Aris Isnandar Dijagokan Gantikan Basalamah untuk Menduduki Posisi CEO Persijap

JEPARA – Wakil Ketua DPRD Jepara Aris Isnandar dijagokan menduduki posisi CEO Persijap, menggantikan M Said Basalamah yang telah mengundurkan diri. Legislator asal Partai Gerindra tersebut dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin manajemen Persijap pada kompetisi mendatang.

Bagi publik sepak bola Jepara, Aris Isnandar memang bukan nama yang terlalu asing. Dia pernah menduduki posisi asisten manajer Persijap di musim 2006 lalu. Saat itu, manajer tim dijabat Setyono dan posisi pelatih dipegang Ruddy William Keltjes.

Nama Aris mencuat ketika kelompok-kelompok penerimah hibah saham dari Basalamah. Mereka membentuk forum untuk menyelamatkan Persijap dengan membentuk nama Persijap Gotong Royong. ”Kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan rapat membahas tetang Persijap kedepan. Karena saat ini manajemen lama suah menyatakan tak sanggup lagi mengelola Persijap. Maka kami yang menerima hibah akan segera membentuk manajemen baru,” kata Ketua Umum Jetman Abdurrahman kepada Koran Muria, kemarin. 

Menurutnya, manajemen baru dijadwalkan terbentuk di awal bulan Maret ini. Sehingga, pertengahan Maret sudah dapat melakukan action untuk mempersiapkan tim sebelum kompetisi Divisi Utama 2015 dimulai.

”Rencana pembentukan manajemen baru juga sudah masuk pada penyusunan struktur personel di dalamnya. Dalam pembahasan kemarin, memang diwacanakan Pak Aris Isnandar menjadi General Manajer,” ungkapnya.

 Selain susunan manajemen yang sudah digadang-gadang, juga perencanaan untuk mendapatkan dana guna membiayai segala kebutuhan tim. Sampai saat ini mereka baru mematok dana sekitar Rp 100 juta sebagai modal awal sebelum memulai kompetisi.

”Dengan dana itu, tentu saja nanti akan dilakukan negosiasi ulang dengan pemain-pemain dalam tim yang telah dibentuk oleh manajemen lama,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum Banaspati Saadi mengatakan, pihaknya sebetulnya menginginkan adanya legalitas terlebih dahulu sebelum membentuk manajemen baru. Sebab, legalitas sangat penting agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tumpang tindih dengan manajeman lama.

”Kalau kami sendiri masih bingung harus bagaimana. Sebab secara legal hibah saham belum bisa dikatakan kami terima jika belum ada akte notaris. Kalau tidak ada legalitas seperti pepesan kosong belaka,” katanya.

Dia juga menuturkan, pembuatan akte notaris mudah dan tidak harus menunggu masing-masing penerima hibah saham memiliki badan hukum. Sebab, penerima hibah tidak harus secara kelembagaan yang memiliki badan hukum, tapi juga bisa perwakilan nama pribadi yang dicantumkan

dalam akte notaris.

”Dengan cara seperti itu, saya pikir akan lebih baik. Ada kepastian, agar tidak nggrambyang dan tidak hanya sekedar pernyataan-pernyataan saja,” imbuhnya. (Wahyu KZ / Sundoyo Hardi)