Ini Pendapat BKD Kudus Terkait PNS yang Ikut Gafatar

Djoko Triyono, Kepala BKD Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Djoko Triyono, Kepala BKD Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Terungkapnya NA sebagai pegawai negeri sipil di kalangan Pemkab Kudus
yang ikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kudus menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus.

Kepala BKD Kabupaten Kudus Djoko Triyono mengatakan, pihaknya juga mendapat laporan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) terkait ada salah satu pegawainya yang terdeteksi ikut serta dalam Gafatar.

”Kalau masalah Gafatar, kita serahkan ke Kesbangpol. Tetapi kami sebagai BKD juga mempunyai aturan. NA selama 46 hari penuh sudah tidak masuk kantor atau kerja tanpa izin. Otomatis kita berikan sanksi. Namun untuk keanggotaan Gafatar kita sudah berkoordinasi dengan Kesbangpol,” paparnya.

Di ketahui, NA yang menjadi PNS di Pemda Kudus ini nantinya juga akan ikut pulang beserta rombongan eks Gafatar dari Donohudan, Solo, yang dijemput oleh Kesebangpol Kudus, Jumat (29/1/2016). ”Kita dapat kabar itu. NA akan pulang ke Kudus bersama eks Gafatar lainnya,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Djoko, untuk sanksi NA lantaran tidak masuk kerja selama 46 hari itu sudah disidangkan oleh tim pembina PNS pada Selasa, 26 Januari 2016. Sidang yang digelar oleh tim pembina PNS itu diketuai oleh Sekretaris Daerah Noor Yasin, Inspektorat sebagai wakil, dan BKD sebagai sekretarisnya. Selain itu, juga ada aggota lainnya di antaranya asisten 1 dan asisten 3, Kabag Hukum Pemda Kudus, Kesbangpol, Kabag Orpeg, Kepala Satpol PP, dan SKPD yang bersangkutan.

”Dalam sidang tim pembina PNS itu, ada rumusan tentang sanksi tersebut. Yakni NA melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Angka 11. Yakni mengatur tentang masuk kerja dan menaati jam kerja. Dan NA sudah tidak masuk kerja selama 46 hari secara berturut-turut,” ungkapnya.

Dia menilai, jika PP No 53 tahun 2010 pasal 3 Angka 11 itu sudah dilanggar tentunya ada sanksi tersendiri. Disitu tertulis dipasal 10 tentang hukuman disiplin berat, angka (9) tentang masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, huruf (d) yakni pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih.

Hanya saja, untuk jumlah rombongan eks Gafatar yang dijemput oleh Kesbangpol ke Asrama Haji Donohudan, Solo sampai saat ini datanya masih dapat berubah. Sehingga pihak Kesbangpol masih mendata secara intensif.

Editor : Titis Ayu Winarni