DPRD Kudus Tidak Akan Revisi Perda soal Karaoke

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Penutupan lokasi karaoke di Kabupaten Kudus untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2015, dianggap sudah sesuai. Bahkan, kalangan DPRD Kudus tidak akan merevisi perda tersebut, meski ada gugatan yang masuk.

Anggota DPRD Kabupaten Kudus M Nur Khabsyin menegaskan, sikap dewan sudah tegas soal karaoke ini. ”Dewan tidak akan merevisi perda tersebut, karena sudah sesuai aturan dan aspirasi mayoritas warga Kudus. Di mana selama ini Kudus dikenal sebagai kota santri,” tegasnya, Kamis (26/1/2017).

Penutupan lokasi karaoke, menurut Khabsyin, sudah sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2015. Apalagi, perda itu sudah menjadi produk hukum final. ”Dan itu mengikat ke semua pihak, sehingga harus dilaksanakan,” tandasnya.

Khabsyin mengatakan, setiap orang, termasuk pengusaha karaoke, sah-sah saja jika kemudian merasa keberatan dengan perda tersebut. Bahkan mengajukan gugatan hukum. Hanya saja, semua aturan sudah ditetapkan dan merupakan produk hukum yang sudah final.

”Silakan kalau mau menggugat lagi. Tapi ini kan, sudah ada putusan final dan inkracht dari Mahkamah Agung (MA) atas judicial review yang diajukan pengusaha karaoke,” kata politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Bahkan, menurut Khabsyin, gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kudus saat ini, tidak akan mengubah putusan MA. Karena obyeknya sama. ”Saya yakin, majelis hakim PN Kudus juga tidak berani melawan putusan MA,” jelasnya.

Pengajuan public hearing atau dengar pendapat yang disampaikan pengusaha karaoke terhadap penyegelan lokasi karaoke itu sendiri, juga dinilai salah alamat. ”Seharusnya, mereka (pengusaha karaoke, red), mendatangi bupati kalau soal penyegelan. Dan acara public hearing bisa dilaksanakan, ketika ada pembahasan ranperda. Nah, saat ini kan tidak ada pembahasan ranperda. Apalagi soal karaoke,” tuturnya.

Hanya saja, Khabsyin menyarankan supaya para pengusaha itu, melakukana udiensi dengan pihak dewan. Hanay saja, waktu yang ada, tentunya menyesuaikan agenda dari para anggota dewan. ”Tapi sekali lagi, silakan kalau mau audiensi,” imbuhnya.

Editor: Merie