KPU Grobogan Dapat Surat dari Mendagri Terkait Jabatan Wakil Bupati, Ini Isinya

 Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif dalam sebuah acara debat kandidat cabup dan cawabup beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom)


Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif dalam sebuah acara debat kandidat cabup dan cawabup beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Grobogan – Proses pengisian posisi Wakil Bupati Grobogan tampaknya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini terkait dengan adaya surat dari Mendagri yang diterima KPU belum lama ini.
Dalam surat berisi salinan keputusan Mendagri No 132.33-4797 Tahun 2016 itu berisi mengenai penarikan kembali keputusan Mendagri sebelumnya tentang pengangkatan Wakil Bupati Grobogan.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menegaskan, pihaknya menerima tembusan surat dari Gubernur Jawa Tengah yang ditandatangani asisten pemerintahan. Dalam surat itu dilampirkan pula keputusan Mendagri mengenai penarikan kembali keputusan sebelumnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam keputusan sebelumnya dengan nomor 132.33.967, Mendagri telah mengesahkan pengangkatan Sri Sumarni dan Edy Maryono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Grobogan terpilih masa jabatan 2016-2021.

Namun, pada akhirnya, hanya Sri Sumarni yang dilantik pada 21 Maret 2016 sebagai Bupati Grobogan. Sebab, Edy Maryono selaku wakil bupati terpilih telah meninggal dunia pada 11 Maret atau 10 hari sebelum dilakukan proses pelantikan.“Jadi sebelum pelantikan, SK untuk bupati dan wakil bupati itu sudah jadi. Mengingat wakil bupati terpilihnya meninggal maka SK yang sudah dibuat sebelumnya perlu dicabut,” jelasnya.

Ditanya soal pengisian posisi wakil bupati selanjutnya, Afrosin menyatakan, dalam surat tersebut tidak disertakan petunjuk dari Mendagri mengenai masalah tersebut. Menurutnya, untuk pengisian wakil bupati yang sudah kosong beberapa bulan tersebut, sudah bukan jadi kewenangan KPU.“Soal ini sudah jadi ranah Mendagri dan DPRD Grobogan. Tugas KPU dalam pilkada sudah berakhir ketika menetapkan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih,” katanya.

Menurut Afrosin, proses pengisian wakil bupati ini memang tidak mudah dilakukan. Sebab, belum ada aturan hukum yang jelas untuk menggantikan wakil bupati terpilih yang meninggal dunia sebelum dilantik. “Dalam UU Pilkada atau peraturan KPU tidak mengatur masalah ini. Kalau meninggalnya setelah dilantik sudah diatur,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono