Balasan Bidan Gagal CPNS di Grobogan Wadul DPRD

Anggota DRPD Grobogan dari komisi A dan D menggelar rapat gabungan untuk membahas pengaduan dari bidan yang tidak terangkat jadi CPNS, Rabu (29/3/2017) (MuriaNewsCom / Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan –  Anggota komisi A dan D DRPD Grobogan menggelar rapat gabungan, Rabu (29/3/2017). Rapat ini dilangsungkan untuk menindaklanjuti pengaduan para bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tidak terakomodasi diangkat jadi CPNS.

Rapat gabungan dipimpin Ketua Komisi A Riyadi didampingi Ketua Komisi D Muklisin. Hadir pula, Plt Sekda Grobogan Mokh Nursahid, Kepala KPPD Suhadi, dan Sekretaris Dinkes Slamet Wibowo. Terlihat pula Ketua IBI Grobogan Titik Haryanti.

Jumlah bidan PTT keseluruhan di Grobogan ada 237 orang. Dari juumlah ini hanya 221 orang yang dinyatakan lulus dalam pengadaan seleksi CPNS tahun 2017.

Tes pengadaan CPNS bagi bidan PTT sudah dilangsungkan bulan Juli tahun 2016 di Semarang. Sebanyak 16 orang tidak lulus karena usianya lebih dari 35 tahun.

“Mereka yang tidak lulus dalam pengadaan CPNS tersebut nantinya akan ditampung sebagai pegawai pemerintah perjanjian kontrak (P3K). Meski demikian, kami akan memperjuangkan nasib mereka supaya sama-sama bisa diangkat jadi CPNS,” Koordinator Bidan PTT Grobogan Muji Dwi Rinawati yang ikut hadir dalam rapat tersebut.

Ketua IBI Grobogan Titik Haryanti berharap agar bidan PTT yang umurnya lewat 35 tahun tetap bisa tertampung jadi CPNS seperti rekan-rekannya. Sebab, mereka sudah mengabdi cukup lama.

Selain itu, Titik juga berharap agar kesejahteraan bidan lebih diperhatikan. Khususnya, untuk honor yang didapat bidan dengan status kontrak dan wiyata. Saat ini, honor bidan kontrak berkisar Rp 600 ribu per bulan dan tenaga wiyata Rp 150 ribu per bulan.

“Memang mereka masih mendapat tambahan dari jasa pelayananan tetapi nilainya juga tidak signifikan. Kami berharap honor bidan ini bisa ditambah karena tugas dan tanggungjawabnya memang cukup berat,” pintanya.

Menanggapi pengaduan tersebut, Ketua Komisi A Riyadi secepatnya akan mengajak pihak esekutif untuk konsultasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara guna memperjuangkan nasib bidan PTT yang tidak terakomodir jadi PNS karena terbentur usia.

“Nanti kita akan konsultasikan supaya status mereka bisa jelas. Minimal segera ditambung jadi tenaga P3K. Syukur-syukur malah bisa terakomodir jadi CPNS seperti yang lainnya. Untuk penambahan kesejahteraan bidan kontrak dan wiyata akan kita upayakan dengan melihat kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Plt Sekda Grobogan Mokh Nursahid juga sependapat dengan wakil rakyat. Dalam kesempatan itu, ia langsung meminta Kepala BKPPD Suhadi agar segera mangagendakan ke Jakarta bersama anggota dewan untuk memastikan status 16 bidan PTT tersebut.

“Terus terang, secara pribadi saya sangat kasihan dengan nasib 16 bidan PTT yang tidak bisa terakomodir jadi CPNS. Keputusan pengangkatan bidan PTT jadi CPNS merupakan kewenangan dari pusat. Namun, kita akan berusaha memperjuangan nasib mereka ini,” katanya. 

Editor : Akrom Hazami