Benarkan Perda Karaoke di Kudus Hanya Pencitraan? 

Asosiasi Pengusaha Karaoke Kudus Ramdan Alamsyah, menyebutkan kalau perda tentang karaoke di Kudus hanya sebuah pencitraan semata.(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Asosiasi Pengusaha Karaoke Kudus Ramdan Alamsyah, menyebutkan kalau perda tentang karaoke di Kudus hanya sebuah pencitraan semata.(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pengacara Asosiasi Pengusaha Karaoke Kudus Ramdan Alamsyah, menyebutkan kalau perda tentang karaoke di Kudus hanya sebuah pencitraan semata. Untuk itu, pihaknya meminta supaya perda bisa disesuaikan dengan kondisi.

Hal itu diungkapkan saat kunjungan ke DPRD Kudus, Senin (23/1/2017).Ditemui sejumlah anggota dan KJetua DPRD Kudus Masan, dia mengungkapkan sejumlah permintaan yang mewakili kliennya tersebut. Termasuk juga tentang perubahan perda untuk segera di lakukan.

“Itu hanya pencitraan saja, bos, banyak kok karaoke yang sifatnya keluarga. Tidak melulu negatif, yang seolah karaoke itu haram. Kalau yang bilang negatif itu mainnya kejauhan,” katanya.

Menurutnya, jika karaoke diperbolehkan dan diatur, maka pengusah akan mematuhi. Termasuk juga dengan tanpa adanya miras dan juga pemandau karaoke. Berbagai permintaan di antaranya adalah meminta kepada Bupati Kudus Musthofa, Satpol PP untuk dapat membuka segel yang terpasang di tempat karaoke. Hal itu bertujuan agar pemilik dapat mengambil barangnya.

Kemudian, dia juga menggunakan hak interpelasi, angket dan/atau mengatakan pendapat atas tindakan/kebijakan penutupan dan penyegelan usaha tersebut. Tak hanya itu, juga menggunakan fungsi pembentukan Perda revisi no 10 Tahun 2015.

Pihaknya mempertanyakan, apakah perda sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, adanya peringatan dan teguran sebelum menyegel dan apakah Satpol PP dapat melakukan upaya paksa atau tidak terhadap penurunan karaoke tersebut.

“Jangan sampai melihat karaoke yang jelek lalu dilarang. Ini jelas bertentangan dengan UU, yang mana adalah aturan yang lebih tinggi ketimbang dengan perda,” ungkapnya.

Sementara, Ketua DPRD Kudus Mas’an mengatakan,  Jika perda ingin revisi maka hal yang dapat ditempuh adalah mayoritas fraksi DPRD mengusulkan. Jika tidak, maka pihak eksekutif yang mengusulkan pengajuan perda tersebut.

“DPRD bukan kepala, tapi ketua. Jadi semua anggota fraksi juga bisa mengajukan. Kemudian dapat dibahas untuk perubahan perda seperti apa,” jawabnya.

Tentang pembatalan perda, yang dapat melakukan adalah Kemendagri. Tentunya, perda yang dibatalkan adalah sebuah aturan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Editor : Akrom Hazami