Panwas Jepara Temukan Ada Pemilih yang Mencoblos di TPS yang Bukan Seharusnya

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Jajaran Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Jepara menemukan sejumlah kesalahan dalam proses pemungutan suara Pilkada Jepara yang digelar Rabu (15/2/2017). Kesalahan itu disinyalir karena jajaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diduga kurang teliti.Sejumlah temuan itu dibeberkan oleh Komisioner Panwaslih Jepara Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Mohammad Oliez.

Berdasarkan laporan yang dihimpun dari jajaran Panwascam dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), ada pemilih yang seharusnya mencoblos di TPS lain, namun tetap diterima di suatu TPS. Sehingga tetap melakukan proses pemungutan suara di TPS yang tidak seharusnya itu.

“Salah satunya terjadi di TPS 6 Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara.Di sana ada warga yang mencoblos TPS tersebut, meski seharusnya mencoblos di TPS lain. Hal ini lantaran KPPS setempat tak teliti,” kata Oliez.

Ini Hasil Sementara Hitung Cepat KPU untuk Pilkada Jepara

Dia melanjutkan, kurang telitinya KPPS itu, lantaran seharusnya penyelenggara pemungutan suara meneliti terlebih dahulu daftar nama pemilih di TPS masing-masing. Persoalan itu tidak hanya terjadi di TPS 6 saja, tapi terjadi pula di beberapa TPS lain di tempat yang berbeda.

Menindaklanjuti hal ini, pihaknya mencoba melakukan penyelesaian di lapangan. Jajaran PPL sudah berkordinasi dengan PPS hingga Panwascam berkordinasi dengan PPK. Tindakan yang dilakukan yakni dengan mencoret nama pemilih yang sudah melakukan pencoblosan di TPS yang tidak seharusnya tersebut. Nantinya akan dibuatkan laporan darurat terkait masalah itu.“Tindakan sudah dilakukan. Tapi kita menyayangkan ketidaktelitian tersebut,” tegasnya.

Temuan masalah lain yang muncul akibat ketidaktelitian KPPS ditemukan di TPS 15 Desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota.”Di TPS tersebut, Ketua KPPS kedapatan beberapa kali lupa menandatangani surat suara yang digunakan oleh pemilih. Ketua KPPS tersebut baru ingat saat pemilih sudah memasukkan surat suara ke kotak suara,” ungkapnya.

Soal ini, pihaknya menunggu saat penghitungan. Jika kedapatan memang belum ditandatangani, maka surat suara dianggap tidak sah. Sebab surat suara sah harus bertanda tangan Ketua KPPS.

Di luar masalah teknis pemungutan suara itu, Panwaslih Jepara menyayangkan banyaknya laporan dan temuan surat pemberitahuan pencoblosan (form C.6) yang ganda, meski KPU Jepara dan jajarannya sudah melakukan gerak cepat untuk menarik C.6 ganda itu. Pasalnya, C.6 sangat rentan untuk disalahgunakan.

“Untuk politik uang, banyak informasi jika pemilih di seluruh penjuru Jepara menerima uang dari kedua calon maupun timnya. Hanya saja sulit dibuktikan sekaligus diproses hukum sebab harus tangkap tangan maupun ada laporan yang lengkap,” paparnya.

Soal C.6 yang ganda, KPU Jepara mengaku sudah melakukan tindak lanjut. Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhrie menjelaskan, khusus untuk C.6 ganda yang sudah terlanjur dibagikan jumlahnya tidak banyak. Kesemuanya sudah ditarik. “Yang paling banyak justru C.6 yang tidak jadi dibagikan,” tutur Subchan.

Dari pendataan yang dilakukan, ada 43 ribu lebih form C.6 yang tak dibagikan maupun ditarik kembali. Itu lantaran pemilih sudah meninggal serta merantau yang dipastikan tidak menggunakan hak pilihnya.“Kebanyakan C.6 yang ditahan itu karena yang bersangkutan merantau,” tandasnya.

Editor : Kholistiono