Dinas Tenaga Kerja: Panti Asuhan Harus Dilengkapi Badan Hukum

Sekretaris Dinsosnakertrans Grobogan Sartono memberikan pemaparan dalam acara pembinaan panti asuhan se-Kabupaten Grobogan, Jumat (29/5/2015). (MURIA NEWS/DANI AGUS)

GROBOGAN – Agar bisa menerima dana hibah dari pemerintah, para pemilik atau pengelola panti asuhan harus melengkapi yayasan tersebut dengan badan hukum.

Hal itu dilakukan seiring turunnya UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam aturan tersebut menyebutkan kalau belanja hibah itu dapat diberikan pada badan, lembaga dan ormas yang memiliki badan hukum Indonesia.

“Dengan adanya aturan ini, para kelompok penerima bantuan termasuk panti asuhan kami minta untuk melengkapi dengan badan hukum. Salah satu agenda penting yang kita sampaikan pada pengurus panti asuhan kali ini adalah masalah badan hukum,” kata Sekretaris Dinsosnakertrans Grobogan Sartono.

Menurutnya, jumlah panti asuhan yang terdaftar keseluruhan ada 32 lembaga. Selama ini, sebagian besar panti asuhan belum memiliki badan hukum seperti yang dipersyaratkan dalam aturan tersebut. (DANI AGUS/SUWOKO)