Ancaman Pemecatan Terhadap Pelaku Korupsi Tetap Berlaku

Sekda Kudus, Noor Yasin. (MURIANEWS / FAISOL HADI)

KUDUS РBerdasarkan PP 53/2010 tentang Displin PNS, pegawai yang terjerat kasus pidana khusus korupsi, bisa dikenai sanksi penurunan pangkat. Bukan hanya itu, pegawai  bahkan bisa dijatuhi sanksi pemecatan.

 

Sekda Kudus Noor Yasin menyatakan, terhadap beberapa PNS yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi bantuan logistik BPBD Kudus tahun 2012, saat ini pemkab masih mengkaji sanksi yang akan dijatuhkan. Namun, ancaman pemecatan tetap berlaku.

“Makanya, nanti dikaji dulu kadar kesalahan mereka seperti apa. Kalau memang masih bisa dipertahankan ya akan kita pertahankan. Namun kalau tidak bisa, kita gunakan aturan yang ada,” kata Sekda Kudus Noor Yasin, kepada Murianews.com Jumat (29/5/2015).

Hal senada juga terlontar dari Kepala BKD Kudus, Joko Triyono. Dia menambahkan bagi pegawai yang terlibat pidana khusus dan terbukti menikmati uang negara, bisa dimungkinkan dikenai sanksi pemecatan.

“Namun, sanksi yang akan ditetapkan terhadap para terdakwa kasus korupsi BPBD Kudus, masih harus menunggu hasil dari kajian tim disiplin. Proses pengkajian akan mulai dilaksanakan jika putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kami mendapat petikan hasil putusan pengadilan,” jelasnya. (FAISOL HADI / SUWOKO)