Pemkab Pati dan BPJS Manandatangani Perjanjian Jaminan Sosial

Bupati Pati Haryanto menandatangani kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto menandatangani kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto menandatangani perjanjian kerja sama (Memorandum of Understanding) dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di Ruang Paringgitan Kantor Bupati Pati, Kamis (24/3/2016).

Kerja sama tersebut dihadiri Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pati Dolik Yulianto dan Kepala Kancab BPJS Kesehatan Pati Rahmad Widodo, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Haryanto menjelaskan, kerja sama itu menjadi komitmen pemkab untuk menjamin seluruh masyarakat Pati, terutama golongan masyarakat pekerja agar bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup secara laik.

Selain itu, kerja sama dengan BPJS Kesehatan diharapkan bisa menjamin pelayanan kesehatan untuk masyarakat Pati. “Dengan perjanjian ini, harapan masyarakat Kabupaten Pati untuk mendapatkan perlindungan atas risiko ekonomi, baik karena sakit, kecelakaan kerja, memasuki hari tua dan pensiun, bisa terpenuhi,” ujar Haryanto kepada MuriaNewsCom.

Warga Pati diharapkan bisa memahami mekanisme pendaftaran yang diterapkan BPJS Kesehatan. Salah satunya, penggunaan fasilitas layanan kesehatan berlaku setelah 14 hari pendaftaran peserta. Itu sebabnya, Haryanto mengimbau kepada masyarakat untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya di BPJS Kesehatan, sebelum sakit.

“Masih banyak yang mendaftar sesudah sakit. Belum lagi, semuanya ingin cepat dan minta langsung dilayani. Ini harus dipahami bersama bahwa fasilitas pelayanan kesehatan bisa dipakai setelah 14 hari pendaftaran,” terangnya.

Di bidang ketenagakerjaan, kerjasama BPJS Ketenagakerjaan diharapkan bisa mewujudkan layanan masyarakat pekerja di Pati. Program itu akan memberikan perlindungan empat program yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), dan Jaminan Pensiun.

Karena itu, pihaknya akan menambahkan persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada setiap pengajuan perizinan. Dengan begitu, setiap perusahaan atau kegiatan usaha yang mengajukan izin dan atau memperpanjang izin terkait usaha wajib mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Kami berharap, tidak ada lagi perusahaan kegiatan usaha dan tenaga kerjanya di Kabupaten Pati yang belum terdaftar BPJS ketenagakerjaan,” harapnya.

Sementara itu, Dolik mengatakan, kerja sama itu bakal ditindaklanjuti dengan melakukan perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan untuk jajaran SKPD Pati, termasuk kepesertaan perangkat desa, perusahaan, atau badan usaha lainnya di Pati.

“Saat ini, hampir 95 persen perusahaan berskala menengah dan besar sudah mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tapi, kepesertaan pekerja dari UMKM banyak yang masih belum mendaftar. Untuk itu, kami bekerja sama dengan KPPT dengan mewajibkan pemilik UMKM yang beroperasional di Pati untuk mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS ketenagakerjaan sebagai syarat mengurus perijinan usaha,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami