Diduga Selewengkan ADD, Petinggi dan Perangkat Desa Papasan Jalani Proses Hukum

Kepala Seksi Tindak Pindana Khusus pada Kejari Jepara, Sunarno (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala Seksi Tindak Pindana Khusus pada Kejari Jepara, Sunarno (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Dituduh selewengkan Alokasi Dana Desa (ADD)tahun 2011, Petinggi atau Kepala Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Zaenal Arifin dan perangkatnya, Surahman harus menjalani serangkaian proses hukum.

Kasus yang awalnya ditangani Polres Jepara, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara, dan terakhir, Kejari melimpahkan kasus itu ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Tindak Pindana Khusus pada Kejari Jepara, Sunarno. Menurutnya,  berkas dinyatakan P-21 dan dilimpah penyidik Polres Jepara ke Kejari. Pihaknya tidak melakukan penahanan kepada tersangka karena yang bersangkutan kooperatif.

”Proses awalnya di Polres, kemudian di Kejari. Kasus dilimpahkan kejari ke Pengadilan Tipikor Jateng. Hingga kini, sudah tiga kali sidang,” ujar Sunarno, Jumat (31/7/2015).
Dia menjelaskan, kasus tersebut bermula dari anggaran ADD tahun 2011 lalu. Kades pada waktu itu, Zaenal dibantu perangkat membuat laporan pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan perbaikan jalan senilai Rp51 juta (triwulan ketiga).

“Kerugian kasus ini sekitar Rp22 juta. Dari jumlah itu, yang sudah dikembalikan Rp15 Juta,” terangnya.

Dia menceritakan, awalnya kasus tersebut dilaporkan warga ke Polres Jepara tahun 2014 lalu, kemudian Polres melakukan penyelidikan lalu dilimpahkan. Proses yang telah berlangsung yakni pengambilan keterangan saksi-saksi berjumlah sembilan orang.

“Atas dugaan itu, tersangka dikenakan pasal 3 UU Tipikor mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo UU 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi,” imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)