KPU RI Didesak Terbitkan Regulasi yang Mengatur Saksi untuk Kotak Kosong

Rakijan, relawan kotak kosong dari kader Partai Nasdem. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Rakijan, relawan kotak kosong dari kader Partai Nasdem. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI didesak untuk menerbitkan regulasi yang mengatur keberadaan saksi kotak kosong pada pilkada serentak 2017. Desakan itu muncul dari Rakijan, kader Partai Nasdem yang bergabung dalam relawan kotak kosong.

“Keberadaan kotak kosong harus dilindungi konstitusi, karena dipasang dalam surat suara. Keberadaan kolom kosong itu dilindungi dan dipasang, tapi kalau haknya tidak diberikan itu sama saja percuma. Kami minta KPU RI bisa menerbitkan regulasi yang mengatur keberadaan saksi dari kotak kosong,” ujarnya, Selasa (17/1/2017).

Dia khawatir, tidak ada pihak yang dapat menggugat bila nanti ditemukan pelanggaran di tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu disebabkan tidak ada saksi dari kotak kosong yang bisa dihadirkan dari TPS. Sementara, kata dia, pihak yang bisa menggugat hasil suara adalah saksi.

“Kalau nanti ada pelanggaran di TPS, siapa yang melaporkan? Sedangkan kami tidak diperbolehkan menempatkan saksi di TPS. Karenanya, kami meminta kepada komisioner KPU Pati untuk berkoordinasi dengan KPU Jateng dan KPU RI untuk menerbitkan regulasi tentang saksi kotak kosong,” kata Rakijan.

Sebelumnya, permohonan saksi dari pihak kotak kosong ditolak KPU Jawa Tengah karena tidak diatur dalam regulasi. Sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 14/2016 Pasal 1 Angka 23 menjelaskan, definisi saksi adalah orang yang mendapatkan mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Sementara itu, eksistensi kotak kosong tidak menjadi representasi dari pasangan calon. Kotak kosong juga tidak diakui sebagai peserta pilkada. Dengan mengacu pada dasar regulasi itu, permohonan saksi dari relawan kotak kosong ditolak KPU Jawa Tengah.

Editor : Kholistiono