Persyaratan Pencairan Dana Hibah Bikin Pening Pemkab Rembang

Abdul Hafidz, Bupati Rembang. (MURIANEWSCOM/AHMAD FERRI)

Abdul Hafidz, Bupati Rembang. (MURIANEWSCOM/AHMAD FERRI)

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menyatakan bakal lebih selektif dalam menyalurkan bantuan dana hibah yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2105.

Sebab saat ini muncul syarat baru bahwa calon penerima dana hibah wajib berbadan hukum. Untuk sementara ini Pemkab setempat masih ragu-ragu mencairkan dana hibah, sebab masih ada dua persepsi tentang badan hukum calon penerima hibah.

”Apakah yang dimaksudkan berbadan hukum itu? Apa cukup hanya disahkan oleh notaris atau harus sampai kepada Kementerian Hukum dan HAM. Ketentuan ini perlu dipastikan, supaya ketika kegiatan dijalankan, tidak merugikan semua pihak. Apalagi memang masih ada calon penerima dana hibah belum berbadan hukum,” ujar Abdul Hafidz, Bupati Rembang, Senin (29/6/2015).

Total alokasi dana hibah dan bantuan sosial di APBD 2015 mencapai sekitar Rp 46 miliar. Alokasi bantuan yang cukup besar ini memang rentan menimbulkan persoalan hukum jika para penerimanya asal-asalan dalam merealisasikannya.

Langkah antisipatif yang kini mulai ditetapkan Pemkab setempat diduga seiring terseretnya Kepala Bagian (Kabag) Kesra Setda Rembang, Abdullah dalam lingkaran kasus dugaan korupsi dana hibah fiktif. (AHMAD FERI/SUPRIYADI)