Kajari Purwodadi Ajak LSM Cegah Praktik Korupsi

Kajari Purwodadi saat menerima kunjungan FLP (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kajari Purwodadi saat menerima kunjungan FLP (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwodadi Abdullah mengaku tidak alergi dengan keberadaan LSM dan wartawan. Dia mengatakan, siap menjalin kerjasama dengan siapapun dalam menegakkan hukum.

”Selama bertugas di banyak tempat, saya selalu menjalin komunikasi yang baik dengan LSM dan rekan-rekan wartawan. Bagi saya, LSM dan wartawan ini adalah mitra dan masing-masing punya porsi serta tugas sendiri,” kata mantan Kajari Sampang, Madura itu saat audensi dengan pengurus Forum Lintas Pelaku (FLP) Grobogan siang tadi di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi.

Abdullah mengajak LSM untuk bersama-sama mencegah terjadinya penyimpangan, khususnya dalam bidang korupsi. Salah satunya adalan melakukan monitoring bersama proyek-proyek pembangunan yang ada di Grobogan.

”Tindakan pencegahan ini memang lebih kita kedepankan. Kami harapkan, masyarakat tidak perlu takut kalau memang tidak melakukan tindakan kesalahan,” katanya.

Selain kajari, hadir pula dalam audensi itu Kasi Intel Wishnu Respati, Kasi Pidsus Askari dan Kasi Pidum Rully Trie Prasetyo serta beberapa orang jaksa.

Ketua Badan Eksekutif Forum Lintas Pelaku (FLP) Grobogan Rahmatullah selaku pimpinan rombongan menegaskan, lembaga yang dipimpinnya itu menaungi 46 LSM yang ada di Grobogan. Pihaknya juga siap membantu pembangunan dengan cara melakukan kontrol kebijakan yang dilakukan pemkab setempat.

”Fungsi kontrol ini penting sekali dilakukan agar arah kebijakan pemkab jangan sampai melenceng dari aturan. Kebijakan yang baik dan sesuai aturan akan kita dukung dan sebaliknya akan kita luruskan atau ingatkan jika ada yang kurang pas. Dan, kami berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan untuk audensi,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah pusat sedang giat melancarkan pembangunan di tingkat desa. Dana senilai ratusan juta hingga miliaran rupiah disalurkan untuk pembangunan wilayah pedesaan. Jika kebijakan ini tidak dilakukan pendampingan dan pengawasan akan sangat berbahaya bagi perkembangan dan pembangunan itu sendiri. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)