Ada Cabup dan Cawabup Rembang yang Berstatus PNS dan Anggota DPRD. Piye Pak KPU?

Pasangan calon pamerkan nomor urut hasil pengundian pada rapat pleno yang didakan KPU Rembang. (ISTIMEWA)

Pasangan calon pamerkan nomor urut hasil pengundian pada rapat pleno yang didakan KPU Rembang. (ISTIMEWA)

 

REMBANG – Ketua KPU Rembang, Minanus Su’ud mengungkapkan, terkait tiga calon bupati dan wakil bupati yang berstatus PNS dan anggota dewan, disebut surat pengunduran diri yang berketetapan hukum tetap dari masin-masing lembaganya, ditunggu hingga 60 hari pascapenetapan.

”Kalau sampai tenggang waktu yang diberikan ternyata yang bersangkutan tak dapat menyerahkan surat keputusaan pemberhentian dari lembaganya, maka dengan terpaksa dinyatakan tidak memenuhi syarat,” kata Minanus.

KPU berharap masalah krusial tersebut tak menemui kendala. Supaya, nantinya tahapan berikutnya bisa berjalan seusai agenda. Hingga masa pencoblosan tiba tanggal 9 Desember.

Sebab bila pada kelengkapan syarat pencalonan yang memang berbatas waktu 60 hari pascapenetapan tidak terpenuhi, maka tahapan akan berjalan mundur kembali. “Yaitu membuka pendaftaran calon dan andaikata tak berlangsung mulus, pastinya pemilukada diundur pada tahun 2017,” terangnya.

Pj Bupati Rembang Suko Mardiono saat ditemui menjelaskan secara resmi Sekda Hamzah Fatoni telah mengundurkan diri, karena maju sebagai kandidat calon bupati pada pemilu kepala daerah.

”Biar roda pemerintahan tak terganggu, kami menunjuk Kepala Bappeda Hari Susanto sebagai pelaksana tugas,” katanya.

Pihaknya juga telah menandatangani regulasi yang mengatur ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran nomor 131/1758/2105 tertanggal 18 Agustus tentang netraltas ASN dan larangan penggunaan aset pemkab dalam Pilkada serentak 2015. (TITIS AYU)