Pelayanan Perizinan Belum Memuaskan

KOTA SEMARANG – Pelayanan perizinan di Kota Semarang dinilai belum memuaskan. Bukan hanya waktu pengurusan yang cukup lama, transparansi biaya juga menjadi sorotan.
Penilaian tersebut diungkapkan Ketua Pansus Raperda Perizinan DPRD Kota Semarang Didik Marsudi. Dia menyoroti kebijakan pemerintah untuk mengembalikan pelayanan perizinan ke dinas-dinas teknis.
”Dulu pelayanan benar-benar berada di satu pintu, yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Saat ini, BPPT hanya menjadi tempat pendaftaran. Akibatnya, pemohon tak jarang melakukan potong kompas dengan mengajukan izin melalui dinas teknis,” jelasnya, kemarin.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, ketidakjelasan pelayanan perizinan tersebut mengakibatkan pengusaha atau investor enggan berinvestasi di Kota Semarang. ”Proses perizinan ini sangat rawan terjadi tindak pidana korupsi karena tidak ada transparansi,” lanjutnya.

Didik mengimbau Pemkot Semarang mengikuti pelayanan perizinan di Pemkot Palembang. Dituturkannya, di Pemkot Palembang, pelayanan perizinan cukup transparan. Mulai dari sisi penataan ruangan yang bisa dilihat dari luar, sampai pada agenda terbitnya izin yang bisa dilihat seluruh warga yang ada di ruang pelayanan perizinan.
Sementara, Wali Kota Hendrar Prihadi meminta jajarannya bisa bekerja secara profesional dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Hendrar pun mengaku mendapat laporan dari warga yang mengaku diminta menyetor sejumlah uang untuk memperlancar proses perizinan.
”Kalau memang ada buktinya, pasti akan saya beri sanksi,” tandasnya.
TRI WURYONO / SUWOKO