Anggaran Minim, SKPD di Kudus Ini Wadul ke DPRD

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus wadul ke DPRD setempat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus wadul ke DPRD setempat, Selasa (6/6/2017).

Mereka mengeluhkan anggaran dinasnya yang minim. Mereka bertemu dengan Komisi D DPRD Kudus.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, Lutful Hakim, mengatakan, pihaknya mendapatkan anggaran untuk kegiatan sekitar Rp 3,8 miliar.

“Padahal di dalam dinas kami ada lima bidang. Jadi sangat tak sesuai, dengan apa yang kami jalankan di 2017. Anggaran yang amat minim tersebut,” kata Hakim kepada Komisi D.

Menurut dia, jumlah yang sangat minim itu juga tak sesuai dengan gaji pegawai. Tercatat, dalam lima bidang yang ada di dinasnya, total gaji pegawai sekitar Rp 8 miliar.

Dia berharap pada tahun berikutnya akan mendapatkan anggaran lebih banyak. Setiap SKPD idealnya mendapatkan anggaran kegiatan tidak kurang dari Rp 4 miliar.

Kabid Sosial S Trimo menuturkan dampaknya akibat anggaran yang terbatas. Seperti sejumlah bantuan sosial berjalan kurang maksimal. Termasuk juga bantuan jenis kursi roda. “Jika ada yang meminta, kami akan meminta ke pihak lain karena keterbatasan anggaran,” kata Trimo.

Editor : Akrom Hazami