Sektor Pembangunan Fisik dan Aparat Harus Ikut Bertanggung Jawab Masalah Pelecehan Seksual

Ilustrasi kekerasan anak (www.rmol)

Ilustrasi kekerasan anak (www.rmol)

 

JEPARA – Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di Kabupaten Jepara masih tinggi, jika dibanding dengan kota lain di Jawa Tengah. Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara Aris Isnandar, untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan koordinasi lintas sektoral termasuk sektor pembangunan fisik dan aparat penegak peraturan.

”Jangan meremehkan sektor ini. Peran mereka juga sangat penting. Tak jarang kasus pelecehan seksual terjadi lantaran adanya kesempatan,” kata Aris Isnandar kepada MuriaNewsCom, Sabtu (15/8/2015).

Menurutnya, sektor pembangunan fisik ini, yakni Dinas Ciptaruk, Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM (DBMPESDM), hingga aparat penegak peraturan yakni Satpol PP. Hal itu penting, lantaran, menurut Aris, tak jarang kasus pelecehan terjadi karena adanya tempat yang nyaman dan gelap.

”Pelecehan kerap dilakukan di taman dan tempat lainnya yang gelap dan sepi. Maka hal ini butuh sentuhan Dinas Ciptaruk dan Dinas BMP-ESDM. Satpol PP perlu melakukan patroli rutin di tempat rawan,” ucapnya.

Dia menambahkan, koordinasi lintas sektoral perlu dilakukan. Sebab penanganan selama ini dirasakan hanya dilakukan oleh instansi yang bergerak di bidang perempuan dan anak dalam wujud pendampingan dan penanganan pascaperistiwa, serta melulu menggunakan pendekatan hukum.

”Pendekatan hukum dan psikologis jelas dibutuhkan, tapi selama ini hanya difokuskan paska kejadian. Jika sudah pada level tertinggi di Jawa Tengah dan terus mengalami peningkatan, maka ini sudah keadaan darurat. Master plan harus dibuat dan dikuatkan dalam ranah pencegahan,” terang Aris. (WAHYU KZ/TITIS W)