SATINAH DAN PEMAHAMAN KISAS

Oleh : Syafi’i 

Penulis bekerja di Pemerintah Kabupaten Kudus dan Wakil Sekretaris ISNU Cabang Kudus

 

Upaya pemerintah untuk meminta keringanan pembayaran diyat/uang darah kepada keluarga korban yang dibunuh Satinah, TKW di Arab Saudi, terus dilakukan sampai batas waktu 3 April mendatang, diharapkan akan membuahkan hasil. Kita semua berharap Satinah dapat dimaafkan keluarga korban dan bisa  dibebaskan dari hukuman mati / kisas, atau setidak-tidaknya hukumannya diganti tidak lagi hukuman mati.

Reaksi beragam muncul,mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, para pemikir, LSM, sampai dengan para politisi yang memang mencari setiap momentum maupun isu-isu strategis untuk meraup dukungan publik. Tentu kurang tepat manakala reaksi dan upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sebagai aksi solidaritas sesama anak bangsa, tidak didasarkan pemahaman yang benar  tentang budaya dan sistem hukum yang berlaku di Arab Saudi. Di sana, berlaku hukum Islam, di mana  kisas sepenuhnya merupakan kekuasaan ahli waris korban, yang meliputi memaafkan, menerima ganti rugi berupa diyat atau menuntut kisas, bukan kewenangan negara.   Mereka yang melakukan aksi solidaritas itu umumnya menganggap hukuman mati sebagai bentuk pelanggaran terhadap  HAM yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup. 

 

Pembunuhan sebagai hukuman adalah sesuatu yang kejam, yang tidak bisa diterima oleh manusia beradab. Menurut sebagian pemikir, pembunuhan yang dilakukan  oleh terpidana adalah menghilangkan satu nyawa, tetapi pelaksanaan kisas adalah menghilangkan satu nyawa yang lain. Pembunuhan terhadap si pembunuh akan menyuburkan balas dendam, padahal balas dendam merupakan sesuatu yang buruk. Dan masih banyak lagi pandangan yang menentang adanya hukuman mati kisas. Kelihatannya ini sangat bisa diterima bila hanya dilihat dari sisi terpidana, tanpa melihat secara jernih dari semua sisi, termasuk bagaimana sisi psikologis keluarga korban.

Marilah coba kita menengok sejenak, bagaimana Alquran menjawab pandangan – pandangan tersebut di atas dengan Firman Allah: “ Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain (bukan karena kisas) atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka dia seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seakan-akan telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. (QS. Al Ma’idah (5) : 32).

 

M. Quraish Shihab memberikan penjelasan ayat ini sebagai berikut: Peraturan mana pun yang ditetapkan oleh manusia maupun oleh Tuhan, pada hakekatnya adalah untuk kemaslahatan/keadilan masyarakat manusia,  dan kalau kita berkata masyarakat, maka semua tahu bahwa itu adalah kumpulan dari saya, Anda dan dia, yakni kumpulan manusia- manusia. Adalah sangat mustahil memisahkan seorang manusia dari masyarakatnya. Pada saat manusia merasakan kehadiran manusia lain bersamanya maka pada saat itu pula seorang atau ribuan anggota masyarakatnya mempunyai kedudukan yang sama. Semua harus dihargai, sehingga barang siapa membunuh seorang  manusia tanpa alasan yang sah, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Semua mahluk hidup memiliki naluri mempertahankan hidup, kalau perlu membunuh bila kehidupannya terancam. Karena itu semua peraturan hukum di mana pun memberikan toleransi pembunuhan yang dilakukan oleh siapa pun untuk mempertahankan hidupnya/keadaan terpaksa. Manusia juga menyiapkan senjata-senjata pembunuh untuk mempertahankan kehidupannya. 

Mengapa demikian? Karena mereka ingin mempertahankan hidupnya walaupun dengan cara membunuh. Dengan membunuhnya, terjamin kehidupan orang lain atau banyak orang. “Wa lakum fi al qishash hayah / Di dalam kisas ada jaminan kelangsungan hidup bagimu” (QS Al Baqarah (2) : 197).

 

Dengan membunuh si terpidana, setiap orang yang merencanakan pembunuhan akan berfikir seribu kali. Sebab yang paling berharga bagi manusia adalah hidupnya, dan yang paling ditakutinya adalah kematian, sehingga kalau seorang mengetahui bahwa dengan membunuh tanpa hak, dia tidak akan dibunuh, maka tangannya akan semakin ringan untuk menganiaya dan membunuh. Agaknya Alquran menyadari tidak semua memahami kandungan pesan di atas, sehingga penggalan ayat tersebut dirangkainya dengan kalimat Ya ulil albab (wahai orang-orang yang berakal).

Salah satu contoh jawaban atas pandangan yang menentang hukuman kisas di atas, pembunuhan yang dilakukan terpidana menghilangkan satu nyawa, tetapi pelaksanaan kisas menghilangkan satu nyawa yang lain, begitu dalil mereka. Memang, jika dilihat di permukaan sekilas pendapat ini benar. Akan tetapi pernahkah mereka mencoba menengok gejolak hati para keluarga korban? yaitu ingin menuntut balas yang dapat melampaui batas keadilan. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya satu nyawa yang lain, tetapi bisa puluhan nyawa yang lain menjadi korban. Seperti yang sering terjadi di negeri ini, melalui tawuran antarkampung dan lain-lain. Dan ketika itu juga akal sehat akan berkata, dari pada puluhan korban yang jatuh, cukuplah satu saja, yaitu yang melakukan pembunuhan tanpa hak.

Proses peradilan sampai diputuskannyai hukuman kisas, tentu melalui proses yang sangat hati-hati dan penuh dengan keyakinan dari hakim bahwa pembunuhan itu dilakukan tanpa hak. Seperti halnya Satinah yang memang terbukti dan mengakui telah membunuh majikannya. Oleh sebab itulah Alquran menggunakan kata yuqattalu yang berarti “ dibunuh secara pasti”, bukan yuqtalu yang berarti “dibunuh”. Sekali lagi kami katakan, bahwa Alquran menyadari tidak semua orang memahami pesan ini.

Persoalan Satinah, sebenarnya merupakan bagian kecil dari persoalan TKW secara keseluruhan. Kearifan memang diperlukan didalam menyikapi setiap persoalan hingga memiliki obyektifitasnya sendiri. Pemahaman budaya negara tujuan TKW sangat penting diketahui para TKW. Seperti sikap masyarakat Arab yang menganggap para TKW merupakan budak  secara sosiologis, dan sahaya secara biologis, yaitu sikap yang menganggap TKW itu sebagai budak dan istri sah majikan/ tuannya. Seharusnya kita tidak boleh lelah untuk memberikan peringatan-peringatan, nasehat-nasehat kepada para TKW, atas kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi kepada mereka di negara tujuan. Di samping itu perlu upaya memperketat izin untuk menjadi TKW, misalnya dengan persyaratan kompetensi tertentu, sehingga dapat meminimalisasi persoalan dan menganggap rendah TKW. Juga secara serius membersihkan setiap upaya pelanggaran hukum terhadap pengiriman TKW ke luar negeri oleh berbagai pihak, baik yang dilakukan  oleh aparat pemerintah maupun PJTKI. Karena ini menyangkut kepentingan ekonomi yang cukup besar. TKW jangan hanya dipandang  sebagai pahlawan devisa saja, tetapi juga harus mempertimbangkan  harkat dan martabat bangsa.

Kadangkala kita tidak berani jujur dan terbuka dalam mensikapi setiap persoalan khususnya yang menyangkut TKW di luar negeri, seperti perilaku burung unta. Padahal ini menyangkut persoalan besar mengenai  hubungan antardua negara. Dan ini adalah bagian dari proses yang lumrah untuk mengambil dan membuang, menurut kenyataan sejarah yang ada. (*)