Dorong Kesejahteraan PKL, Pemkab Kudus Fasilitasi Sarana Usaha

Bupati Kudus H Musthofa saat menyerahkan bantuan sarana usaha bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Bantuan ini mendapat sambutan hangat dari para pedagang. (Bagian Humas Setda Kudus)

Bupati Kudus H Musthofa saat menyerahkan bantuan sarana usaha bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Bantuan ini mendapat sambutan hangat dari para pedagang. (Bagian Humas Setda Kudus)

 

KUDUS – Keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) di Kudus, tidak terlepas dari perhatian pemerintah kabupaten setempat. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Memanfatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus, pemkab berusaha memberikan bimbingan dan bantuan kepada para PKL di wilayahnya. Wujud nyata yang sudah dilakukan, yakni memberikan bantuan kios untuk sarana usaha bagi para pedagang tersebut.

Bantuan yang sudah dikucurkan Pemkab Kudus antara lain 800 unit gerobak yang didesain bisa ditaruh ditempatkan di atas motor PKL. Selain PKL sekolah, ada pula program penataan PKL di beberapa titik seperti PKL gang 1, PKL Kaliputu, PKL Jalan Agil Kusumadya, maupun PKL Lapangan Parkir GOR Wergu.

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Sudhiharti menjelaskan, program yang dicanangkan ini sudah sesuai regulasi. Pemberian bantuan sarana dan tempat usaha bagi PKL di lingkungan IHT tersebut mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) huruf f, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Di sana disebutkan penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Perhatian Pemkab Kudus terhadap keberadaan PKL di Kudus memang cukup istimewa. PKL yang selama ini sering diidentikkan dengan pengganggu ketertiban umum, justru merupakan pahlawan ekonomi kerakyatan. Dengan fasilitasi sarana usaha yang diberikan tersebut, diharapkan bisa menjadikan PKL lebih tertib dan justru menjadi daya tarik tersendiri Kota Kudus.

”Ini sesuai komitmen bupati Kudus yang secara khusus memberikan penghargaan bagi para PKL. Bahkan, bupati juga telah menetapkan Hari PKL Kudus yang jatuh setiap tanggal 5 Januari,” kata Sudhiharti. (ADS)