusnya.

Selain memberikan informasi, tujuan lain RPP adalah untuk mencerdaskan pengunjung agar tidak canggung ketika mengikuti tahapan Pemilu. Terutama kepada para pemilih pemula. Diharapkan, dengan adanya RPP ini akan berdampak dengan naiknya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak politiknya.

 

Editor : Akrom Hazami

 

Puluhan Polisi Grobogan Dilatih Kiat Menangkal Pemberitaan Negatif

Puluhan anggota Polres Grobogan yang tergabung dalam brigadir pengelola informasi dokumentasi (PID) mengikuti pelatihan, Kamis (27/7/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Puluhan personel Polres Grobogan mengikuti Pelatihan Counter Opini Pemberitaan Negatif, Kamis (27/7/2017). Pelatihan yang dilangsungkan di aula Jananuraga ini dipimpin Wakapolres Grobogan Kompol Wahyudi. Hadir pula Kabag Ops Kompol Parno, kabag, kasat, kapolsek dan brigadir pengelola informasi dokumentasi (PID) yang sudah terbentuk beberapa waktu lalu.

Wahyudi menjelaskan, kegiatan penegakan hukum dan pembinaan masyarakat tidak akan cukup dilaksanakan berdasarkan tindakan polisi semata. Tetapi juga dibutuhkan opini positif yang berpihak kepada polri. Utamanya, untuk mendukung program polri yaitu, polisi yang profesional modern dan terpercaya.

“Pembentukan Brigadir  PID ini secara umum adalah untuk membantu kinerja Humas Polres Grobogan. Peran humas ini sangat penting untuk menyuarakan berita ataupun informasi kepada masyarakat melalui media sosial,” jelasnya. 

Pelatihan yang dilaksanakan tersebut  untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang akan dapat mengembangkan tugas kehumasan, serta untuk membentuk kemampuan polri. Khususnya, dalam mengelola informasi dan meluruskan informasi negatif menjadi opini positif.

Paur Humas Polres Grobogan Aiptu Teddy Hernomo selaku narasumber dalam pelatihan itu menyatakan, hadirnya media sosial di satu sisi memang banyak sekali manfaatnya. Seperti menambah teman, memperluas jaringan, dan mencari berbagai informasi.

Namun, di sisi lain, banyak pula hal-hal negatif yang ada dibalik medsos tersebut. Misalnya, banyak berita tidak benar atau hoax yang sering muncul dalam medsos.

“Keberadaan medsos memang seperti dua mata pisau. Banyak manfaat dan juga ada dampak negatifnya. Hal inilah yang harus jadi perhatian kita bersama,” jelasnya.

Untuk menekan dampak negatif, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman tentang keberadaan media sosial tersebut. Termasuk peraturan perundangan yang mengatur masalah tersebut.

Editor : Akrom Hazami

 

DPRD Kudus Minta Eksploitasi Air Muria Ditertibkan

Demo penolakan eksploitasi air gunung Muria. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus mendesak eksekutor segera menertibkan eksploitasi air permukaan di wilayah pegunungan Muria. Sekretaris Komisi B Aris Suliyono mengatakan, pengambilan air yang tak terkendali selama bertahun-tahun sudah memicu banyak keluhan masyarakat.

Pemkab perlu tegas menerbitkan regulasi serta melakukan penindakan atas semakin maraknya eksploitasi air permukaan di wilayah pegunungan Muria. “Jangan sampai kondisi ini dibiarkan berlarut-larut. Urusan penyediaan air minum sudah diurusi oleh PDAM,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Kudus akan membentuk tim terpadu untuk melakukan penertiban eksploitasi air pegunungan Muria yang saat ini sangat marak terjadi di wilayah Kudus. Tim Penertiban  tersebut akan melibatkan BBWS Pemali Juana, Satpol PP Kudus dan Provinsi Jateng, Perum Perhutani, Dishub Kudus dan Polres Kudus. 

Pembentukan tim terpadu itu disepakati dalam rapat koordinasi penanggulangan eksploitasi air pegunungan Muria yang digelar Pemkab Kudus bersama stakeholder terkait, di gedung setda Kudus.

Rekomendasi

Asisten III Setda Kudus Masud, mengakui kalau saat ini semua usaha eksploitasi air Muria tidak dilengkapi izin. “Sebelumnya terdapat tiga pengusaha air pegunungan yang memiliki izin, namun tidak diperpanjang setelah masa berlakunya habis,” katanya.

Jika ada pengusaha yang memperpanjang izin, maka harus mengurusnya ke Kementerian PUPR. Karena itu jika ada pengusaha yang melanggar, pihak Kementerian PUPR lah yang paling berwenang melakukan penertiban.

Mereka yang mengajukan izin pun harus mengantongi rekomendasi dari BBWS Pemali Juana. Untuk lokasi yang berada di kawasan hutan harus mendapatkan rekomendasi dari Perum Perhutani KPH Pati.

“Karena BBWS Pemali Juana merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian PU, maka penertibannya akan melibatkan instansi tersebut karena kebetulan terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),” katanya.

Perwakilan BBWS Mujari membenarkan jika hanya ada tiga pengusaha air Pegunungan Muria yang berizin. Namun izinnya kini tak diperpanjang. Sementara itu, sebanyak 15 pengusaha lainnya sama sekali tidak memiliki izin alias ilegal. (NAP)

Editor : Supriyadi

DAU Dipangkas, DPRD Minta Pemkab Lakukan Perencanaan Matang Proyek Infrastruktur

Proyek Infrastruktur. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemangkasan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Kudus bakal berimbas pada kegiatan infrastruktur di daerah. Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani mengatakan, pemangkasan DAU untuk Kabupaten Kudus, dari hasil konsultasi ke Kementerian Keuangan baru-baru ini, diprediksi sekitar 0,8 persen hingga 1,5 persen.

Dari persentase tersebut, Kabupaten Kudus diperkirakan kehilangan DAU antara Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar. “Imbasnya sejumlah kegiatan yang rencananya akan masuk di APBD Perubahan 2017 batal direalisasikan,” katanya saat menerima kunjungan anggota DPRD Madiun dan Brebes di gedung DPRD Kudus, Kamis (27/7/2017).

Ilwani mengatakan, pemangkasan sebesar itu dinilai tidak terlalu signifikan. Pasalnya kegiatan fisik atau infrastruktur di perubahan anggaran biasanya memang tidak terlalu besar. Wakil Rakyat asal Partai kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, pemkab perlu melakukan perencanaan matang atas seluruh proyek infrastruktur yang akan dikerjakan.

Asas manfaat dan keawetan hasil proyek harus menjadi prioritas pertimbangan. Ia mencontohkan, kebijakan Pemkab Kudus dengan proyek betonisasi jalan dinilai langkah tepat, karena umur jalan beton bisa mencapai 15 tahun.

Ilwani menambahkan, pemerintah daerah harus memikirkan strategi khusus untuk mengantisipasi kemungkinan pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat di waktu mendatang. Salah satunya dengan menggenjot potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini ditarget sebesar Rp 288,227 miliar. Ilwani yakin target itu bisa terealisasi jika eksekutif bekerja sungguh-sungguh. Terutama dalam mencari terobosan baru dan menekan kemungkinan kebocoran pendapatan.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Eko Djumartono mengatakan, Pemkab Kudus belum menerima surat resmi dari Pemerintah Pusat terkait angka pasti pemangkasan DAU.

Pada APBD 2017, Pemkab Kudus telah memperkirakan adanya penurunan DAU sebesar Rp 37,997 miliar. Penurunan itu antara lain dipengaruhi adanya mutasi pegawai (SMA/SMK) dari Pemkab Kudus ke Pemprov Jateng. “Informasinya memang ada pemotongan DAU antara tiga hingga empat persen. Namun kami masih menunggu angka pastinya dari Pemerintah Pusat,” katanya. (NAP)

Editor : Supriyadi

Petani Bawang Merah Grobogan Dibikin Melek Metode Soil Block

Petani bawang merah dari Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu mendapat pembelajaran cara membuat persemaian biji menggunakan soil block, Kamis (27/7/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Inovasi untuk mempermudah pembuatan benih bawang merah melalui sistem true seed shallot (TSS) atau tanam biji dikenalkan pada petani di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Grobogan, Kamis (27/7/2017). Yakni, melalui metode persemaian biji menggunakan soil block.

Pengenalan metode melalui kegiatan temu lapang ini diberikan tim ahli dari Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah yang dipimpin Profesor Agus Hermawan. Hadir pula dalam kesempatan itu, Sekretaris Dinas Pertanian Grobogan Ahmad Zulfa Kamal dan sejumlah pegawai di bidang hortikultura.

TSS merupakan cara penanaman dengan menggunakan biji bawang merah. Selama ini, penanaman yang lazim dilakukan petani adalah menggunakan umbi bawang merah.

Pada penanaman bawang merah sistem TSS, biji disemai di lahan dan butuh areal cukup luas. Dengan metode soil block, biji bawang merah cukup ditempatkan pada media tertentu yang dipadatkan dan membentuk media padat.

Saat proses pembuatan soil block, di tengah media sudah otomatis terdapat lubang untuk menaruh biji bawang merah yang akan disemai. Melalui metode ini, memungkinkan petani untuk menghasilkan bibit bawang merah dengan perakaran yang bagus dan bisa tumbuh dengan baik ketika nantinya dipindah tanam ke lahan.

Dengan metode ini, petani tidak perlu butuh lahan luas untuk membuat bibit lewat TSS. Tetapi, bisa memanfaatkan lahan kosong atau pekarangan rumah dengan diberi peneduh.

Selain dikenalkan, tim ahli juga mengajari langsung para petani cara membuat soil block. Kemudian, pihak BPTP Jateng juga memberikan peralatan untuk membuat soil block bagi petani. Diharapkan, nantinya petani dari Desa Kandangrejo bisa menjadi penangkar benih TSS lewat metode soil block tersebut.

Profesor Agus Hermawan menyatakan, tujuan temu lapang tersebut di antaranya adalah untuk menyebarluaskan inovasi pengembangan produksi umbi benih bawang merah asal biji (TSS). Yakni, melalui metode tanam benih langsung (tabela) dan pindah tanam dari media soil block pada petani.

“Melalui kegiatan ini juga bertujuan untuk mempercepat alih inovasi pengembangan produksi umbi benih bawang merah asal biji (TSS). Pada tahun 2017 ini, BPTP Jateng bekerjasama dengan Dinas Pertanian Grobogan serta petani kooperatif  membuat demplot percontohan di Kandangrejo,” jelasnya.

Kepala Dinas Pertanian Grobogan Edhie Sudaryanto menambahkan, sejauh ini, penamanan bawang merah dengan TSS sudah cukup familiar dengan petani. Setidaknya, petani di tiga kecamatan sudah berhasil membudidayakan bawang merah dengan TSS. Yakni, Kecamatan Klambu, Tanggungharjo, dan Penawangan

 

Editor : Akrom Hazami

 

Puluhan Penyandang Disabilitas di Grobogan dapat Bantuan Kursi Roda

Bupati Sri Sumarni secara simbolis menyerahkan bantuan kursi roda pada penyandang disabilitas. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebanyak 32 penyandang disabilitas dari berbagai kecamatan mendapat bantuan kursi roda, Kamis (27/7/2017).

Bantuan kursi roda ini, 12 unit di antaranya berasal dari Pemkab Grobogan. Sedangkan 20 unit lainnya sumbangan dari Yayasan Anne Avantie Foundation yang didukung perantau yang tergabung dalam Paguyuban Rantau Grobogan (PRG).

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Bupati Grobogan Sri Sumarni di ruang rapat setda. Hadir pula Kepala Dinsos Grobogan Andung Sutiyoso, perwakilan dari Yayasan Anne Avantie Foundation dan PRG.

Sri Sumarni meminta agar dinas terkait membuat pendataan jumlah penyandang disabilitas yang ada di wilayahnya. Hal itu diperlukan agar pemkab bisa membuatkan program, khususnya bantuan peralatan pada penyandang disabilitas tersebut.

“Kami berharap dinas terkait dibantu camat dan kades bisa membuat database penyandang disabilitas se-kabupaten. Kalau punya data yang lengkap akan memudahkan dan membantu ketika membikin program untuk mereka,” tegas Sri usai menyerahkan bantuan kursi roda.

Selain melakukan pendaataan, dinas terkait juga diminta lebih aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan yayasan sosial di berbagai daerah. Sebab, seringkali yayasan tersebut punya berbagai program, khususnya bantuan yang disalurkan pada penyandang disabilitas.

“Sebagian bantuan yang kita serahkan ini didapatkan berkat kerjasama dengan yayasan sosial. Inilah salah satu manfaat menjalin komunikasi dan koordinasi dengan yayasan sosial tersebut,” jelasnya.

 

Editor : Akrom Hazami

 

Kodim Semarang Ajak Masyarakat Hidupkan Pos Kamling

Personel TNI dan warga bahu membahu memperbaiki jalan dalam program TMMD di Kelurahan Kalisegoro, Gunungpati, Semarang. (Kodim 0733 Semarang)

SEMARANG – Keberadaan Pos Kamling menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga keamanan wilayah. Namun sayang keberadaan pos kamling saat ini sudah banyak yang tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga keamanan lingkungan. 

Melalui program TMMD Reguler ke 99 tahun 2017 Kodim 0733 BS Semarang mengajak masyarakat untuk kembali mengaktifkan pos kamling sebagai Poso penjagaan keamanan lingkungan.

Tidak hanya mengajak warga kembali mengaktifkan pos kamling dalam program TMMD tersebut Kodim juga melakukan rehab sejumlah pos kamling. Salah satunya pos kamling dukuh Sekayu RT 04 RW I Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

“Keberadaan pos kamling sangat penting, untuk menjaga keamanan lingkungan mengingat kejahatan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja,” kata Koordinator Lapangan TMMD Kapten Inf Suradi, Kamis (27/7/2017) saat meninjau proses rehat pos kamling. 

Salah seorang warga Urip mengakui, sebenarnya warga setiap malam sudah melakukan penjagaan kampung melalui piket ronda. Hanya saja karena kondisi pos kamling yang mengalami kerusakan ronda dilakukan di tempat lain. “Nanti rencananya pos kamling yang sudah diperbaiki akan kembali dihidupkan supaya kampung lebih aman dari kejahatan. Selain untuk pos kamling nanti juga bisa digunakan untjk kegiatan warga yang lain,” ucapnya. (NAP)

Indra Sjafri Minta Dukungan Suporter Pati untuk Kemenangan Timnas U-19 di Piala AFF

Pelatih Timnas U-19 Indra Sjafri saat berfoto bersama, seusai berbincang-bincang dengan tokoh Persipa dan Patifosi di Safin Hotel. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pelatih Timnas U-19 Indra Sjafri meminta dukungan kepada suporter Pati terkait pertandingan Piala Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) yang akan berlangsung di Myanmar, 4-17 September 2017 mendatang.

Menurut Indra, dukungan dari para suporter dari seluruh Indonesia akan memberikan semangat kepada para pemain untuk lebih giat berlatih. Dukungan itu bisa berupa ucapan penyemangat yang disebar di media sosial.

“Kita akan berjuang pada 4-17 September. Kita akan coba lagi untuk menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Mungkin supoter se-Indonesia, termasuk Pati, bisa berkomunikasi untuk memberikan support,” ujarnya, Kamis (27/7/2017).

Secara psikologis, lanjut Indra, anak-anak muda U-19 membutuhkan dukungan sebagai penyemangat. Satu-satunya dukungan yang dibutuhkan itu hanya ada pada suporter, termasuk seluruh masyarakat Indonesia.

Dia berharap, tidak kata-kata yang meragukan kualitas para pemain yang bertebaran di media sosial. Sebab, hal itu dianggap bukan sebagai sebuah dukungan, tapi menjatuhkan secara mental.

“Kalau dia (pemain) baca di medsos, semua mendukung, latihannya jadi semangat. Tapi kalau misalnya ada yang iseng-iseng (meragukan), itu kan anak muda yang baru belajar sepak bola, itu berpengaruh kurang baik pada semangat anak,” ungkap Indra.

Di Pati, Patifosi dikenal sebagai suporter militan dengan massa terbanyak. Patifosi juga diharapkan ikut memberikan dukungan terbaiknya kepada Timnas U-19 untuk menjadi juara di Piala AFF 2017.

Editor : Kholistiono

Kota Purwodadi Siap Dipenuhi Bendera Merah Putih

Lurah Purwodadi Hendro Sutopo mengumpulkan berbagai komponen masyarakat yang berada di jalan protokol kawasan kota di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Rasa nasionalisme sebagian warga dinilai menurun saat ini. Salah satu indikasinya adalah banyaknya warga yang tidak memasang bendera merah putih di depan rumah saat momen HUT RI.

Bagi sebagian orang khususnya mereka yang mengalami masa penjajahan, kondisi ini dirasa cukup memprihatinkan.

“Dari pengamatan sejauh ini, memang pemasangan bendera merah putih saat Agustusan sudah kurang semarak. Terutama, di kawasan kota Purwodadi,” kata Lurah Purwodadi Hendro Sutopo, ditemui di Grobogan, Rabu (26/7/2017).

Terkait dengan kondisi itu, Hendro akan membuat gebrakan dalam momen HUT ke-72 Kemerdekaan RI. Yakni, akan menyemarakkan kawasan kota dengan pemasangan umbul-umbul serta bendera merah putih. Utamanya, di sepanjang ruas jalan protokol kawasan kota.

Dalam rangka pemasangan atribut merah putih tersebut, pihaknya sudah mengumpulkan berbagai komponen yang berada di jalan protokol. Mulai dari warga, pengusaha, pimpinan BUMD / BUMN, kepala kantor pemerintahan dan swasta serta para ketua RW dan ketua RT se-Kelurahan Purwodadi. Pertemuan tersebut juga melibatkan jajaran Muspika Purwodadi.

Dari pertemuan itu, muncul tanggapan positif dan dukungan dari berbagai komponen masyarakat tersebut. Bahkan, mereka juga siap menyumbangkan bendera maupun umbul-umbul untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan.

“Sekitar 2.000 bendera maupun umbul-umbul nanti yang akan kita siapkan. Kita juga sudah siapkan petugas yang akan memasang. Rencananya, per 1 Agustus akan kita pasang. Para ketua RW dan ketua RT juga minta memberitahukan warganya untuk memasang bendera,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

TMMD Kodim 0733 Semarang, Mushola Al Ikhlas di Gunungpati Jadi Lebih Nyaman.

Personel TNI dan warga bahu membahu memperbaiki jalan dalam program TMMD di Kelurahan Kalisegoro, Gunungpati, Semarang. (Kodim 0733 Semarang)

Semarang – Jamaah mushola Al Ikhlas RT 01 RW ll Kalisegoro mengapresiasi upaya Kodim 0733 yang telah merehab tempat ibadah mereka.

“Setidaknya saat ini jamaah merasa nyaman lantaran mushola tersenut lebih nyaman dan adem,”ujar Sholikin warga setempat kamis (27/07).

Mushola Al Ikhlas merupakan salah satu target rehab dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di kelurahan kalisegoro, Kecamatan Gunungpati.

Pihaknya berharap agar jamaah mushola semakin banyak lantaran bangunam lebih luas. “Semoga dengan kondisi begini jamaah semakin khusyuk dan semakin banyak,” harap sholikin.

Kordinator lapangan TMMD Kodim 0733 Semarang Kapten Inf Suradi mengaku ikut berbangga dengan apresiasi warga yang mengaku puas dengan kinerja TNI dalam membangun kelurahan Kalisegoro.

“Syukurlah, warga senang dengan kinerja kami. Semoga ini bermanfaat buat Warga,”ujarnya. (NAP)

Inovasi Kudus Diapresiasi Lembaga Administrasi Negara

Bupati Kudus Musthofa saat berbicara di depan publik di Workshop Laboratorium Inovasi Daerah dan Launching Inovasi Kabupaten Kudus Kerja Sama Antara Pemkab Kudus dengan LAN, di gedung Setda Kudus, Rabu (26/7/2017). (Pemkab Kudus)

MuriaNewsCom, Kudus – Lembaga Administrasi Negara (LAN) sangat mengapresiasi Kabupaten Kudus sebagai salah satu kota yang tak berhenti berinovasi.

Demikian disampaikan oleh Kepala LAN Ady Suryanto saat acara Workshop Laboratorium Inovasi Daerah dan Launching Inovasi Kabupaten Kudus Kerja Sama Antara Pemkab Kudus dengan LAN, di gedung Setda Kudus, Rabu (26/7/2017).

Bupati Kudus Musthofa hadir bersama Kepala LAN Ady Suryanto, dengan dihadiri asisten sekda dan seluruh kepala OPD, termasuk para lurah. Acara bertujuan agar OPD memunculkan inovasi yang bermanfaat bagi publik.

“Kalau ingin belajar inovasi. Contohlah Kudus. Pak Musthofa ini perlu direplikasi,” kata Ady yang mengatakan salah satu kunci sukses inovasi adalah leadership.

Ady berpesan agar bupati dan OPD mau berbagi inovasi yang ada. Supaya bisa memberikan inspirasi bagi daerah lain, serta bermanfaat secara lebih luas.

Saat ini, ada 39 daerah baru yang akan menyusul melakukan hal serupa Kudus. Tentu ini merupakan hal positif untuk memperbaiki kualitas birokrasi di Indonesia. Diharapakan itu semua akan mampu menyejajarkan diri di tingkat internasional.

Musthofa mengajak jajarannya untuk berpikir liar. Tentunya liar di sini adalah berpikir positif. Yakni keluar dari bingkai normatif yang menghasilkan manfaat nyata.

“Mengapa? Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Kecuali perubahan yang tentunya membutuhkan gagasan-gagasan cerdas,” kata orang nomor satu di Kudus ini.

Bupati terus mendorong jajarannya berinovasi. Bahkan ada beberapa yang sudah membuahkan prestasi. Di antaranya Dinas Dukcapil dan BLUD RSUD dr Loekmono Hadi.

“Jangan takut salah. Teruslah berinovasi, meski berpikir liar, asalkan jangan melanggar aturan,” ujarnya. (nap)

Editor : Akrom Hazami

 

 

Mulai Beralih Fungsi, Anggota Dewan Soroti Penggunaan GOR Simpanglima Purwodadi

Warga tampak melakukan aktivitas di GOR Simpanglima Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemkab Grobogan diminta menata penggunaan Gedung Olahraga (GOR) yang ada saat ini. Sebab, GOR di kawasan Simpanglima ini sering dipakai untuk kegiatan di luar olahraga. Terutama, buat acara pernikahan.

Beralih fungsinya GOR ini menyebabkan berkurangnya lagi tempat untuk kegiatan olahraga.

“Namanya GOR harusnya diprioritaskan untuk kegiatan olahraga saja. Kalau acara lainnya sebaiknya cari tempat di luar GOR. Misalnya, di gedung Wisuda Budaya,” kata anggota DPRD Grobogan Moh Kamal Sidiq saat berlangsung rapat paripurna DPRD Grobogan, Rabu (26/7/2017). .

Menurutnya, kalaupun terpaksa digunakan untuk acara di luar olahraga maka frekuensinya harus dibatasi. Porsinya tidak boleh lebih banyak dari penyelenggaraan kegiatan olahraga.

“Sarana prasarana untuk menggelar aktivitas olahraga di Grobogan ini masih minim. Jadi, keberadaan GOR memang lebih banyak dibutuhkan untuk kegiatan olahraga,” tegas politisi dari Partai Golkar itu.

Sementara itu, sejumlah pihak sebelumnya sempat meminta Pemkab Grobogan agar membuat lagi sebuah tempat yang bisa dipakai buat beragam kegiatan olahraga. Baik untuk sekadar tempat latihan, maupun menggelar sebuah even kejuaraan.

Pernyataan itu dilontarkan seiring minimnya tempat untuk menggelar aktivitas olahraga di Grobogan. Kondisi ini menyebabkan beberapa cabang olahraga yang saat ini masih eksis, terpaksa harus menggelar latihan di tempat seadanya. Misalnya, taekwondo yang rutin berlatih di teras Stadion Krida Bhakti Purwodadi.

“Dengan sarana yang minim kita masih bisa masuk empat besar di Porprov lalu. Dengan prestasi ini kita harapkan bisa menggugah semangat dari pemkab untuk membenahi sarana dan prasarana olahraga. Soalnya, tahun depan sudah ada penyelenggaraan Porprov lagi,” cetus Maryono, salah seorang pemerhati olah raga di Purwodadi.

Editor : Akrom Hazami

Ketua DPRD Kudus Masan Ambil Formulir Pendaftaran Cabup Kudus di Kantor DPC PDIP Kudus

Ketua DPRD Kudus Masan mengambil berkas pendaftaran calon Bupati Kudus dari PDIP, di kantor DPC PDIP Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua DPRD Kudus Masan mengambil formulir pendaftaran cabup PDIP Kudus di kantor DPC partai tersebut, Rabu (26/7/2017). Masan datang sendiri.

Diketahui, pembukaan penjaringan tersebut dilakukan sejak Senin (24/7/2017) hingga Sabtu (29/7/2017). Masan merupakan orang yang pertama mengambil formulir pendaftaran.

“Ini merupakan niat saya untuk menjadi Bupati Kudus. Dan bentuk komitmennya adalah dengan mendaftarkan diri secara langsung, serta memulainya,” kata Masan usai mengambil formulir pendaftaran.

Mengambil formulir sejak awal, menurutnya, merupakan bentuk keseriusannya maju meramaikan bursa calon bupati dari PDIP. “Berkas formulir akan saya kembalikan dalam waktu dekat ini. Secepatnya setelah semua beres, akan saya kembalikan ke partai,” ucapnya. 

Masan juga optimistis jika akan mendapatkan rekomendasi partai. Bahkan, dia mengaku tak gentar jika ada calon lain yang juga akan maju jadi cabup dari PDIP.

Editor : Akrom Hazami

 

Udang Marguensis Diklaim Lebih Tahan Penyakit

Udang jenis Marguensis diprediksi menggantikan kedudukan udang jenis Vanamae. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Udang jenis Marguensis diprediksi menggantikan kedudukan udang jenis Vanamae, yang selama ini menjadi pilihan petambak di Jepara. Udang lokal ini diklaim lebih tahan akan serangan penyakit dan bercita rasa lezat. 

Hal itu dikatakan oleh Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara Sugeng Raharjo. Ia menyebut, udang lokal putih ini berpeluang dibudidayakan di Jepara, dan Indonesia pada umumnya karena banyak ditemukan di wilayah perairan Nusantara. 

“Kami sudah menguji ketahanan udang ini, hasilnya memang lebih tahan ketimbang udang vanamae,” tuturnya Rabu (25/7/2017). 

Dari segi rasa, ia mengatakan udang marguensis dinilai lebih nikmat daripada udang vanamae. Sementara itu dari sisi harga, udang marguensis ukuran 60 dihargai Rp 90 ribu per kilogram. Oleh karenanya, udang jenis ini diharapkan bisa segera dibudidayakan oleh petambak di Jepara. 

Selain itu, dari siklus reproduksi udang jenis tersebut, telah memiliki berat hingga 40 gram pada usia enam bulan. Dengan itu, petani sudah dapat menjadikan udang marguensis  sebagai indukan pada usia setengah tahun. Sementara udang jenis lain setidaknya membutuhkan waktu hingga 18 bulan untuk dapat dijadikan induk. 

Adapun, total luasan tambak di wilayah Jepara adalah 1.065 hektar yang merentang dari Kedung hingga Donorojo. Hal itu diungkapkan oleh Staf Ahli Bupati Jepara Bambang Slamet Raharjo. Ia menyebut, peluang pengembangan budidaya udang masih sangat terbuka. 

“Pasar udang di Jepang dan Amerika masih sangat terbuka luas. Harapannya petani udang di Jepara bisa menjadi produsen udang raksasa,” harap Bambang.

Editor : Kholistiono

Bisa Jadi Tumpuan PAD, DPRD Soroti Pengembangan Pariwisata di Kudus

.

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus meminta Pemkab Kudus segera merampungkan penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (Ripparda).

Sekretaris Komisi B DPRD Kudus Aris Suliyono mengatakan, sektor pariwisata daerah bisa menjadi tumpuan pendapatan asli daerah (PAD) jika dikelola dengan baik. Menurutnya, Ripparda sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam pengembangan sektor pariwisata.

Dalam Ripparda itu diatur strategi pembangunan pariwisata yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata. Pengelolaan pariwisata lebih tertata. “Komisi B mendesak Pemkab Kudus segera merampungkan penyusunan raperda karena ini juga menjadi amanat UU Nomor 10/2009 tentang Kepariwisataan,” katanya.

Sekda Kudus Noor Yasin pada rapat paripurna di gedung DPRD Kudus beberapa waktu lalu mengatakan jika Raperda Ripparda masih dalam tahap proses penyusunan. “Masih dalam penyusunan dan dikonsultasikan ke pemerintah atasan,” jelas dia.

Sementara itu, penerimaan retribusi pariwisata hingga semester pertama 2017 telah mencapai 52, 12 persen. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus Sri Wahjuningsih mengatakan, penerimaan retribusi pariwisata hingga Juni lalu mencapai Rp 1,3 miliar.

Target retribusi pariwisata tahun ini ditetapkan sebesar Rp 2,51 miliar. Masing-masing pengelola objek wisata telah memiliki strategi tersendiri untuk mencapai target penerimaan retribusi.

Sisa waktu sekitar lima bulan mendatang akan dimaksimalkan untuk mencapai target. Apalagi objek wisata milik Pemkab Kudus memiliki fasilitas andalan untuk menarik minat pengunjung. “Kami optimistis target retribusi pariwisata tercapai. Retribusi tersebut diperoleh dari pemakaian kekayaan daerah, parkir wisata, penginapan, serta rekreasi dan olahraga,” ucapnya

Pemasukan retribusi terbesar antara lain diterima dari tempat rekreasi Taman Ria Colo, Museum Kretek, Taman Krida serta objek Wisata Colo. Dari sejumlah objek wisata tersebut, pemasukan terbesar diperoleh dari objek wisata Colo mencapai Rp 689,17 juta dari target setahun sebesar Rp 1,23 miliar. (NAP)

Editor : Supriyadi

DPC PDIP Kudus Buka Penjaringan Calon Bupati

Ketua Penjaringan Cabup DPC PDIP Kudus Aris S menunjukkan syarat pencalonan Bupati Kudus dari partainya. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – DPC PDIP Kudus resmi membuka penjaringan calon Bupati Kudus. Pembukaan penjaringan tersebut dilakukan selama enam hari, terhitung Senin (24/7/2017) hingga Sabtu (29/7/2017).

Dalam penjaringan calon bupati, diketuai oleh Aris S. Sedangkan sekretarisnya M Yusuf Roni, yang juga Sekretaris DPC PDIP Kudus. Untuk anggota meliputi Joni Suryono, Hariyani dan Nur Handayani.

“Kami diberikan tugas penjaringan calon. Mulai tahapan penjaringan hingga proses verifikasi dari calon yang mendaftarkan diri,” kata Aris, di kantor DPC PDIP Kudus, Rabu (26/7/2017).

Pada metode penjaringan, akan diberlakukan secara tertutup. Hal itu sesuai dengan Peraturan Partai nomor 24 / 2017 yang baru disahkan 21 Juli lalu, sebagaimana perubahan atas Peraturan Partai nomor 4/ 2015 tentang penjaringan.

Panitia penjaringan sudah mengirimkan surat edaran mengenai penjaringan yang bersifat tertutup ke sejumlah pihak. Di antaranya pihak eksekutif, legislatif dan lainya.

Sekretaris Penjaringan, M Yusuf Roni mengatakan, yang dimaksud dengan model tertutup adalah penyelenggara tidak memasang pengumuman terbuka seperti baliho dan lain-lain. Kemudian, saat pengumuman setelah verifikasi, pihaknya akan mengumumkannya secara tertutup pula. 

“Secepatnya akan diverifikasi setelah selesai pendaftaran. Untuk kemudian diserahkan kepada DPD Jateng,” ungkap dia.

 

Editor : Akrom Hazami

Pelamar Kerja Lulusan SD Warnai Persaingan Bursa Kerja dengan Sarjana

Pelamar kerja memenuhi stan salah satu perusahaan di Kabupaten Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Para pencari kerja yang datang di acara job fair atau pameran bursa kerja ternyata tidak hanya dibikin bingung dengan banyaknya lowongan kerja (loker). Tetapi, ada sejumlah pencari kerja yang bingung dengan ijazah yang dimiliki. Sebab, bekal mereka hanya berupa ijazah SD.

“Saya memang hanya lulus SD saja. Karena kondisi ekonomi saya tidak bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Setelah lulus, saya kerja serabutan,” ujar Sukirman, warga Kecamatan Wirosari yang ditemui MuriaNewsCom di lokasi job fair, Rabu (26/7/2017).

Pemuda 18 tahun itu menyatakan, kedatanganya ke lokasi job fair memang untuk mencari loker. Namun, dari informasi yang didapat, tidak ada loker yang membuka kesempatan bagi lulusan SD.

“Saya lihat dari tadi, persyaratan ijazah minimal SMA. Ini, saya masih cari-cari barangkali ada perusahaan yang mau menampung lulusan SD. Jadi pesuruh atau tenaga kebersihan gak papa,” katanya.

Kepala Disnakertrans Grobogan Nurwanto menyatakan, sampai saat ini memang masih ada pencari kerja lulusan SD. Data tahun 2016, ada 10.795 pencari kerja yang terdaftar di kantornya.

Dari jumlah itu, sebanyak 62 persennya adalah lulusan SMA, 24 persen lulusan SMP, dan 5 persen lulusan SD. Sisanya adalah sarjana. Dari pencari kerja tersebut, baru sebanyak 6.786 orang yang tertampung atau mendapat pekerjaan.

“Memang, masih ada lulusan SD yang terdaftar jadi pencari kerja. Tahun lalu, jumlahnya ada 500-an orang,” katanya.

Ditambahkan, tidak tertampungnya semua pencari kerja disebabkan beberapa faktor. Antara lain, jenis ketrampilan pencari kerja tidak sesuai dengan jenis keterampilan yang dipersyaratkan pengguna atau perusahaan. Kemudian, jenis pekerjaan yang ditawarkan di sisi lain juga kurang diminati pencari kerja.

 

Editor : Akrom Hazami

Rumah Mantan Bupati Pati Tasiman Dibobol Maling

Mantan Bupati Pati Tasiman menunjukkan gembok rumahnya yang dirusak maling. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Rumah Mantan Bupati Pati Tasiman di kawasan perumahan Rendole, Muktiharjo, dibobol maling, Rabu (26/7/2017) dini hari. Namun, tidak ada barang yang berhasil dicuri di rumah tersebut.

Maling gagal mengangkut barang. Penyebabnya, maling diduga mengalami kebingungan saat hendak mengambil barang di dalam rumah.

Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo mengatakan, maling menuju brankas yang berada di kamar bagian barat. Brankas tersebut berisi perhiasan, sertifikat tanah, dan uang tunai.

Hanya saja, maling yang diduga berjumlah lebih dari satu orang tidak bisa membuka brankas tersebut. Panik tidak bisa membuka brankas, maling yang sempat membawa brankas ke ruang tengah sehingga langsung kabur.

Padahal, ada sejumlah barang berharga di ruang tengah seperti laptop dan sepeda motor. Diduga panik dan konsentrasi pada brankas, maling pun kabur.

Tasiman membenarkan adanya upaya pencurian di rumahnya. “Pelaku masuk lewat pintu depan, karena waktu itu lupa mengunci,” ucap Tasiman.

Petugas kepolisian yang mendapatkan informasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Polisi menduga, komplotan pencuri sudah mengetahui kondisi rumah Tasiman.

Pasalnya, maling tertuju pada brankas penyimpanan harta benda milik Mantan Bupati Pati tersebut. Beruntung, aksi maling gagal sehingga Tasiman mengaku cukup lega.

Editor : Kholistiono

Puluhan Prajurit TNI AD di Pati Dilatih Seni Bela Diri Yongmoodo

Sejumlah anggota Kodim 0718/Pati terlihat tengah melakukan latihan seni bela diri yongmoodo di markas setempat, Rabu (26/7/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan prajurit TNI AD dari Komando Distrik Militer (Kodim) 0718/Pati dilatih seni bela diri yongmoodo di markas setempat, Rabu (26/7/2017).

Mereka dilatih untuk meningkatkan ketangkasan prajurit dalam melaksanakan tugas di satuan teritorial. “Yongmoodo merupakan jenis ketangkasan yang wajib dimiliki setiap prajurit TNI AD,” ucap Pasi Ops Kodim 0718/Pati Kapten Inf Suyani.

Dia menyebutkan, seni bela diri yongmoodo berasal dari Korea Selatan yang cocok digunakan untuk anggota militer. Setiap prajurit TNI AD harus punya ketangkasan bela diri untuk meningkatkan fisik, sehingga bisa diandalkan saat bertugas.

Pelatih yongmoodo sendiri merupakan anggota Kodim yang berkualifikasi sabuk hitam. Tak hanya untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, latihan seni bela diri yongmoodo akan menjadi bekal pada setiap kejuaraan daerah (kejurda).

Latihan yang dipimpin Serda Priyanto dan Serda Handik tersebut diawali dengan gerakan peregangan dan pemanasan. Anggota lantas berlari mengelilingi markas, sebelum mengikuti latihan inti.

“Anggota yang ikut latihan usianya sudah tidak lagi muda. Namun, kami sangat mengapresiasi semangatnya dalam berlatih saat mengikuti instruksi dari pelatih sabuk hitam,” kata Serda Priyanto.

Tak hanya melatih anggota TNI, Serda Priyanto kerap melatih seni bela diri kepada siswa maupun atlet yongmoodo. Dia berharap, seni bela diri menjadi bekal untuk meraih prestasi di bidang olahraga maupun membela diri dari tindak kejahatan.

Editor : Kholistiono

Eks Mucikari di Lokalisasi Dorokandang Diberikan Pendampingan

Suasana penutupan lokalisasi di Dorokandang,Kecamatan Lasem oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz beserta forkopimda. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Acara penutupan lokalisasi di Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem,  dihadiri Bupati Rembang Abdul Hafidz, Dandim 0720/Rembang, Letkol Inf Darmawan Setiady, Kapolres Rembang AKBP Pungky Bhuana Santoso, Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Lasem dan kepala desa se-Kecamatan Lasem serta 14 mantan mucikari.

Penutupan tempat prostitusi ini juga tak lepas dari peran semua pihak, baik dari jajaran Forum Koordinasi Kecamatan (Forkopimcam), MUI, tokoh ulama dan tokoh masyarakat di dalam melakukan pendekatan persuasif kepada mereka yang terjerumus di jalan yang salah itu, sedikitpun tidak ada tindak kekerasan yang terjadi.

Pendekatan secara kekeluargaan dimulai sejak awal tahun ini, beberapa kali pengajian juga digelar di lokalisasi tersebut sebagai bentuk siraman rohani. Selanjutnya pemkab juga memfasilitasi pelatihan pembuatan tempe bagi para mucikari yang langsung mendatangkan nara sumber eks PSK Dolly Surabaya dan kemudian disusul pelatihan membatik dari pihak pemerintah desa.

Bupati menuturkan, pemkab dalam pembersihan prostitusi ini membantu dalam bentuk pendampingan berupa pelatihan life skill dan permodalan usaha. Harapannya, eks mucikari bisa beralih mata pencaharian yang halal.

“Pemerintah sadar harus bertindak cepat agar mereka bisa cepat bergerak, sehingga sumber perekonomian mereka tidak terputus. Dana stimulan untuk modal usaha akan kita berikan besok (saat upacara Hari Jadi kabupaten Rembang ke-276 tanggal 27 Juli 2017). Nanti kalau tidak cukup, maka kita akan fasilitasi melalui perbankan atau dari CSR perusahaan- perusahaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menyampaikan apresiasi kepada para eks mucikari yang telah bersedia dengan ikhlas meninggalkan dunia hitam. Menurutnya, manusia yang mulia adalah mereka yang ingin lebih baik dari hari sebelumnya. 

Keberhasilan penanganan penyakit masyarakat di Dorokandang akan dijadikan pintu masuk untuk penertiban segala bentuk penyakit masyarakat di daerah lain. Bupati berharap, Rembang bisa menjadi kabupaten yang kondusif dan bersih dari penyakit masyarakat.

Salah satu eks mucikari, Jasmi mengaku senang bisa berhenti dari pekerjaan haram itu. Ia sekarang sudah memulai usaha warung kopi, dan rencananya jika diberikan bantuan modal dari pemerintah akan digunakan untuk tambahan modal usahanya.

“Kalau dikasih uang nanti ya buat tambahan modal usaha Mas. Kemarin saya tidak ikut pelatihan membatik, tapi saya sudah buka usaha warung kopi,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Anggota DPRD Grobogan Doakan Perdamaian Palestina saat Rapat Paripurna

Anggota DPRD Grobogan saat melakukan rapat paripurna, Rabu (26/7/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Ada hal menarik saat berlangsung rapat paripurna DPRD Grobogan, Rabu (26/7/2017). Yakni, adanya selingan doa bersama untuk Palestina di tengah rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Agus Siswanto itu.

Acara doa bersama itu muncul saat pembacaan pandangan umum yang disampaikan Sriyanto, selaku juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP). Sebelum mengakhiri pembacaan, Sriyanto sempat menyinggung konflik yang saat ini sedang terjadi di Palestina. Khususnya, di sekitar kawasan masjid Al Aqsa. Terkait dengan kondisi itu, Sriyanto meminta semua yang hadir untuk berdoa dan membacakan surat Al-Fatihah demi perdamaian di Palestina.

“Mari kita berdoa agar konflik di Palestina segera berakhir dan tercipta sebuah perdamaian,” katanya mengawali doa bersama.

Rapat paripurna yang dihadiri Bupati Grobogan Sri Sumarni serta perwakilan FKPD itu agendanya adalah penyampain pandangan umum atas tiga raperda. Masing-masing raperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Satu lagi adalah raperda tentang penyertaan modal Pemkab Grobogan kepada BUMD tahun 2018.

Penyampaian pemadangan umum dilakukan bergantian oleh delapan fraksi yang ada. Dari penyampaian yang dilakukan, hanya FPP yang mengajak doa bersama. 

Editor : Akrom Hazami

MUI Jepara Ajak Warga Baca Doa Qunut Nazilah Sebagai Bentuk Dukungan Kepada Muslim Palestina

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi (dua dari kanan) sedang membaca doa qunut nazilah. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jepara menyerukan warganya untuk membaca doa qunut nazilah setiap salat wajib. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan dukungan terhadap umat Islam di Jazirah Palestina yang mendapatkan tekanan fisik dari militer Israel saat hendak beribadah di Masjid Al-Aqsa. 

“Berangkat dari hal itu, kita melihat telah terjadi pelanggran hak asasi manusia, seperti hak hidup bebas, hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan, hak bermuamalah sesuai dengan tuntutan syariat dan hak untuk hidup dengan keteduhan hati rohani dan jasmani,” kata Ketua MUI Jepara Mashudi (26/7/2017), melalui maklumat yang dibacakan Sekretaris MUI Qutub Izzidin. 

Ia mengatakan, ada dua hal yang bisa dilakukan warga muslim Jepara untuk menunjukan keprihatinan pada saudara seagama di Palestina. Dua hal itu adalah membaca qunut nazilah dan membangun persatuan serta kesatuan. 

“Menyerukan kepada umat Islam di Kabupaten Jepara untuk membaca qunut nazilah dalam setiap salat lima waktu dan doa-doa lain untuk keselamatan serta perlindungan bagi sesama muslim di Palestina dan jazirah timur tengah pada umumnya. Selain itu kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia senantiasa bahu membahu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa,” tutur dia. 

Sepaham dengan Mashudi, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengingatkan warganya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. “Dengan menjaga api semangat persatuan dan kesatuan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemda akan berjalan baik,” ungkapnya. 

Editor : Kholistiono

Ruas Jalan Kartini Jepara Akan Dibangun City Walk

Pemkab Jepara berencana membuat ruas Jl Kartini lebih lebar dan dibuatkan trotoar city walk bak Kota Bandung.(MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Ruas Jl Kartini Jepara akan diperlebar dan dijadikan city walk bak Kota Bandung. Selain itu, fasilitas pejalan kaki juga dilengkapi dengan akses bagi penyandang disabilitas. 

Hal itu disampaikan Budiarto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jepara, Rabu (26/7/2017). Menurutnya, saat ini dalam proses pengerjaan. 

“Ya akan dilebarkan, trotoar akan kita jadikan jalan aspal, sementara saluran terbuka akan kita tutup dijadikan trotoar. Fasilitas pejalan kaki itu akan dibentuk seperti city walk  di Bandung dari Tugu Kartini sampai didepan Masjid Agung,” ujarnya. 

Rencana awal, pembuatan fasilitas city walk dimulai dari sekitar Gedung DPRD Jepara. Namun mengingat biaya yang besar, rencana awal itu ditangguhkan dan akan dilaksanakan secara bertahap.

Adapun, untuk pembangunan fasilitas tersebut menggunakan anggaran daerah Jepara.

“Itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara. Nilainya saya tidak hafal betul, namun sekitar tujuh hingga delapan miliar. Rencana awal dibuat dari depan DPRD Jepara, namun anggarannya terlalu besar sekitar Rp 40 miliar. Akhirnya kita dahulukan yang ini,” jelas Budi. 

Disinggung mengenai  nasib pohon yang ada di trotoar, ia mengatakan akan ada penebangan. Namun demikian, Budi berujar akan mempertahankan pohon peneduh jika masih memungkinkan. 

Editor : Kholistiono

Kukuh Tolak Kebijakan Lima Hari Sekolah, Bupati Rembang Siap Terima Konsekuensi Apapun

Bupati Rembang Abdul Hafidz saat halal bihalal bersama keluarga PGRI di Kaliori. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Bupati Rembang  Abdul Hafidz masih bersikukuh dengan pendiriannya yaitu tidak setuju dengan kebijakan lima hari sekolah.

Hal itu disampaikannya di hadapan para guru se-Kecamatan Kaliori saat menghadiri acara halal bihalal keluarga PGRI Kaliori di gedung PGRI Kaliori kemarin.

Bupati mengungkapkan, keberadaan sekolah ini lebih banyak di pedesaan yang dari segi karakteristik dan ekonomi masyarakatnya tidak seperti di kota. Ia menambahkan, ada tiga alasan sehingga dirinya masih tidak setuju dengan kebijakan lima hari sekolah. Tiga alasan itu ditinjau dari sisi sosial, ekonomi, budaya dan agama.

“Saya satu- satunya bupati yang tidak setuju lima hari sekolah. Pertimbangan ekonomi yang semula siswa SMP dan SD dikasih uang saku Rp 2000,bisa menjadi  Rp 10 ribu. Bisa memang, tapi petani yang tanahnya cuma seperempat hektare, kira- kira malah nanti utang. Ini menurut hemat saya sama saja negara memproduksi kemiskinan,” ujarnya.

Lebih lanjut kata bupati, dari pertimbangan sosial banyaknya jumlah buruh di Indonesia menambah dampak negatif, karena dua hari libur yang justru rawan menambah kenakalan remaja. Pasalnya di hari Sabtu, banyak buruh yang masih masuk kerja, sehingga anak rawan tanpa pengawasan orang tua.

Dilihat dari pertimbangan agama, lima hari sekolah juga mengancam keberadaan sekira 1.400 TPQ dan madrasah yang ada di Rembang.

“Jika lima hari sekolah untuk menajamkan pendidikan karakter anak. Ya sudahlah pendidikan di  madrasah  itu juga merupakan penajaman pendidikan karakter. Inilah alasan kuat saya menilai tidak pas kalau sekolah lima hari,” tuturnya.

Ia siap menerima konsekuensi atas sikapnya terkait menolak kebijakan lima hari kerja, hal tersebut ditegaskan bukan bentuk perlawanan kepada menteri. Ia mengaku senang, sekarang sikap penolakan juga ditunjukan Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia. Ia hanya ingin memperjuangkan kepentingan rakyatnya, hal tersebut pun langsung mendapat apresiasi dari para guru yang hadir.

Belum lagi dari segi transportasi di wilayah desa, rata- rata anak SMP ke sekolah naik angkutan ataupun numpang . Ketika pulang sore maka menimbulkan permasalahan tambahan, karena angkutan atau tumpangan sudah tidak ada.

Secara terpisah, Mulyadi warga Desa Baturno, Sarang sependapat dengan sikap dari bupatinya. Menurutnya, jika sekolah lima hari justru akan menghilangkan keseimbangan pendidikan pengetahuan formal dan agama.

“Saya tidak setuju lima hari sekolah tingkat SD dan SMP, karena biasanya enam hari sekolah kan sorenya bisa sekolah di madrasah. Lima hari sekolah nanti keseimbangan ilmunya tidak ada, ilmu dunia di sekolah dan ilmu untuk akhirat di  madin. Belum lagi pulangnya sore otomatis uang sakunya bertambah, itu memberatkan orang tua,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono