Bupati: Saya Tidak Tahu Apa-Apa

KUDUS – Inilah kali pertama Bupati Kudus H Musthofa berbicara langsung mengenai kisruh penerimaan tenaga honorer kategori 2 (K2) yang terjadi di wilayahnya. Hanya saja, bupati mengaku tidak tahu apa-apa soal tersebut.

Berbicara di depan sejumlah wartawan di press room Bagian Humas Setda Kudus, bupati mengatakan jika dirinya tidak mengetahui apa-apa soal K2. ”Pemkab hanya ketempatan saja. Soal yang menyelenggarakan dan menentukan itu kan, dari penyelenggara pusat,” katanya, kemarin.

Pihak yang mengetahui soal tenaga K2 ini, menurut bupati, adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Karena itu, lebih tepat yang memberikan penjelasan adalah BKD. ”Kalau mau tahu, itu ya ke BKD. Namun sekarang kepalanya dan Pak Sekda kan, sedang ke Jakarta. Jadi tunggu saja,” tuturnya.

 

Menurut bupati, BKD ke Jakarta dalam rangka memenuhi undangan pemerintah pusat, untuk melakukan koordinasi tingkat nasional. Pembahasannya juga bukan soal K2, namun terkait hal lainnya juga. ”Koordinasilah terkait semua hal. Jadi bukan hanya soal K2 saja,” jelasnya.

Menanggapi laporan tenaga K2 tereliminasi ke Kementerian PAN RB, menurut bupati, itu adalah hak dari pelapor. Bahkan ketika mereka melaporkan hal itu ke Mabes Polri, menteri, atau bahkan presiden, itu juga merupakan hak para tenaga K2. ”Jadi silakan lapor, selagi memang ada bukti,” ujarnya.

Dalam kesempatan kemarin, bupati juga didampingi Wakil Bupati H Abdul Hamid, Kepala Bagian (Kabag) Humas Putut Winarno, dan pejabat terkait. Dikatakan bupati, tenaga K2 tereliminasi untuk tidak melakukan demo. Ini karena pihaknya siap untuk bertemu dan menjelaskan semua masalah.

”Kalau mau datang, silakan. Nanti saya panggil Pak Sekda dan BKD untuk menjelaskan semuanya. Biar jelas. Jadi, jangan demo-demolah,” imbaunya.

Sedangkan Wabup Abdul Hamid menambahkan, untuk menjadi pengajar yang baik, maka harus mempunyai kompetensi di bidangnya. Itu sebabnya, semua harus jelas sesuai kedudukannya. ”Ibarat naik sepeda motor, ya harus mempunyai SIM,” katanya mengibaratkan.

Sementara itu, rencana untuk melaporkan dugaan pemalsuan data K2 ke Mabes Polri, sebenarnya sudah dilakukan kemarin. Ada empat orang yang datang ke Bareskrim Mabes Polri, untuk melaporkan dugaan tersebut. Hanya saja, oleh Bareskrim, mereka diminta untuk melapor ke Polda Jawa Tengah terlebih dahulu.

”Jadi besok (hari ini, Red), kami akan mendatangi Polda Jateng untuk melapor. Apa yang menjadi petunjuk dari Bareskrim Mabes Polri, akan kami lakukan,” kata Ketua Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB) Sururi Mujib, kemarin.

M3 / MERIE