Jangan Beri Uang ke Pengemis Kalau Tak Ingin Didenda

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Semakin banyaknya jumlah pengemis dan gelandangan di Kabupaten Kudus menjadi keprihatinan banyak pihak. Tak ingin jumlah pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) semakin bertambab, DPRD Kudus bakal menggulirkan rancangan peraturan daerah (raperda) larangan memberi uang kepada PGOT.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kudus Aris Suliyono mengatakan, pemberian uang dinilai tidak mendidik. “Kebaikan” warga itu justru semakin memicu bertambahnya jumlah pengemis di jalanan. “Seperti yang bisa dilihat. Jumlah pengemis di perempatan jalan di Kudus semakin hari justru semakin bertambah,” katanya, Selasa (8/12).

Yang memprihatinkan, banyak pengemis yang melibatkan anak-anak saat meminta-minta uang di jalanan. “Kami akan menggulirkan raperda larangan memberi uang ke pengemis. Sanksi denda bagi pemberi juga akan dipertimbangkan dalam raperda tersebut,” ujarnya.

Aris mengatakan, Pemkab Kudus sudah memiliki banyak program untuk mengentaskan pengangguran melalui berbagai jenis pelatihan keterampilan. Program itu seharusnya juga bisa dimanfaatkan oleh pengemis agar memiliki bekal keterampilan, untuk bekerja yang lebih baik. Di Kudus juga sudah ada panti rehabilitasi untuk PGOT.

Aris mengatakan, raperda larangan memberi uang ke pengemis menjadi salah satu raperda inisiatif yang akan digulirkan tahun depan. Banleg rencananya akan mengusulkan empat raperda inisiatif pada program legislasi daerah (Prolegda) 2016. (MERIE/AKROM HAZAMI)