Ini Lho Tuntutan Pengunjuk Rasa Waduk Logung Kudus

Pewarkilan warga menyampaikan tuntutannya kepada pejabat proyek  Waduk Logung, Kabupaten Kudus, Jumat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pewarkilan warga menyampaikan tuntutannya kepada pejabat proyek  Waduk Logung, Kabupaten Kudus, Jumat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Forum Komunikasi Masyarakat Korban Embung Logung (Forkoma Kembung) protes di depan lokasi proyek Waduk Logung, Jumat (23/12/2016). Mereka menyuarakan tiga tuntutan.

Syaikhul Adib, koordinator aksi menyebutkan tiga tuntutan berasal dari aspirasi warga. Tiga tuntutan itu disampaikan warga kepada pejabat pekerjaan proyek pembuatan Bendung Logung. Tepatnya saat mereka melakukan audiensi.

Audiensi dipimpin oleh Kapolres Kudus AKBP Andy Rifa’i, yang juga memimpin pengamanan aksi. Turut hadir juga dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Asisten I Setda Pemkab Kudus Agus Budi S.

“Kami punya tiga tuntutan. Pertama, banyak patok yang sampai perumahan warga. Padahal tidak dalam pembangunan. Kedua, tanah Logung banyak memenuhi sungai, sehingga sungai di bawah penuh lumpur dan mengganggu penambang penambang pasir. Sedangkan ketiga adalah soal perusakan tanah sengketa yang masih proses. Kami minta menghormati proses dengan tidak menjalankan proyek di lokasi tanah itu,” kata dia.

Perwakilan Waduk Logung,  Dodi menyebutkan, kalau soal patok tidak masalah. Patok tesebut merupakan merupakan patokan bantu untuk mengukur Bendung Logung. Dan soal lumpur, ke depan bakal dievaluasi.

“Kami menerima dari BPN sudah ada ukurannya. Jadi inilah yang dikerjakan dalam pembangunan Logung,” jelasnya.

Agus Budi S, Asisten I Pemkab Kudus menyebutkan kalau soal harga serta ukuran bukan Pemkab Kudus yang menentukannya. Sebab sudah ada tim apraisal yang menentukan harga, dan juga dari BPN yang ikut mengukur.

Adi Susatyo, perwakilan bagian hukum Pemkab Kudus mengatakan kalau mengacu putusan PN Kudus, pengerjaan waduk di tanah sengketa tak menuai masalah. Pembangunan akan tetap dilakukan.

Dalam pembahasan masih mentok. Mereka menyepakati pada awal 2017 mendatang akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, terkait tuntutan warga itu.

Editor : Akrom Hazami