Pengalihan Isu Karaoke ke Status Tanah Dianggap Jadi Akal-akalan Pemkab Jepara Usir Papepung dari Kawasan Pantai Pungkruk

Wakil Ketua Papepung Mulud. (MuriaNewsCom)

Wakil Ketua Papepung Mulud. (MuriaNewsCom)

JEPARA – Persoalan di Pungkruk turut Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Jepara, bermula dari persoalan tempat karaoke yang ingin ditutup oleh Pemkab Jepara. Namun, isu karaoke tersebut saat ini dianggap bergeser menjadi isu status tanah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) Mulud.

Menurutnya, awalnya masalah di Pungkruk merupakan masalah karaoke yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban. Namun nyatanya, kata Mulud, keamanan dan ketertiban tersebut tidak cukup kuat untuk menjadikan tempat karaoke tutup.

”Kemudian isu tersebut bergeser menjadi isu status tanah. Itu upaya yang memaksa kami pergi dari sini,” kata Mulud kepada MuriaNewsCom, Jumat (24/7/2015).

Lebih lanjut Mulud mengemukakan, pengalihan isu tersebut merupakan upaya Pemkab Jepara untuk melakukan pengusiran pengusaha di Pungkruk. Dalam hal ini, lanjut Mulud, tidak muncul I’tikad baik untuk mencarikan jalan tengah dari Pemkab Jepara.

”Kami merasa terdzolimi. Jika memang masalahnya ada pada dampak dari karaoke, semuanya bisa diatur dan aturan itu diperketat, yang penting kami tidak kehilangan pekerjaan. Bukan dengan mengusir seperti ini,” sesalnya.

Dia menambahkan, pihaknya telah berupaya mencari perlindungan hukum. Bahkan, terkait status tanah juga telah dimasukkan ke jalur hukum agar tidak ada kesewenang-wenangan Pemkab. Sehingga, pihaknya berharap Pemkab Jepara menghargai proses hukum yang ditempuh tersebut dengan tidak memaksakan diri melakukan pembongkaran bangunan di Pungkruk. (WAHYU KZ/SUPRIYADI)