UU 23 Diterapkan, Kelompok Tani Abal-Abal Kelabakan

Suratmin, Kepala Dintanhut Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Suratmin, Kepala Dintanhut Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dintanhut) Kabupaten Rembang mampu bernafas lega seiring diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Pemda). Sebab para pengurus kelompok tani (Poktan) wajib berbadan hukum dan terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM. Peraturan baru ini diyakini bakal membuat para pengurus Poktan abal-abal kelabakan.

”Meski untuk sementara ini kami belum bisa menyerap anggaran yang dialokasi di APBD 2015 kepada kelompok tani, tetapi sebenarnya ada hikmahnya juga. Yakni kelompok tani abal-abal secara otomatis akan tereliminasi karena tidak bisa mengurus legalitas,” ujar Suratmin, Kepala Dintanhut Kabupaten Rembang, Selasa (11/8/2015).

Suratmin mengatakan untuk mengurus badan hukum di notaris, kelompok tani mesti mendapatkan rekomendasi dari petugas penyuluh lapangan (PPL). Menurutnya pada tahap ini, PPL akan membuat evaluasi secara lebih teliti dan ketat. Menurutnya usai mencatatkan kelompok di notaris, para pengurus baru bisa diurus pendaftarannya ke Menkumham.

”Saat mengirimkan pengurusan pendaftaran di Kemenkumham, Dintanhut dan BKP-P4K mesti dapat tembusan. Kami berharap seluruh kelompok tani calon penerima bantuan segera mengurus syarat administrasi baru ini, segeralah urus badan hukum di notaris agar bisa secepatnya didaftarkan di Kemenkumham,” kata Suratmin. (AHMAD FERI/TITIS W)