Pembelotan Kader Partai pada Pilkada Pati, Bukti ‘Buruknya’ Sentralisasi Politik

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

SEBULAN lagi pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pati bakal berlangsung. Tingginya suhu politik di daerah ini juga semakin menghangat, seiring “gonjang-ganjing” isu pembelotan kader partai pengusung pasangan calon Haryanto-Saiful Arifin.

Dari delapan parpol pengusung, setidaknya ada dua parpol yang dilanda isu perpecahan di internal mereka, yang kini sudah mengemuka di publik. Yakni PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ada kader kedua partai ini yang kemudian justru berbalik untuk mendukung kotak kosong pada perhelatan demokrasi di Pati ini.

Dimulai dari kader PKB yang beberapa waktu lalu secara terang-terangan memberikan dukungan kepada relawan kotak kosong. Adalah Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Pati, Roihan. Ia secara terang-terangan menggerakkan kader PKB tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) Gunungwungkal untuk memilih kotak kosong.

Tekad mendukung kotak kosong diakui sudah bulat, hingga pihaknya siap dipecat dari kepengurusan ketimbang mengikuti kebijakan partai yang dianggap tidak sesuai dengan hati nurani.

Kemudian, hal ini juga terjadi di tubuh PDI Perjuangan. Kader yang disebut-sebut membelot adalah Jumadi. Dia secara terang-terangan mendampingi Ketua Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati, Sutiyo saat mengikuti program Mata Najwa yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta.

Bahkan menurut Ketua DPC PDIP Ali Badrudin, tanda-tanda Jumadi membelot ini sudah terlihat cukup lama. Ia terlihat “mesra” dengan relawan kotak kosong. Jumadi diketahui acapkali melakukan pertemuan dengan relawan kotak kosong, sehingga dianggap menceredai titah partainya sendiri.

Meski tudingan tersebut dibantah keras oleh Jumadi, yang tidak merasa mengkhianati partainya, dengan alasan menghadiri program Mata Najwa bersama relawan kotak kosong dianggap sesuatu yang lumrah dan wajar, pun demikian, dengan berkumpul dengan orang kotak kosong yang dinilai wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan.

Apapun itu, pembelotan kader partai ini menujukkan potret ketidaksinkronan antara kebijakan partai di tingkat pusat dengan kebijakan partai di tingkat kabupaten. Suara kader partai di daerah dalam mengusung Haryanto-Arifin sebagai calon bupati dan wakil bupati, “bisa saja” tidak searah dengan kebijakan partai di tataran pusat. Akibatnya, kader di daerah  menjadi korban kebijakan, dan kemudian dalam perjalanannya muncul pergolakan-pergolakan kader yang justru menimbulkan imbas perpecahanan di dalam dukungan politik terhadap calon yang diusung partai.

Kondisi seperti ini, sebenarnya tidak hanya terjadi di Pati saja. Di beberapa daerah lain, ada pula adanya pembelotan kader, karena tidaksesuaian antara kebijakan partai di daerah dengan pusat.

Semestinya hal tersebut  tidak perlu terjadi, jika partai politik sudah tidak menganut sistem sentralisasi. Sebab, peranan DPP partai politik masih sangat tersentralisasi, bahkan dalam beberapa kasus memang tidak mengakomodir aspirasi DPD tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.

Padahal semangat desentralisasi untuk mengatur daerah diri sendiri sudah sangat lama dikobarkan. Karena yang paling tahu kebutuhan daerah adalah daerah itu sendiri.

Kita tahu, bahwa paska reformasi, Negara ini sudah tidak lagi menganut sistem sentralisasi. Ini menjadi aneh ketika partai politik masih ketinggalan dengan sistem yang lama. Semangat desentralisasi seolah tak menyentuh kepada kebijakan partai. Sehingga cukup banyak, kader-kader partai politik terbaik di daerah yang menjadi korban kebijakan DPP.

Untuk itu, sudah saatnya seluruh DPD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk di Pati untuk berani memperjuangkan desentraliasi DPD. Jangan hanya menjadi penonton dan penggembira ketika ada Munas. Sehingga ketika pemilukada, keputusan untuk mengajukan calon kepala daerah bukan cuma sekadar rekomendasi dari DPP. (*)