Ini Cara Desa untuk Menerima Bantuan Dana Khusus

uang

JEPARA – Diberlakukannya Undang-Undang (UU) tentang Desa menuntut desa agar mandiri dalam membangun dengan dana besar yang digelontorkan dari pusat maupun pemerintah daerah.

Konsekuensi dari adanya UU ini, pemkab maupun institusi pemerintah lainnya tak lagi bisa memberikan bantuan keuangan dan proyek infrastruktur di desa secara bebas.

“Desa masih bisa menerima bantuan tapi sifatnya khusus. Berbeda dengan bantuan sebelumnya yang diusulkan DPRD maupun pemkab. Bantuan keuangan khusus ini tidak dalam bentuk proyek pembangunan fisik. Melainkan tetap dalam bentuk keuangan. Nantinya, desa yang bertugas melakukan pembangunan,” ujar Wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno kepada MuriaNewsCom, Sabtu (14/11/2015).

Selain itu, untuk memperoleh bantuan keuangan khusus ini, pihak desa yang mengajukan. Yakni dengan proposal yang detail, lengkap dengan peruntukan dari dana itu, serta lokasi pembangunan.

“Sebenarnya bantuan ini memiliki semangat yang sama dengan UU Desa, yakni agar desa mandiri dan diperuntukkan lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur,” kata dia.

Atas dasar ini, maka DPRD Jepara merevisi, menyetujui dan mengusulkan sejumlah bantuan keuangan khusus kepada desa hal itu terangkum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2016 yang diparipurnakan dan disahkan pada awal September lalu. Terdapat puluhan item bantuan keuangan khusus untuk desa dalam KUA-PPAS itu. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)