Kades Diminta Bisa Jaga Keharmonisan dengan Perangkat Desa

Puluhan kades, sekdes dan ketua BPD dari empat kecamatan mengikuti rakor pengarahan dari FKPD Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Puluhan kades, sekdes dan ketua BPD dari empat kecamatan mengikuti rakor pengarahan dari FKPD Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Selain memperhatikan aturan yang berlaku, para kepala desa juga diminta ikut menjaga hubungan baik dalam melakukan pembangunan di desanya.

Demikian disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat membuka Rakor Pengarahan dari FKPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa tahun 2016 yang dilangsungkan di Gedung Riptaloka, Senin (1/8/2016).

Sri Sumarni menjelaskan, di beberapa desa sering mengalami hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini bukan masalah terbatasnya dana tetapi karena hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dan perangkat desa. Khususnya, dengan sekretaris desa serta unsur badan perwakilan desa (BPD).

“Hal-hal seperti ini hendaknya diperhatikan karena bisa menghambat kemajuan desa. Untuk itu, saya tekankan pada kades agar rukun dan saling koordinasi dengan semua perangkat dan BPD,” tegasnya.

Sri meminta, para pejabat termasuk kades yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan diminta tidak perlu takut dalam melaksanakan tugasnya. Jika semua pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai prosedur maka para pejabat tersebut bisa dipastikan tidak akan terjerat masalah hukum. Terlebih, saat ini sudah ada Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari aparat penegak hukum yang menjadi mitra dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Selain bupati, para pimpinan FKPD Grobogan hadir dalam kesempatan itu. Antara lain, Kapolres Grobogan AKBP Agusman Gurning, Dandim 0717/ Purwodadi Letkol Jan Piter Gurning, Kajari Grobogan Abdullah, Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto, perwakilan dari Pengadilan Negeri Purwodadi dan Pengadilan Agama Purwodadi serta Sekda Grobogan Sugiyanto.

Dalam kesempatan itu, para pimpinan FKPD secara bergantian menyampaikan pengarahan pada peserta rakor. Masing-masing dapat jatah menyampaikan materi sekitar 15 menit.

Rakor tersebut diikuti puluhan kades, sekdes dan ketua BPD. Rencananya, pelaksanaan rakor digelar dalam lima gelombang dengan tempat yang sama. Empat rakor lainnya akan dilangsungkan tanggal 5,8,9 dan 10 Agustus mendatang.

Sementara itu, Kajari Grobogan Abdullah menyatakan, pembentukan TP4D ini salah satu latar belakangnya adalah munculnya ketakutan dan kekhawatiran dari pelaksana atau pengguna anggaran terhadap aparat penegak hukum. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran di berbagai daerah.

Tugas TP4D ini dinilai cukup berat karena harus membantu pemerintah daerah dan mencegah adanya kerugian negara dari proyek pembangunan yang dilakukan. Namun, dalam menjalankan tugas, TP4D ini tidak mengintervensi masalah teknis

“Tugas TP4D ini memang membantu mengawasi proyek pembangunan mulai dari proses awal. Dengan adanya TP4D ini kami berupaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Jadi aparat pemerintahan desa tidak perlu khawatir dalam melaksanakan pembangunan di desanya,” imbuhnya.

 Editor : Kholistiono