Paguyuban PKL Alun-alun Purwodadi Wadul Listrik dan PDAM

 

Paguyuban PKL Alun-alun Purwodadi saat menggelar audensi dengan Komisi B DPRD Grobogan dan pihak Disperindag, Selasa (17/1/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Paguyuban PKL Alun-alun Purwodadi saat menggelar audensi dengan Komisi B DPRD Grobogan dan pihak Disperindag, Selasa (17/1/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Dua persoalan utama disampaikan Paguyuban PKL Alun-alun Purwodadi saat menggelar audensi dengan Komisi B DPRD Grobogan, Selasa (17/1/2017). Yakni, soal pasokan listri dan aliran air PDAM ke tenda PKL yang belum tersambung sampai saat ini.

“Soal listrik dan PDAM ini jadi kendala karena setelah kita cek lokasi belum terpasang. Kami berharap agar bisa dibantu mengatasi masalah ini,” kata Ketua Asosisasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Grobogan Adi Sucipto alias Yanto Bakso yang jadi juru bicara pada PKL alun-alun dalam audensi tersebut.

Acara audensi juga dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muryanto serta Ketua Paguyuban PKL alun-alun Purwodadi Nur Wakhid dan beberapa anggotanya. Audensi dipimpin langsung Ketua Komisi B Budi Susilo.

Yanto menyatakan, pihak paguyuban sebenarnya sudah punya Pal dan meter listrik sendiri di sebelah barat alun-alun. Dengan dipindahnya tempat jualan maka jarak Pal listrik yang sudah ada cukup jauh dari lokasi baru.

“Yang kami ingin tanyakan, apakah dalam pembangunan tempat jualan baru itu sudah satu paket dengan pemasangan listrik dan PDAM apa tidak. Soalnya, di lokasi baru sudah ada instalasi listrik dan kran airnya,” jelas Yanto.

Jika tidak ada paket pemasangan listrik maka solusinya adalah memindahkan Pal milik paguyuban ke sisi timur supaya dekat dengan lokasi baru. Namun, upaya ini baru akan dilakukan setelah ada kejelasan.

“Kalau masalah air, dulu para pedagang bawa sendiri-sendiri. Tetapi di lokasi jualan baru sudah ada instalasi air dan krannya sudah terpasang. Kami ingin kejelasan soal listrik dan PDAM ini sebelum pindah kesana,” imbuhnya.

Kepala Disperindag Muryanto menyatakan tidak tahu masalah listrik dan sambungan PDAM. Sebab, proyek revitalisasi alun-alun bukan menjadi kewenangannya. Tetapi dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan yang sekarang berubah nama jadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

“Nanti masalah ini akan kita koordinasikan dengan dinas yang menangani masalah revitalisasi alun-alun. Kewenangan kami hanya masalah PKL nya,” katanya.

Menurutnya, soal lainnya yang disampaikan, seperti penataan tempat diserahkan pada pihak paguyuban, pihaknya menyatakan tidak ada masalah. Yakni, tidak akan dilakukan dengan model undian.

“Kita akan mendampingi saat pembagian tempat dan nanti biar diatur oleh paguyuban. Jika diundi maka dalam satu deret maka kemungkinan akan campur jenis jualannya. Ada kuliner serta minuman dalam satu deretan dan ini akan sedikit mengurangi estetika,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi B Budi Susilo berjanji akan segera menindaklanjuti masalah lsitrik dan sambungan PDAM yang dipertanyakan para PKL.

“Secepatnya akan kita koordinasikan dengan dinas terkait. Dalam satu atau dua hari mendatang akan kita beri kepastian,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Budi juga meminta agar tenda sebanyak 56 unit semuanya diserahkan untuk PKL. Sebelumnya, hanya ada 54 PKL yang terakomodir. Namun, setelah dilakukan penelusuran lagi, jumlah PKL nya ternyata masih ada 56.

Editor : Akrom Hazami