Pencairan Dana Saksi Berpotensi Dibatalkan

JAKARTA-Pemerintah mengisyaratkan akan membatalkan pencairan dana saksi dari parpol dalam Pemilu 2014. Hal itu bisa dilakukan jika terdapat parpol menolak kebijakan tersebut.
Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, Perpres tentang dana saksi akan dikeluarkan jika seluruh parpol setuju terhadap kebijakan tersebut. Artinya, jika ada parpol yang menolak anggaran saksi, maka pemerintah bisa saja mempertimbangkan untuk membatalkan alokasi anggaran tersebut.
”Kalau (parpol) tidak setuju tentu tidak mungkin diberikan. Itu tergantung bagaimana Bawaslu-nya. Pemerintah tidak mau masuk dalam wilayah yang tiba-tiba ada perbedaan semacam itu,” kata Gamawan, dikutip Antara.
Padahal saat ini sudah ada dua parpol yang tegas menolak kebijakan dana saksi. Dua parpol itu yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Keduanya pun menyatakan, lebih baik dana sebesar Rp 700 miliar itu digunakan untuk penanganan bencana.

Namun masih belum jelas apakah parpol yang dipertimbangkan menyatakan tidak setuju tersebut adalah parpol peserta Pemilu 2014 atau sembilan parpol di DPR RI. ”Soal itu biar dibicarakan antara partai dan Bawaslu, karena pemerintah sifatnya hanya membantu,” ujarnya.
Gamawan menjelaskan, usulan terkait honor saksi muncul dari Bawaslu yang menampung usulan dari partai politik. ”Itu Bawaslu dulu yang usul, pada waktu pembahasan muncul ide untuk saksi parpol. Dalam hal ini pemerintah akan mempertimbangkan kalau ini sudah matang antara parpol dan Bawaslu,” kata dia.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Daniel Zuchron menyangkal jika permintaan anggaran untuk saksi parpol itu muncul dari pihaknya. Ia menyatakan, Bawaslu saat ini kesulitan untuk menyusun mekanisme penyaluran honor tersebut, karena tidak masuk dalam program Bawaslu.
Menurut dia, Bawaslu bertindak sebagai lembaga yang menjalankan kebijakan melalui undang-undang dan peraturan berlaku. ”Ini kan soal kebijakan, kemudian jika ada parpol yang begini begitu kan itu soal koordinasi antara DPR dan pemerintah,” lanjut Daniel.
ALI MUNTOHA