Pemkab Blora Siap Hadapi Aduan Masyarakat Lewat Twitter

Salah seorang pegawai Birokrasi sedang mengoperasikan akun medsos salah satu SKPD di Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Salah seorang pegawai Birokrasi sedang mengoperasikan akun medsos salah satu SKPD di Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Keberadaan media sosial tak ayal menjadi salah satu media menjalin komunikasi antara pemangku kebijakan dengan masyarakat. Seperti di Kabupaten Blora, setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan Kecamatan diharapkan memiliki akun twitter. Hal itu sebagai pusat layanan ketika masyarakat menemukan masalah berbau birokrasi bisa langsung ditanggapi oleh pihak terkait.

Slamet Pamuji, Kepala Dinas Perhubungna Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika (DPPKKI) Kabupaten Blora mengungkapkan, untuk merealisasikan program ini, menurutnya sangat mudah. ”Sekarang hampir setiap orang bisa mengoperasikan medsos itu (twitter), juga hampir setiap orang juga memilki ponsel android,” ujar Mumuk, sapaan akrabnya.

Menurutnya, kalau hanya membuat akun, hampir semuanya bisa. Sebab, sekarang sudah banyak orang yang melek teknologi. Namun, yang menjadi persoalan adalah kesiapan untuk transparan dalam memposting data serta tanggap terhadap keluhan masyarakat harus dipersiapkan lebih matang. Dengan adanya media sosial berupa twitter, nantinya seluruh lapisan masyarakat bahkan sampai kalangan bawah mampu mengakses informasi dari Pemerintah dengan mudah. ”Nah, setiap SKPD harus siap dengan hal ini, jadi harus dipersiapkan dengan matang,” jelas dia.

Selain transparan mengelola data, lanjutnya, SKPD maupun kecamatan juga harus bersiap untuk cepat dalam menanggapi laporan dari masyarakat. Sebab, dengan menggunakan medsos twitter, tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang lebih memilih mengadukan keluhan melalui media micro blogging tersebut daripada datang langsung ke kecamatan. ”Kita juga harus latihan cepat menanggapi aduan-aduan semacam itu,” imbuhnya.

Arief Rohman wakil Bupati Blora mengungkapkan, terkait penggunaan media sosial twitter, dirinya menjelaskan, hal itu untuk meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah. Dia mengaku, telah merapatkan agenda itu dengan mengumpulkan setiap pimpinan SKPD dan kecamatan untuk lebih familiar dengan dunia media sosial agar bisa lebih dekat dengan masyarakat. ”Ini rata-rata sudah ada, tinggal pelaksanaan saja,” pungkasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni