Bobot Kapal Lebih 30 GT, Nelayan Wajib Urus di Pusat

Bobot Kapal Lebih 30 GT, Nelayan Wajib Urus di Pusat (e)

Sejumlah kapal milik nelayan Rembang bersandar di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Rembang. Pihak Dinlutkan setempat berencana menggelar ukur ulang bobot mati ratusan kapal cantrang milik nelayan. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Rembang membeber peraturan tentang perizinan bagi kapal penangkap ikan. Bagi kapal berbobot lebih dari 30 grosston (GT), pengeluaran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dilakukan oleh pemerintah pusat.Untuk itu dalam waktu dekat ini, Dinlutkan setempat bakal menggelar pengukuran ulang bobot mati kapal milik nelayan di Kota Garam.

Suparman, Kepala Dinlutkan Kabupaten Rembang menjelaskan ada sejumlah kapal cantrang nelayan yang ditengarai dilaporkan berbobot kurang dari 30 grosston, tetapi nyatanya lebih dari itu.

Dia menyatakan, jika ternyata lebih dari 30 grosston, izin kapal itu tidak bisa lagi diurus di provinsi, tetapi harus di tingkat Pusat. Dia menyebutkan jumlah kapal cantrang di Rembang hingga tahun ini mencapai lebih dari 300 unit.

“Kami berharap nelayan cantrang siap-siap. Kalau ternyata setelah diukur ulang, kapal cantrangnya di atas 31 grosston, nanti SIUP dan SIPI-nya Pusat yang buat, tidak provinsi lagi. Namun belum jelas kapan rencana ukur ulangnya dilakukan. Yang jelas dalam tahun ini dan bisa juga digelar setelah Lebaran,” ujar Suparman, Jumat (10/7/2015).

Suparman mengatakan dari hasil pertemuan antar-Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan se-Jawa Tengah dan perwakilan himpunan kelompok nelayan, muncul permintaan kepada Pemerintah Pusat agar ukur ulang dilakukan di titik konsentrasi atau semacam jemput bola ke daerah. Meski rencana pengukuran ini disosialisasikan, namun pihaknya berjanji akan segera dilakukan secepatnya.

”Sejauh ini kita memang belum sosialisasi, namun itu memang tugas kami. Secepatnya akan kami lakukan. Timnya (rencana pengkuran ulang bobot mati kapal) berasal dari Pusat. Kami minta agar ada semacam jemput bola ke daerah dan ukur ulangnya di daerah,” kata Suparman. (AHMAD FERI/SUPRIYADI)