RUP Anggaran 2016 Ditenggat Waktu Sampai Akhir Tahun

Salah satu pembicara dari LKPP Robi Darmawan menyampaikan materi bagi organisasi pengadaan barang dan jasa di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Salah satu pembicara dari LKPP Robi Darmawan menyampaikan materi bagi organisasi pengadaan barang dan jasa di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Agar tidak muncul kendala dalam pelaksanaan lelang tahun anggaran 2016, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta mematuhi program yang sudah ditetapkan. Salah satunya adalah segera menyampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagai persiapan pelaksanaan anggaran 2016. RUP itu dideadline sudah harus diserahkan akhir tahun nanti.

”Pengumpulan RUP itu menjadi syarat utama untuk menggunakan anggaran. Tanggal 31 Desember 2015 jadi batas akhir pengumpulan atau penyampaian RUP dari SKPD,” tegas Kabag Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto, usai menggelar pembinaan bagi organisasi pengadaan barang dan jasa, Kamis (17/12/2015).

Untuk memudahkan SKPD, pihaknya juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan beserta sistem operasi prosedur (SOP) yang nantinya merupakan berkas pengajuan pelelangan. Dengan langkah ini diharapkan proyek pembangunan yang menggunakan anggaran 2016 dapat segera dilaksanakan.

Jika pelelangan bisa dilakukan lebih cepat maka kemungkinan proyek tidak selesai tepat waktu akan berkurang. Demikian pula, jika lelangnya lebih cepat maka tidak ada proyek yang molor dan akhirnya tidak bisa dilelangkan karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Seperti, dalam proyek renovasi alun-alun tahun 2015 ini yang akhirnya tertunda.

Dalam acara pembinaan yang dibuka Assisten II Pemkab Grobogan Dasuki, ada dua orang dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang jadi pembicara. Yakni Ria Agustina Nasution dan Robi Darmawan yang menyampaikan. Materi tentang aspek hukum pengadaan barang jasa dan tugas serta fungsi unit layanan pengadaan (ULP).

”Kami beri pembinaan ini agar kelompok kerja dan PPKom tidak ada rasa ketakutan untuk melaksanakan kegiatan. Pembinaan ini, merupakan tindak lanjut dari komitmen dengan TP4D dari aparat penegak hukum dengan harapan agar semua pekerjaan bisa tepat waktu dan cepat terselesaikan,” tambahnya. (DANI AGUS/TITIS W)