Usulan Jumlah Anggaran Rp 9 miliar untuk Pengawasan Pilkada Jepara Dinilai Tak Rasional

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Tahapan Pemilihan Daerah (Pilkada) Kabupaten Jepara 2017 bakal segera dimulai. Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jepara telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk persiapan anggaran yang telah disepakati Pemkab Jepara sebesar Rp 25,5 miliar lebih. Namun, pihak Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jepara belum terbentuk, serta anggaran untuk mereka yang dimintakan oleh Bawaslu Provinsi kepada Pemkab Jepara belum sesuai harapan.

Pemkab Jepara hanya menetapkan anggaran pengawasan untuk Pilkada 2017 sebesar Rp 3,5 miliar dari anggaran pengajuan senilai Rp 9 miliar. Anggaran yang diajukan oleh Bawaslu tersebut dinilai tidak rasional.

“Pemkab Jepara akan berkoordinasi terlebih dahulu terkait permintaan Bawaslu. Sebaliknya, anggaran Rp 9 miliar diajukan Bawasalu itu tidak rasional,” ujar Kasubag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintan Setda Jepara Tri Wijatmoko.

Lebih lanjut dia mengemukakan, anggaran Rp 3,5 miliar yang ditetapkan pemkab sebelumnya sudah melalui penghitungan. Termasuk anggaran bagi panwas di seluruh TPS. Penetapan itu, dikatakan Tri, sudah mengacu pada Pilkada di daerah lain yang melaksanakan lebih dulu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan Misbah mengemukakan, anggaran Rp 3,5 miliar tersebut belum proporsional. Masih jauh dari kebutuhan. Jumlah tersebut, kata dia, hanya bisa memenuhi kebutuhan sekitar 30 persen.

“Banyak anggaran yang dibutuhkan misalnya, untuk honor panwas, baik tingkat kecamatan dan kabupaten, bimbingan teknis, sosialisasi, dan operasional. Selain itu, saat ini harus ada panwas di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Itu berbeda dengan pilkada sebelumnya,” katanya.

Sehingga, lanjut dia, kebutuhan panwas bertambah. Apalagi beradasarkan aturan, jika anggaran kurang, pilkada bisa ditunda. Untuk itu, dia meminta agar pemkab merasionalisasi anggaran tersebut.

Editor : Kholistiono