Meski Sering Bolos, BK ‘Kasih Ampun’ Tiga Anggota DPRD Rembang

Rapat paripurna DPRD Rembang beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom/Lismanto)

Rapat paripurna DPRD Rembang beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

REMBANG – Tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang dipanggil Badan Kehormatan (BK) DPRD Rembang pada Rabu (30/12/2015). Hal ini lantaran, tiga anggota dewan tersebut bolos lebih dari enam kali secara berturut-turut dalam rapat paripurna sepanjang tahun 2015.

Ketiga anggota legislatif yang dimaksud yaitu Heri Kurniawan dan Ayu Ardyah Mayasari dari Fraksi Gerindra, serta Imro’atus Solichah dari Fraksi Demokrat. Sesuai tata tertib DPRD Rembang, ketiganya terancam diberhentikan antarwaktu karena terbukti melanggar kode etik berkaitan ketentuan hadir pada agenda wajib.

Hal ini merujuk ketentuan Pasal 104 Ayat 1 huruf c yang lebih lanjut diatur pada Pasal 104 Ayat 2 huruf d, anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 kali berturut-turut, diberhentikan antarwaktu.

Meski sudah melakukan pemanggilan dan klarifikasi, pihak BK belum menjatuhkan sanksi apapun kepada ketiganya. Hal tersebut disampaikan Ketua BK DPRD Rembang Gatot Paeran ketika ditemui MuriaNewsCom.

“Tadi sudah kami panggil dan mereka mengaku bersalah. Mereka juga menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan kami sudah memaafkan,” ujarnya.

Meski dimaafkan, Gatot menegaskan, sanksi administratif tetap akan diberikan kepada ketiganya. Namun, BK tidak mau terburu-buru menjatuhkan sanksi, apalagi pemberhentian. Dia berdalih, karena diduga ada kesalahan saat mengisi absensi rapat.

“Memang ada absen yang kelihatannya salah, diantara delapan kali tidak mengikuti rapat paripurna, itu di tengah-tengah dia mengaku masuk, namun tidak mengisi absen karena telat,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya mengaku masih akan mempelajari bersama anggota BK, untuk menentukan bentuk sanksi yang akan diberikan kepada ketiganya. “Sebenarnya dari tata tertib sudah diatur, sanksi ringan, sedang, ataupun berat,” katanya.

Hanya saja, pihaknya masih belum bisa menerapkan sanksi apa yang perlu dijatuhkan untuk ketiganya. Paling cepat keputusan terkait sanksi itu dijatuhkan bulan Januari tahun depan. Karena saat ini sudah tutup tahun dan agenda DPRD sudah selesai semua. (AHMAD WAKID/KHOLISTIONO)