Waduh, Pemerintah ”Kalah” dengan Pengecer Elpiji

Gas elpiji tiga kilogram masih sulit untuk bisa didapatkan masyarakat, terutama saat puasa. Pemerintah dinilai gagal mengawasi dan memantau peredarannya. (DOKUMEN MURIANEWS)

Gas elpiji tiga kilogram masih sulit untuk bisa didapatkan masyarakat, terutama saat puasa. Pemerintah dinilai gagal mengawasi dan memantau peredarannya. (DOKUMEN MURIANEWS)

KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus dianggap ”kalah” dengan para pengecer gas elpiji 3 kilogram yang ada di wilayah itu. Indikasinya, pemkab tidak bisa mengendalikan harga elpiji 3 kg sesuai dengan harga eceran terbatas (HET) yang sudah ditentukan.

HET untuk gas elpiji 3 kg sendiri adalah Rp 16 ribu per tabung. Namun di lapangan, harganya mencapai lebih dari itu. Ada yang Rp 20 ribu, Rp 21 ribu, bahkan hingga Rp 22.500 per tabungnya.

”Semrawutnya harga gas elpiji 3 kg di lapangan ini, menunjukkan bahwa pemkab tidak mampu untuk melawan pengecer. Tidak ada kepatuhan dari pengecer untuk menepati HET yang sudah ditetapkan,” jelas pengamat sosial Kholid Mawardi, kepada MuriaNewsCom, Jumat (26/6/2015).

Kholid mengatakan, masyarakat masih mengeluhkan bagaimana mahalnya harga gas elpiji 3 kilogram yang ada di pasaran. Apalagi di tengah kebutuhan yang meningkat seperti sekarang ini.

”Seolah-olah inilah kesempatan bagi pengecer untuk memainkan harga, akibat tingginya permintaan masyarakat. Dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini,” terangnya.

Di samping tidak bisa melakukan pengawasan terhadap harga gas, pemerintah juga dinilai melakukan pemantauan dengan maksimal terhadap distribusi gas yang ada.

Salah satu indikatornya adalah masih banyaknya masyarakat yang kemudian kesulitan untuk mendapatkan gas 3 kg. Meski sudah mencari kemana-mana, namun juga tetap sulit. Jika pun ada, maka harganya sangat tinggi di atas HET.

”Ini kan, membuktikan jika pemerintah memang kalah dalam segala-galanya. Baik dalam menentukan HET, kemudian mengawasi harga, sampai melakukan pemantauan terhadap distribusinya. Lantas, fungsi pemerintah itu apa selama ini,” paparnya. (MERIE)