Bupati Ancam Beri Sanksi Bagi PNS di Rembang yang Tak Mau Beralih Gunakan Bright Gas

PNS di jajaran Pemkab Rembang menukarkan tabung elpiji 3 kg dengan bright gas 5,5 kg, dalam deklarasi penggunaan elpiji nonsubsidi di halaman kantor bupati Rembang, Rabu (4/1/2017). (Humas Setda Rembang)

PNS di jajaran Pemkab Rembang menukarkan tabung elpiji 3 kg dengan bright gas 5,5 kg, dalam deklarasi penggunaan elpiji nonsubsidi di halaman kantor bupati Rembang, Rabu (4/1/2017). (Humas Setda Rembang)

MuriaNewsCom, Rembang – Bupati Rembang Abdul Hafidz menegaskan, bahwa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang telah mengeluarkan kebijakan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang menggunakan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram, beralih menggunakan bright gas ukuran 5,5 kg, yang bukan barang subsidi.

Jika ada PNS yang masih nekat untuk tidak mau beralih ke bright gas, maka, pihaknya secara tegas akan memberikan sanksi kepada mereka. Hal ini ditegaskan Bupati Rembang Abdul Hafidz saat deklarasi penggunaan elpiji nonsubsidi di halaman kantor Bupati Rembang, Rabu (4/1/2017) pagi.

Meski belum ada aturan spesifik, pihaknya memastikan akan ada sanksi bagi PNS yang masih menggunkan elpiji 3 kg.“ASN (Aparatur Sipil Negara) yang masih saja menggunakan elpiji 3kg maka akan dikenai sanksi. Pasti ada sanksi. Kalau saya sudah memberikan pemerintah maka ada sanksi bagi yang melanggar,” katanya.

Menurut Hafidz elpiji bersubsidi diperuntukkan untuk keluarga tidak mampu. Sementara PNS bukan kategori warga miskin, karena tingkat kesejahteraanya jauh lebih tinggi.

Ia menyebut, akan melakukan pengawasan ketat dengan kebijakan ini. Baik pengawasan secara internal, maupun pengawsan yang melibatkan masyarakat luas.

Pihaknya selaku kepala daerah yang bertanggungjawab mendistribusikan elpiji, akan merekomendasikan ke Pertamina jika ada agen maupun pangkalan nakal. Pihaknya bakal meminta untuk mencabut izin pangkalan maupun agen tersebut.

“Masing-masing kepala SKPD juga diminta untuk melakukan pengawasan terhadap jajarannya dalam hal penggunaan Bright Gas 5,5 kg. Ini adalah program pemerintah yang harus didukung aparatur pemerintah. Ke depan TNI dan Polri juga akan beralih ke bright gas,” terangnya.

Marketing Operation Region Pertamina, Dwi Manovari pada launching penggunaan elpiji nonsubsidi tersebut, pihaknya menyiapkan program khusus gratis penukaran tabung 3 kg ke bright gas. PNS hanya cukup member Rp 57.500 sebagai pembayaran isi gas.

“Jika membeli baru tanpa ada penukaran tabung, konsumen harus membayar Rp 317.500. Sedangkan paket penukaran juga bisa dengan menukar 2 tabung elpiji 3kg dengan 1 tabung bright gas 5,5 kg dengan menambah biaya konversi sebesar Rp.38.000,” paparnya.

Ia menyebut, tak memberikan kuota atau batasan maksimal untuk elpiji 5,5 kg ini. Karena tabung ini tidak subsidi maka Pertamina akan memenuhi sesuai kebutuhan. Masyarakatpun boleh membeli bright gas, sehingga elpiji 3 kg benar-benar tepat sasaran.

Editor : Kholistiono