Ada 24 Rekomendasi dari DPRD Kepada Pemkab Jepara, Ini Isinya

Rapat Paripurna Istimewa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara Tahun Anggaran 2015 (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Rapat Paripurna Istimewa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara Tahun Anggaran 2015 (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara memberikan 24 rekomendasi kepada Bupati Jepara saat Rapat Paripurna Istimewa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara Tahun Anggaran 2015.

Rekomendasi tersebut merupakan gabungan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) I dan II yang sebelumnya melakukan pembahasan LKPj yang disodorkan pemkab pada Maret lalu.

Anggota Pansus I Sudarmaji mengatakan, Pansus I yang secara khusus membahas di antaranya bidang pendidikan, tenaga kerja dan pertanian memberikan 14 rekomendasi. Di antaranya perlu adanya sistem informasi pendidikan yang dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai kondisi urusan sekolah, kondisi bangunan, rasio jumlah guru dan murid serta daya tampung kelas.“Sehingga, perlu juga regrouping terhadap sekolah yang tidak memenuhi standar jumlah siswa,” katanya.

Terkait guru, pihaknya memberikan rekomendasi perlu adanya penganggaran untuk guru wiyata bhakti, terutama K2 dengan besaran sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara. Sedangkan soal pertanian, pemkab didorong agar memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian.

Sementara itu, Pansus II yang fokus pada infrastruktur dan sumber daya memberikan 10 rekomendasi. Di antaranya, memaksimalkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan, drainase, jembatan, meningkatkan tugas dan pengawasan, membatasi tonase angkutan dan meningkatkan anggaran infrastruktur jalan, baik untuk pembangunan, perbaikan dan perawatan.

“Kami juga merekomendasikan agar eksekutif segera menindaklanjuti permohonan revisi SK peningkatan status jalan nasional Nomor 248/2015 tanggal 23 April 2015, atau mengupayakan penambahan dana alokasi khusus (DAK) untuk peningkatan kualitas akses jalan lingkar timur sampai PLTU,” jelas anggota Pansus II Arik Sunarso.

Selain itu, dibutuhkan peningkatkan pengawasan dan menindak tegas bagai investor industri yang tak mengelola limbah secara benar. Mengenai tambang, karena kewenangannya saat ini sudah di pemerintah provinsi, maka dewan memberikan saran agar eksekutif aktif berkoordinasi dengan pemprov untuk menertibkan aktivitas penambangan galian C yang menggunakan alat berat dan dilakukan tanpa izin.

Editor : Kholistiono