Pimpinan DPRD Tolak Rekomendasi Pansus soal Akbid

dewan-akbid (e)

Pimpinan DPRD Kudus saat berbincang dengan anggota yang lain, dalam rapat paripurna yang berlangsung Senin (18/4/2016). Rapat sempat panas, karena pimpinan menolak rekomendasi Pansus I terkait Akbid Pemkab Kudus. (MuriaNewsCom/MERIE)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus LKPJ Bupati Kudus, Senin (18/4/2016) berlangsung panas.

Salah satunya karena ditolaknya rekomendasi Pansus I terkait dengan keberadaan Akbid Pemkab Kudus. Ketua DPRD Kudus Masan menolak isi dari laporan Pansus I terkait swastanisasi Akbid.

Dalam rekomendasi yang disampaikan, Pansus I menilai swastanisasi Akbid yang dituangkan melalui SK Bupati Kudus Nomor 420/050/201 tertanggal 24 Maret 2014, dinilai tidak memiliki dasar hukum.

Atas hal itu, Masan menilai rekomendasi tersebut tidak tepat, lantaran swastanisasi Akbid dilakukan dengan tetap mendasarkan regulasi yang ada. ”Jadi rekomendasi semacam itu, saya kita tidak tepat,” katanya.

Pernyataan Masan itu, diamini Wakil Ketua DPRD Ilwani. Menurutnya, persoalan alih bina Akbid dari Pemkab Kudus ke Yayasan Muria Bina Insan Mulia sudah rampung sejak 2014 lalu.

Atas hal inilah, maka anggota Pansus I kemudian memprotes apa yang disampaikan pimpinan dewan tersebut. Bahkan, rapat paripurna sempat diskors karena hal itu.

Pansus I sendiri mendasarkan rekomendasi itu pada aturan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor07/XII/SKB/2010, Nomor 1962/menkes/PB/XII/2010, Nomor 420-1072/2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.

Di sana dijelaskan bahwa penyenggaraan pendidikan milik pemda tetap diselenggarakan pemda, dan dilarang dialihkan ke yayasan. Kemudian secara kelembagaan bahwa Akbid Pemkab Kudus adalah status quo.

Status quo tersebut dalam arti organisasi akbid masih tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan berpedoman pada aturan yang sudah berjalan. Sambil menunggu peraturan perundangan yang baru.

Editor: Merie