Kebijakan Lima Hari Sekolah Dinilai Bisa Memicu Kegaduhan Baru

Siswa siswi SMP N 1 Kaliori sedang menjalani proses pembelajaran di ruang komputer beberapa waktu lalu. Terkait kebijakan lima hari sekolah oleh Kemendikbud, dinilai justru menimbulkan kegaduhan baru.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Terkait kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menerbitkan kebijakan sekolah selama lima hari dalam seminggu, DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak keras rencana penerapan kebijakan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi. Ia menyebutkan, dengan penerapan kebijakan sekolah hanya selama lima hari dalam seminggu, justru akan muncul kegaduhan baru.

“Kebijakan memaksakan perubahan jam belajar siswa sekolah akan memunculkan kegaduhan baru. Kami meminta Kemendikbud untuk mengurungkan kebijakan itu,” ungkap Arwani.

Arwani menjelaskan, perubahan jam belajar siswa bukanlah solusi tepat untuk mereformasi dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Menurutnya, masih banyak hal yang selayaknya lebih diperhatikan, yakni pemerataan pendidikan bagi seluruh anak bangsa, kesejahteraan guru yang terjamin, dan sarana prasarana sekolah tersedia dengan kualitas yang memadai.

“Kebijakan perubahan jam sekolah itu dirasa jauh dari rasa keadilan, tidak memahami kearifan lokal serta tidak menghargai sejarah keberadaan lembaga pendidikan di masyarakat yang sudah berkembang dan berlangsung jauh sebelum kemerdekaan,” imbuhnya.

Menurutnya, sistem pendidikan saat ini sudah berjalan dengan baik, termasuk pengayaan jam pelajaran di luar sekolah melalui kursus, pengajian, madrasah diniyah, dan lainnya. Jika nantinya kebijakan tersebut benar diterapkan, praktis akan mematikan lembaga pendidikan di luar jam sekolah.

Arwani mencontohkan, madrasah diniyah sudah terbukti selama ini menjadi pusat pembentukan karakter anak. Tidak hanya pengajaran nilai-nilai agama semata tetapi juga pengamalannya. Bahkan lembaga pendidikan ini menjadi benteng pertahanan Pancasila dan NKRI. “Jika kebijakan ini dipaksakan maka sama saja menganggap semua itu ahistoris,” tegasnya.

Dia menambankan, saat ini DPP PPP akan memerintahkan Fraksi PPP di DPR untuk menolak kebijakan ini dan meminta menteri untuk mengklarifikasi kebijakan ini secara serius.”Kebijakan ini harus bisa diperhatikan lagi demi kepentingan bersama,” tambahnya.

Editor : Kholistiono